WABUP : KELANGKAAN BBM TIDAK PENGARUHI PEREKONOMIAN

Kelangkaan bahan Bakar minyak yang terjadi di Kalimantan Barat mengakibatkan sejumlah harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik ternyata tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian dan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kubu Raya.
"Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok di Kubu Raya bisa terpenuhi oleh masyarakat Kubu Raya sendiri. Paling pengaruh kelangkaan BBM di Kalbar hanya berpengaruh pada langka dan mahalnya bahan bakar premium," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien di Sungai Raya, Jumat.
Andreas Muhrotien mengatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat tabrakan KM Rahmatia Sentosa dengan KM Wewah di lampu buih lima alur pelayaran muara jungkat sejak Kamis (10/2) belum berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah ini.
"Selama ini KUbu Raya termasuk daerah penyuply kebutuhan masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk ketersediaan beras, daging, telur, sayur dan buah juga semuanya tidak ada masalah karena Kubu Raya memiliki itu semua dan tidak mendatangkan dari daerah lain," ucapnya.
Meski demikian, menurut dia, inflasi di Kubu Raya akan terjadi jika evakuasi dan pengangkatan KM Rahmatia Sentosa berlangsung lama. Misalnya dua minggu kedepan dari sekarang.
"Saya pastikan harga kebutuhan pokok akan bergolak. Apalagi kalau sampai tidak adanya BBM. Perekonomian Kubu Raya akan bergolak meski tidak terlalu signifikan," katanya.(rendra oxtora)

DPRD GIRING PEMBENTUKAN DESA PARIT BARU

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo berani memastikan pihaknya akan menggiring proses pembentukan Desa Parit Baru yang akan di mekarkan dari Desa Sungai Raya dan akan segera melakukan paripurna untuk penetapan pembentukannya.
"Kita harapkan antara desa induk dan calon desa yang akan dimekarkan tidak lagi memperpanjang polemik pemekaran desa itu, karena dalam waktu dekat kita akan melakukan paripurna penetapannya," kata Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.
Terlebih, lanjutnya, proses pembentukan Desa Parit Baru sudah di SK-kan oleh Bupati Kubu Raya sehingga tinggal melakukan beberapa pembenahan dan paripurna pembentukan desa akan segara dilakukan.
Menurut dia Raperda tentang pembentukan Desa Parit Baru sebenarnya merupakan satu kebutuhan dan wajib untuk dimekarkan. "Kami menyarankan ke semua pihak, masyarakat desa induk atau calon desa pemekaratn untuk tenang, berpikiran jernih supaya masalahnya tidak terus melebar kemana-mana," ujar dia.
Ia mengklarifikasi pembahasan pemekaran Desa Parit Baru harus dibawa ke Kemendagri segala ?. ”Bukannya harus selalu ke sana. Ke Kemendagri perlu dilakukan seandainya terjadi kebuntuan keputusan, makanya kita minta petunjuk dan arahan kesana," jelasnya.
Legislator PDI P dari Daerah pemilihan Kecamatan Sungai Raya itu menambahkan, bukan saja ke Kemendagri untuk meminta pendapat, usulan dan nasehat. DPRD Kubu Raya kalau terait Raperda kehutanan bertandang ke Kemenhut, mengenai kepegawaian Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (BKN) dan Kementrian Tenaga Kerja atau Transmigrasi menyangkut persoalan Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
"Namun saya katakana lagi bukan kemudian harus selalu ke sana apabila masih bisa diselesaikan. Ke Kementriaan dilakukan bilamana terjadi kebuntuan, miskomunikasi dan misinnformasi," tuturnya.
DPRD Kubu Raya justru berharap masalah pemekaran Desa Parit Baru diselesaika disini. Ia meminta Raperda Pemekaran Desa Parit Baru tidak perlu dipolemikan kembali. "Serahkan dan percayakan saja ke legislatif dan pemkab. Kami juga tidak akan semena-mena mengambil sikap dan keputusan. Dan saya pikir tidak seluruh keputusan akan memuaskan seluruh pihak. Kalau semuanya sesuai SK bupati, maka harus menerima dengan lapang dada," kata Sujiwo.(rendra oxtora)

DINAS : TIDAK ADA PEMINDAHAN PROYEK NORMALISASI

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya membantah telah menyetujui pemindahan proyek normalisasi di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang.
"Tidak benar sudah terjadi pemindahan. Semua pekerjaan yang dikerjakan pelaksana sudah sesuai dengan perencanaan awal," kata Rommy Apriansyah, Pejabat Operasional Kegiatan Proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya didampingi Asuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kata dia memberikan klarifikasi pemberitaan dari yang disampaikan Jamiat Aka, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah (LPMD), Desa Mega Timur dan Ibnu Abbas tokoh masyarakat setempat yang mengadu ke DPRD Kubu Raya.
Menurut Rommy paket kegiatan tersebut bernama Rehabilitasi Jaringan Rawa di Parit Selatan dan Parit Ayub, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang. Tujuan kegiatan ini adalah justru untuk menanggulangi banjir disana.
"Kebetulan pekerjaan berada di kawasan pemukiman penduduk. Arahan pekerjaan ini untuk mengalirkan air supaya terdapat saluran pembuangan. Sebab, disana kita tahu daerah tersebut sangat rawan banjir," ujarnya memberikan bantahan.
Dia menerangkan pekerjaan tersebut sudah sesuai dan tidak ada istilah pindah atau pekerjaan beralih ke tempat lain. "Semuanya sudah sesuai draft kontrak kerja dari awal. Untuk ukuyran panjang dan volume yang diinginkan sudah cukup. Makanya pekerjaan tersebut berada disana," ucapnya.
Pekerjaan normalisasi sungai ini sudah dikerjakan terlebih dahulu di Parit Selatan dengan panjang sekitar 6 km. Untuk Parit Ayub sekiar 4 km.
"Nama paket pekerjaannya merupakan Hibah APBN Pasca Bencana yang diletakan di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Sementara untuk teknisnya adalah Dinas PU Bidang Bina Marga dan Pengairan Kubu Raya termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya," katanya.
Rommy memberikan klarifikasi kalau pekerjaan dialihkan seperti yang dituduhkan warga adalah sama sekali tidak benar. "Kami perlu klarifikasi sejelas-jelasnya dan meluruskan supaya tidak melebar kemana-mana hingga sampai masuk ke ranah hukum," kata dia.
Sementara itu, Irianto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya menerangkan pada intinya kegiatan itu bersumber dari dana hibah Badan Penanggulangan Bencana Pusat (BNBP) ke Kabupaten Kubu Raya.
Proses pengerjaannya sendiri sudah dilaksanakan di lapangan sesuai program di Parit Selatan dan Parit Ayub, Desa Mega Timur. "Yang pasti pekerjaan tersebut tidak dipindahkan seperti yang dikatakan perwakilan masyarakat itu," jelasnya.
Ia menambahkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 120 hari dimulai sejak bulan Februari sampai Mei tahun 2011 (4 bulan kedepan). Untuk saat ini yang sudah dikerjakan mencapai 40 persen lebih. "Berarti tersisa sekitar 50 persen lebih dan secepatnya akan kita penuhi," katanya.(Rendra Oxtora)

DANA BOS KUBU RAYA SIAP DISALURKAN

Kepala Dinas Penidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus mengatakan saat ini dana Bantuan Operasional Seklah untuk tingkat SD dan SMP sudah cair dan siap disalurkan ke seluruh sekolah.
"Saat ini dana BOS yang bersumber dari APBN 2011 sudah masuk dan siap disalurkan ke seluruh SD dan SMP di Kubu Raya," kata Frans di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, Saat ini uangnya sudah berada di rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kubu Raya.
Pada tahun 2011, sambungnya, sebanyak 141 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari 315 sekolah dan 47 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dari 75 sekolah akan menerima dana BOS.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya memberi warning keras kepada sekolah tersebar sehubungan bakal cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN tahun 2011.
"Tahap awal ada ratusan Sekolah Dasar Negeri dan puluhan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu Raya penerima dana BOS. Dananya siap ditransfer ke rekening sekolah masing-masing," jelasnya.
Menurut dia pengunaan dana BOS harus tetap mengacu kepada aturan juknis. Misalnya, sebanyak 20 persen anggaran peruntukannya sebagai belanja pegawai. Sementara untuk belanja modal mencapai sekitar 80 persen.
Dia menambahkan Disdik Kubu Raya sekarang tengah disibukan dengan asistensi pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh manager BOS di Disdik Kubu Raya.
"Insya allah dalam waktu dekat sudah dicairkan sebagian sekolah. Sisanya tinggal mencontoh yang sudah dicairkan," ucap dia.
Pencairan dana BOS untuk setiap sekolah jumlahnya bervariasi. Itu tergantung dengan berapa banyak jumlah murid. Pencairannya memang rumit, namun lebih genah dan lebih baik.
"Dalam Rakor dengan seluruh Kepsek SDN dan SMPN kemarin, banyak kepsek bertanya-tanya. Saya katakana lebih baik repot diawal daripada repot diakhir," katanya.
terangnya.
Frans menjelaskan pencairan dana BOS sekarang ini menjadi atensi nasional karena menyangkut kepentingan banyak. Makanya, ia mewarning kepada kepsek jangan coba-coba melakukan sesuatu diluar juknis. "Ikuti aturan saja," kata Frans.(rendra)

BLH KUBU RAYA : BELUM ADA TITIK API

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya emastikan hingga saat ini belum menemukan adanya titik api di kabupaten tersebut.
"Tidak bisa dipungkiri setiap masuk musim pengering masyarakat petani sering membakar lahan. Namun, hingga saat ini kita belum menemukan adanya titik api," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kubu Raya, Aswin Fuad di Sungai Raya, Rabu.
Dia menyatakan sejak sepekan lalu, pihaknya telah melakukan pemantauan di lapangan. Namun, sampai sekarang belum ditemukan adanya titik api berbahaya dan dapat berakibat fatal.
Menurutnya BLH Kabupaten Kubu Raya selalu berpatokan kepada satelit NOAA yang diupdate setiap harinya di kantor. "Tim kami selalu melakukan pengawasan dan pemantauan. Titik api sama sekali belum ditemukan," ucapnya.
Selain melakukan pengawasan dan pemantauan, BLH Kubu Raya juga membentuk tim terpadu. Keterlibatannya mulai tim Manggala Agni di Kubu raya hingga sampai tim di tingkat kecamatan dan desa. Tim ini setiap hari sejak beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi supaya pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara dibakar.
Ia menjelaskan tim itu juga memberikan sosialisasi terpadu kepada petani mulai di tingkat kecamatan, desa hingga RT/RW. "Makanya, ketika muncul titik api, kami cepat melakukan pengawasan," pungkas dia.
Aswin juga mengatakan Pemkab Kubu Raya memiliki konsep jelas dan terarah, dalam menanggulangi kabut asap.
Dalm hal tersebut, pemerintah memberdayakan pengunaan lahan bakar baik untuk petani ataupun perusahaan selalu mewarning tidak dibakar. Apalagi ada patokan hukum dan undang-undang berlaku.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang itu menyatakan sejak Kubu Raya terbentuk, tidak lagi menjadi penyumbang asap terbesar di Indonesia. Itu karena, pengendalian, pengawasan dan pengamatan dilakukan terpadu.
"Kami selalu intens memberikan arahan ke warga, agar tidak membakar lahan ketika musim tanam tiba. Kami terus melakukan tindakan preventif agar Kubu Raya tidak dicap terus sebagai penyumbang asap," kata Aswin.

KEMBANGKAN CIRI KHAS LEWAT LAGU DAN BATIK

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya akan mengangkat ciri khas kabupaten tersebut melalui batik dan seni musik.
"Sebagai kabupaten baru, Kubu Raya harus memiliki ciri khas tersendiri dari kabupaten/kota lainnya di Kalbar. Dan itu akan kita tuangkan dalam lagu daerah dan batik," kata Kepala Dinas Budparpora Kubu Raya, Fauzi Kasim di Sungai Raya, Kamis.
Untuk merealisasikan hal tersebut saat ini pihaknya telah merancang sayembara dan lomba bagi masyarakat Kubu Raya dan Kalimnatan Barat umumnya untuk membuat desain batik serta lagu daerah khas Kubu Raya.
"Untuk pelaksanaan kegiatannya akan kita lakukan pada bulan April nanti, bahkan sekarang untuk sayembara dan lomba itu sudah kita publikasikan kepada masyarakat," katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kubu Raya Muhammad Busri menambahkan untuk sayembara pembuatan desain batik pihaknya akan melibatkan tokoh masyarakat dan orang yang ahli dalam mendesain batik.
"Kita ingin Kubu Raya memiliki motif batik tersendiri, sehingga bisa menjadi ciri khas dan sofenir bagi masyarakat luar yang berkunjung ke Kubu Raya," ucapnya.
Untuk desain batik tersebut nantinya akan mewakili apa yang ada di Kubu Raya, baik itu dari sisi sejarah, kebudayaan, culture, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Disbudparpora Kubu Raya Badarudin menambahkan, untuk festival cipta lagu daerah Kubu Raya saat ini sudah dibuka bagi umum.
Dia mengaku memang belum ada karya lagu daerah Kubu Raya dari peserta yang masuk ke panitia. Namun dia optimis dalam waktu dekat akan banyak lagu-lagu yang akan diperlombakan dan dipilih sebanyak lima lagu yang nantinya akan dipatenkan menjadi lagu daerah Kubu Raya.
"Untuk lomba cipta lagu daerah Kubu Raya baru kita publikasikan, mungkin saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai menggarap lagu itu," ucapnya.
Mengenai kriteria lagu yang akan dilombakan, Badarudin mengatakan lagu tersebut bisa dikirimkan dalam bentuk CD. "Lagunya bisa diiringi musik lengkap atau hanya gitar dan keyboard, yang penting bisa didengar," ucapnya.
Dia menambahkan, dari lima lagu yang terpilih nantinya akan di rekam ulang dengan iringan musik lengkap dan kualitas bagus.
"Tidak hanya itu, para pemenang selain mendapatkan uang pembinaan juga akan mendapatkan royalti dari lagu mereka," kata Badarudin.

KUBU RAYA JADI PUSAT PERCONTOHAN E-GOV KALIMANTAN

Meski Kabupaten Kubu Raya masih berumur tiga tahun namun daerah tersebut dipercayakan Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai pusat percontohan pelaksana Elecktronik Goverment untuk wilayah Kalimantan.
"Kita ditunjuk sebagai pusat percontohan pelaksanaan E-Government berbasis teknologi di pulau kalimantan, dan ini tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi kita,"" kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kubu Raya Yusran Anizam di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan uji coba sistem E-Gov sejak tahun 2009 lalu dan saat ini sistem tersebut terus dikembangkan. Tidak hanya itu, Sumber Daya Manusia untuk penerapan sistem tersebut juga terus diberikan pembekalan, agar ketiga sistem E-Gov benar-benar diterapkan di seluruh kecamatan, para operator bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Karena kita telah dipercayakan sebagai pelopor penerapan sistem E-Gov, beberapa waktu lalu staf Kementrian Kominfo telah memberikan pelatihan pelayanan administrasi pemerintahan.
Menurut Yusran, dalam pelatihan tersebut, SDM Kubu Raya pada dasarnya memiliki kemampuan. Ketika aplikasi e-office dibuka, semua konsentrasi dan ingin mengetahui lebih lanjut. Mereka bersemangat belajar bagaimana mengimplemenasikan ke dinas/badan/satuan tempat mereka berkerja.
Yusran menambahkan, teknologi e-office tersebut dapat bermanfaat membantu perencanaan termasuk mengatur kebijakan pekerjaan. "Kami terus dorong implementasi pengunaan. Alasannya secara elektronik dapat diterapka bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala badan dan bawahan," terangnya.
Dia menjelaskan aplikasi e-office dapat mengeluarkan disposisi, meski Bupati berada di luar Kalbar seperti jakarta atau kecamatan terjauh seperti Batu Ampar atau Terentang.
Dengan e-office membantu efisiensi, efektivitas, kecepatan, waktu dan biaya. Apalagi Kubu Raya dengan kondisi geografis terpisahkan antara laut dan sungai. "Komando perintahnya akan cepat, karena diberlakukan secara online. Tidak perlu menungu lagi surat sampai ke meja," tuturnya.
Dalam e-office sendiri, lanjut Yusran, informasi teknologi sangat beragam. Mulai data sistem pendidikan, pertanian, pertenakan, pariwisata dan lain sebagainya dapat diketahui. Diskominfo sudah memiliki, melakukan penyerapan dan pelaksanaan implementasi di lapangan.
"Kita hanya perlu sosialisasi saja," tuturnya.
Yusram berharap seandainya e-office positif dilaksanakan, jangan lagi ada birokrasi sibuk mengurus birokrasi. Informasi teknologinya sudah mengantikan urusan administrasi tata kepegawaian dan urusan lain sebagainya.
Dia juga mengatakan, sebagai langkah awal penerapan E-Gov di Kubu Raya saat ini pihaknya telah menyediakan jaringan untuk pelaksanaan lelang proyek secara on line.
Hanya saja, Diskominfo masih sebatas pengumuman lelang dan pemenang saja. "Untuk download kapasitas besar, tidak bisa dilakukan. Sebab, kapasitas bandwith kita terbatas hanya sekitar 2 mega," ujarnya.
Meski demikian, pada tahun 2011 ini, Diskominfo tetap akan mencoba proses pelelangan secara online. Pihaknya akan mencoba 1 atau 2 paket saja. Baru pada tahun 2012 kedepannya, dapat dilakukan secara penuh.
"Makanya kami terus kawal melalui bimtek. Ini sengaja kami gelar terus agar tenaga-tenaga administrasi dipersiapkan benar-benar andal," kata dia.
Yusran menerangkan kesiapan sistem online secara keseluruhan baru dapat dilakukan pada tahun 2012 mendatang. Akan tetapi segala persiapan sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu.
Pihaknya sendiri secara kelembagaan sudah membentuk tim pelaksana, kesiapan servera, sarana komputerisasi termasuk akses internetnya. "Untuk sekarang baru sekitar enam SKPD dan dua kecamatan yang siap. Bertahap kita lakukan sampai akhir tahun 2011 semuanya selesai," kata Yusran.

DPRD : ANTISIPASI KEBAKARAN DENGAN LINTAS KOMUNIKASI

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo meminta lintas komunikasi antara instansi dan SKPD di Kabupaten Kubu Raya terus terjadi dan dilakukan menyeluruh.
"Ini untuk mengantisipasi musim panas yang berakibat kepada kebakaran lahan-lahan tersebar setiap tahunnya ini," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, intas komunikasi tidak saja harus terjalin antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Antara masyarakat, terutama warga petani, perusahaan perkebunan juga harus sering dikomunikasikan. Jangan sampai kesalahan pembakaran hanya ditimpakan kepada peladang berpindah.
"Kami, dari lembaga wakil rakyat kurang sependapat kalau hanya petani yang disalahkan terus membuka ladang berpindah. Petani yang juga masyarakat akar rumput ini membuka areal pertanian karena belum adanya jaminan kesejahteraan pemerintah," ucapnya.
Sujiwo justru meminta atensi kebakaran lahan dititikberatkan kepada pengusaha perkebunan. Dulunya tidak jarang, para pemilik modal melakukan pembakaran untuk membuka areal perkebunan skala besar. Justru yang seperti inilah harus ditindak tegas.
Ketua DPC PDI-P Kubu Raya itu menambahkan, dalam menangani masalah kebakaran lahan tidak boleh terjadi ego sektoral.
Dia berharap, antara SKPD satu dan SKPD lain jangan hanya menyalahkan antara tugas ini dan tugas itu. "Harus ada acuan lintas sektoral. Permasalahan ini bukan saja wewenang dinas kehutanan samata atau pemerintah Kubu Raya. Akan tetapi ini masalah Kalbar, dimana pemerintah harus berani dan tanggap, " katanya.
Sujiwo menambahkan pembakar lahan harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Jangan hanya keteledoran warga yang mencari makan dipermasalahkan di lapangan.
"Kebakaran lahan adalah masalah bersama. Mari kita jaga daerah kita yang notabene berlahan mudah terbakar," katanya.
Ditempat terpisah, Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien memaparkan masalah kebakaran lahan di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum ada. Kalaupun kemarin terjadi wilayahnya berada di Kota Pontianak. Apalagi kabupaten termuda di Kalbar ini banyak memiliki tapak sepok mudah terbakar.
Dia menjelaskan kebakaran kemarin dan sempat hangat di media karena adanya pembakaran lahan, meski kecil namun nyaris masuk ke pemukiman warga. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak membakar lahan dengan sembarangan.
Menurut Andreas, jika ada masyarakat yang ingin membakar ladang harus efektif, efisien dan dijaga. "Kebanyakan petani kita bersifat tradisional. Namun kita sudah intruksikan petani atau perkebunan melalui dinas teknis, camat dan kades terus memberikan sosialisasi pembukaan lahan dengan tidak membakar," kata Andreas.
terangnya.

232 MAHASISWA SANTO AGUSTINUS IKUT UJIAN NEGARA

Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus yang terletak di Kecamatan Sungai Raya menggelar Ujian Negara perdana yang diikuti 232 mahasiswa.
"Ini merupakan ujian negara perdana kita sejak STP dibentuk lima tahun lalu dan diikuti oleh 232 mahasiswa angkatan 2007," kata Ketua Yayasan Santo Agustinus, Andreas Muhrotien di Sungai Raya, Rabu.
Dijelaskannya setelah lulus ujian negara tersebut, mahasiswa yang lulus akan mendapat title Sarjana Agama.
"Jadi begitu selesai, lulusan kita siap mengabdikan diri kepada masyarakat untuk mengajarkan pelajaran Agama Katolik disetiap sekolah," bebernya.
Andreas Muhrotien berharap lulusan yang telah dididik oleh yayasannya akan siap untuk menghadapi pertarungan globalisasi di lingkungan masing-masing.
Dimana sejauh ini, STP juga memberi landasan pada anak didiknya dengan paket kewirausahaan terpadu.
Andreas yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kubu Raya itu menambahkan, pendidikan enterpreunership terpadu itu nantinya tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk menjadi pengusaha sukses, tetapi juga akan dikombinasikan dengan sentra pertanian, peternakan dan perikanan terpadu.
"Apalagi kawasan seluas 10.300 meter persegi yang menjadi lahan Sekolah Tinggi Pastoral juga sedang dikembangkan sebagai wisata alam berbasis enterpreneur," kata Andreas.
Konsep yang dikembangkan, di antaranya pusat penggemukan sapi dengan kandang yang mampu menampung 50 ekor. Delapan kolam yang akan diisi 12.000 ekor ikan lele, kandang itik yang berkapasitas 1.000 ekor serta pengolahan bio gas limbah kotoran sapi dan limbah tahu.
Di bidang hortikultura, Andreas sudah menyiapkan tempat penggilingan tahu dengan kapasitas 100 kilogram per hari, penggilingan padi kapasitas 10 ton per hari juga hampir rampung dipasang.
Mesin kompos pupuk organik serta pembuatan pelet konsentrat untuk makanan ikan, sapi dan itik. Sedangkan bercocok tanamnya, Andreas sudah memulai menanam jagung, kangkung dan untuk jenis tanaman lain, lahannya juga sudah dipersiapkan seluas 2.500 meter persegi.
Di sisi lain, Andreas menegaskan konsep seperti ini mengajarkan kepada para petani di Kubu Raya tentang bagaimana kiat-kiat beternak dan bertani yang baik.
"Kalau semua sudah rampung, makanan untuk ternak dan pupuk untuk tanaman sudah siap semua. Jadi semuanya kita buat dalam satu paket," ujarnya.
Pendidikan kewirausahaan sebagai muatan lokal wajib di jenjang sekolah, untuk mendukung lahirnya wirausaha muda guna menekan angka pengangguran terdidik.
"Kewirausahaan di jenjang sekolah juga sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya, serta kebijakan umum anggaran," kata Andreas.
Yang pasti, STP yang hingga kini memiliki hampir 1000 mahasiswa ini akan mengambangkan sayap dengan membuka prodi-prodi baru. Di mana semua itu akan mewujudka beragam skill bisa dilahirkan oleh yayasan yang berdiri sejak 1994 lalu.(rendra)

KUOTA SERIFIKASI GURU KUBU RAYA 507 ORANG

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus mengatakan pihaknya akan terus memantapkan program sertifikasi guru sebelum tahun 2014, dengan menambah kuota sertifikasi guru sebanyak 507 tenaga guru pada tahun ini.
"Kouta tersebut berdasarkan keputusan Kemendiknas, di mana tahun ini ada 507 guru yang tersebar di seluruh kecamatan yang akan mengikuti sertifikasi pada tahun ini," kata Frans di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, seluruh tenaga guru wajib memperoleh kesetaraan kualitas tenaga guru. Menurut dia jika sebelumnya tenaga pengajar banyak belum tersebar untuk peningkatan kualitas penyetaraan, namun sejak 2009 lalu upaya penyetaraan sudah dilakukan dengan pola menyebar.
Dia mencontohkan, seperti guru SD, SMP dan SMA jumlah sertifikasi belum merata."Pada tahun ini mereka bisa dipindahkan seandainya sertifikasi guru untuk SD namun tidak ada. Guru SMP atau SMA bisa mengisinya, dan itu bisa dilakukan karena kita ingin asas pemerataan," ujarnya.
Proses sertifikasi guru kedepannya diberlakukan berdasarkan SK berlaku atau usia pengalaman belajar di satu wiilayah.
Misalnya masa kerja bersangkutan sudah mencapai 5 tahun keatas berhak memperoleh prioritas program sertifikasi guru. Atau nantinya berdasarkan rangking, kalau peserta mengajukan sertifikasi, jumlahnya membludak dari kuota ditetapkan.
Ia menambahkan berdasarkan UU Kependidikan, proses sertifikasi guru sudah harus selesai pada tahun 2014 mendatang. Disdik Kubu Raya optimis sisa waktu selama 3 tahun kedepan ini bisa memenuhi semuanya.
"Tahun lalu kuota kita mencapai 600 lebih. Tahun ini, sekitar 507 peserta. Itu berarti tersisa sekitar 50 persen yang belum sertifikasi," kata Frans.(rendra)

DPRD KALBAR : LEDAKKAN KM RAMHATIA

Anggota DPRD Kalimantan Barat Awang Sofyan Rozali menyarankan untuk meledakkan KM Rahmatia yang menghambat distribusi barang di pelabuhan Pontianak.
"Berbagai upaya untuk mengevakuasi kapal tersebut sudah dilakukan namun selalu gagal. Karena kapal bermuatan semen itu sudah terlalu berat akibat semennya sudah membatu, saya rasa jalan akhir yang bisa dilakukan dengan meledakkan kapal tersebut," kata Awang di Pontianak, Minggu.
Dia menyatakan, gangguan keluar masuk kapal di pelabuhan Kota Pontianak memberikan dampak negatif terhadap perputaran ekonomi di Kalimantan Barat, bahkan krisis Bahan Bakar Minyak akibat imbas dari tidak bisa masuknya tanker pertamina di pelabuhan tersebut hingga saat ini sudah sangat meresahkan warga.
"Hal ini sudah berlangsung begitu lama, padahal Pelindo dan Adpel sebelumnya juga sudah berjanji akan menyelesaikan permasalahan itu dengan beberapa alternatif yang sayangnya hingga saat ini hal tersebut juga belum tercapai," katanya.
Awang menilai, beberapa usaha yang dilakukan untuk menyingkirkan kapal tersebut juga sudah dilakukan. Namun karena peralatan dan cara yang ditempuh kurang maksimal mengakibatkan kapal itu tidak bisa dievakuasi hingga saat ini.
Makanya, Awang menyarankan untuk meledakkan kapal itu. "Untuk mekanisme dan prosedurnya pasti ada dan tinggal dilakukan. Dari pada hal ini terus berlarut-larut tentu akan berdampak pada berbagai sektor kebutuhan masyarakat," sarannya.
Tidak bisa dipungkiri, gangguan yang terjadi di pelabuhan Pontianak mengganggu keluar masuk barang. Parahnya, berbagai kebutuhan masyarakat saat ini sudah semakin menipis.
Awang juga mengatakan, evakuasi KM Rahmatia Sentosa di Muara Jungkat masih belum berhasil pascatabrakan dengan KM Waweh. Efek domino dari keadaan itu masih bisa meluas.
Setelah beberapa pekan ini BBM langka dan aktivitas pelabuhan Dwikora Pontianak lengang, kini pendistribusian kebutuhan sembako ke seluruh pelosok daerah Kalbar terancam.
Pengusaha ekspedisi jasa angkutan masih takut mendistribusikan sembako menuju kabupaten/ kota di Kalbar karena khawatir soal bahan bakar, terutama Solar.
Dia juga mencontohkan, terbatasnya stok semen jelas akan menghambat berbagai proyek pembangunan fisik baik yang dakan dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah.
Belum lagi jika berbicara mengenai berbagai kebutuhan pokok yang saat ini juga menipis seperti sayur-sayuran, beras, buah-buahan dan lain sebagainya.
"Sudah menjadi hukum ekonomi, jika ketersediaan barang terbatas maka harga akan tinggi. Dan itu jelas berdampak pada masalah ekonomi masyarakat," katanya.
Yang paling parah adalah permasalahan menipisnya BBM saat ini diseluruh daerah di Kalimantan Barat. Ketersediaan BBM yang menipis tersebut mengakibatkan masyarakat harus beramai-ramai antri mendapatkan bensin dan pertamax serta solar.
Menurutnya hal ini sudah berlangsung cukup lama dan perlu jalan keluar sesegera mungkin.
Belum lagi kerugian yang harus di derita para pedagang, terutama barang dagangan yang sifatnya tidak bisa bertahan lama seperti sayur dan buah-buahan. Itu semua pastinya juga akan berimbas langsung bagi masyarakat.
Awang juga beranggapan dalam hal ini Pertamina dianggap terlambat dalam mengantisipasi ketersediaan BBM.
"Seharusnya sejak awal kejadian ini pertamina harus mencari alternatif jika terjadi kemungkinan buruk seperti ini. Apakah mengalihkan tanker ke pelabuhan lainnya seperti pelabuhan Mempawah yang saat ini sudah di bangun," ucapnya.
Memang akan ada kost lebih yang harus di keluarkan. "Namun jika hal ini dibiarkan seperti ini jelas Pertamina sendiri juga akan mengalami kerugian berkepanjangan," kata Awang.(Rendra)