KABUT ASAP KEMBALI SELIMUTI PONTIANAK

Petugas Prakiran Awan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Supadio Pontianak Toni Kurniawan mengatakan, rendahnya intensitas curah hujan dalam beberapa pekan terakhir ini, mengakibatkan kabut asap kembali terjadi di Kota Pontianak dan sekitarnya menjelang pagi hari, dengan jarak pandang antara 600 hingga 700 meter.
"Berdasarkan data dari Badan Metreologi Klimatologi dan Giofisika Supadio Pontianak, dalam beberapa pekan terakhir ini, sebagian wilayah Kalimantan Barat akan mengalami penurunan intensitas curah hujan," kata Toni di Sungai Raya, Jumat.
Dia menjelaskan, kondisi itu di karenakan adanya penarikan pembentukan awan ke atas sehingga intensitas curah hujannya mulai berkurang.
Toni mengatakan, cuaca yang saat ini terjadi di wilayah Kalimantan Barat adalah musim panas dan bukan musim kemarau, karena untuk di Kalimantan Barat sendiri tidak ada musim kemarau. Hal iutu disebabkan, setiap bulannya wilayah Kalimantan Barat masih di warnai hujan meskipun intensitasnya tidak stabil.
Dia memaparkan, untuk beberapa hari kedepan, sebagian wilayah Kalbar masih terus mengalami cuaca panas, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara dan sebagian wilayah pesisir Utara.
"Sementara untuk di wilayah pesisir Timur seperti, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau di perkirakan masih terjadinya hujan meski intensitas tidak terlalu tinggi," ucap Toni.
Lanjutnya, akibat adanya penurunan curah hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, sebagian daerah sudah mulai terjadinya kabut asap pada pagi hari dengan jarak pandang antara 600 hingga 700 meter.
Toni menambahkan, kondisi itu akan berdampak pada sektor pertanian masyarakat, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan pertanian mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim panen, seperti yang terjadi di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak beberapa waktu lalu.
"Kita memperkirakan, kondisi panas ini masih akan terjadi sampai tanggal 5 April mendatang," katanya.(Rendra)

RP1 TRILIUN UNTUK BEASISWA S2 KE JERMAN

Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Chairil Efendi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan beasiswa S2 di Jerman yang dibiayai dari dana APBN 2011 sebesar Rp1 Triliun untuk 5000 orang mahasiswa dan dosen se-Indonesia.
"Beasiswa tersebut merupakan salah satu program dari Kementrian Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan memperbanyak lulusan S2 di Indonesia," kata Chairil saat menyampaikan sambutan dalam sidang senat Wisuda Untan periode ke-2 tahun akademik 2010/2011 di Pontianak, Kamis.
Chairil mengatakan, bagi mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa tersebut dipersilahkan untuk mendaftarkan diri. Namun, karena beasiswa tersebut berasal dari anggaran negara, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Untan yang akan mengambilnya.
Selain memiliki standar IPK yang cukup dengan syarat beasiswa tersebut, mahasiswa yang berminat juga mesti memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik.
"Jika syarat terpenuhi, maka kita akan memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil beasiswa tersebut untuk mengikuti test seleksi. Dan kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi mahasiswa yang berminat," ucapnya.
Dia menambahkan, beasiswa tersebut sebenarnya difokuskan untuk mahasiswa Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun tidak menutup kemungkinan, mahasiswa dari fakultas lainnya juga bisa mendapatkan beasiswa tersebut.
"Saya sudah mendapat informasi ada sekitar 30 mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Mipa yang mengajukan diri untuk mengambil beasiswa itu," katanya.
Namun, peluang untuk mahasiswa lainnya masih terbuka lebar, sehingga sebagai rektor, Chairil menyarankan agar mahasiswa yang berminat bisa segera mengajukan diri berikut berbagai persyaratan yang ditetapkan.
Mengenai akomodasi, biaya semester dan hidup selama berkuliah di Jerman akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui dana beasiswa tersebut.
"Jadi, bagi mahasiswa Untan yang baru saja di Wisuda hari ini, jika berminat silahkan untuk mencobanya," saran Chairil.(Rendra)

BKD KUBU RAYA PASTIKAN CPNS TIDAK ADA MASALAH

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Noh Syaiman berharap semua pihak tidak lagi mempermasalahkan polemik CPNS yang terjadi di Kubu Raya, karena menurutnya tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan mengingat hasil test dan SK CPNS yang lulus masih menunggu Kementrian Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional.
"Tidak usah lah lagi diributkan karena CPNS Kubu Raya masih dalam proses. Jika selama ini masyarakat meributkan SK CPNS yang belum keluar, itu hal yang wajar karena bukan hanya Kubu Raya sendiri yang belum menerima KSK CPNS tersebut," kata Noh di Sungai Raya, Kamis.
Dari informasi yang di dapatnya, saat ini Kbaupaten Melawi dan beberapa kabupaten lain di Kalbar juga belum menerima SK CPNS. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan CPNS Kubu Raya bermasalah.
"Dalam pelaksanaannya kita sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada hal yang kita langgar," ucapony
Dia menyatakan, terkait waktu penertiban SK CPNS, saat ini Kubu Raya hanya menunggu kebijakan dari pusat, karena memang sudah kewenangan pusat.
"Tugas kita menyampaikan berkas-berkas itu ke BKN, tugas daerah itu sudah final, kini tinggal kewenangan BKN," jelasnya.
Noh menjelaskan, Pemkab Kubu Raya sudah menyampaikan surat beberapa kali ke BKN, untuk mempercepat dikeluarkannya SK CPNS. Hal ini terkait sangat diperlukan tenaga pendidikan untuk menghadapi Unas dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit musim kemarau.
Upaya Pemkab Kubu Raya agar hasil dari cek ulang dapat diketahui tidak hanya sampai di situ, pada Rabu (30/3) sore lalu, Noh berangkat ke Jakarta untuk
mengetahui sampai di mana proses cek ulang yang dilakukan pusat tersebut.
"Bahkan dari BKN sampai saat ini belum menemukan adanya hal-hal yang dapat menyebabkan CPNS KKR batal. Untuk itu masyarakat jangan terlalu panik dan membesar-besarkan hal yang tidak pasti," katanya.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga mengatakan hal serupa.
"Saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat lebih tenang, jangan asal bicara yang justru memperkeruh suasana,” pinta Sujiwo.
Sujiwo menjelaskan, proses CPNS Kubu Raya saat ini di tangan pusat. Oleh karenanya semua pihak, baik itu calon abdi negara yang telah dinyatakan lulus, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kader partai maupun elemen masyarakat lainnya tetap tenang dan bersabar.
"Saya menghimbau seluruh masyarakat, baik itu para aktivis, anggota saya, masyarakat untuk sabar dan tenang, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuding," kata Sujiwo.
Dia meminta untuk menghentikan polemik tersebut, karena semua pihak belum mengetahui hasil dari proses CPNS Kubu Raya yang saat ini di tangani BKN. "Hasilnya kita belum tahu," ujar Sujiwo.
Untuk mengetahui hasil dari proses CPNS tersebut, Sujiwo mengajak semua pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dalam hal ini Bupati Kubu Raya untuk berkonsolidasi ke BKN. "Untuk mengurusnya, supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Semua pihak tentunya menginginkan agar permasalahan ini segera berakhir dan tidak memunculkan keresahan. "Saya selaku Ketua DPRD Kubu Raya dan Ketua DPC PDIP Kubu Raya mengharapkan NIP itu bisa keluar. Kalau sudah keluar artinya tidak ada masalah lagi, kalau pun terdapat titik kelemahan pada penerimaan CPNS kali ini, hendaknya kita jadikan pelajaran, ke depannya harus diperbaiki," papar Sujiwo.
Terkait tanggapan terhadap pernyataan Gubernur Kalbar yang berandai-andai, menurut Sujiwo sebenarnya tidak meresahkan. “Tolong dimaknai kalimat gubernur itu dengan benar. Sebenarnya kalimat itu tidak meresahkan,” tegas Sujiwo.
Kalimat yang dimaksudkan Sujiwo itu terkait pernyatan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, "Jika saya jadi Menpan atau Badan Kepegawaian Nasional, saya akan membatalkan tes CPNS Kubu Raya jika memang terbukti terjadi pelanggaran".
Menurut dia, sangat keliru bila menganggap kalimat yang dilontarkan Gubernur Kalbar itu sebagai sesuatu yang meresahkan. "Saya pikir wajarlah bahasa Gubernur seperti itu. Ini menunjukkan kalau Gubernur seorang pejabat yang taat aturan. bukan menginginkan adanya pembatalan," jelas Sujiwo.
Menurut Sujiwo siapa pun yang taat aturan tentunya akan berujar seperti itu bila terbukti ada pelanggaran. Misalnya dalam penerimaan CPNS terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan, tentulah akan dikenakan sanksi di antaranya berupa pembatalan.
"Tolong ini dipahami dengan benar, agar tidak memperkeruh suasan," harapnya.(Rendra)

FKIP UNTAN LAKUKAN REVOLUSI PENDIDIKAN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak terus berbenah dan mlakukan revolusi pendidikan menyusul rencana Direktorat Jendral Perguruan Tinggi yang akan menutup program studi yang tidak produktif.
"Kita akan meminimalisir lulusan yang tidak terserap dunia kerja dengan melakukan revolusi pendidikan," kata Dekan FKIP UNTAN DR Aswandi di Pontianak,Rabu.
Menurutnya Dirjen Dikti akan segera memberlakukan pengawasan ketat terhadap seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Jika ada program studi di suatu fakultas yang tidak produktif, dalam artian lulusannya banyak yang tidak terserap dunia kerja, maka progrm studi tersebut akan di evaluasi bahkan ditutup.
"Jadi, nantinya Dirjen Dikti bisa saja membuka dan menutup suatu program studi atau fakultas yang tidak produktif," ucapnya.
Lanjutnya, secara eksistensi, keberadaan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari kualitas lulusan, tetapi juga tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan universitas tersebut.
Berdasarkan hal itu, sebagai lembaga pendidikan yang mencetak tenaga pengajar FKIP Untan telah melakukan berbagai terobosan untuk menciptakan lulsan yang handal dan tidak terpaku pada disiplin ilmu yang digeluti mahasiswa selama di perguruan tinggi.
"Jadi lulusan FKIP itu tidak mesti menjadi guru tetapi juga merambah pada bidang lainnya. Jika lulusan FKIP tidak berminat atau belum teserap menjadi guru, dia bisa merambah bidang pekerjaan lainnya," kata Aswandi.
Dia mencontohkan untuk lulusan prodi pendidikan ekonomi, bisa saja lulusan FKIP itu bekerja di perbankan, atau di CU dan lembaga keuangan lainnya.
Demikian dengan lulusan FKIP dari prodi Bahasa Indonesia juga bisa menjadi penulis, sastrawan atau jurnalis karena FKIP untan saat ini telah memberikan mata kuliah tambahan yang diarahkan untuk menambah dan menggali potensi mahasiswa.
"Revolusi pendidikan seperti itu yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sehingga mudah terserap dunia kerja. Bahkan mahasiswa FKIP nantinya juga bisa mebuka peluang kerja baru," tutur Aswandi.
Aswandi kembali mencontohkan, jika seorang lulisan FKIP memiliki modal, bisa saja dia membuka lembaga pendidikan diluar sekolah seperti kursus Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran lainnya sesuai disiplin ilmu yang di dapat sewaktu di bangku kuliah.
Terkait dengan proses wisuda mahasiwa FKIP, pakar pendidikan Kalbar itu mengatakan, menjadi seorang srjana banyak senang dan susah. Karena untuk mencapai gelar itu diperlukan proses panjang dan harus ditempuh dengan jalan yang berliku.
"Karena untuk mencapai gelar sarjana itu tidak mudah maka lulusan FKIP harus bisa menjadi guru yang benar dan benar-benar mengabdikan dirinya demi kemajuan pendidikan di Kaimantan Barat khususnya dan di Indonesia umumnya," ucap Aswandi.
Aswandi menyatakan, pada periode ke dua tahun 2011 ini, FKIP Utan meluluskan lebih banyak wisuda dibanding periode pertama dengan total lulusan 510 wisudawan dan terdiri atas 18 wisudawan S2 dan 492 wisudawan S1.
"Kita harapkan para lulusan FKIP bisa benar-benar mengapliksikan apa yang didapat selama dibngku kuliah dan mlkukan inovasi dalam pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di tempat dia mengajar," harap Aswandi.(Rendra)

KUBU RAYA JADI PERCONTOHAN OMOV KALBAR

Kabupaten Kubu Raya kembali dipercayakan pemerintah pusat untuk menjadi tolak ukur di wilayah Kalimantan Barat dalam pencanganan program Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product (OVOP) yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
"Program ini sangat penting dan strategis untuk mengentaskan kemiskinan. OVOP ini sangat tepat untuk masyarakat yang mau berkembang seperti di Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien di Sungai Raya, Rabu.
Dia menjelaskan, untuk menjalankan program tersebut, pemkab Kubu Raya menggelar bimbingan teknis tentang peran koperasi dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Andreas menilai program tersebut sangat tepat, karena di Kubu Raya tingkat kemiskinan masih tinggi, sementara masyarakatnya juga mempunyai upaya yang ulet untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. "Sangat cocok untuk mengembangkan OVOP," katanya.
OVOP merupakan program yang cetuskan Dr Morihiko Hiramatsu, Gubernur Prefektur Oita di Pulau Kyusu, Jepang. Program itu telah diadopsi Thailand, Kamboja, China, Filiphina, Malaysia dan Amerika Serikat.
Sedangkan di Indonesia, program ini sudah dimulai di Kabupaten Bandung (Jabar), dan Wonosobo (Jateng) yang mengembangkan produk serat rami, sementara Blitar
(Jatim) mengembangkan produk belimbing yang menghasilakn produk turunan seperti jus, keripik buah dan lainnya.
Kriteria produk yang dikembangkan dalam OVOP ini merupakan produk unggulan daerah, unik, khas budaya dan keaslian lokal. Berpotensi pasar domestik dan ekspor, bermutu dan berpenampilan baik serta diproduksi secara kontinu dan konsisten.
Menurut Andreas, dengan dicanangkannya OVOP ini tentunya secara otomatis akan menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dari sumberdaya yang bersifat unik dan khas daerah. "Bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi," paparnya.
Tetapi, Andreas mengingatkan, dalam menentukan produk unggulan daerah itu, harus berbeda antara suatu kawasan dengan lainnya. "Produknya apa, jangan ikut-ikutan, kalau membuatnya ramai-ramai, nanti malah pasarnya tidak ada," katanya.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis, Kemenkop dan UKM RI, Ahmad Zabani mengatakan, dalam menentukan suatu komoditas
yang akan dikembangkan menjadi produk unggulan daerah harus berbasis pasar.
"Itu penting sekali, jangan sampai kita memproduksi suatu komoditas secara besar-besaran (massif) tetapi ternyata tidak diakomodir pasar," katanya.
Menurut Zabadi, penting sekali dilakukan penelitian (analisis) pasar sebelum menentukan suatu produk unggulan daerah yang akan dikembangkan.
"Akses pasarnya harus tersebut, mampu memenuhi kebutuhan dan kemauan pasar. Kalau pasarnya tidak tersedia, pada akhirnya akan mengalami kerugian," jelasnya.
Boleh saja, tambah dia, melakukan improvisasi dan kreativitas yang mengarahkan potensi pasar ke produk unggulan yang dikembangkan.
"Tetapi tetap kita harus memperhitungkan konsumen mau menerima produk yang kita kembangkan atau tidak. Artinya harus berbasis pasar," ucap Zabadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Sutoyo mengatakan, dalam pengembangan program OVOP ini, dinas yang dipimpinnya menjadi leading sector. "Langkah awal yang kita lakukan, yakni menggali potensi seluruh kecamatan di Kubu Raya," ujarnya.
Melalui pencanangan OVOP di Kubu Raya ini, kata Sutoyo, diharapkan akan muncul produk-produk unggulan yang dapat diangkat ke permukaan atau dikembangkan.
"Setelah Bimtek terkait OVOP diharapkan segera ada wujudnya, harus ada keterpaduan, antara program pusat ini dengan dukungan dari kita melibatkan instansi-instansi terkait," kata Sutoyo.(Rendra)

BPMPT KUBU RAYA KESULITAN MENDATA UMKM

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya mengaku kesulitan untuk menyusun data konkrit jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kabupaten itu.
"Karena pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih terpisah-pisah (parsial) di instansi-instansi terkait. Paling tidak dua atau tiga tahun mendatang baru diperoleh database yang konkrit, setelah usaha-usaha itu mendaftar ulang," kata Pelaksana Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kubu Raya, Maria Agustina di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, Database tersebut dapat diketahui secara konkrit setelah semua perizinan dipusatkan di BMPT Kubu Raya terhitung satu tahun lalu, tidak lagi di masing-masing instansi terkait.
"Terhitung Mei hingga Desember 2010, BPMPT Kubu Raya telah mengeluarkan 1.177 perizinan dari 1.484 izin yang diajukan pelaku usaha. Kita memang memulainya pada pertengahan tahun lalu," katanya.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, kata Maria, BPMPT akan membuat database berdasarkan jenis-jenisnya, misalnya berapa saja usaha mikro atau usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta, berapa saja jumlah usaha kecil dan menengah.
"Database yang kami miliki ini nantinya akan menjadi tolok ukur berapa jumlah dunia usaha di Kubu Raya, hal ini dapat dilihat dari SIUP-nya," jelasnya.
Untuk usaha mikro, kata Maria, memang baru akan diterapkan pemberlakuan SIUP, kendati tidak diwajibkan pemerintah pusat. "Program baru ini diterapkan Pemkab Kubu Raya untuk pendataan atau untuk mengisi database dunia usaha di Kubu Raya," katanya.(Rendra)

WARGA CALON DESA PARIT BARU TUNTUT PEMEKARAN

Ratusan warga calon Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Kubu Raya, menuntut segera dimekarkannya desa mereka dari Desa Sungai Raya, Selasa.
"Pemekaran Desa Parit Baru sudah lama di wacanakan, namun hingga saat ini masih belum juga di mekarkan dari Desa Sungai Raya. Bahkan kami mengidnikasi adanya tarik ulur di lembaga legislatif terhadap pemekaran desa Parit Baru," kata Ketua Tim Pembentukan desa Parit Baru, Sukito, di Sungai Raya.
Dia mengatakan, belum di sahkannya Rancangan Peraturan Daerah - Raperda tentang Pemekaran Desa Parit Baru menjadi Perda membuat Ratusan masyarakat calon Desa Parit Baru gerah.
Dalam aksinya para demontransi membawa keranda mati sebagai wujud matinya aspirasi masyarakat yang di berikan kepada para wakil rakyat. Selain itu mereka juga menggelar yel-yel untuk menuntut pemekaran Desa Parit Baru secepatnya di realisasikan.
Hajarifin Jemain salah satu demonstran mengatakan, masyarakat akan terus melakukan aksi demo ini dan menuntut kepada anggota Dewan Kubu Raya agar Desa Parit Baru ini seceapatnya di mekarkan.
"Perjuangan para Panitia Pemekaran sudah cukup lama bahkan pemekaran ini sudah terjadi sejak tahun 2004 yang lalu sebelum Kebupaten Kubu Raya di mekarkan dari Kabupaten Pontianak," katanya.
Jemain menilai, pihak Legeslatif seolah-olah menunda pemekaran Desa Parit Batu ini, karena Panitia Pemekaran sudah 1 tahun 8 bulan mengajukan permohonan pemekaran desa tersebut, namun sampai saat ini belum juga terealisasikan.
Setelah setengah jam menggelar aksi demonya, DPRD Kubu Raya langsung menggelar rapat dengan Panitia Pemekaran Desa Parit Baru yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo.
Usai menggelar rapat dengan Panitia Pemekaran Desa Parit Baru, Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo mengatakan, pihaknya menyambut baik dan apresiasi terhadap masyarakat Desa Parit Baru dan pihaknya juga memaklumi semangat warga untuk membentuk Desa tersebut.
Sujiwo menegaskan, sebelum di sahkannya Raperda tentang pemekaran Desa Parit Baru ini, pihaknya dan eksekuti selalu berhati-hati, karena masalah pemekaran Desa Parit Baru ini masih terbentur dengan tapal batas antara Desa Parit Baru dengan Desa Induk yaitu Desa Sungai Raya.
"Untuk itu saya meminta kepada masayarakat Desa Parit Baru untuk bersabar, karena tanggal 7 April mendatang Raperda tentang Pemekaran Desa Parit Baru akan segera di sahkan menjadi Perda," ucapnya.
Legeslator PDI Perjuangan itu menjelaskan, masalah Raperda pemekaran Desa Parit Baru ini masih dalam pembahasan, bukan berarti DPRD tidak memikirkan aspirasi pemekaran tersebut, namun semuanya perlu di tinjau ulang agar dengan di sahkannya Raperda tentang Pemekaran Desa Parti Baru ini nantinya, tidak ada lagi konflik yang terjadi selama ini antara Desa Parit Baru dengan Desa induk.(Rendra)

LSM : GUBERNUR RESAHKAN CPNS KUBU RAYA

Komentar Gubernur Kalimantan Barat mengenai polemik CPNS di Kabupaten Kubu Raya pada salah satu media lokal dinilai telah meresahkan para peserta CPNS yang lulus di kabupaten tersebut.
"Komentar Gubernur Kalbar yang menyatakan, jika saya jadi Menpan atau Badan Kepegawaian Nasional, saya akan membatalkan test CPNS Kubu Raya jika memang terbukti tejadi pelanggaran. Itu komentar yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang Gubernur, apa lagi ucapan tersebut dimuat di media," kata Ketua Gema Kasgoro Kalimantan Barat, Toton Triyadi di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, akibat ucapan Gubernur tersebut, saat ini beredar SMS yang menyatakan CPNS di Kubu Raya akan dibatalkan, karena banyak masyarakat yang salah mengartikannya.
SMS itu juga menyebabkan keresahan dari para peserta CPNS yang lolos, karena mereka khawatir jika nantinya penerimaan CPNS itu bena-benar akan dibatalkan.
Tonton menyatakan, seharusnya sebagai Gubernur Kalimantan Barat, justru harus meredam polemik CPNS yang terjadi di Kubu Raya.
"Bahkan, Gubernur berkewajiban untuk membantu kelancaran proses penerimaan CPNS di kabupaten/kota. Bukannya justru menghambat proses tersebut, karena dari ucapan tersebut jelas tersirat arogansi dan ketidak senangan Gubernur terhadap proses CPNS di Kubu Raya," katanya.
Dia menekankan, jangan hanya karena Pemkab Kubu Raya menggelar CPNS tersendiri dan tidak bergabung dengan Pemprov Kalbar lalu dipermasalahkan. Karena sesuai Peraturan Menpan tentang penerimaan CPNS, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya.
"Sehingga tidak benar jika dalam pelaksanaannya harus mengikuti prosedur Pemerintah provinsi. Kalau komentar Gubernur Kalbar yang dimuat pada salah satu media lokal hari ini, jelas terkesan ada intervensi dari Gubernur dalam pelaksanannya," ucap Toton.
Lanjut Toton, dalam penerimaan CPNS Kubu Raya formasi terbanyak adalah tenaga pengajar dan kesehatan. Formasi tersebut menjadi kebutuhan pokok dari peemrintah Kubu Raya untuk memperlancar dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di kabupaten tersebut.
Jika proses penerimaan CPNS itu terhambat, jelas akan merugikan masyarakat, karena secara otomatis, kebutuhan masyarakat akan tenaga pengajar dan kesehatan juga akan terhambat.
"Kasihan masyarakat juga yanga akan menjadi korban, karena seharusnya tenaga pengajar dan kesehatan tersebut sudah bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakar, sekarang malah belum bisa dilakukan karena polemik penerimaan itu," tuturnya.
Wakil Sekretaris Gema Kasgoro Kalbar Jainal Abidin manambahkan, saat ini proses penerimaan CPNS Kubu Raya sedang berjalan. Bahkan beberapa waktu lalu, perwakilan Menpan dan BKN telah datang langsung ke Kalimantan Barat untuk mengevaluasi peenrimaan CPNS di Kubu Raya.
"Dari kunjungan tersebut belum ada keputusan adanya pembatalan CPNS Kubu Raya, jadi saat ini masih dalam proses. Biarkan Menpan dan BKN yang mengambil keputusan, jangan malah Pemprov Kalbar membuat suasana yang tidak kondusif," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Gema Kasgoro Kabupaten Kubu Raya, Gubrani menyatakan jika memang terjadi pelanggaran dalam penerimaan CPNS Kubu Raya, tentu yang berwenang mengeluarkan keputusan dan statmen adalah Menpan dan BKN.
"Bukan kewenangan Gubernur untuk menyatakan batal atau tidaknya test CPNS, karena yang mengeluarkan NIP itu adalah Menpan," katanya.
Untuk itu dia menyarankan agar Gubernur Kalbar bisa membantu proses penerimaan CPNS di Kubu Raya dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat.
"Ini sudah berpolemik, jangan terus di polemikkan lagi," ucap Gubrani.(Rendra)

POLISI SELIDIKI KASUS MAHASISWA STP GANTUNG DIRI

Anggota Polsek Sungai Raya hingga saat ini masih mengusut kasus kematian Mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral, Robert Julius yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di kamar mandi.
"Hingga saat ini kita masih melakukan penyelidikan lanjut tentang motif Robert yang mengahiri hidupnya dengan cara gantung diri," kata Kapolsek Sungai Raya, AKP Ahmadi di Sungai Raya, Selasa sore.
Ahmadi mengatakan pihaknya masih kesulitan untuk mengetahui motif bunuh diri Robert. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, satu-satunya saudara kandung yang tinggal bersama Robert, Rosalia masih belum bisa dimintai keterangan karena masih shok.
Dituturkan Ahmadi, berdasarkan keterangan yang diberikan tetangga Robert, jenazah mahasiswa STP semester delapan tersebut ditemukan Rosalia sekitar pukul 15.00.
"Rosalia yang kaget mengetahui abang nya menggantung di kamar mandi langsung lari kerumah tetangganya untuk meinta pertolongan. Seketika Rosalia langsung pingsan dan hingga saat ini belum sadarkan diri," tutur Ahmadi.
Lanjutnya, dari informasi yang berhasil dikumpulkan anggotanya, Robert dan Rosalia tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kompleks BTN Mutiara Mas, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya.
Dua bersaudara tersebut berasal dari Meliau, dan semua keluarga meraka tinggal di sana.
"Jadi dia berdua itu tinggal dirumah kontrakan dan bersekolah di perguruan tinggi yang sama," ucapnya.
Berdasarkan hasil peemriksaan pada jenazah Robert, tidak ditemukan adanya bekas tindak kekerasan. "Kita hanya menemukan luka memar pada bagian leher akibat jeratan tali. Sehingga kita menduga kuat kematian Robert murni akibat bunuh diri. Namun kita masih akan melakukan penyelidikan lanjut untuk mengetahui motifnya," ucapnya.
Sementara itu, salah satu abang angkat Robert yang bertugas di Satian Brimobda Kalbar, Reimond mengatakan, satu hari sebelum kematiannya, Robert masih bermain di rumahnya.
"Hampir setiap hari Robert main kerumah saya, bahkan dia juga sering mengasuh anak saya. Tidak ada tanda-tanda kalau dia itu ada masalah," kata Reimond.
Dia sendiri heran kenapa Robert sampai nekat bunuh diri. Karena yang dia tahu, saat ini Robert sedang dalam tahap penyusunan skripsi untuk menyelsaikan studinya di STP Santo Agustinus Sungai Raya.
"Robert ditemukan adiknya sekitar pukul 15.00 setelah pulang kuliah. Saat dia nekat bunuh diri juga tidak ada yang tahu karena saat kejadian rumah sedang dalam keadaan kosong," ucap Reimond.(Rendra)

PEMERINTAH PUSAT GRATISKAN BIAYA PERSALINAN

Anggota Komisi IX DPR RI Carolin Margareth Natasya mengatakan pemerintah pusat pada tahun ini akan menggratiskan biaya persalinan bagi seluruh masyarakat.
"Komisi IX DPR RI bersama Kementrian Kesehatan telah merumuskan pembebasan biaya persalinan bagi masyarakat Indonesia. Jadi siapapun yang akan melahirkan tidak perlu khawatir lagi untuk membayar biaya persalinan," kata Carolin di sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, untuk penggratisan biaya persalinan tersebut Pemerintah Pusat menganggarkan dana sebesar Rp1,2 Triliun dari APBN 2011. Di mana setiap Kabupaten/Kota akan mendapatkan anggaran Rp2 miliar untuk pembebasan biaya persalinan tersebut.
Lanjutnya, Petunjuk Teknis tentang program tersebut baru saja dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan, sehingga dinas kesehatan di setiap kabupaten/kota diharapkan bisa proaktif untuk mencari informasi tersebut agar penerapannya bisa segera dilakukan disetiap daerah.
Selain itu Carolin juga berharap pemerintah kabupaten/kota bisa segera mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat agar program itu bisa diketahui secara luas.
"Selama ini biaya persalinan selalu menjadi beban berat bagi masyarakat. Dengan adanya penggratisan itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terbebani dan siapa saja bisa melahirkan tanpa memikirkan biaya persalinan," ucapnya.
Dia menjelaskan, untuk sistem penggratisan biaya persalinan itu, setiap masyarakat bisa mendapatkannya tanpa melakukan pendaftaran.
Teknisnya, jika ada masyarakat yang akan melahirkan bisa di mana saja apakah di di Rumah Sakit kelas III, Puskesmas serta Bidan dan tempat persalinan swasta.
Nantinya pihak rumah sakit, tempat persalinan dan bidan yang akan mengajukan klaim biaya persalinan kepada pemerintah daerah.
"Penggratisan itu juga berlaku untuk persalinan dengan operasi. Bahkan setelah melahirkan, penggratisan juga berlaku untuk program KB," katanya.
Ketua Taruna Merah Putih Kalimantan Barat itu juga mengatakan penggratisan itu juga berlaku untuk semua kalangan. "Jika masyarakat mampu juga ingin persalinannya gratis silahkan saja, asalkan mau ditempatkan di rumah sakit kelas III. Kalau rumah sakit kelas mewah, jelas tidak bisa diberlakukan," tuturnya
Dia juga berharap penggratisan itu bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu sehingga program itu benar-benar bisa efektif.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan menyambut baik program pengratisan biaya persalinan tersebut.
Menurutnya, dengan adanya program tersebut jelas akan meringankan beban masyarakat miskin yang akan melakukan persalinan.
"Selama ini biaya persalinan memang menjadi beban bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah," kata Muda.
Dia menyatakan akan segera mencari informasi lengkap dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
"Tentunya Dinas Kesehatan akan memaksimalkan program itu agar masyarakat benar-benar bisa memanfaatkannya," kata Muda.(Rendra)

PDIP : KADER JANGAN ASAL NGOMONG

Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Barat Cornelis menghimbau agar pengurus dan kader partai tidak asal bicara di media dalam menanggapi berbagai isu dan kebijakan pemerintah.
"Partai politik memang berkewajiban mengkritisi kebijakan pemerintah, sesuai atau tidaknya dengan perundang-undangan. Kalau sudah sesuai, para wakil rakyat hendaknya jangan asal bicara dengan menyalahkan kebijakan tersebut," kata Cornelis di Sungai Raya, Minggu.
Dalam hal itu dia lebih memfokuskan pada anggota legislatif dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "Dewan juga jangan asal ngomong, ini ada yang asal ngomong," ucapnya.
Menurutnya, bila kebijakan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, kader PDIP wajib membelanya, apalagi di dalamnya itu menyangkut masyarakat lemah, miskin dan lainnya.
Cornelis juga mengharapkan, kader PDIP yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati, wakil rakyat hendaknya lebih memahami proses penyelenggaraan pemerintahan. "Harus betul-betul dipahami, demikian juga kalau ada calon anggota dewan dari PDIP, tidak boleh mengkonsumsi Narkoba, menggunakan ijazah palsu," ujarnya.
Untuk meningkatkan kemampuan para kader tersebut agar tidak asal bicara, PDIP Kubu Raya memberikan pembekalan kepada seluruh fungsionaris partai berlambang banteng moncong putih itu.
Menurut Ketua DPC PDIP Kubu Raya, Sujiwo SE pembekalan terhadap kader tersebut akan terus dilakukan. "Hal tersebut sebagai agenda internal kita, agar menciptakan kader yang potensial," katanya.
Selain kegiatan internal tersebut, Sujiwo mengatakan, PDIP juga melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya eksternal misalnya dengan mengunjungi langsung masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya dan mencarikan solusinya.(Rendra)

PEMPROV KALBAR DINILAI TIDAK SERIUS MERATAKAN PEMBANGUNAN

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman menilai pemerintah provinsi Kalimantan Barat tidak serius mewujdukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, khususnya di Kubu Raya.
"Kenapa saya katakan demikian, karena pemerintah Kalbar terkesan pilih kasih dalam membangun daerah di Kalbar," kata Usman di Sungai Raya, Minggu.
Dia mencontohkan, dana bantuan provinsi untuk kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Kalbar 2011 yang tidak merata dan sarat dengan kepentingan politik.
Dikatakannya dalam pembagian dana tersebut pemerintah provinsi seharusnya bisa melihat secara proporsional dan berpatokan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan pembangunan di suatu daerah.
"Kalau kita lihat dari jumlah pembagian yang ada berdasarkan SK Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan untuk Kabupaten/Kota itu sangat tidak relevan, bahkan sarat dengan kepentingan politik," katanya.
Menurutnya, sebagai daerah pemekaran, Kubu Raya layak mendapatkan dana lebih dari kabupaten/kota lainnya termasuk Kayong Utara, Melawi dan Sekadau.
Sebagai kabupaten baru, daerah-daerah tersebut tentu memerlukan banyak dana untuk mempercepat pembangunan dan mengejar berbagai ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya yang sudah mapan.
"Kubu Raya dan kabupaten pemekaran lainnya layak mendapatkan dorongan dan bantuan dana dari peemrintah provinsi dan pusat, bahkan seharsnya pemerintah provinsi juga ikut membantu menjolok anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah tersebut," ucapnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Mempawah, Masri Usman Nafis turut meminta penjelasan dari Gubernur Kalbar terkait dana bantuan tersebut.
"Jika kita lihat alokasi pembagian dana bantuan tersebut sangat tidak berimbang. Seharusnya Gubernur sebagai kepanjangan tangan dari peemrintah pusat bisa berlaku bijak dan adil dalam membagi kue pembangunan tersebut dan tidak hanya memfokuskan pada beberapa daerah saja," katanya di Sungai Raya.
Masri menyatakan, dana bantuan provinsi tersebut terlalu berpihak kepada Kabupaten Landak. Porsi anggaran Rp26 miliar sangat besar perbedanaanya dibanding daerah lain yang hanya mendapatkan anggaran Rp6 hingga Rp10 miliar, kecuali Kabupaten Sambas Rp18 miliar dan Bengkayang Rp14 miliar.
Bahkan dia mengindikasi bantuan tersebut sarat dengan unsur nepotisme. "Pasalnya Gubernur Kalbar itukan mantan Bupati Landak, sehingga dana itu sengaja dibesarkan. Apa lagi tidak lama lagi akan ada pilkada di Kbaupaten Landak, sehingga hal tersebut sangat sarat dengan kepentingan politik," ucapnya.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2008/2010 itu menambahkan, jika pemerintah profinsi memfokuskan pembagian dana bantuan tersebut untuk landak, tentu daerah lain juga perlu dana lebih untuk pembangunan, khususnya daerah baru.
Bahkan Kabupaten Pontianak menurutnya juga membutuhkan dana lebih mengingat setelah dimekarkan beberapa kali menyebabkan kondisi keuangan daerah di kabupaten itu menjadi sulit.
"Kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa membangun, padahal di Kabupaten Pontianak juga memerlukan banyak anggaran, tapi hanya mendapatkan dana bantuan sebesar Rp6 miliar lebih. Jelas itu sangat miris sekali jika dibandingkan anggaran yang di dapat Kabupaten Landak," ucapnya.(Rendra)