WAGUB TINJAU JEMBATAN TAYAN SEBELUM DIRESMIKAN PRESIDEN

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 7/1 (Antara) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat melakukan peninjauan jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sanggau sebelum diresmikan oleh presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 19 Januari mendatang.
    "Saya ingin melihat langsung sejauh mana kondisinya dan bagaimana persiapan untuk peresmian jembatan ini. Karena kalau tidak ada halangan, tanggal 19 Januari nanti, bapak presiden yang akan meresmikannya," kata Christiandy di Sanggau, Kamis.
    Menurutnya, sebelum digunakan, jembatan tersebut sudah dilakukan uji beban beberapa waktu lalu, dimana dari hasil uji beban tersebut jembatan itu layak untuk digunakan.
    Hanya saja, lanjutnya, sebelum bisa digunakan untuk umum, jembatan tersebut harus dilegalkan dulu penggunaannya oleh pemerintah pusat, melalui peresmian jembatan yang akan dilakukan oleh presiden RI.
    Mengenai kepastian apakah Presiden bisa meresmikannya, kata Christiandy, saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari protokoler kepresidenan.
    "Kita masih menunggu informasi jadwalnya. Apakah nantinya akan diresmikan presiden bertepatan dengan HUT Pemprov Kalbar, karena kita jadwalkan itu akan dilakukan pada tanggal 19 Januari nanti, namun bisa saja berubah," katanya.
    Christiandy mengatakan, Jembatan Tayan menjadi pintu investor untuk berinvestasi di Kalbar. Jembatan ini menghubungkan banyak daerah, seperti Tayan—Sanggau dan Sandai serta Nanga Tayap—Ketapang.
    "Selain itu, jembatan ini merupakan penghubung antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan lainnya, sehingga diharapkan setelah diresmikan nanti, keberadaannya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalbar, khususnya dalam mempercepat perputaran ekonomi masyarakat," tuturnya.
    Terlebih, lanjut Christiandy, saat ini Indonesia sudah masuk dalam masa Masyarakat Ekonomi Asean, sehingga keberadaan jembatan itu diharapkan bisa mempercepat dan memperlancar arus transportasi manusia dan barang.
    Dia menamabahkan, jembatan Tayan terdiri atas dua bagian. Panjang masing-masing 280 meter dan 1.140 meter dengan lebar 11,5 meter tersebut dilengkapi jalan akses sepanjang 3,7 kilometer.
    "Proporsi dana pembangunan berasal dari pinjaman Pemerintah Tiongkok sebesar 90 persen dan 10 persen sisanya dari APBN. Paket pengerjaan Jembatan Tayan dilaksanakan selama tiga tahun, dengan total nilai kontrak sebesar Rp907 miliar." katanya.***1***
(KR-RDO)

DANA BANSOS KUBU RAYA HANYA RP5 MILIAR

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 7/1 (Antara) - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan pihaknya kembali mengurangi anggaran dana Bansos pada APBD 2016 ini, dimana dana Bansos yang dianggarkan hanya Rp5 miliar.
    "Pada tahun 2016 ini dana Bansos yang disiapkan oleh Pemkab Kubu Raya jauh berkurang dari tahun sebelumnya, dimana dana yang dianggarkan hanya Rp5 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 lalu, dana Bansos yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Kamis.
    Dia menjelaskan, dari Rp5 miliar tersebut, pun hanya Rp700 juta yang akan disalurkan kepada lembaga/yayasan atau ormas. Karena Rp4,3 miliar yang ada akan digunakan untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun ini, dimana Kubu Raya ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaannya.
    "Kita memang membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Makanya kita menggunakan dana bansos untuk pelaksanaannya," tuturnya.
    Rusman Ali mengatakan, dana Bansos tersebut memang jauh berkurang, namun pihaknya tetap akan memberikan dana tersebut kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
    "Jadi dana yang ada hanya bisa kita berikan kepada lembaga/yayasan dan ormas yang memiliki surat pengesahan dari Menkum HAM dan legalitas akte notaris. Kami bukan bermaksud untuk memberatkan pencaran dana bansos tersebut kepada masyarakat, namun karena ini sudah diatur dalam UU dan ada ketentuannya, makanya kita tidak bisa sembarangan lagi," katanya.
    Sekarang ini, lanjut Rusman Ali, udah ada ketentuan, bahwa untuk mengajukan bansos kepada pemerintah daerah, suatu lembaga, yayasan atau ormas harus memiliki pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM, sehingga untuk proses penyalurannya sekarang ini tidak bisa lagi dilakukan secara sembarang.
    "Jadi, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kita tidak akan bisa melayani pengajuan bansos jika lembaga/yayasan tidak melampirkan surat pengesahan mereka," kata Rusman Ali.
    Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan, anggaran dana Bansos Kubu Raya dari tahun keahun memang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 lalu, dana Bansos yang dianggarkan Rp 30 miliar, dan menurun pada tahun 2015 menjadi Rp15 miliar.
    "Tahun ini anggarannya kembali turun hanya Rp5 miliar. Hal itu dikarenakan adanya perubahan dan ketentuan pembagian dana bansos yang ditetapkan oleh pemeirntah. Makanya, dana bansos pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya," katanya.***3***
(KR-RDO)

DINAS : 13 BIDAN PTT BERTUGAS DI SINGKAWANG

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 7/1 (Antara) - Kepala Dinas Kesehatan Singkawang, A Kismed mengatakan, sampai dengan saat ini, ada sebanyak 13 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di kota itu.
    "Ada 13 bidan PTT yang bertugas di Singkawang," katanya di Singkawang, Kamis.
    Para Bidan PTT tersebut, jelasnya, bertugas di daerah pinggiran kota, yakni di Puskeskel. Menurutnya, keberadaan mereka (Bidan PTT) selama ini sangat membantu dalam pelayanan kesehatan terutama dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
    Dia menjelaskan, dengan jumlah yang tersebut, keberadaan bidan di Kota Singkawang masih sangat dirasakan kurang. "Namun, dengan tenaga yang ada, pelayanan kesehatan diharapkan bisa maksimal," harapnya.
    Terlebih, katanya, sampai dengan saat ini, jika dilihat dari angka ibu hamil dan kelahiran, rata-rata terjadi sebanyak lima ribu setiap tahunnya.
    "Artinya dalam setiap bulan, ada sekitar 400 dan dalam setiap hari kurang lebih terjadi 15 kelahiran dan ibu hamil," ujarnya.
    Menurutnya, keberadaan bidan yang ada, bukan hanya memberikan pertolongan atas kehamilan dan kelahiran saja. Namun juga proses saat kelahiran ataupun kasus lainnya yang merupakan dampak dari kehamilan maupun kelahiran.
    "Sehingga jika memang di lihat dari kebutuhan, jumlah bidan di Singkawang masih belum memenuhi," tuturnya.
    Kismed tak bisa berkomentar, saat disinggung mengenai rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAn dan RB) yang akan memecat Bidan PTT sebagai buntut dari Permenkes Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun.
    Dan hanya dapat diangkat kembali atau memperpanjang sebagai PTT paling banyak dua kali masa penugasan. "Kalau soal pemecatan, saya tidak bisa berkomentar, karena itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan gaji merekapun dari pusat," katanya.***4***
(KR-RDO)

BULOG SINGKAWANG SALURKAN 8,170 TON RASKIN SETAHUN

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 7/1 (Antara) - Kepala Sub Divisi Regional Bulog Singkawang, Nancy Syafira mengatakan, dalam setahun pihaknya sudah mendistribusikan beras miskin (Raskin) sebanyak 8.170.740 Kilogram atau 8,170 ton untuk wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas.
    "Sementara jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)-nya sebanyak 45.000 KK atau RTS," katanya di Singkawang, Kamis.
    Dia menyebutkan, jumlah beras untuk RTS masyarakat miskin sebanyak 680,895 ton per bulan. Dengan rincian, Sambas sebanyak 413,4 ton, Bengkayang sebanyak 149,7 ton dan Singkawang sebanyak 117,6 ton.
    "Alhamdulillah, penyaluran Raskin di tiga wilayah ini telah mencapai seratus persen selama 2015," tuturnya.
    Dalam pendistribusiannya pun, katanya, tidak ada hambatan. "Semua berjalan lancar, baik itu pendistribusian Raskin selama 12 bulan ditambah Raskin 13 dan 14," tuturnya.
    Dia memastikan, Raskin yang memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran. "Sehingga yang menerimanya pun, betul-betul merasakan manfaatnya," ujarnya.
    Nengsih mengungkapkan, bahwa stok beras aman untuk tiga bulan kedepan dengan jumlah sebanyak 1.500 ton. "Namun setiap waktu, ada keluar masuk beras dari gudang bulog," katanya.
    Dia menambahkan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
    "Namun, dalam kerjasama itupun, kita tidak sembarangan. Dalam artian, MKP tersebut harus memenuhi persyaratan, diantaranya, memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), memiliki lantai jemur yang layak, penggilingan yang memadai, dan termasuk persyaratan dari berasnya berupa kadar air, dan butir patah," kata.
    Syarat lainnya, lanjut dia, harga beras yang langsung sampai ke pihaknya harus seharga Rp7.300 sesuai dengan harga yang ditetapkan Inpres.
    "Sebenarnya petani juga bisa langsung, namun lebih memudahkan sebaiknya melalui MKP, karena fasilitas di MKP seperti penggilingan lebih lengkap," tuturnya.***4***
(KR-RDO)

BULOG KERJASAMA DENGAN MKP PENUHI KEBUTUHAN BERAS

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 7/1 (Antara) - Kepala Sub Divre Bulog Singkawang, Nancy Safira mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
    "Namun, dalam kerjasama itupun, kita tidak sembarangan. Dalam artian, MKP tersebut harus memenuhi persyaratan, diantaranya, memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), memiliki lantai jemur yang layak, penggilingan yang memadai, dan termasuk persyaratan dari berasnya berupa kadar air, dan butir patah," kata Nancy di Singkawang, Kamis.
    Syarat lainnya, lanjut dia, harga beras yang langsung sampai ke pihaknya harus seharga Rp7.300 sesuai dengan harga yang ditetapkan Inpres.
    "Sebenarnya petani juga bisa langsung, namun lebih memudahkan sebaiknya melalui MKP, karena fasilitas di MKP seperti penggilingan lebih lengkap," tuturnya.
    Dia menilai, selama ini daya serap beras yang berasal dari petani lokal masih sangat rendah, bila dibandingkan target penghimpunan beras dari petani lokal yang ada di wilayah kerjanya, yakni Singkawang, Bengkayang dan Sambas.
    Pada 2015 saja, lanjutnya, beras dari petani lokal hanya mampu menyediakan sebanyak 1.500 ton dalam satu tahun, padahal target dalam setahun sebanyak 3 ribu ton beras yang berasal dari petani lokal.
    Terkait hal tersebut, pihaknya masih mendatangkan beras dari pulau Jawa melalui Pontianak. Hal itu, katanya, bukan karena Bulog tidak mau membeli, tetapi dikarenakan tidak ada berasnya yang akan dibeli.
    "Padahal, dengan adanya kerjasama ini, tentunya kami sangat terbantu dalam mencukupi stok beras di Bulog," ujarnya.***3***
(KR-RDO)

DINAS PERLUAS DESA PINTAR DI KUBU RAYA

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 7/1 (Antara) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubu Raya, Suharyadi mengatakan pihaknya akan terus memperluas sebaran Desa Pintar yang ada di kabupaten itu.
    "Saat ini Desa Pintar yang ada di Kubu Raya baru ada disembilan titik desa yang juga menjadi ibu kota kecamatan. Namun, kita akan mengajukan penambahan desa pintar kepada kementrian Kominfo," katanya di Sungai Raya, Kamis.
    Dia menjelaskan, Desa Pintar merupakan program dari Kemenkominfo dimana pada desa yang menjadi sasarannya akan memiliki area internet gratis yang ditempatkan di Kantor Desa dan Kecamatan.
    Suharyadi mengatakan, program desa pintar tersebut meliputi layanan internet ke seluruh SKPD dan desa, serta penyediaan internet bagi masyarakat di area publik.
    "Untuk sementara ini, lokasi internet di desa Kecamatan Sungai Raya, Kakap, Kubu dan Rasau. Kita akan terus melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, terutama mengenai tower, untuk memperlancar jaringan dan tentu saja kami berupaya untuk menargetkan program Desa Pintar ini untuk semua desa yang ada di Kubu Raya," tuturnya.
    Namun untuk mewujudkan hal itu, tentu bukan hal yang mudah karena masih banyak desa yang ada di kabupaten itu yang belum tersentuh jaringan.
    "Makanya, untuk saat ini, program Desa Pintar ini baru akan kita prioritaskan kepada desa yang telah terjangkau jaringan internet, agar pengadaannya bisa lebih mudah," katanya.
    Selain mendekatkan masyarakat dengan Internet, program Desa Pintar itu juga diharapkan bisa mensukseskan program pemkab Kubu Raya yang tengah digulirkan.
    "Desa pintar diharapkan bisa memudahkan masyarakat menangkap informasi dan mengkomunikasikannya kepada pemerintah," kata Suharyadi.
    Menurutnyam dengan Internet juga bisa meningkatkan potensi daerah, dan pihaknya akan bekerjasama dengan kelompok tani, PKK dan beberapa kelompok lain agar bisa memberikan akses informasi melalui internet kepada pemkab Kubu Raya.
    "Kalau sudah sudah ada internet, pastinya mencari informasi itu sangat mudah," ungkapnya.
    Jika ada masyarakat mengajukan internet, Suharyadi menambahkan, pihaknya langsung melakukan survay lokasi.
    "Jika spot-spotnya memungkinkan dan tidak ada gangguan, maka kami akan memproses. Jika ada gangguan, hal itu tidak diproses," tuturnya.***1***
(KR-RDO)

KUBU RAYA AJUKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 6/1 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengajukan pembangunan jembatan penghubung kecamatan yang yang dipisahkan oleh sungai kepada pemerintah pusat, untuk memperlancar akses transportasi masyarakat menuju ibu kota kabupaten.
    "Kita sudah mengajukan proposal kepada Kementrian PU untuk pengajuan pembangunan jembatan penghubung kecamatan. Mudah-mudahan itu bisa disetujui, sehingga kita bisa menghubungkan tiga kecamatan yang terpisah oleh sungai menuju ibu kota kabupaten," kata Kepala Dinas Cipta Karya Kubu Raya, Chairul Rahmi di Sungai Raya, Rabu.
    Dia menjelaskan, dalam proposal tersebut pihaknya mengajukan tiga alternatif titik pembangunan jembatan penghubung jalan poros kecamatan tersebut, diantaranya Rasau Jaya, Bintang Mas dan Parit Sarim, dengan total kebutuhan anggaran Rp165 miliar.
    Ketiga titik jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan antara kecamatan Rasau Jaya dengan kecamatan lainnya seperti Teluk Pakedai dan Kubu.
    "Kami merasa pembangunan jembatan penghubung itu menjadi sangat penting karena daerah kita ini banyak diputus oleh sungai, sehingga wajar saja bila kita mengajukan pembangunannya," tutur Chairil.
    Chairul menjelaskan, pengajuan anggaran pembangunan jembatan tersebut hanya untuk pembangunan fisiknya saja. Jika pengajuan pembangunannya disetujui, maka, kedepan pemkab Kubu Raya akan melakukan pembebasan lahannya.
    Selain rencana pembangunan jembatan, dia mengatakan pada tahun 2016 ini pihaknya akan terus melakukan pembangunan jalan poros yang menjadi program utama dari pemeirntahan Rusman Ali dan Hermanus di Kubu Raya.
    "Pada tahun 2015 lalu sedikitnya telah terbangun sekitar 47 kilometer jalan poros. Tahun ini akan kita lanjutkan, sekitar 50 kilometer lagi, dimana jalan tersebut akan menghubungkan desa ke pusat kecamatan serta ibu kota Kabupaten Kubu Raya," katanya.
    Dirinya mengatakan total anggaran yang untuk pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan poros di Kubu Raya pada tahun 2016 ini berjumlah sekitar Rp 276 miliar. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari DAK dan DAU.
    "Jumlah anggaran tahun 2016 untuk pembangunan jalan poros terjadi peningkatan hampir 100 persen. Pada tahun 2015 lalu dana peruntukkan bagi pemiliharaan dan pembangunan jalan poros berjumlah sekitar Rp 179 miliar," katanya.***1***
(KR-RDO)

KUBU RAYA BERSIAP HADAPI PERTUKARAN TKA

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 6/1 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berusaha maksimal meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan kompetensi kemampuan masyarakatnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
    "Saat ini, kita sudah menghadapi MEA, dimana semua sektor terbuka baik dibidang perdagangan, jasa, tenaga kerja dan lainnya. Untuk itu, kita akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita, agar bisa menghadapi persaingan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia," kata Plt Sekda Kubu Raya, Odang Prasetyo di Sungai Raya, Rabu.
    Dia menjelaskan, pihaknya akan mencoba mengantisipasi menghadapi berbagai hal yang akan terjadi pada MEA nanti, pertama dari aspek tenaga kerja terampil dengan bekerjasama tenaga pelatihan dan perguruan tinggi yang ada di Kalbar.
    Odang mengatakan, pada MEA, persaingan tidak lagi diskala lokal, namun membuka peluang untuk tenaga kerja dari luar untuk bekerja di Indonesia.
    "Kalau tidak asalah, ada tujuh profesi pekerjaan yang diperbolehkan untuk pertukaran antar negara Asean salahsatunya dibidang kesehatan dan perkebunan. Namun itu masih dibahas intensif," tuturnya.
    Dia mengatakan, tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia salah satunya terkait dengan MEA adalah mengenai ketenagakerjaan. Pasti tidak bisa dihindari mengenai  free of labor dan juga free of capital dan free of trade.
    Salah satu kata kunci penting di era ini adalah dunia tanpa proteksi. Artinya bahwa keluar masuknya tenaga kerja tidak akan diproteksi oleh negara.
    "Di dalam MEA akan terjadi arus pekerja yang tidak bisa  dihalangi karena telah terdapat kesepahaman akan terjadinya pertukaran tenaga kerja. Selain itu juga akan terjadi pertukaran modal atau capital yang tidak bisa dihalangi disebabkan adanya kesepahaman mengenai pasar bersama dan single products," tuturnya.
    Juga akan terjadi pertukaran barang produksi yang tidak bisa dihalangi karena pasar bersama dan single products tersebut.     Kemudian juga tidak akan terjadi kepemilikan tanah sebagai akibat dari kesepahaman tentang kebersamaan dalam pasar dan produk barang. Tentu saja untuk kepemilikan tanah akan terjadi perdebatan kebolehan atau tidaknya.
    "Makanya ini harus menjadi perhatian utama bagi kita semua, agar bisa lebih siap dalam menghadapi MEA. Karena kalau kita tidak bersiap, tentu kita akan menjadi penonton dinegara kita sendiri," kata Odang.***3***
(KR-RDO)

3.500 PBI SINGKAWANG SEDANG DALAM VERIFIKASI PEMPUS

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 6/1 (Antara) - Sebanyak 3.500 masyarakat kota Singkawang yang akan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sedang dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat.
    "Data Penerima Bantuan Iuaran (PBI) di kota ini, sedang dalam verifikasi di Pemerintah Pusat, lantaran dalam data tersebut, sebagiannya belum sesuai kriteria masyarakat miskin. Ada sekitar 3.500 data PBI yang sedang dalam verifikasi di Pemerintah Pusat," kata Kabid Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Singkawang, Agus Purnomo, Rabu.
    Perlunya data tersebut diverifikasi kembali, katanya, mengingat di dalam data ada warga yang terdaftar dalam iuran PBI, yang mana pemegangnya ada yang sudah meninggal, pemegang ganda, dan ada yang sudah kategori mampu.
    "Saat ini, data yang sudah masuk ke Kementerian sudah sebanyak 2.489 ribu dan kemudian masuk ke dalam BPJS, setelah dilakukan validasi dari total data yang dimasukkan sebanyak 49.676," tuturnya.
    Dia menjelaskan, berdasarkan data sebelumnya, yakni data Jamkesmas 2008 silam, jumlah penerima bantuan Jamkesmas mencapai sekitar 69 ribuan, namun setelah dilakukan pengecekan kembali terjadi penurunan menjadi 20 ribuan untuk PBI.
    Sehingga, pada 2015 dilakukan pendataan kembali yang melibatkan ketua RT setempat.
    "Pada pendataan kemarin saja ditemukan sekitar 1.049 pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional, namun pemegangnya sudah meninggal dunia. Tentu kalau tidak ada laporan dari bawah, maka kami tidak tahu," katanya.
    Menurutnya, data masyarakat penerima Iuran PBI tetap di up date secara berkala, sehingga data-data terbaru akan dikirimkan lagi, termasuk pemegang kartu yang sudah pindah domisili ke luar kota Singkawang tentu akan diganti.
    Digantinya pemegang kartu JKN yang berasal dari iuran PBI, jelasnya, bagi pemegang kartu JKN yang sudah pindah ke KTP (Kartu Tanda Penduduk) Singkawang, lantaran iuran PBI berasal dari dana APBD Kota Singkawang.
    "Sebenarnya ada syarat lain apabila pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya berasal dari PBI harus diganti diantaranya meninggal dunia, pemegang ganda, dan sudah mampu," kata Agus.***4***
(KR-RDO)

UMK SINGKAWANG TAHUN 2016 SEBESAR Rp1.839.750

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 6/1 (Antara) - Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang, Iryani Mas’udi mengatakan, Upah Minimun Kota (UMK) Singkawang pada tahun 2016, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp189.750.
    "Tahun lalu sebesar Rp1.650.000. Sekarang sebesar Rp1.839.750. Dan sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2016," katanya di Singkawang, Rabu.
    Menurutnya, setiap tahun ada kenaikan upah bagi tenaga kerja di kota Singkawang. Besarannya pun telah ditetapkan melalui SK Gubernur Kalbar Nomor: 863/Disnakertran/2015 sebesar Rp 1.839.750 dimulai sejak 1 Januari 2016.
    Ditetapkannya UMK kota Singkawang juga berdasarkan kesekapatan dewan pengupahan, persatuan serikat kerja dan pengusaha.
    "Penetapannya sudah dilakukan sejak 19 November 2015 lalu, dan informasi ini sudah kita sebarkan ke perusahaan untuk dilaksanakan," tuturnya.
    Iryani mengungkapkan, untuk Upah Minimum Provinsi sebesar Rp1.560.000.
    "Untuk UMK kota Singkawang lebih besar dari Upah Minimum Propinsi. Namun, tentunya upah minimum kota (UMK) Singkawang ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di kota Singkawang," tuturnya.
    Menurut Iryani, memang masalah upah minimum menjadi suatu dilema.
    "Kalau terlalu tinggi, khawatir perusahaannya tidak mampu membayar dan jangka panjang bagi perusahaan juga tidak begitu baik, apalagi kalau perusahaannya merugi. Namun kalau terlalu rendah, maka kasihan juga bagi tenaga kerja untuk dapat membiayai hidupnya," katanya.
    Tentu semuanya itu, diambil jalan tengah atau solusi antara kedua belah baik perusahaan maupun karyawannya.***3***
(KR-RDO)

SEJUMLAH HARGA SEMBAKO DI SINGKAWANG NAIK

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 6/1 (Antara) - Kasi Pemasaran dan Distribusi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Singkawang, Helmi Aswandi mengatakan, pasca turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dua hari lalu, ternyata tidak mempengatuhi penurunan harga sembako dikota itu, namun justru beberapa komditas mengalami kennaikan harga.
    "Turunnya harga BBM sepertinya masih belum mempengaruhi penurunan harga komoditas di beberapa Pasar Tradisional yang ada di kota Singkawang. Malahan, turunnya harga BBM justru disambut dengan kenaikan beberapa komoditas," kata Helmi di Singkawang, Rabu.
    Dia mengungkapkan, beberapa harga sembako yang mengalami kenaikan seperti telur ayam. Dimana pada minggu sebelumnya, masih sekitar Rp23 ribu per Kilogram, namun saat ini, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya harga telur naik menjadi Rp24 ribu per Kilogram.
    Menurut pengakuan pedagang, katanya, kenaikan harga telur disebabkan stoknya berkurang. Sementara bawang merah, katanya, masih dijual dengan harga tetap tinggi atau masih sama dengan minggu sebelumnya, yakni dijual dengan harga Rp38 ribu per Kilogram.
    Masih tingginya harga bawang merah tersebut, menurut pedagang lebih disebabkan libur panjang, sehingga pedagang tidak menyetoknya. Namun tidak lama lagi, stok akan bertambah karena distributor akan mulai mengirim Bawang merah ke Singkawang.
    "Kita tunggu saja, satu minggu kedepan pasca penurunan harga BBM. Pengaruh atau tidaknya akan secara jelas diketahui," katanya.
    Sebelumnya, Kepala Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Singkawang, Hendryan meminta kepada pengusaha di kota itu bisa menurunkan harga-harga komoditas di pasaran, sehubungan dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.
    Meski angkanya kecil, dia menilai, turunnya harga BBM harus juga diikuti penurunan harga-harga komoditas di pasaran. Karena, memiliki efek domino yang cukup besar terhadap penentuan harga di pasaran.
    "Kalau harga BBM turun, tentu akan berdampak penurunan seluruh biaya produksi," katanya.
    Tak hanya pada biaya produksi, lanjutnya, turunnya harga BBM juga akan mempengaruhi biaya transportasi. Jadi, pintanya, pengusaha jangan hanya secara cepat menyesuaikan harga jika terjadi kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga produknya.
    "Ketika terjadi penurunan, pengusaha tak bereaksi untuk menurunkan harga komoditas di pasaran," jelasnya.
    Dia berharap, pengusaha ataupun produsen harus tahu benar, sekecil apapun penurunan harga komoditas akan berdampak baik di masyarakat.***3***
(KR-RDO) 

KUBU RAYA AJUKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 6/1 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengajukan pembangunan jembatan penghubung kecamatan yang yang dipisahkan oleh sungai kepada pemerintah pusat, untuk memperlancar akses transportasi masyarakat menuju ibu kota kabupaten.
    "Kita sudah mengajukan proposal kepada Kementrian PU untuk pengajuan pembangunan jembatan penghubung kecamatan. Mudah-mudahan itu bisa disetujui, sehingga kita bisa menghubungkan tiga kecamatan yang terpisah oleh sungai menuju ibu kota kabupaten," kata Kepala Dinas Cipta Karya Kubu Raya, Chairul Rahmi di Sungai Raya, Rabu.
    Dia menjelaskan, dalam proposal tersebut pihaknya mengajukan tiga alternatif titik pembangunan jembatan penghubung jalan poros kecamatan tersebut, diantaranya Rasau Jaya, Bintang Mas dan Parit Sarim, dengan total kebutuhan anggaran Rp165 miliar.
    Ketiga titik jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan antara kecamatan Rasau Jaya dengan kecamatan lainnya seperti Teluk Pakedai dan Kubu.
    "Kami merasa pembangunan jembatan penghubung itu menjadi sangat penting karena daerah kita ini banyak diputus oleh sungai, sehingga wajar saja bila kita mengajukan pembangunannya," tutur Chairil.
    Chairul menjelaskan, pengajuan anggaran pembangunan jembatan tersebut hanya untuk pembangunan fisiknya saja. Jika pengajuan pembangunannya disetujui, maka, kedepan pemkab Kubu Raya akan melakukan pembebasan lahannya.
    Selain rencana pembangunan jembatan, dia mengatakan pada tahun 2016 ini pihaknya akan terus melakukan pembangunan jalan poros yang menjadi program utama dari pemeirntahan Rusman Ali dan Hermanus di Kubu Raya.
    "Pada tahun 2015 lalu sedikitnya telah terbangun sekitar 47 kilometer jalan poros. Tahun ini akan kita lanjutkan, sekitar 50 kilometer lagi, dimana jalan tersebut akan menghubungkan desa ke pusat kecamatan serta ibu kota Kabupaten Kubu Raya," katanya.
    Dirinya mengatakan total anggaran yang untuk pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan poros di Kubu Raya pada tahun 2016 ini berjumlah sekitar Rp 276 miliar. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari DAK dan DAU.
    "Jumlah anggaran tahun 2016 untuk pembangunan jalan poros terjadi peningkatan hampir 100 persen. Pada tahun 2015 lalu dana peruntukkan bagi pemiliharaan dan pembangunan jalan poros berjumlah sekitar Rp 179 miliar," katanya.***1***
(KR-RDO)

KUBU RAYA BERSIAP HADAPI PERTUKARAN TKA

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 6/1 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berusaha maksimal meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan kompetensi kemampuan masyarakatnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
    "Saat ini, kita sudah menghadapi MEA, dimana semua sektor terbuka baik dibidang perdagangan, jasa, tenaga kerja dan lainnya. Untuk itu, kita akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita, agar bisa menghadapi persaingan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia," kata Plt Sekda Kubu Raya, Odang Prasetyo di Sungai Raya, Rabu.
    Dia menjelaskan, pihaknya akan mencoba mengantisipasi menghadapi berbagai hal yang akan terjadi pada MEA nanti, pertama dari aspek tenaga kerja terampil dengan bekerjasama tenaga pelatihan dan perguruan tinggi yang ada di Kalbar.
    Odang mengatakan, pada MEA, persaingan tidak lagi diskala lokal, namun membuka peluang untuk tenaga kerja dari luar untuk bekerja di Indonesia.
    "Kalau tidak asalah, ada tujuh profesi pekerjaan yang diperbolehkan untuk pertukaran antar negara Asean salahsatunya dibidang kesehatan dan perkebunan. Namun itu masih dibahas intensif," tuturnya.
    Dia mengatakan, tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia salah satunya terkait dengan MEA adalah mengenai ketenagakerjaan. Pasti tidak bisa dihindari mengenai  free of labor dan juga free of capital dan free of trade.
    Salah satu kata kunci penting di era ini adalah dunia tanpa proteksi. Artinya bahwa keluar masuknya tenaga kerja tidak akan diproteksi oleh negara.
    "Di dalam MEA akan terjadi arus pekerja yang tidak bisa  dihalangi karena telah terdapat kesepahaman akan terjadinya pertukaran tenaga kerja. Selain itu juga akan terjadi pertukaran modal atau capital yang tidak bisa dihalangi disebabkan adanya kesepahaman mengenai pasar bersama dan single products," tuturnya.
    Juga akan terjadi pertukaran barang produksi yang tidak bisa dihalangi karena pasar bersama dan single products tersebut.     Kemudian juga tidak akan terjadi kepemilikan tanah sebagai akibat dari kesepahaman tentang kebersamaan dalam pasar dan produk barang. Tentu saja untuk kepemilikan tanah akan terjadi perdebatan kebolehan atau tidaknya.
    "Makanya ini harus menjadi perhatian utama bagi kita semua, agar bisa lebih siap dalam menghadapi MEA. Karena kalau kita tidak bersiap, tentu kita akan menjadi penonton dinegara kita sendiri," kata Odang.***3***
(KR-RDO)

BPMPT : PENGUSAHA WALET ENGGAN PERPANJANG IZIN

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 4/1 (Antara) - Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Singkawang, Deson Lingga mengatakan, perijinan walet di kota itu nihil sepanjang tahun 2015, karena para pengusaha Walet enggan memperpanjang izinnya.
    "Kita juga tidak tahu mengapa para pengusaha walet enggan memperpanjang izin usaha sarang waletnya. Namun kita memprediksikan, hal itu dikarenakan kondisi harga walet anjlok akhir-akhir ini, sehingga pengusaha enggan untuk mengurus perijinannya," kata Deson di Singkawang, Senin.
    Dia mengungkapkan, pada tahun 2012 ke bawah, pihaknya masih aktif mengimbau kepada pengusaha walet untuk mengurus perijinan dalam hal retribusinya.
    "Sekarang, jangankan mau mengurus perijinan, burung waletnya saja sudah sangat jarang yang datang. Tidak tahu, pada lari kemana itu burungnya," tuturnya.
    Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Walet (APW) Singkawang, Iwan Gunawan membenarkan, jika burung walet mulai hijrah dari penangkaran yang berada di pinggiran kota.
    Hal itu dikarenakan, burung walet mulai kekurangan makanan setelah berkembangbiak.
    "Setelah berkembangbiak dengan hidup di rumah walet kawasan kota, walet mulai kekurangan makanan," jelasnya.
    Dia mengatakan, makanan utama walet adalah serangga. Sawah-sawah yang berada di pinggiran kota (yang banyak menyimpan serangga,red) sudah tidak lagi mencukupi. Apalagi dengan sistem petani membakar jerami, paska panen yang menyebabkan serangga ikut terbunuh.
    Hal itulah yang menyebabkan walet hijrah ke rumah walet pinggiran kota yang lebih berlimpah makanannya, sehingga tidak ada peluang lagi bagi pengusaha untuk membangun rumah walet di kota.***2***
(KR-RDO)

IMIGRASI SINGKAWANG DEPORTASI 16 WNA SEPANJANG 2015

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 4/1 (Antara) - Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas II Singkawang, Jose Rizal mengatakan, sepanjang 2015 pihaknya sudah mendeportasi sebanyak 16 Warga Negara Asing (WNA) ke negaranya masing.
    "Sepanjang 2015, ada 16 WNA yang sudah kita deportasi ke negaranya masing-masing," katanya di Singkawang, Senin.
    Dia menyebutkan, 16 WNA itu diantaranya ada yang berasal dari RRC, Taiwan, India, dan Malaysia. Dan ada dua orang asing diantaranya yang usai menjalani hukuman di Lapas Klas II B Singkawang, karena kasus narkoba.
    "Begitu selesai menjalani hukuman, langsung kita Deportasi ke negaranya," tuturnya.
    Kebanyakan, katanya, pelanggaran yang dilakukan mereka (orang asing,red) adalah penyalahgunaan izin yang dikeluarkan.
    "Misalnya, saat berada di Kota Singkawang, mereka hanya mendapatkan izin kunjungan atau wisata. Namun setelah berada di Singkawang, disalahgunakan untuk bekerja," katanya.
    Untuk menekan keberadaan orang asing ilegal di Indonesia khususnya di Singkawang, pihaknya selalu tetap melakukan pengawasan setiap bulannya dan melakukan koordinasi dengan Imigrasi Pontianak, Sambas dan Bengkayang.
    Namun, dia juga meminta dukungan dari semua pihak, untuk mengawasi orang asing di sekitar lingkungannya. Karena, pengawasan orang asing bukan hanya semata-mata tugas Imigrasi, tapi juga masyarakat.***2***
(KR-RDO) 

KAPOLDA IMBAU MASYARAKAT KALBAR WASPADA ALIRAN SESAT

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 4/1 (Antara) - Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Arief Sulistyanto mengimbau kepada masyarakat di Provinsi itu untuk mewaspadai terhadap ajaran-ajaran yang mungkin bertentangan dengan agama di Indonesia.
    "Kalau ada informasi-informasi adanya ajaran agama yang tidak sesuai dengan yang dianut di Indonesia segera laporkan, baik kepada kepolisian, pemerintah daerah, atau instansi-instansi terkait yang memang diberi kepercayaan untuk menangani masalah ini," katanya, saat berkunjung ke Singkawang, Senin.
    Dan kepada kelompok-kelompok yang memang mengajarkan aliran yang tidak sesuai ini, dia meminta untuk tidak dikembangkan lagi di masyarakat, karena hal ini dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
    "Silahkan, kalau memang mempunyai kepercayaan sendiri, tapi jangan lagi mengajak orang lain. Dan kita, selaku penegak hukum maupun pemerintah harus memperkuat keimanan masyarakat kita, kalau ada masyarakat yang masih ragu-ragu, tanyalah kepada orang yang mengerti," tuturnya.
    Jangan sampai nanti, lanjut Arief, masyarakat jadi tersesat.
    "Kalau mau sesat, sesat sendiri saja, jangan lagi mengajak orang lain. Misalnya, ada orang yang mengaku Nabi, ya sudah, jadi Nabi aja sendiri, jangan lagi mengajak orang lain menjadi Nabi," katanya.
    Bagi kita umat Islam, bahwa tidak ada Nabi selain Muhammad. "Kalau ada orang yang mengaku-ngaku menjadi Nabi, berarti itu Nabi bohongan," jelasnya.***2***
(KR-RDO)

KAPOLDA KALBAR KUNKER KE SINGKAWANG

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 4/1 (Antara) - Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Arief Sulistyanto memberikan arahan kepada jajaran dan anggotanya yang berada di Polres Singkawang mengenai program kerja tahun 2016.
    "Saya ke sini, dalam rangka memberikan arahan kepada jajaran tentang program kerja tahun 2016. Karena di tahun 2014, program kerja Polda Kalbar sudah dinilai cukup baik. Sehingga, di tahun 2016 harus lebih baik lagi," katanya Arief saat melakukan kunjungan kerja di Singkawang, Senin.
    Pada kesempatan itu dirinya juga mencoba melakukan evaluasi dan memberikan motivasi kepada seluruh anggota terhadap kekurangan-kekurangan yang masih dilakukan selama tahun 2015 untuk tidak diulangi lagi.
    Diantaranya, masih adanya pelanggaran yang dilakukan anggota, kemudian masih ada beberapa kesiapan prioritas yang harus diselesaikan khususnya yang berkaitan dengan masyarakat.
    Disisi lain, secara keseluruhan jajaran Polda Kalbar sudah memberikan yang terbaik, diantaranya pertama, keberhasilan dalam menekan gangguan Kamtibmas. Yang mana pada tahun 2015, secara total telah terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebesar 25,7 persen.
    "Ini sebagai greget dari berhasilnya strategi polisi, dimana polisi harus proaktif dan masyarakat juga harus partisipatif," katanya.
    Kedua, meningkatnya angka penyelesaian perkara. Dimana penyelesaian perkara dibandingkan tahun 2014 meningkat 17,8 persen.
    "Artinya, dari aspek gangguan Kamtibmas terjadi penurunan sudah diartikan sebagai indikasi bahwa meningkatnya rasa aman di masyarakat," jelasnya.
    Kemudian, meningkatnya angka penyelesaian perkara indikator dari banyaknya keluhan-keluhan atau laporan masyarakat yang berhasil ditingkatkan penyelesaiannya. Sehingga rasa keadilan dan keamanan bisa terwujud.
    "Ditahun 2016, kita harus bisa lebih baik lagi. Karena tujuan dari kepolisian adalah mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tuturnya.***2***
(KR-RDO)

BUPATI KUBU RAYA SERAHKAN 143 SERTIFIKAT TANAH

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 4/12 (Antara) - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menyerahkan 143 sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya.
    "Penyerahan Sertifikat ini merupakan program Proda tahun 2015 lalu dan baru selesai tahun 2016 ini dan langsung kita serahkan kepada masyarakat. Sementara ini, jumlahnya baru ada 143 persil dan akan kita lakukan penambahan lagi pada tahun ini," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Senin.
    Dia mejelaskan, tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, demikian penting hingga para pendiri bangsa mengamanatnyanya dalam UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa tanah harus dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu dikarenakan, tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal dan bercocok tanam, tapi juga mempunyai nilai sosial historis, relegius, politik dan keamanan.
    Tanah juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menjaga keutuhan dan perekat negara kesatuan republik Indonesia.
    "Selain apa yang diamatkan UUD 1945 sebagaimana yang saya sampaikan di atas, masih banyak lagi aturan-aturan yang lain, ada undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peresiden, Keputusan Pemerintah hingga Peraturan Daerah. Aturan tersebut bukanlah merupakan bentuk daripada belenggu pemerintah kepada masyarakatnya melainkan adalah upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga masyarakatnya dalam memiliki serta menguasai tanahnya," tuturnya.
    Menurutnya, dengan memiliki sertifikat tanah, artinya masyarakat mempunyai legalitas yang kuat, hak yang kuat atas tanah artinya pemerintah mengakui kepemilikan tanah saudara sehingga tanah yang telah diakui kepemilikan itu dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
    "Pada kesempatan ini pula saya sampaikan kepada bapak dan saudara yang belum mendapat kesempatan untuk memiliki sertifikat, hal ini bukanlah kesengajaan kami tapi berkenaan dengan anggaran yang tersedia serta kemampuan person baik di bagian pertanahan maupun di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. Dari 550 KK atau 550 bidang tanah yang ada disini, hanya baru dapat kami sampaikan sebanyak 143," katanya.
    Namun, dia berjanji pada tahun 2016 pihaknya telah menyusun anggaran untuk penyelesaian sertifikat tanah yang belum selesai. Pihaknya menargetkan, dalam dua atau tiga tahun kedepan seluruh persil tanah perumahan warga desa Mekar Sari akan selesai seluruhnya.
    "Untuk itu pada kesempatan ini saya instuksikan kepada assistenten pemerintahan khususnya bagian pertanahan sekretariat daerah kabupaten kubu raya untuk segera melakukan koordinasi dengan kepala kantor BPN Kubu Raya agar segera menyelesaikan kekurangan setifikat tanah warga desa Mekar Sari," tuturnya.
    Sementara itu, Kepala Desa Mekar Sari, Basar mengharapkan pemerintah Kubu Raya untuk bisa mempercepat proses pencetakan sertifikat tanah milik warganya, agar tidak terjadi penggusuran oleh pihak-pihak tertentu dikemudian hari.
    "Sebagian besar masyarakat Desa Mekar Sari ini merupakan eks warga korban kerusuhan Sambas yang direlokasi ke desa ini pada tahun 2000 lalu. Sampai saat ini masih banyak warga Desa Mekar Sari yang belum memiliki sertifikat, sehingga mereka khawatir jika suatu saat ada pihak yang menggusur rumah mereka yang sudah dibangun selama ini," kata Basar.
    Dia menjelaskan, jumlah penduduk Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya sampai saat ini berjumlah 15.000 jiwa lebih terdiri atas 3000 Kepala Keluarga.
    "Sampai sekarang kami masih bertanya-tanya soal sertifikat tanah karena sampai saat ini masih mengambang. Kami khawatir nantinya akan ada penggusuran karena masyarakat belum memiliki sertifikat tanah yang sah," tuturnya.
    Basar mengatakan, sejauh ini baru ada 1500 KK yang sudah menerima settifikat dan terbanyak berada di lokasi SP1, yang telah mendapatkan prona dari BPN. Namun untuk lokasi SP2 dan SP3 masih belum menerima sertifikat.
    "Jumlahnya ada 250 KK untuk SP2 dan lebih dari 500 lebih utk SP3. Kita harap sertifikat itu bsa diberikan kepada masyarakat secara bertahap sehingga masyarakat tidak khawatir digusur," katanya.***2***
(KR-RDO)

BUPATI RESMIKAN JALAN POROS DESA MEKAR SARI

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 4/12 (Antara) - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali meresmikan jalan poros penghubung Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Asam yang merupakan proyek pembangunan jalan poros tahun anggaran 2015 lalu.
    "Alhamdulillah pada hari kita bisa meresmikan jalan poros yang menghubungkan antara desa Mekar Sari hingga Desa Sungai Asam kecamatan Sungai Raya sepanjang lebih kurang 1,9228 Km dari seluruh ruas jalan sepanjang 42 Km," kata Rusman Ali, saat meresmikan jalan tersebut di Desa Mekar Sari, Senin.
     Dia berharap, dengan dibangunnya jalan itu, masyarakat Desa Mekar Sari dan Sungai Asam bisa meningkatkan kesejahetraan hidup mereka, karena sarana transportasi sekaligus akses penghubung dua desa itu ke ibu kota Kubu Raya sudah tidak lagi sulit dilalui.
    Rusman Ali optimis, masyarakat dua desa tersebut bisa semakin bergairah dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka, terlebih, harga tanah disana dipastikan langsung naik setelah dibangunnya jalan tersebut.
    "Karena jalan tersebut sudah dibangun, saya berharap agar masyarakat dua desa tersebut bisa menjaga jalan ini dengan baik, sehingga tidak cepat rusak. Jalan ini kan hanya untuk kendaraan dengan berat 8 ton kebawah, jadi kalau ada kendaraan yang lebih berat dari itu, masyarakat harus bisa mencegahnya agar tidak lewat agar kondisi jalan bisa bertahan lama," tuturnya.
    Rusman Ali menambahkan, tahun ini pihaknya menggunakan dana DAK sebesar Rp 98 milyar lebih yang telah dianggarkan melalui APBD kabupaten Kubu Raya dan sebesar Rp2,7 milyar untuk pembangunan jembatan serta lebih dari Rp8 milyar untuk keperluan pembangunan turap.
    "Saya menyadari bahwa anggaran melalui apbd kita yang terbatas, tapi kami berusaha melakukan pendekatan baik ke provinsi maupun pemerintah pusat untuk memngucurkan anggaran bagi pembangunan jalan di Kubu Raya," kata Rusman Ali.
    Ditempat yang sama, Kepala Dinas Cipta Karya, Chairil Rahmi mengatakan untuk mempertahankan kondisi jalan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat akan membangun portal disetiap jalan poros yang telah dibangun, untuk mengindari kendaraan dengan berat diatas tonase yang ditentukan melewati jalan tersebut.
    "Ini sesuai arahan dari bapak Bupati, makanya dalam bulan ini juga kita akan membangun portal disetiap jalan poros yang sudah ada," kata Chairil.
    Kepala Desa Mekar Sari, Basar mengatakan, pihaknya mewakili masyarakat Mekar Sari menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Kubu Raya karena memprioritaskan pembangunan jalan tersebut.
    "Kami harapkan pembangunan jalan ini bisa dilanjutkan pada titik lainnya, agar desa Mekar Sari bisa terus terhubung ke desa lainnya," tuturnya.***1***
(KR-RDO)

MASYARAKAT MEKAR SARI INGINKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAHAN

Oleh Rendra Oxtora
    Sungai Raya, Kalbar, 4/12 (Antara) - Kepala Desa Mekar Sari, Basar mengharapkan pemerintah Kubu Raya untuk bisa mempercepat proses pencetakan sertifikat tanah milik warganya, agar tidak terjadi penggusuran oleh pihak-pihak tertentu dikemudian hari.
    "Sebagian besar masyarakat Desa Mekar Sari ini merupakan eks warga korban kerusuhan Sambas yang direlokasi ke desa ini pada tahun 2000 lalu. Sampai saat ini masih banyak warga Desa Mekar Sari yang belum memiliki sertifikat, sehingga mereka khawatir jika suatu saat ada pihak yang menggusur rumah mereka yang sudah dibangun selama ini," kata Basar di Sungai Raya, Senin.
    Dia menjelaskan, jumlah penduduk Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya sampai saat ini berjumlah 15.000 jiwa lebih terdiri atas 3000 Kepala Keluarga.
    "Sampai sekarang kami masih bertanya-tanya soal sertifikat tanah karena sampai saat ini masih mengambang. Kami khawatir nantinya akan ada penggusuran karena masyarakat belum memiliki sertifikat tanah yang sah," tuturnya.
    Basar mengatakan, sejauh ini baru ada 1500 KK yang sudah menerima settifikat dan terbanyak berada di lokasi SP1, yang telah mendapatkan prona dari BPN. Namun untuk lokasi SP2 dan SP3 masih belum menerima sertifikat.
    "Jumlahnya ada 250 KK untuk SP2 dan lebih dari 500 lebih utk SP3. Kita harap sertifikat itu bsa diberikan kepada masyarakat secara bertahap sehingga masyarakat tidak khawatir digusur," katanya.
    Untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah warga tersebut, pihaknya juga berusaha menggunakan Dana Desa yang dialokasikan oleh Kementrian Desa, dimana pihaknya telah mengusulkan kepada Kemendes saat telekomfren di kantor bypati beberapa waktu lalu, diama pihaknya mengusulkan agar dana desa bisa digunakan untuk pembuatan sertifikat.
    Namun karena aturan yg belum mengatur hal itu dana desa tidak bsa kita gunakan. Namun, sejauh ini ada beberapa pihak yang menyumbangkan dana secara pribadi untuk mencetak sertifikat lahan warga tersebut.
    "Untuk sementara ini, kami dari pemerintah desa hanya bisa menggratiskan proses penerbitan SKT dan SPT, sebagai keterangan sementara atas kepemilikan lahan dari masyarakat tersebut," kata Basar.
    Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kubu Raya dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sungai Raya yang juga mantan Kepala Desa Mekar Sari, Iqbal mengatakan, permasalahan sertifikat warga tersebut memang sudah lama diupayakan penerbitannya. Bahkan pada saat dirinya menjabat sebagai kepala desa disana.
    "Kita terus mendorong agar pemkab Kubu Raya bisa mempercepat proses penerbitan sertifikat ini, namun karena anggaran pemkab memang terbatas, sehingga untuk membuat sertifikat semua warga jelas tidak akan bisa dilakukan dengan cepat. Tapi kita bisa mengusulkan agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa memberikan bantuan, karena ini memang sangat diinginkan warga disini," katanya.
    Sebagai angggota DPRD Kubu Raya, pihaknya akan membantu mendorong pemkab setempat agar bisa meluruskan keinginan masyarakat tersebut.
    "Kita akan mengawal hal ini, tidak hanya untuk masyarakat Desa Mekar Sari, namun untuk desa lainnya juga, dan masyarakat daerah pesisir," kata Iqbal.***2***
(KR-RDO) 

PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRES SINGKAWANG MENINGKAT

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 3/1 (Antara) - Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja mengharapkan tingkat pelanggaran disiplin dari anggotanya bisa menurun di tahun 2016 ini.
    "Penindakan terhadap prilaku anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin tahun 2015 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harapkan pada tahun ini, angota kita bisa lebih disiplin," katanya di Singkawang.
    Dia menjelaskan, pada tahun 2014, pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota polisi terdapat 7 kasus. Namun di tahun 2015, terdapat 13 kasus.
    Berkaca dari itu, dia menekankan agar di tahun 2016, kedisiplinan anggotanya bisa lebih baik lagi. "Saya berharap, di tahun 2016 tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin," ujarnya.
    Dengan demikian, lanjutnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polres Singkawang akan semakin baik.
    Tak hanya itu, di tahun baru dia juga berharap kinerja anggotanya bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
    "Mana kasus yang belum terungkap di tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun 2016 harus berhasil kita ungkap," pintanya.
    Dia menyebutkan, ada beberapa kasus besar yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Polres Singkawang. Diantaranya, kasus perampokan di Bank Teras BRI Kelurahan Sungai Garam, kasus perampokan di SPBU Kaliasin, Kasus penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa di Jl Sama-Sama, dan yang masih banyak yang lainnya.
    "Hingga saat ini, kita masih belum berhasil mengungkap pelakunya," jelasnya.
    Maka dari itu, dengan anggaran yang meningkat di tahun 2016, tidak ada alasan lagi bagi anggota untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap kasus. "Mari kita tingkatkan kinerja dalam mengungkap kasus," ajaknya.***2***
(KR-RDO)

PERSIT SINGKAWNAG JUARA LOMBA MASAK HASIL LAUT

Oleh Rendra Oxtora
    Pontianak, 3/1 (Antara) - Para ibu Persit KCK Cabang XLVI Kodim 1202/Singkawang meraih juara 1 pada lomba memasak serba ikan dalam rangka Hari Nasional ke-15, di Batu Burung Teluk Mak Jantu Sedau.
    Satu diantara anggota Persit KCK Cabang XLVI Kodim 1202/Singkawang, Yayuk Sri Wahyuni mengatakan, bahwa ajang memasak itu hanyalah sebuah hiburan dan menambah pengalaman bagi ibu-ibu persit KCK Cabang XLVI Kodim 1202/Singkawang, sekaligus merupakan kesempatan untuk berbaur, mempererat tali persaudaran serta persatuan sesama organisasi wanita se-Kota Singkawang.
    "Kami dari Kodim 1202/Singkawang ikut berpartisipasi guna memeriahkan lomba memasak berbahan dasar serba ikan dalam rangka Hari Nasional ke-15," katanya di Singkawang, Minggu.
    Pihaknya sangat mendukung kegiatan yang digelar. Terlebih, Hari Nusantara merupakan momentum kebangkitan Bangsa Indonesia menjadi Negara Kepulauan terbesar di Dunia.
    Menurutnya, dengan memperingati Hari Nusantara bukanlah merupakan seremonial belaka, namun juga mempunyai arti dan makna yang luas, agar generasi sekarang dan yang akan datang bangga akan luasnya wilayah laut Indonesia yang mengandung sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak terhingga.
    Dengan potensi yang ada, katanya, kita harus bangkit menjadi Negara yang kuat dan mandiri dengan memanfaat sumber daya kelautan dan perikanan yang ada untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan.
    "Oleh karena itu, kita segenap bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk mensyukurinya," ajaknya.
    Melalui peringatan itu juga, dia mengajak semua warga Bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi mengenai laut.    "Kita memiliki wilayah laut yang begitu luas, sayang jika tidak diberdayakan secara optimal," katanya.***1***
(KR-RDO)