Sungai Raya, Kalbar, 12/7 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sebagai koperasi yang menampung hasil panen masyarakat, ke depan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jaya Bersama harus meningkatkan stok beras hingga dua ribu ton pertahun.
"Saat ini KPRI jaya Bersama Kubu Raya mengakomodir keperluan beras para pegawai. Mengngat jumlah masyarakat Kubu Raya yang sangat besar, lebih dari setengah juta jiwa, maka ke depan koperasi ini harus bisa menampung lebih banyak hasil pertanian masyarakat," kata Muda saat meresmikan kantor baru KPRI Jaya Bersama Kubu Raya, di Sungai Raya, Selasa.
Dia mengatakan, memenuhi kebutuhan pegawai negeri, KPRI Jaya Bersama Kubu Raya saat ini juga melayani pesanan beberapa supermarket yang ada di Kubu Raya maupun Pontianak.
Bahkan sudah ada beberapa daerah yang memesan beras lokal Kubu Raya melalui koperasi tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut maka mau tidak mau KPRI Jaya Bersama harus bisa menyetok lebih banyak lagi beras dari masyarakat.
"Dalam hal ini pemkab Kubu Raya juga terus menambah luasan areal pertanain untuk membantu KPRI Jaya Bersama dalam hal penyediaan stok beras," tuturnya.
Muda juga berharap, dengan adanya kantor representatif dan untuk memaknai HUT Koperasi Indonesia ke 64, tentu KPRI Jaya Bersama dituntut untuk meningkatkan pelayanannya, tidak hanya kepada PNS tetapi juga masyarakat.
Dia juga berharap, para Pegawai Negeri Sipil yang ada di kabupaten itu harus menjadi satu kesatuan dengan koperasi yang ada di Kubu Raya.
Dengan bersatunya PNS dan koperasi sehingga diantaranya keduanya tidak menjadi terkotak-kotak. Keduanya harus berprinsip bagaimana untuk saling memahami dan saling membutuhkan untuk sama-sama memperkuat.
Menurut Muda, KPRI Jaya Bersama sudah melakukan langkah awal dengan menampung beras lokal meskipun harus tetap berproses kedepannya, dengan harus membantu kebutuhan setiap orang.
Keterlibatan PNS dalam KPRI Jaya Bersama tidak perlu dipaksakan, namun harus dengan kesadaran mereka sendiri untuk berkontribusi dalam KPRI tersebut.
"Pangan harus bisa diupayakan mandiri, jika tidak ada kemandirian daerah tanpa kemandirian pangan, jadi jika pangan kacau, negara juga bisa ikut kacau. Jika banyak berkontribusi berarti menyejahterakan pangan masyarakat dan mendirikan pangan daerah," tuturnya.(Rendra)
Friday, July 29, 2011
Thursday, July 28, 2011
PEMBANGUNAN SMAN 1 SUNGAI RAYA TERHAMBAT ASET TNI
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Status kepemilikan tanah di SMAN 1 Sui Raya yang merupakan aset TNI disebut sebagai salah satu penyebab tidak dilakukan perehaban, sehingga di setiap sudut bangunan terjadi kerusakan.
"Sebab, untuk mendapatkan dana perehaban syaratnya status tanah adalah hak milik bukan milik pihak lain. Kita sudah coba usulkan anggaran ke pusat pada tahun 2009 lalu sebesar Rp700 juta, tapi tidak bisa karena salah satu persyaratannya adalah tanah sekolah harus miliki sertifikat sementara ini bukan milik kita tapi punya TNI," kata Kepala SMAN 1 Sui Raya, Basilius Oybur di Sungai Raya, Senin.
Disebutkannya, pada tahun 1986 pernah diusulkan perubahan status kepemilikan tanah tersebut. Namun belum ada tanggapan dari Korem kala itu maupun Kodam saat sekarang.
Ia harapkan, Panglima Kodam dapat mendengarkan permasalahan yang menjadi kendala SMAN 1 sehingga status kepemilikan tanah tidak ngambang.
"Apalagi 40 persen yang sekolah disini anak-anak kolong," katanya.
Namun ironisnya, Oybur mengakui bahwa tiga tahun lalu pihaknya telah mendapatkan bantuan blockgrant dari pusat. Berapa besarannya ia mengaku lupa.
Kemudian pada tahun 2010 anggaran dari APBD Kubu Raya dengan nilai lebih dari Rp200 juta yang digunakan untuk rehab dua lokal kelas serta untuk 40 meubeler.
"Dasar kita ajukan untuk perehaban tapi kalau untuk pembangunan total tidak bisa," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa menyebutkan permasalahannya hanya kurangnya silaturahim saja antara TNI dan sekolah.
"Kalau ini sudah jelas maka bisa saja dibangun dengan kondisi yang memadai. Selain itu juga faktor keterbatasan APBD apalagi Kubu Raya masih baru," katanya.
Mustafa menuding dinas pendidikan provinsi tidak merespon penyelesaian status kepemilikan tanah dengan TNI sehingga permasalahannya molor sejak 1986 hingga sekarang.
"Ke depan kami harapkan hendaknya kembali membangun komunikasi silaruhmi untuk penyelesaiannya. Kita juga apresiasi kepada TNI yang juga memberi kesempatan asetnya digunakan untuk pendidikan," katanya.(Rendra)
"Sebab, untuk mendapatkan dana perehaban syaratnya status tanah adalah hak milik bukan milik pihak lain. Kita sudah coba usulkan anggaran ke pusat pada tahun 2009 lalu sebesar Rp700 juta, tapi tidak bisa karena salah satu persyaratannya adalah tanah sekolah harus miliki sertifikat sementara ini bukan milik kita tapi punya TNI," kata Kepala SMAN 1 Sui Raya, Basilius Oybur di Sungai Raya, Senin.
Disebutkannya, pada tahun 1986 pernah diusulkan perubahan status kepemilikan tanah tersebut. Namun belum ada tanggapan dari Korem kala itu maupun Kodam saat sekarang.
Ia harapkan, Panglima Kodam dapat mendengarkan permasalahan yang menjadi kendala SMAN 1 sehingga status kepemilikan tanah tidak ngambang.
"Apalagi 40 persen yang sekolah disini anak-anak kolong," katanya.
Namun ironisnya, Oybur mengakui bahwa tiga tahun lalu pihaknya telah mendapatkan bantuan blockgrant dari pusat. Berapa besarannya ia mengaku lupa.
Kemudian pada tahun 2010 anggaran dari APBD Kubu Raya dengan nilai lebih dari Rp200 juta yang digunakan untuk rehab dua lokal kelas serta untuk 40 meubeler.
"Dasar kita ajukan untuk perehaban tapi kalau untuk pembangunan total tidak bisa," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa menyebutkan permasalahannya hanya kurangnya silaturahim saja antara TNI dan sekolah.
"Kalau ini sudah jelas maka bisa saja dibangun dengan kondisi yang memadai. Selain itu juga faktor keterbatasan APBD apalagi Kubu Raya masih baru," katanya.
Mustafa menuding dinas pendidikan provinsi tidak merespon penyelesaian status kepemilikan tanah dengan TNI sehingga permasalahannya molor sejak 1986 hingga sekarang.
"Ke depan kami harapkan hendaknya kembali membangun komunikasi silaruhmi untuk penyelesaiannya. Kita juga apresiasi kepada TNI yang juga memberi kesempatan asetnya digunakan untuk pendidikan," katanya.(Rendra)
BMKG TEMUKAN 28 TITIK API DI KALBAR
"Berdasarkan hasil pemantauan sejak tanggal 10 Juli 2011 kemarin sudah terpantau setidaknya 28 titik api tersebar di Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu terbesar menyumbang 9 titik api," kata Sri Ningsih, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Supadio Pontianak di Sungai Raya, Senin.
Menurut dia selain Kabupaten Kapuas Hulu di Kabupaten Bengkayang setidaknya ditemukan 5 titik api. "Sementara daerah-daerah lain merata antara 1-3 titik api," tuturnya.
Sri mengatakan, untuk Kabupaten Kayong Utara ditemukan 1 titik api disusul Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Landak, Sanggau dan Sintang sebanyak 2 titik api.
Sedangkan di Sambas ditemukan 3 titik api. "Untuk Kabupaten Melawi, Kabupaten Pontianak, Sekadau dan Kota Singkawang belum terpantau adanya hot spot," tuturnya.
Dia mengatakan, penyebab munculnya titik api kemungkinan besar karena adanya pembakaran atau pembukaan lahan dengan cara dibakar. "Hanya saja, saya tidak mau berspekulan. Itu kewenangan pemerintah daerah setempat," katanya.
Sri menambahkan BMKG juga mencatat perubahan suhu cuaca di Kalbar sudah mencapai 33,6 derajat celcius. Selama bulan Juli rata-rata suhu maksimum antara 33-34 derajat celcius.
"Dan cuaca panas seperti begini diperkirakan berlangsung sampai bulan agustus. Akan tetapi peluang hujan masih ada,"kata Sri.
Sebelumnya Prakirawan BMKG Supadio Pontianak mengatakan suhu cuaca panas yang terjadi beberapa hari terakhir bukan termasuk cuaca ekstrim. Sebab, suhunya yang mencapai masih dalam batas normal.
Dia menerangkan untuk mengatasi panasnya cuaca, masyarakat yang ingin keluar rumah di siang hari diharapkan dapat menggunakan sun block guna mengurangi teriknya panas matahari yang mengenai kulit.
"Panas ini tidak berdampak kepada penyakit kulit, namun lebih baik menggunakan sun block saja agar tidak terlalu menyengat panasnya matahari," jelas Tony.
Tony menghimbau kepada para petani untuk tidak membakar lahan, karena ketika membakar lahan di musin kering dapat menimbulkan kabut asap.
"Bagi anak-anak diharapkan untuk tidak keluar malam karena kurang baik untuk kesehatan. Namun bagi orang dewasa yang ingin keluar malam sebaiknya menggunakan masker untuk kesehatan," kata dia.
Toni menambahkan, meskipun sekarang ini sedang musim kering, dalam beberapa minggu mendatang akan turun hujan dengan intensitas ringan sampai sedang.(Rendra)
PEMKAB KUBU RAYA SIAPKAN PERAYAAN HUT KE EMPAT
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Memasuki usianya yang ke empat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun yang berlangsung pada tanggal 17 Juli mendatang.
"Kita saat ini sedang mempersiapkan beberapa kegiatan untuk mengisi HUT ke empat Kubu Raya. Dalam pelaksanaannya nanti kita akan mengadakan Lomba Fun Bike yang di ikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan elemen masyarakat dan beberapa pagelaran seni," kata Asisten I Setda Kubu, Raya Agus Supriadi, di Sungai Raya, Senin.
Selain itu, pada tanggal 17 Juli akan dilaksanakan kegiatan upacara HUT Kabupaten Kubu Raya akan di lakukan di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.
Dan pada tanggal 18 Juli, Pemkab Kubu Raya akan memberikan sejumlah penghargaan kepada SKPD, Kepala Desa dan elemen masyarakat yang di anggap memiliki jasa di dalam membangun Kubu Raya dan malamnya akan dilanjutkan dengan ramah tamah yang bertempat di kediaman Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.
"Pada malam ramah tamah tersebut Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan akan memberikan orasi mengenai langkah-langkah yang akan di lakukan kedepannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dari sejak Kabupaten Kubu Raya terbentuk hingga sampai saat sekarang ini," kata Agus.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Fauzi Kasim menambahkan, dalam acara ramah tamah tersebut, akan meriahkan dengan pagelaran seni dan tari yang melibatkan 150 penari dari Kubu Raya.
"Dalam HUT Pemda ini juga pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan mengundang mantan Bupati Pontianak Agus Salim dan Pj Bupati Kubu Raya Syam Kamaruzzaman serta sejumlah tokoh Tim Pembentukan Pemekaran Kubu Raya," kata Fauzi.
Agus mengharapkan, di usianya yang empat itu, Kubu Raya bisa menjadi Kabupaten percontohan bagi Kabupaten lain baik untuk di Kalimantan Barat sendiri maupun secara Nasional di dalam masalah peningkatan Pembangunan, Otonomi Daerah, Ketahanan Pangan serta pelayanan masyarakat.
"Sehingga cita-cita Bupati Kubu Raya Muda mahendrawan untuk menjadikan Kubu Raya untuk Indonesia bisa tercapai dengan sendirinya," kata Fauzi.(Rendra)
"Kita saat ini sedang mempersiapkan beberapa kegiatan untuk mengisi HUT ke empat Kubu Raya. Dalam pelaksanaannya nanti kita akan mengadakan Lomba Fun Bike yang di ikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan elemen masyarakat dan beberapa pagelaran seni," kata Asisten I Setda Kubu, Raya Agus Supriadi, di Sungai Raya, Senin.
Selain itu, pada tanggal 17 Juli akan dilaksanakan kegiatan upacara HUT Kabupaten Kubu Raya akan di lakukan di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.
Dan pada tanggal 18 Juli, Pemkab Kubu Raya akan memberikan sejumlah penghargaan kepada SKPD, Kepala Desa dan elemen masyarakat yang di anggap memiliki jasa di dalam membangun Kubu Raya dan malamnya akan dilanjutkan dengan ramah tamah yang bertempat di kediaman Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.
"Pada malam ramah tamah tersebut Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan akan memberikan orasi mengenai langkah-langkah yang akan di lakukan kedepannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dari sejak Kabupaten Kubu Raya terbentuk hingga sampai saat sekarang ini," kata Agus.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Fauzi Kasim menambahkan, dalam acara ramah tamah tersebut, akan meriahkan dengan pagelaran seni dan tari yang melibatkan 150 penari dari Kubu Raya.
"Dalam HUT Pemda ini juga pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan mengundang mantan Bupati Pontianak Agus Salim dan Pj Bupati Kubu Raya Syam Kamaruzzaman serta sejumlah tokoh Tim Pembentukan Pemekaran Kubu Raya," kata Fauzi.
Agus mengharapkan, di usianya yang empat itu, Kubu Raya bisa menjadi Kabupaten percontohan bagi Kabupaten lain baik untuk di Kalimantan Barat sendiri maupun secara Nasional di dalam masalah peningkatan Pembangunan, Otonomi Daerah, Ketahanan Pangan serta pelayanan masyarakat.
"Sehingga cita-cita Bupati Kubu Raya Muda mahendrawan untuk menjadikan Kubu Raya untuk Indonesia bisa tercapai dengan sendirinya," kata Fauzi.(Rendra)
TUJUH KABUPATEN DI KALBAR IKUT KABUPATEN EKSPO
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Kubu Raya dan enam kabupaten lainnya yang ada di Kalbar memastikan diri mengikuti kegiatan Kabupaten Expo yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta pada 14-17 Juli 2011.
"Pada Kabupaten Expo nanti, kita akan terus mempromosikan potensi-potensi dari Kubu Raya," kata Agus Supriadi selaku Assisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) setiap tahunnya ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Sementara perwakilan Kalbar yang turut serta dalam expo ini, diantaranya Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi.
"Kita mengikuti Kabupaten Expo sejak berdirinya Kabupaten Kubu Raya. Dan keikutsertaan ini sudah yang keempat kalinya," tutur Agus yang juga Sekretaris Korwil Apkasi Kalbar.
Pada Kabupaten Expo nanti, Kubu Raya rencananya akan menampilkan produk-produk unggulan. Mulai dari sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, potensi perkebunan, perikanan budi daya dan tangkap, potensi peternakan sapi dan unggas, obyek wisata dan sebagainya, yang diproduksi oleh masyarakat Kubu Raya.
"Baik usaha-usaha perorangan maupun melalui usaha kelompok masyarakat," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menampilkan beberapa program penunjang keberhasilan otonomi daerah dengan menampilkan peraturan daerah tentang perpajakan, dan lain-lain.
Makanya, dengan keikutsertaan Kubu Raya di Kabupaten Expo di Jakarta diharapkan dapat menarik minat para investor agar mau mananamkan modalnya di Kubu Raya.
"Kami berharap, usai pameran nanti banyak penanam modal yang berminat berinvestasi di daerah kita," katanya.(Rendra)
"Pada Kabupaten Expo nanti, kita akan terus mempromosikan potensi-potensi dari Kubu Raya," kata Agus Supriadi selaku Assisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) setiap tahunnya ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Sementara perwakilan Kalbar yang turut serta dalam expo ini, diantaranya Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi.
"Kita mengikuti Kabupaten Expo sejak berdirinya Kabupaten Kubu Raya. Dan keikutsertaan ini sudah yang keempat kalinya," tutur Agus yang juga Sekretaris Korwil Apkasi Kalbar.
Pada Kabupaten Expo nanti, Kubu Raya rencananya akan menampilkan produk-produk unggulan. Mulai dari sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, potensi perkebunan, perikanan budi daya dan tangkap, potensi peternakan sapi dan unggas, obyek wisata dan sebagainya, yang diproduksi oleh masyarakat Kubu Raya.
"Baik usaha-usaha perorangan maupun melalui usaha kelompok masyarakat," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menampilkan beberapa program penunjang keberhasilan otonomi daerah dengan menampilkan peraturan daerah tentang perpajakan, dan lain-lain.
Makanya, dengan keikutsertaan Kubu Raya di Kabupaten Expo di Jakarta diharapkan dapat menarik minat para investor agar mau mananamkan modalnya di Kubu Raya.
"Kami berharap, usai pameran nanti banyak penanam modal yang berminat berinvestasi di daerah kita," katanya.(Rendra)
APKASI SAMPAIKAN REKOMENDASI KE MENDAGRI
"Rekomendasi yang sudah dihasilkan dari Rakernas Apkasi ke VII yang di gelar di Kubu Raya 25 Juni lalu sudah kita sampaikan kepada Kemendagri akhir pekan lalu," kata Muda di Sungai Raya, Senin.
Muda mengatakan dari hasil Rakernas tersebut ada tiga rekomendasi yang dilahirkan Apkasi, di mana rekoemndasi tersebut di serahkan kepada tiga kementrian terkait yaitu Mendagri, Menhut dan Mentan.
Yang pertama terkait moratorium hutan, pembenahan Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah dan penguatan ketahanan pangan.
"Rekomendasi tersebut merupakan sumbangsih Apkasi untuk mempermudah sistem pemerintahan tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan layanan pemerintah terhadap masyarakat," katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia wilayah Kalimantan Barat Agus
Supriyadi mengatakan dari hasil pelaksanaan Rakernas dan Munaslub Apkasi beberapa waktu lalu memberikan dampak yang cukup
baik bagi perkembangan Kubu Raya.
"Dari rapat pengurus Apkasi yang dilaksanakan di Jakarta akhir pekan lalu, beberapa kabupaten yang ikut dalam Rakernas Apkasi di Kubu Raya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kubu Raya yang sudah berani menggelar Rakernas," katanya.
Menurut Agus, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut di Kubu Raya, kabupaten lain sekarang sudah mengenal lebih jauh
tentang kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak itu.
Hal tersebut tentu membuka peluang kerjasama antara Kubu Raya dengan kabupaten lainnya.
"Kita berharap dari hasil pelaksanaan Apkasi di Kubu Raya bisa berdampak pada peningkatan pembangunan di Kubu Raya,
khususnya pada sektor kerjasama antar kabupaten," kata Agus.(Rendra)
KUBU RAYA BORONG JUARA DALAM PRESTASI KENCANA
"Apa yang kita raih merupakan kerja keras dari seluruh elemen yang terlibat. Meski belum menjadi yang terbaik, kami yakin dengan usaha dan kerja keras, Kubu Raya bisa menjadi yang terbaik di Kalbar," kata Kepala Bagian Humas Setda Kubu Raya, Iskandar, yang mengikuti langsung rangkaian Pertasi Kencana tersebut, di Sungai Raya, Senin.
Pada event tahunan tersebut, berdasarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana Pertasi Kenana, Munir menyatakan peserta diikuti oleh seluruh Kabupaten/kota se-Kalbar dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pameran berjumlah 40 stand, Lomba cipta Menu 3-B (beragam, bergizi, berimbang dan aman), penyuluhan pertanian, pemberian penghargaan kepada para petani, pelaku koperasi, lingkungan hidup, sekolah berprestasi dan kegiatan bhakti sosial berupa sunatan massal, pelayanan KB, penanaman pohon, operasi mata katarak serta pelayanan kesehatan gratis dan gelar teknologi.
Dari beberapa lomba yang diikuti Kabupaten Kubu Raya berhasil meraih prestasi pemenang tingkat provinsi seperti ; Juara III pelaksana terbaik kegiatan kesatuan gerak PKK Kabupaten dan kesehatan tingkat Provinsi th 2010, Juara Umum II lomba cipta menu 3 B, Juara III Stand pameran Produk lokal, Juara III penilaian Lingkungan bersih dan sehat, Juara III Kapasitas pengembangan resep lokal sumber karbohidrat.
Tidak hanya itu, Kubu Raya juga berhasil meraih Juara II Kalfataru atas nama Samuel Otonsidin, Penyuluh pertanian teladan yang diraih Indrawati, Petani berprestasi oleh Muhammad Saidi, Manteri Tani berprestasi Wahyu Ningsih, Koperasi berprestasi diraih oleh Koperasi Muhammadiyah, Juara I Penyuluh Kehutanan Swadaya, yaitu Supiadi yang sekaligus mewakili Prop. Kalbar di tingkat Nasional.
"Kegiatan yang dilakukan Supiadi itu di awali dengan menggarap lahan bersama masyarakat sejak tahun 1999, usahanya tersebut dilakukan secara swadaya menghijaukan lahan yang berada di bawah Gunung Tamang Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya dan sampai saat ini lahan yang sudah digarap ? 30 HA di tanami Pohon Gaharu 10.000 batang, Pohon Sengon 5.000 batang dan tanaman buah-buahan seperti pohon durian dan lainnya," tutur Iskandar.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kubu Raya, Rosalina Muda Mahendrawan yang juga hadir dalam Pertasi Kencana itu merasa bahagia dan bangga atas prestasi yang diraih Kabupaten Kubu Raya, terlebih TP-PKK yang dipimpinnya.
"Ini menjadi pendorong bagi anggota TP-PKK untuk meningkatkan kegiatan dan pengabdiannya bagi kemajuan KKR dan PKK ke depan," kata Rosalina.(Rendra)
KPRI JAYA BERSAMA KEMBANGKAN UNIT USAHA
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya memaknai peringatan haru ulang tahun koperasi Indonesia ke64 sebagai suatu upaya mengembangkan unit usaha dan peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
"Sejak Kubu Raya dimekarkan cukup banyak koperasi baru yang tumbuh. Dari sana ada koperasi yang bisa berkembang dengan baik, namun ada pula koperasi yang masih berjalan ditempat," kata Ketua KPRI Jaya Bersama Kubu Raya, Guntoro di Sungai Raya, Senin.
Sejalan dengan HUT Koperasi Indonesia, KPRI Jaya Bersama yang terdapat di Kubu Raya juga berusaha untuk eksis dalam menanungi para pegawai yang ada di Kubu Raya.
"Memang KPRI Jaya bersama baru berumur tiga tahun lebih, namun sebagai korpasi yang masih tergolong baru, kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pegawai negeri yang ada di Kubu Raya sebagai bentuk pelayanan kita," katanya.
Guntoro mengatakan, kekuatan suatu koperasi terletak pada permodalan yang didapat dari orang perorang yang tergabung di dalamnya. Sebab, tanpa anggota, Koperasi tidak akan bisa berjalan.
Meski KPRI Jaya Bersama baru terbentuk, namun saat ini koperasi itu menggunakan sistem perkoperasian yang up date dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.
Hal tersebut digunakan bukan hanya untuk melayani para anggota, tetapi juga dalam pemasaran produk dan pengembangan sistem pemasaran.
"Saat ini KPRI Jaya Bersama sudah memiliki gedung yang representatif dengan beberapa aset lainnya yang di dapat berkat kekuatan pengembangan jaringan baik dari anggota maupun pihak lain," tuturnya.
Selain melayani simpan pinjam terhadap anggota, KPRI Jaya Bersama juga sudah mantap melakukan penjualan produk lokal dari masyarakat seperti beras lokal, penganan olahan masyarakat dan pengadaan jasa penjualan (perumahan, video editing, alat tulis kantor, travel dan bidang jasa lainnya).
"Seagai koperasi yang berada di bawah naungan pemerintah Kubu KPRI Jaya Bersama berkomitmen akan terus mengembangkan cabang usahanya untuk memperkuat badan usaha itu sendiri," kata Guntoro.
Dia mengatakan, target ke depan yang akan dicapai adalah menggandeng seluruh pegawai yang ada di Kubu Raya sebagai anggota, agar koperasi itu bisa lebih eksis, baik dari segi permodalan maupun pertumbuhan usaha.
Adapun prestasi telah di capai adalah selama ini KPRI Jaya Bersama menjadi percontohan bagi koperasi lain yang ada di Kalbar.
"Bahkan, sudah ada beberapa badan usaha dan koperasi baik yang ada di Kubu Raya maupun di Kalbar yang sudah melakukan kerjasama dengan KPRI, khususnya dalam penjualan beras lokal," katanya.(Rendra)
"Sejak Kubu Raya dimekarkan cukup banyak koperasi baru yang tumbuh. Dari sana ada koperasi yang bisa berkembang dengan baik, namun ada pula koperasi yang masih berjalan ditempat," kata Ketua KPRI Jaya Bersama Kubu Raya, Guntoro di Sungai Raya, Senin.
Sejalan dengan HUT Koperasi Indonesia, KPRI Jaya Bersama yang terdapat di Kubu Raya juga berusaha untuk eksis dalam menanungi para pegawai yang ada di Kubu Raya.
"Memang KPRI Jaya bersama baru berumur tiga tahun lebih, namun sebagai korpasi yang masih tergolong baru, kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pegawai negeri yang ada di Kubu Raya sebagai bentuk pelayanan kita," katanya.
Guntoro mengatakan, kekuatan suatu koperasi terletak pada permodalan yang didapat dari orang perorang yang tergabung di dalamnya. Sebab, tanpa anggota, Koperasi tidak akan bisa berjalan.
Meski KPRI Jaya Bersama baru terbentuk, namun saat ini koperasi itu menggunakan sistem perkoperasian yang up date dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.
Hal tersebut digunakan bukan hanya untuk melayani para anggota, tetapi juga dalam pemasaran produk dan pengembangan sistem pemasaran.
"Saat ini KPRI Jaya Bersama sudah memiliki gedung yang representatif dengan beberapa aset lainnya yang di dapat berkat kekuatan pengembangan jaringan baik dari anggota maupun pihak lain," tuturnya.
Selain melayani simpan pinjam terhadap anggota, KPRI Jaya Bersama juga sudah mantap melakukan penjualan produk lokal dari masyarakat seperti beras lokal, penganan olahan masyarakat dan pengadaan jasa penjualan (perumahan, video editing, alat tulis kantor, travel dan bidang jasa lainnya).
"Seagai koperasi yang berada di bawah naungan pemerintah Kubu KPRI Jaya Bersama berkomitmen akan terus mengembangkan cabang usahanya untuk memperkuat badan usaha itu sendiri," kata Guntoro.
Dia mengatakan, target ke depan yang akan dicapai adalah menggandeng seluruh pegawai yang ada di Kubu Raya sebagai anggota, agar koperasi itu bisa lebih eksis, baik dari segi permodalan maupun pertumbuhan usaha.
Adapun prestasi telah di capai adalah selama ini KPRI Jaya Bersama menjadi percontohan bagi koperasi lain yang ada di Kalbar.
"Bahkan, sudah ada beberapa badan usaha dan koperasi baik yang ada di Kubu Raya maupun di Kalbar yang sudah melakukan kerjasama dengan KPRI, khususnya dalam penjualan beras lokal," katanya.(Rendra)
IBI TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kubu Raya terus berkomitmen menekan angka kematian bayi dan saat melahirkan.
"Komitmen ini terus digaungkan karena sebagai organisasi profesi, IBI terus mendorong penguatan keprofesian bidan yang ada di Kubu Raya melalui pelatihan dan pendidikan. Khusus untuk pendidikan, misalnya ada yang belum mencapai jenjang pendidikan diploma III, maka akan disekolahkan," kata Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar, Hj. Aisayah Fitri, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, saat ini sudah ada kesepakatan antara Poltekes Pontianak dengan IBI Kubu Raya terkait pendidikan itu, sedangkan pendanaannya didukung sepenuhnya oleh Pemda Kubu Raya.
Kemudian sederetan pelatihan yang sudah dilakukan melalui kerjasama dengan pihak berkompeten. "Semua pelatihan yang dibekalkan kita maksudkan untuk menekan angka kematian anak dan ibu melahirkan," katanya.
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menuturkan mengambil peran penting dalam peningkatan kualitas profesi mereka. Muda melihat IBI terus mengawal supaya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan terus dapat ditekan. "Meski hal ini bukanlah tanggung jawab IBI sendiri, karena masalah seperti ini adalah persoalan dari hulu sampai ke hilir," kata Muda.
Dia berpendapat, jika kesolidan IBI terus eksistensi, setidaknya militansi terus terbangun. Sebagai pemerintah, Bupati mengakui tetap mengandalkan para bidan terkait partisipasi mereka dalam memprovokasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, khususnya masalah kesehatan ibu dan bayi.
Disinggung dukungan Pemda terhadap peningkatan kinerja para bidan, Muda memaparkan Pemda terus memberikan dukungan baik sarana maupun prasarana. Seperti tambahan kendaraan roda dua bagi bidan dan lainnya.
Pun demikian dari jumlah bidan yang ada, setiap tahunnya akan terus ditambah, baik dari tenaga kontrak maupun perekrutan dari pengadaan pegawai.
"Ini dilakukan supaya kecukupan dari kebutuhan bidan di desa-desa bisa terpenuhi. Kita sadari bahwa Kubu Raya memiliki daerah yang luas dan penduduk yang cukup besar dna jangkauannya cukup jauh," ujarnya.
Namun, yang terpenting saat ini ketika ibu-ibu sudah mulai mengandung, mereka sudah memiliki kesadaran terhadap kebutuhan gizi dan sadar perilaku sehat yang harus dijaga agar bayi yang akan dilahirkan nanti bisa menjadi anak yang sehat.
Ketua PC IBI Kubu Raya, Sundus, mengatakan sesuai dengan instruksi nasional yang mengarahkan agar angka kematian saat melahirkan berbanding 35/100.000 kelahiran menjadi 20/100.000 pada tahun 2015.
"Kita di Kubu Raya sedang menggalakkan itu, dengan berbagai usaha baik pelatihan berkelanjutan," tuturnya.(Rendra)
"Komitmen ini terus digaungkan karena sebagai organisasi profesi, IBI terus mendorong penguatan keprofesian bidan yang ada di Kubu Raya melalui pelatihan dan pendidikan. Khusus untuk pendidikan, misalnya ada yang belum mencapai jenjang pendidikan diploma III, maka akan disekolahkan," kata Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar, Hj. Aisayah Fitri, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, saat ini sudah ada kesepakatan antara Poltekes Pontianak dengan IBI Kubu Raya terkait pendidikan itu, sedangkan pendanaannya didukung sepenuhnya oleh Pemda Kubu Raya.
Kemudian sederetan pelatihan yang sudah dilakukan melalui kerjasama dengan pihak berkompeten. "Semua pelatihan yang dibekalkan kita maksudkan untuk menekan angka kematian anak dan ibu melahirkan," katanya.
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menuturkan mengambil peran penting dalam peningkatan kualitas profesi mereka. Muda melihat IBI terus mengawal supaya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan terus dapat ditekan. "Meski hal ini bukanlah tanggung jawab IBI sendiri, karena masalah seperti ini adalah persoalan dari hulu sampai ke hilir," kata Muda.
Dia berpendapat, jika kesolidan IBI terus eksistensi, setidaknya militansi terus terbangun. Sebagai pemerintah, Bupati mengakui tetap mengandalkan para bidan terkait partisipasi mereka dalam memprovokasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, khususnya masalah kesehatan ibu dan bayi.
Disinggung dukungan Pemda terhadap peningkatan kinerja para bidan, Muda memaparkan Pemda terus memberikan dukungan baik sarana maupun prasarana. Seperti tambahan kendaraan roda dua bagi bidan dan lainnya.
Pun demikian dari jumlah bidan yang ada, setiap tahunnya akan terus ditambah, baik dari tenaga kontrak maupun perekrutan dari pengadaan pegawai.
"Ini dilakukan supaya kecukupan dari kebutuhan bidan di desa-desa bisa terpenuhi. Kita sadari bahwa Kubu Raya memiliki daerah yang luas dan penduduk yang cukup besar dna jangkauannya cukup jauh," ujarnya.
Namun, yang terpenting saat ini ketika ibu-ibu sudah mulai mengandung, mereka sudah memiliki kesadaran terhadap kebutuhan gizi dan sadar perilaku sehat yang harus dijaga agar bayi yang akan dilahirkan nanti bisa menjadi anak yang sehat.
Ketua PC IBI Kubu Raya, Sundus, mengatakan sesuai dengan instruksi nasional yang mengarahkan agar angka kematian saat melahirkan berbanding 35/100.000 kelahiran menjadi 20/100.000 pada tahun 2015.
"Kita di Kubu Raya sedang menggalakkan itu, dengan berbagai usaha baik pelatihan berkelanjutan," tuturnya.(Rendra)
DESA TERENTANG HILIR MEMBUTUHKAN PUSAT PERDAGANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 11/7 - Masyarakat Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya mengharapkan masuknya perbankan dan pusat perdagangan di daerah tersebut untuk mempercepat perputaran ekonomi masyarakat di sana.
"Desa Terentang Hilir belum memiliki akses perbankan juga pusat perekonomian dan perdagangan," kata petugas Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya yang bertugas Kecamatan Terentang, Muhlisin, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, potensi dibidang pertanian yang cukup besar di Desa Terentang Hilir memerlukan akses pusat perdagangan untuk mempermudah masyarakat memasarkan hasil pertanian mereka.
Demikian halnya dengan keberadaan perbankan, juga sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa menyimpan uang mereka dengan terjamin ataupun meminjam uang untuk meningkatkan modal usaha.
Muhlisin mengatakan, kaum perempuan di daerah tersebut memang sudah ada Kelompok yang bergerak dibidang usaha kecil / ekonomi rumah tangga terutama bidang anyaman, menjahit serta pedagang kecil dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.
"Desa Terentang Hilir yang didominasi masyarakatnya sebagai petani, pada umumya mereka bertani tanaman cabai rawit," katanya.
Dari informasi yang diperoleh dan pengamatan di lapangan, kata Muhlisin, para petani cabai di sana bisa menghasilkan cabai mencapai 250 kilo gram perorang dalam satu rminggu.
Artinya bahwa secara ekonomi, Desa Terentang Hilir merupakan desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai desa lumbung cabai di kecamatan Terentang pada khususnya dan Kabupaten Kubu Raya pada ummnya.
"Melihat potensi yang ada diharapkan pada pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam hal ini dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pembinaan dan bantuan permodalan serta jaringan pemasaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Terentang Hilir," katanya.(Rendra)
"Desa Terentang Hilir belum memiliki akses perbankan juga pusat perekonomian dan perdagangan," kata petugas Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya yang bertugas Kecamatan Terentang, Muhlisin, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, potensi dibidang pertanian yang cukup besar di Desa Terentang Hilir memerlukan akses pusat perdagangan untuk mempermudah masyarakat memasarkan hasil pertanian mereka.
Demikian halnya dengan keberadaan perbankan, juga sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa menyimpan uang mereka dengan terjamin ataupun meminjam uang untuk meningkatkan modal usaha.
Muhlisin mengatakan, kaum perempuan di daerah tersebut memang sudah ada Kelompok yang bergerak dibidang usaha kecil / ekonomi rumah tangga terutama bidang anyaman, menjahit serta pedagang kecil dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.
"Desa Terentang Hilir yang didominasi masyarakatnya sebagai petani, pada umumya mereka bertani tanaman cabai rawit," katanya.
Dari informasi yang diperoleh dan pengamatan di lapangan, kata Muhlisin, para petani cabai di sana bisa menghasilkan cabai mencapai 250 kilo gram perorang dalam satu rminggu.
Artinya bahwa secara ekonomi, Desa Terentang Hilir merupakan desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai desa lumbung cabai di kecamatan Terentang pada khususnya dan Kabupaten Kubu Raya pada ummnya.
"Melihat potensi yang ada diharapkan pada pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam hal ini dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pembinaan dan bantuan permodalan serta jaringan pemasaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Terentang Hilir," katanya.(Rendra)
Wednesday, July 27, 2011
1.884 HEKTARE TAMBAK MASUK KAWASAN HUTAN LINDUNG
Sungai Raya, Kalbar, 10/7 - Seluas 1.884 hektare tambak yang ada di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam kawasan hutan lindung.
"Untuk jumlah tambaknya saya kurang tahu persis karena sampai saat ini kita belum bisa melakukan pendataan karena sebagian tambak yang ada di Kubu Raya ijinnya sudah habis atau belum diperpanjang. Namun untuk luasannya sekitar 1.884 hektare lahan tambak masuk dalam hutan lindung," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, kawasan tambak yang banyak masuk di areal hutan lindung terdapat di Desa Dabong Kecamatan Kubu dan Desa Sepok Laut Kecamatan Teluk Pakedai.
Dia menyatakan berdasarkan potensi yang ada, justru di dua desa tersebut merupakan sumber potensi perikanan yang ada di Kubu Raya.
Namun, peemrintah Kubu Raya sendiri terhambat untuk melakukan pengembangan budidaya perikanan karena terbentur dengan peraturan Kementrian Kehutanan, yang telah menetapkan kawasan hutan lindung di sana.
"Luas areal hutan lindung di Kubu Raya mencapai 34.884 hektar, dari jumlah tersebut 1.884 hektare telah dijadikan tambak oleh pelaku usaha masupun masyarakat sejak Kubu Raya masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak," katanya.
Proses konversi hutan lindung mangrove itu dipastikan tidak melalui prosedur yang benar sesuai Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, karena tidak ada pelepasan kawasan hutan dari Menhut.
Meski demikian, Hefni menyatakan pihaknya akan mencari alternatif lain untuk mengembangkan budidaya perikanan, salah satu dengan membuka areal baru seperi pada kawasan minapolitan Kecamatan Kubu dan Sungai Kakap.
Menurutnya dalam mengusung program unggulan di bidang perikanan, tidak perlu terlalu muluk-muluk. Yang terpenting bagaimana menggiring program agar berhasil dijalankan dan tak sekedar menghabiskan anggaran. "
Beras lokal saja sudah memberikan catatan keberhasilan. Meskipun sudah memiliki pangsa pasar jelas, namun tidak serta merta kita lepas kontrol," tuturnya.
Pun begitu dengan sektor perikanan. Pelaksanaan tidak bisa sembarangan. Pengawasan dan penelitian dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.(Rendra)
"Untuk jumlah tambaknya saya kurang tahu persis karena sampai saat ini kita belum bisa melakukan pendataan karena sebagian tambak yang ada di Kubu Raya ijinnya sudah habis atau belum diperpanjang. Namun untuk luasannya sekitar 1.884 hektare lahan tambak masuk dalam hutan lindung," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, kawasan tambak yang banyak masuk di areal hutan lindung terdapat di Desa Dabong Kecamatan Kubu dan Desa Sepok Laut Kecamatan Teluk Pakedai.
Dia menyatakan berdasarkan potensi yang ada, justru di dua desa tersebut merupakan sumber potensi perikanan yang ada di Kubu Raya.
Namun, peemrintah Kubu Raya sendiri terhambat untuk melakukan pengembangan budidaya perikanan karena terbentur dengan peraturan Kementrian Kehutanan, yang telah menetapkan kawasan hutan lindung di sana.
"Luas areal hutan lindung di Kubu Raya mencapai 34.884 hektar, dari jumlah tersebut 1.884 hektare telah dijadikan tambak oleh pelaku usaha masupun masyarakat sejak Kubu Raya masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak," katanya.
Proses konversi hutan lindung mangrove itu dipastikan tidak melalui prosedur yang benar sesuai Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, karena tidak ada pelepasan kawasan hutan dari Menhut.
Meski demikian, Hefni menyatakan pihaknya akan mencari alternatif lain untuk mengembangkan budidaya perikanan, salah satu dengan membuka areal baru seperi pada kawasan minapolitan Kecamatan Kubu dan Sungai Kakap.
Menurutnya dalam mengusung program unggulan di bidang perikanan, tidak perlu terlalu muluk-muluk. Yang terpenting bagaimana menggiring program agar berhasil dijalankan dan tak sekedar menghabiskan anggaran. "
Beras lokal saja sudah memberikan catatan keberhasilan. Meskipun sudah memiliki pangsa pasar jelas, namun tidak serta merta kita lepas kontrol," tuturnya.
Pun begitu dengan sektor perikanan. Pelaksanaan tidak bisa sembarangan. Pengawasan dan penelitian dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.(Rendra)
KUBU RAYA LAKUKAN PEMBIBITAN DI KAWASAN MINAPOLITAN
"Sejak tahun 2009 lalu Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya sudah melakukan identifikasi terhadap potensi jenis pengembangan. Rencanya tahun ini kita mulai melakukan pendataan jumlah kelompok petani ikan untuk melakukan pembibitan di kawasan minapolitan," kata Hefni Rizal, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya di Sungai Raya, Minggu.
Berdasarkan survey yang telah di lakukan, untuk Kecamatan Sungai Kakap sangat layak di kembangkan pembudidayaan ikan nila dan bandeng serta udang windu.
Sedangkan untuk kecamatan Kubu pengembangan ikan Kerapu, bandeng dan kepiting serta rumput laut.
"Untuk perikanan budidaya jelas akan kita kembangkan di air tawar. Sedangkan untuk perikanan laut sulit untuk di kembangkan di Kubu Raya," tuturnya.
Menurutnya, kawasan Minapolitan yang terdapat di Sungai Kakap ke depan akan sangat menjanjikan. Pasalnya berdasarkan masterplan pembangunan Pemkab Kubu Raya, di sana akan di bangun pelabuhan pengawasan yang tentu akan sangat mendukung pengembangannya.
Dalam mengembangkan budidaya ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya mengacu pada tiga pilar pengembangan perikanan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan usaha baru perikanan budidaya dan peningkatan produksi perikanan budidaya.
"Tiga pilar tersebut akan kita wujudkan mulai tahun ini hingga 2014 mendatang. Dalam mendukung tiga pilar tersebut, kita akan memfokuskan pada jenis perikanan yang potensial untuk di kembangkan," katanya.
Sejak tahun 2009 lalu hingga saat ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya sudah melakukan berbagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan.
Diantaranya dengan penyebaran jaring apung, keramba, bantuan bibit dan pakan ikan, Bantuan tersebut di salurkan kepada kelompok masyarakat untuk pembudidayaan ikan.
Hasilnya, tahun 2010 lalu sudah banyak kelompok masyarakat yang menikmati hasilnya. Seperti masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya yang sudah melakukan beberapa kali panen lele, masyarakat Sungai Raya dan kecamatan lainnya yang sudah melakukan pemanenan ikan.
"Program itu tetap kita giring hingga saat ini, bahkan terus kita kembangkan, dengan harapan program perikanan kita bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Hefni.(Rendra)
PEMKAB KUBU RAYA GENCAR SOSIALISASIKAN PROGRAM OVOP
Sungai Raya, Kalbar, 10/7 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Sarjana Pendamping Desa terus mensosialisasikan Program One Village One Product (OVOP) atau satu desa satu produk yang dicanangkan Kementrian Koperasi RI kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten tersebut.
"Kami selaku petugas lapangan yang tergabung dalam Sarjana Pendamping Desa telah mensosialisasikan program tersebut, terutama kepada para pelaku usaha kecil. Tujuannya, agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan lebih mengerti arah dan kegiatan program OVOP," kata Musa, Koordinator SPD Kubu Raya, Minggu.
Musa mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan di setiap desa tersebut dilakukan pada rumah-rumah penduduk.
OVOP merupakan program yang dicetuskan Dr Morihiko Hiramatsu, Gubernur Prefektur Oita di Pulau Kyusu, Jepang. Program itu telah diadopsi Thailand, Kamboja, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Sedangkan di Indonesia, program itu sudah dimulai di Kabupaten Bandung (Jabar) dan Wonosobo (Jateng) yang mengembangkan produk serat rami. Sementara Blitar (Jatim) mengembangkan produk belimbing yang menghasilkan produk turunan seperti jus, keripik buah dan lainnya.
Selain menjelaskan mengenai OVOP tersebut, SPD juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Gula Merah di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap. Karena gula merah atau dikenal dengan gula aren itu sangat berpotensi untuk menjadi produk unggulan di Sungai Kupah.
Para pelaku usaha Gula Merah yang hadir sangat antusias mendengarkan penjelasan mengenai program OVOP yang dicangkan pusat di Kubu Raya beberapa waktu lalu itu.
Tidak hanya pada sektor gula merah, SPD juga mensosialisasikan program tersebut kepada para pelaku usaha kecil lainnya sesuai dengan sumber mata pencaharian dan sumber daya alam yang di olah masyarakat di setiap desa.
"Kita berharap program itu bisa diketahui luas oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengaplikasikannya dan tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," kata Musa.(Rendra)
"Kami selaku petugas lapangan yang tergabung dalam Sarjana Pendamping Desa telah mensosialisasikan program tersebut, terutama kepada para pelaku usaha kecil. Tujuannya, agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan lebih mengerti arah dan kegiatan program OVOP," kata Musa, Koordinator SPD Kubu Raya, Minggu.
Musa mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan di setiap desa tersebut dilakukan pada rumah-rumah penduduk.
OVOP merupakan program yang dicetuskan Dr Morihiko Hiramatsu, Gubernur Prefektur Oita di Pulau Kyusu, Jepang. Program itu telah diadopsi Thailand, Kamboja, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Sedangkan di Indonesia, program itu sudah dimulai di Kabupaten Bandung (Jabar) dan Wonosobo (Jateng) yang mengembangkan produk serat rami. Sementara Blitar (Jatim) mengembangkan produk belimbing yang menghasilkan produk turunan seperti jus, keripik buah dan lainnya.
Selain menjelaskan mengenai OVOP tersebut, SPD juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Gula Merah di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap. Karena gula merah atau dikenal dengan gula aren itu sangat berpotensi untuk menjadi produk unggulan di Sungai Kupah.
Para pelaku usaha Gula Merah yang hadir sangat antusias mendengarkan penjelasan mengenai program OVOP yang dicangkan pusat di Kubu Raya beberapa waktu lalu itu.
Tidak hanya pada sektor gula merah, SPD juga mensosialisasikan program tersebut kepada para pelaku usaha kecil lainnya sesuai dengan sumber mata pencaharian dan sumber daya alam yang di olah masyarakat di setiap desa.
"Kita berharap program itu bisa diketahui luas oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengaplikasikannya dan tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," kata Musa.(Rendra)
SMAN 7 SUNGAI RAYA WUJUDKAN SEKOLAH HIJAU
Sungai Raya, Kalbar, 10/7 - Sebanyak 30 alumni angkatan tahun 1989 SMAN 7 Pontianak yang sekarang berubah menjadi SMAN 1 Sungai Raya melakukan penanaman pohon di sekolah tersebut untuk mewujudkan sekolah yang bernuansa hijau.
"Sebanyak 200 pohon yang terdiri dari pohon mahoni, trembesi, matoa dan beberapa pohon cemara ditanam di beberapa lahan kosong yang ada di sekolah ini," kata Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo saat melakukan penanaman pohon do SMA tersebut.
Sujiwo yang juga alumni di SMA tersebut mengatakan penanaman pohon tersebut untuk mewujudkan sekolah yang bernuansa hijau.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan bantuan bibit pohon," tuturnya.
Sujiwo menjelaskan karena perubahan iklim yang sedang terjadi beberapa waktu terakhir membuat dirinya dan teman-teman seangkatannya melakukan penanaman pohon tersebut. Kondisi sekolah yang memang gersang yang akhirnya membuat para alumni 1989 tersebut berdiskusi dengan rekan-rekannya yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah.
"Kami juga melihat kondisi sekolah yang sudah mulai gersang, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon ini sangat penting terlebih dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim perlu yang namanya gerakan penanaman pohon atau green skul maka ini juga akan membantu program green skul," katanya.
Dia berharap, lima tahun mendatang tanaman yang ditanam sudah rindang dan memebrikan manfaat bagi seluruh siswa dan penghuni SMA tersebut.
Sujiwo menyarankan kepada setiap sekolah untuk wujudkan green skul di sekolah masing-masing. Dari SMP sampai SMA hingga sekolah swasta sekali pun. Karena dengan rindangnya pohon dan nyamannya suasana di lingkungan sekolah membuat suasana belajar pasti akan enak dan akan mengimbangi perubahan iklim sekarang ini.
"Tidak hanya kita tanam tapi kemudian kita akan merawatnya agar benar-benar tumbuh hidup dan nanti ada petugas yang akan kita kirim untuk merawat. Hanya memang dari sekolah perlu untuk mengawasi dan jika perlu pupuk dan sebagainya tinggal hubungi saya dan teman-teman," tuturnya.(Rendra)
"Sebanyak 200 pohon yang terdiri dari pohon mahoni, trembesi, matoa dan beberapa pohon cemara ditanam di beberapa lahan kosong yang ada di sekolah ini," kata Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo saat melakukan penanaman pohon do SMA tersebut.
Sujiwo yang juga alumni di SMA tersebut mengatakan penanaman pohon tersebut untuk mewujudkan sekolah yang bernuansa hijau.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan bantuan bibit pohon," tuturnya.
Sujiwo menjelaskan karena perubahan iklim yang sedang terjadi beberapa waktu terakhir membuat dirinya dan teman-teman seangkatannya melakukan penanaman pohon tersebut. Kondisi sekolah yang memang gersang yang akhirnya membuat para alumni 1989 tersebut berdiskusi dengan rekan-rekannya yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah.
"Kami juga melihat kondisi sekolah yang sudah mulai gersang, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon ini sangat penting terlebih dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim perlu yang namanya gerakan penanaman pohon atau green skul maka ini juga akan membantu program green skul," katanya.
Dia berharap, lima tahun mendatang tanaman yang ditanam sudah rindang dan memebrikan manfaat bagi seluruh siswa dan penghuni SMA tersebut.
Sujiwo menyarankan kepada setiap sekolah untuk wujudkan green skul di sekolah masing-masing. Dari SMP sampai SMA hingga sekolah swasta sekali pun. Karena dengan rindangnya pohon dan nyamannya suasana di lingkungan sekolah membuat suasana belajar pasti akan enak dan akan mengimbangi perubahan iklim sekarang ini.
"Tidak hanya kita tanam tapi kemudian kita akan merawatnya agar benar-benar tumbuh hidup dan nanti ada petugas yang akan kita kirim untuk merawat. Hanya memang dari sekolah perlu untuk mengawasi dan jika perlu pupuk dan sebagainya tinggal hubungi saya dan teman-teman," tuturnya.(Rendra)
DPRD : PERUSAHAAN SAWIT WAJIB BUAT LAHAN PLASMA
Sungai Raya, Kalbar, 10/7 - Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Suprapto mengatakan setiap perusahaan sawit yang berinvestasi di suatu daerah wajib untuk membuat plasma.
"Hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007,”" katanya di sungai Raya, Minggu.
Menurut dia dalam Permentan memang dijelaskan dalam pasal 11 ayat satu yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar.
Kisarannya paling rendah mencapai seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.
Kemudian, sambungnya, pada ayat dua dirincikan kalau pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan antara lain dengan pola kredit, hibau atau bagi hasil.
"Departemen Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan bahkan memberikan penjelasan terperinci dalam suratnya nomor 396/OT.140/E1.1/07/2007," tuturnya.
Pada pasal 11 ayat satu Permentan tahun 2007 menyatakan perusahaan memiliki IUP dan IUP-B wajib membangun kebun untuk warga sekitar paling rendah 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan perusahaan.
Sementara, okasi areal kebun wajib dibangun bagi masyarakat sekitar dan berada diluar areal Hak Guna Usaha yang dimiliki perusahaan.
"Jelas sekali keterangan Dirjen Perkebunan mengenai makna plasma untuk masyarakat justru berada diluar HGU perusahaan," katanya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan Rasau Jaya itu menambahkan, terkait berbagai polemik pada perkebunan sawit yang ada di Kubu Raya, di mana masih ada perusahaan yang belum membuat plasma, diharapkan perusahaan tersebut bisa segera membuatnya.
"Salah satu contoh perusahaan perkebunan yang ada di Kubu Raya yang membuat lahan plasma adalah PT Sintang Raya, di mana perusahaan tersebut saat ini mendapat tuntutan dari masyarakat untuk merealisasikannya. Sebenarnya masih ada perusahaan lain juga, untuk itu kita harapkan agar perusahaan-perusahaan itu bisa cepat merealisasikannya," kata suprapto.
Politikus Golkar itu juga mengatakan, lahan untuk pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, lahan dibebaskan perusahaan, lahan dibebaskan bersama masyarakat atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya.
Dengan surat tersebut, sambungnya, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perkebunan juga sudah menegaskan pembangunan kebun seperti dalam Surat Dirjen Perkebunan, Kementrian Pertanian untuk masyarakat sekitar paling rendah sekitar 20 persen. Kemudian lokasi kebun yang wajib dibangun untuk masyarakat sekitar yaitu berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan.
Masih dalam surat Dinas Perkebunan, lanjutnya, pada bulan Desember tahun 2009 menyatakan kerjasama kemitraan program PT Sintang Raya dan masyarakat sekitar melalui program revitalisasi perkebunan sudah sejalan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mentri Pertanian Nomo 26 tahun 2007.(Rendra)
"Hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007,”" katanya di sungai Raya, Minggu.
Menurut dia dalam Permentan memang dijelaskan dalam pasal 11 ayat satu yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar.
Kisarannya paling rendah mencapai seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.
Kemudian, sambungnya, pada ayat dua dirincikan kalau pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan antara lain dengan pola kredit, hibau atau bagi hasil.
"Departemen Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan bahkan memberikan penjelasan terperinci dalam suratnya nomor 396/OT.140/E1.1/07/2007," tuturnya.
Pada pasal 11 ayat satu Permentan tahun 2007 menyatakan perusahaan memiliki IUP dan IUP-B wajib membangun kebun untuk warga sekitar paling rendah 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan perusahaan.
Sementara, okasi areal kebun wajib dibangun bagi masyarakat sekitar dan berada diluar areal Hak Guna Usaha yang dimiliki perusahaan.
"Jelas sekali keterangan Dirjen Perkebunan mengenai makna plasma untuk masyarakat justru berada diluar HGU perusahaan," katanya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan Rasau Jaya itu menambahkan, terkait berbagai polemik pada perkebunan sawit yang ada di Kubu Raya, di mana masih ada perusahaan yang belum membuat plasma, diharapkan perusahaan tersebut bisa segera membuatnya.
"Salah satu contoh perusahaan perkebunan yang ada di Kubu Raya yang membuat lahan plasma adalah PT Sintang Raya, di mana perusahaan tersebut saat ini mendapat tuntutan dari masyarakat untuk merealisasikannya. Sebenarnya masih ada perusahaan lain juga, untuk itu kita harapkan agar perusahaan-perusahaan itu bisa cepat merealisasikannya," kata suprapto.
Politikus Golkar itu juga mengatakan, lahan untuk pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, lahan dibebaskan perusahaan, lahan dibebaskan bersama masyarakat atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya.
Dengan surat tersebut, sambungnya, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perkebunan juga sudah menegaskan pembangunan kebun seperti dalam Surat Dirjen Perkebunan, Kementrian Pertanian untuk masyarakat sekitar paling rendah sekitar 20 persen. Kemudian lokasi kebun yang wajib dibangun untuk masyarakat sekitar yaitu berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan.
Masih dalam surat Dinas Perkebunan, lanjutnya, pada bulan Desember tahun 2009 menyatakan kerjasama kemitraan program PT Sintang Raya dan masyarakat sekitar melalui program revitalisasi perkebunan sudah sejalan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mentri Pertanian Nomo 26 tahun 2007.(Rendra)
PENYALURAN GAS ELPIJI TERKENDALA TEKNIS PENGISIAN
Sungai Raya, Kalbar, 9/7 - Penyaluran gas elpiji di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya masih terkendala akibat teknis pengisian tabung gas LPG yang mempergunakan kondom (pembungkus).
"Prosesnya bahkan sampai memakan waktu. Karena lama, warga saya sebanyak 400 Kepala Keluarga di Desa di Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap belum mendapatkan penyaluran tabung LPG 3 kg untuk tahap kedua," kata Erwin di Sungai Raya, Sabtu.
Ia mengatakan berkas permohonan atau permintaan tabung gas elpiji tiga kilo gram sudah dimasukan ke Dinas Pertambangan dan Energi Proviunsi Kalimantan Barat.
Namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Dikhawatirkan warga yang sudah menganti kompor minyak tanah dengan gas tidak memasak. "Ratusan ibu-ibu di desa saya sudah memprotes kebijakan ini," kata dia.
Sebelumnya, Muhammad Adam mewakili Suhendri sebagai pemilik pangkalan wilayah dua di Desa Jeruju Besar memprotes keterlambatan penyaluran tabung LPG 3 kg ke daerahnya.
Padahal ia harus menyalurkannya kembali ke Desa Sungai Itik dan Desa Sungai Kupah. "Saya takutnya, sebagai pengkalan elpigi II justru terancam karena protes warga. Sebab, masyarakat banyak tidak bisa memasak karena keterlambatan," kata Adam.
Dia menjelaskan, konversi minyak tanah ke gas merupakan program bagus. Akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 rupanya terjadi perubahan teknik gas.
Gas elpiji tiga kolo gram setelah disisi kemudian diberikan segel berupa kondom (penutup) merk perusahaan tertentu.
"Untuk Kabupaten berwarna merah kalau Kotamadya berwarna kuning," tuturnya.
Segel penutup itu sepertinya dikelola manual. Dimasukan hanya disiram dengan air panas.
Karena terjadi penyegelan banyak pangkalan II menerima keterlambatan pasokan gas elpiji.
"Tadinya waktu pengisian tabung tiga kilo gram hanya satu jam, namun sekarang ditambah segel menutup menjadi 3 jam. Tujuannya memang baik untuk membedakan Kabupaten/Kodya, namun banyak pihak dirugikan," tuturnya.
Kerugian yang dialami elemen masyarakat mulai dari supir angkut, agen, pangkalan hingga konsumen.Jadwal pangkalan yang biasanya sebelum ada kondom mengantar seminggu sebanyak dua kali dari agen ke pengkalan, sekarang satu minggu cuma sekali. "Itupun jatahnya tidak cukup," ungkap dia.
Di pangkalan II tempatnya, dulu sebelum bersegel penutup seminggu memperoleh jatah 650 tabung tiga kilo gram, sekarang tinggal 400 tabung.
Tidak heran warga ditempatnya di Desa Sungai Itik dan Desa Sungai Kupah menjadi kalut dan khawatir.(Rendra)
"Prosesnya bahkan sampai memakan waktu. Karena lama, warga saya sebanyak 400 Kepala Keluarga di Desa di Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap belum mendapatkan penyaluran tabung LPG 3 kg untuk tahap kedua," kata Erwin di Sungai Raya, Sabtu.
Ia mengatakan berkas permohonan atau permintaan tabung gas elpiji tiga kilo gram sudah dimasukan ke Dinas Pertambangan dan Energi Proviunsi Kalimantan Barat.
Namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Dikhawatirkan warga yang sudah menganti kompor minyak tanah dengan gas tidak memasak. "Ratusan ibu-ibu di desa saya sudah memprotes kebijakan ini," kata dia.
Sebelumnya, Muhammad Adam mewakili Suhendri sebagai pemilik pangkalan wilayah dua di Desa Jeruju Besar memprotes keterlambatan penyaluran tabung LPG 3 kg ke daerahnya.
Padahal ia harus menyalurkannya kembali ke Desa Sungai Itik dan Desa Sungai Kupah. "Saya takutnya, sebagai pengkalan elpigi II justru terancam karena protes warga. Sebab, masyarakat banyak tidak bisa memasak karena keterlambatan," kata Adam.
Dia menjelaskan, konversi minyak tanah ke gas merupakan program bagus. Akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 rupanya terjadi perubahan teknik gas.
Gas elpiji tiga kolo gram setelah disisi kemudian diberikan segel berupa kondom (penutup) merk perusahaan tertentu.
"Untuk Kabupaten berwarna merah kalau Kotamadya berwarna kuning," tuturnya.
Segel penutup itu sepertinya dikelola manual. Dimasukan hanya disiram dengan air panas.
Karena terjadi penyegelan banyak pangkalan II menerima keterlambatan pasokan gas elpiji.
"Tadinya waktu pengisian tabung tiga kilo gram hanya satu jam, namun sekarang ditambah segel menutup menjadi 3 jam. Tujuannya memang baik untuk membedakan Kabupaten/Kodya, namun banyak pihak dirugikan," tuturnya.
Kerugian yang dialami elemen masyarakat mulai dari supir angkut, agen, pangkalan hingga konsumen.Jadwal pangkalan yang biasanya sebelum ada kondom mengantar seminggu sebanyak dua kali dari agen ke pengkalan, sekarang satu minggu cuma sekali. "Itupun jatahnya tidak cukup," ungkap dia.
Di pangkalan II tempatnya, dulu sebelum bersegel penutup seminggu memperoleh jatah 650 tabung tiga kilo gram, sekarang tinggal 400 tabung.
Tidak heran warga ditempatnya di Desa Sungai Itik dan Desa Sungai Kupah menjadi kalut dan khawatir.(Rendra)
KONI : PERSIAPAN ATLET DALAM PON WAJIB DIPUBLIKASIKAN
Pontianak, 9/7 - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat, Syarif Mahmud Alqadrie menyarankan seiap cabang olahraga agar mengumumkan hasil pertandingannya, maupun kesiapan atletnya menghadapi Pra PON.
"Paling tidak, jika sebuah cabang olahraga memberitahukan melalui media, masyarakat akan lebih mengetahui sejauh mana perkembangan terbaru dari dunia olahraga di Kalbar," katanya di Pontianak, Sabtu.
Menurutnya, ada beberapa cabang olahraga enggan untuk mengumumkan hasil pertandingan, karena cabang olahraga tersebut gagal.
"Setiap cabor haruslah bijaksana. Masyarakat dan insan olahraga juga perlu tahu bagaimana perjuangan mereka di Pra PON. Jika kita gagal umumkan saja, kenapa harus malu," katanya.
Ketika memenangkan pertandingan dan meraih hasil positif, dengan antusias, setiap pengprov langsung mengumumkan hasil kemenangan tersebut ke media. Namun ketika kalah dan gagal, mereka selalu urung.
"Inikan tidak bijaksana. Kita harus berjiwa besar, jika kita memang gagal, ya terima dengan lapang dada dan umumkan hasil tersebut ke media," kata mantan pembalap motor nasional asal Kalbar itu.
Dia berterima kasih kepada tim seperti PBVSI Kalbar yang dengan antusias selalu mengumumkan hasil pertandingannya di media lokal maupun PASI. Sementara cabang olahraga lain tidak demikian.
"Lalu kemana fungsi tim humas di pengprov bersangkutan. Seharusnya mereka pro-aktif bukan malah diam," katanya.
Menurutnya, dalam sebuah pertandingan tentu ada yang kalah dan menang. Dan tidak seterusnya setiap tim akan mengalami kemenangan.
Ketika kalah, ujar dia, setiap pengprov haruslah berjiwa besar dan jadilah pengurus olahraga yang profesional.
"Kenapa kita harus takut mengakui kekalahan tersebut, karena itulah kenyataannya," kata Machmud.
Tercatat beberapa tim yang saat ini sudah mengikuti Pra PON, diantaranya, polo air, futsal, catur, sepakbola dan bolavoli, atletik, takraw.
"Untuk cabang olahraga lain saya pinta untuk selalu berkomunikasi dengan humas KONI dan media di Kalbar terkait hasil Pra PON. Karena itulah wujud transparansi kita sebagai pengurus olahraga profesional," tuturnya.
Ditanya mengenai target yang dicanangkan oleh KONI Kalbar di PON XVIII Riau tahun 2012 mendatang, Machmud masih menaruh rasa optimis, mengingat beberapa cabor unggulan belum mengikuti Pra PON.
"Perjalanan masih panjang. Ada beberapa cabor yang kita tumpukan untuk lolos Pra PON dan meraih medali di PON. Seperti angkat berat/besi, anggar, tarung derajat, panahan, biliar, balap motor dan beberapa cabang olahraga lainnya," tuturnya.(Rendra)
"Paling tidak, jika sebuah cabang olahraga memberitahukan melalui media, masyarakat akan lebih mengetahui sejauh mana perkembangan terbaru dari dunia olahraga di Kalbar," katanya di Pontianak, Sabtu.
Menurutnya, ada beberapa cabang olahraga enggan untuk mengumumkan hasil pertandingan, karena cabang olahraga tersebut gagal.
"Setiap cabor haruslah bijaksana. Masyarakat dan insan olahraga juga perlu tahu bagaimana perjuangan mereka di Pra PON. Jika kita gagal umumkan saja, kenapa harus malu," katanya.
Ketika memenangkan pertandingan dan meraih hasil positif, dengan antusias, setiap pengprov langsung mengumumkan hasil kemenangan tersebut ke media. Namun ketika kalah dan gagal, mereka selalu urung.
"Inikan tidak bijaksana. Kita harus berjiwa besar, jika kita memang gagal, ya terima dengan lapang dada dan umumkan hasil tersebut ke media," kata mantan pembalap motor nasional asal Kalbar itu.
Dia berterima kasih kepada tim seperti PBVSI Kalbar yang dengan antusias selalu mengumumkan hasil pertandingannya di media lokal maupun PASI. Sementara cabang olahraga lain tidak demikian.
"Lalu kemana fungsi tim humas di pengprov bersangkutan. Seharusnya mereka pro-aktif bukan malah diam," katanya.
Menurutnya, dalam sebuah pertandingan tentu ada yang kalah dan menang. Dan tidak seterusnya setiap tim akan mengalami kemenangan.
Ketika kalah, ujar dia, setiap pengprov haruslah berjiwa besar dan jadilah pengurus olahraga yang profesional.
"Kenapa kita harus takut mengakui kekalahan tersebut, karena itulah kenyataannya," kata Machmud.
Tercatat beberapa tim yang saat ini sudah mengikuti Pra PON, diantaranya, polo air, futsal, catur, sepakbola dan bolavoli, atletik, takraw.
"Untuk cabang olahraga lain saya pinta untuk selalu berkomunikasi dengan humas KONI dan media di Kalbar terkait hasil Pra PON. Karena itulah wujud transparansi kita sebagai pengurus olahraga profesional," tuturnya.
Ditanya mengenai target yang dicanangkan oleh KONI Kalbar di PON XVIII Riau tahun 2012 mendatang, Machmud masih menaruh rasa optimis, mengingat beberapa cabor unggulan belum mengikuti Pra PON.
"Perjalanan masih panjang. Ada beberapa cabor yang kita tumpukan untuk lolos Pra PON dan meraih medali di PON. Seperti angkat berat/besi, anggar, tarung derajat, panahan, biliar, balap motor dan beberapa cabang olahraga lainnya," tuturnya.(Rendra)
DPRD SARANKAN DISDIK HUKUM KEPSEK BANDEL
Sungai Raya, Kalbar, 9/7 - Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya untuk menghukum kepala sekolah yang masih membiarkan pungutan dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2011/2012.
"Dari pemeritaan di media dan laporan masyarakat masih banyak kepala sekolah yang bandel dengan membiarkan pemungutan dalam penerimaan siswa baru. Kami sarankan hukum saja kepala sekolah itu dengan melakukan mutasi atau menjadikannya guru biasay," kata Mustafa di Sungai Raya, Sabtu.
Menurutnya, sesuai dengan keputusan Kementriaan Pendidikan Nasional untuk tidak membiarkan terjadinya pungutan bagi sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru.
"Persoalan pungutan, sebelum PSB sudah kita bahas dalam rapat kerja. Hasilnya PSB untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri adalah tidak diperkenakan melakukan pungutan biaya dengan cara apapun dan dibebankan kepada orang tua murid," tuturnya.
Disamping itu, memang tidak wajar sekali sekolah negeri melakukan pungutan dengan dalih apapun. Alasannya untuk SD dan SMP jelas sudah dialokasikan dana BOS dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah tersebar.
Daerah juga mungkin menyiapkan BOSDA bagi sekolah negeri. "Kita juga heran kok bisa muncul adanya pungutan PSB," kata Mustafa.
Dia mengatakan dalam rapat kerja Komisi D dan Disdik Kubu Raya sangat jelas mengarahkan keputusan yang benar-benar krusial.
"Kalaupun ada penerimaan pungutan, itu dilakukan setelah lulus. Akan tetapi dikumpulkan dulu para orang tuanya, dewan guru, kepsek termasuk komite sekolah," katanya.
Jika dari hasil rapat bersama tersebut salah satu tidak menyetujui adanya pungutan, maka jangan lakukan.
Politikus Golkar itu menjelaskan pungutan bukan menjadi skala prioritas untuk membentuk pelajar berkarakter dalam menunjang proses belajar mengajar. Itupun kalau terjadi pungutan sebaiknya dilaporkan kepada disdik.
"Artinya jangan semau sekolah atau kepsek. Kasihan orang tua murid," tuturnya.
Dalam rapat kerja tersebut hasilnya adalah Disdik sangat jelas sudah membuat surat edaran kepada Kepala UPT tersebar di 9 kecamatan. Isinya agar sekolah-sekolah negeri tidak melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun.
"Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah surat edaran tersebut sudah disosialiasikan Kepala UPT atau tidak. Ataupun sudah tahu ada surat edaran tersebut, akan tetapi kepsek tidak memperdulikannya," katanya.
Dia juga meminta kepada Disdik bagi kepsek dan terbukti tidak menghiraukan surat edaran tersebut untuk segera mengkaji ulang jabatannya.
"Dan kita dalam waktu dekat akan memanggil Kepala UPT tersebar, bagaimana bisa muncul pungutan tersebut," kata Mustafa.
Komisi D juga meminta kepada sekolah ataupun kepsek yang sudah terlanjur melakukan pungutan agar secepatnya dikembalikan.
"Uang Rp20 ribu atau Rp100 ribu di zaman serba susah dan kondisi masyarakat dibawah standar benar-benar berharga sekali," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut Komisi D DPRD Kubu Raya membuka posko atau keluhan kepada orang tua murid yang keberatan terjadinya pungutan “liar” selama PSB berlangsung di sekolah negeri.
"Silahkan, laporkan kepada kami kalau memang ada. Kita akan tindak tegas yang bersangkutan," tutur Mustafa.(Rendra)
"Dari pemeritaan di media dan laporan masyarakat masih banyak kepala sekolah yang bandel dengan membiarkan pemungutan dalam penerimaan siswa baru. Kami sarankan hukum saja kepala sekolah itu dengan melakukan mutasi atau menjadikannya guru biasay," kata Mustafa di Sungai Raya, Sabtu.
Menurutnya, sesuai dengan keputusan Kementriaan Pendidikan Nasional untuk tidak membiarkan terjadinya pungutan bagi sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru.
"Persoalan pungutan, sebelum PSB sudah kita bahas dalam rapat kerja. Hasilnya PSB untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri adalah tidak diperkenakan melakukan pungutan biaya dengan cara apapun dan dibebankan kepada orang tua murid," tuturnya.
Disamping itu, memang tidak wajar sekali sekolah negeri melakukan pungutan dengan dalih apapun. Alasannya untuk SD dan SMP jelas sudah dialokasikan dana BOS dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah tersebar.
Daerah juga mungkin menyiapkan BOSDA bagi sekolah negeri. "Kita juga heran kok bisa muncul adanya pungutan PSB," kata Mustafa.
Dia mengatakan dalam rapat kerja Komisi D dan Disdik Kubu Raya sangat jelas mengarahkan keputusan yang benar-benar krusial.
"Kalaupun ada penerimaan pungutan, itu dilakukan setelah lulus. Akan tetapi dikumpulkan dulu para orang tuanya, dewan guru, kepsek termasuk komite sekolah," katanya.
Jika dari hasil rapat bersama tersebut salah satu tidak menyetujui adanya pungutan, maka jangan lakukan.
Politikus Golkar itu menjelaskan pungutan bukan menjadi skala prioritas untuk membentuk pelajar berkarakter dalam menunjang proses belajar mengajar. Itupun kalau terjadi pungutan sebaiknya dilaporkan kepada disdik.
"Artinya jangan semau sekolah atau kepsek. Kasihan orang tua murid," tuturnya.
Dalam rapat kerja tersebut hasilnya adalah Disdik sangat jelas sudah membuat surat edaran kepada Kepala UPT tersebar di 9 kecamatan. Isinya agar sekolah-sekolah negeri tidak melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun.
"Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah surat edaran tersebut sudah disosialiasikan Kepala UPT atau tidak. Ataupun sudah tahu ada surat edaran tersebut, akan tetapi kepsek tidak memperdulikannya," katanya.
Dia juga meminta kepada Disdik bagi kepsek dan terbukti tidak menghiraukan surat edaran tersebut untuk segera mengkaji ulang jabatannya.
"Dan kita dalam waktu dekat akan memanggil Kepala UPT tersebar, bagaimana bisa muncul pungutan tersebut," kata Mustafa.
Komisi D juga meminta kepada sekolah ataupun kepsek yang sudah terlanjur melakukan pungutan agar secepatnya dikembalikan.
"Uang Rp20 ribu atau Rp100 ribu di zaman serba susah dan kondisi masyarakat dibawah standar benar-benar berharga sekali," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut Komisi D DPRD Kubu Raya membuka posko atau keluhan kepada orang tua murid yang keberatan terjadinya pungutan “liar” selama PSB berlangsung di sekolah negeri.
"Silahkan, laporkan kepada kami kalau memang ada. Kita akan tindak tegas yang bersangkutan," tutur Mustafa.(Rendra)
DPRD DUKUNG PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU
Sungai Raya, Kalbar, 8/7 - Anggota DPRD Kubu Raya dapil Kubu, Batu Ampar dan Terentang, Joko Triono menyatakan dukungan terhadap pemekaran atau pengabungan beberapa desa menjadi Kecamatan Tanjung Bunga.
"Pengabungannya dari Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai. Sebagai tokoh masyarakat di sana, jelas saya sangat mendukung pemekaran tersebut bahkan akan ikut memperjuangkannya," kata Joko di Sungai Raya, Jumat.
Menurut dia pengabungan beberapa desa tersebut berasal dari Kecamatan Kubu sebanyak tujuh desa dan Kecamatan Teluk Pakedai sebanyak 4 desa.
"Wacana ini sebetulnya sudah cukup lama. Bahkan pemerintah ikut mendukungnya. Dan kita mengusulkan realisasi ibukota kecamatan berada di Desa Sungai Selamat," tuturnya.
Ia menambahkan realisasi pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga juga berdasarkan usulan dan kesepakatan masyarakat di tingkat bawah termasuk elit desa.
Meski mendukung ia menampik pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga berhubungan dengan kepetingan politik pilkada.
"Pembentukan kecamatan Tanjung Bunga itu murni adalah aspirasi warga seluruh desa. Setidaknya ada 11 desa mendukung termasuk desa baru yang akan dimekarkan," ujarnya.
Joko menjelaskan wakil rakyat dari Dapil V (Kubater) mendukung pemekaran Kecamatan Tanjung Bunga. Apalagi sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 2008 untuk pemekaran kecamatan.
"Pemekarannya berkaitan dengan rentang kendali dan pelayanan administrasi masyarakat," katanya.
Disamping itu, syaratnya pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga juga sudah ada. Setidaknya ada 10 desa untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Dari dua kecamatan ini Teluk Pakedai dan Kubu sudah mencukupi bahkan melebihi.
Joko menjelaskan, selama ini pelayanan keadministrasiaan yang berada di Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai memang sudah ada. Hanya saja beberapa desa yang penduduknya berjauhan mengeluhkan jarak dan waktu yang jauh. "Makanya dengan pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga akan memutuskan rentang kendali tersebut," kata dia.(Rendra)
"Pengabungannya dari Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai. Sebagai tokoh masyarakat di sana, jelas saya sangat mendukung pemekaran tersebut bahkan akan ikut memperjuangkannya," kata Joko di Sungai Raya, Jumat.
Menurut dia pengabungan beberapa desa tersebut berasal dari Kecamatan Kubu sebanyak tujuh desa dan Kecamatan Teluk Pakedai sebanyak 4 desa.
"Wacana ini sebetulnya sudah cukup lama. Bahkan pemerintah ikut mendukungnya. Dan kita mengusulkan realisasi ibukota kecamatan berada di Desa Sungai Selamat," tuturnya.
Ia menambahkan realisasi pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga juga berdasarkan usulan dan kesepakatan masyarakat di tingkat bawah termasuk elit desa.
Meski mendukung ia menampik pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga berhubungan dengan kepetingan politik pilkada.
"Pembentukan kecamatan Tanjung Bunga itu murni adalah aspirasi warga seluruh desa. Setidaknya ada 11 desa mendukung termasuk desa baru yang akan dimekarkan," ujarnya.
Joko menjelaskan wakil rakyat dari Dapil V (Kubater) mendukung pemekaran Kecamatan Tanjung Bunga. Apalagi sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 2008 untuk pemekaran kecamatan.
"Pemekarannya berkaitan dengan rentang kendali dan pelayanan administrasi masyarakat," katanya.
Disamping itu, syaratnya pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga juga sudah ada. Setidaknya ada 10 desa untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Dari dua kecamatan ini Teluk Pakedai dan Kubu sudah mencukupi bahkan melebihi.
Joko menjelaskan, selama ini pelayanan keadministrasiaan yang berada di Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai memang sudah ada. Hanya saja beberapa desa yang penduduknya berjauhan mengeluhkan jarak dan waktu yang jauh. "Makanya dengan pembentukan Kecamatan Tanjung Bunga akan memutuskan rentang kendali tersebut," kata dia.(Rendra)
UNTUK PERTAMA KALINYA TAKRAU KALBAR MASUK PON
Pontianak, 8/7 - setelah sekian lama tidak pernah lolos dalam Pekan Olahraga Nasional, untuk pertama kalinya Sepak Takraw lolos di PON XVIII Riau Tahun 2012 mendatang.
"Meskipun sebelumnya gagal melangkah ke PON di nomor tim, namun sepak Takraw Kalbar mampu membalas kegagalannya di nomor beregu.
Tim Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kalbar bahkan sukses meraih juara pertama di Pra PON untuk nomor beregu," kata Suko Edi, Sekretaris Persatuan Sepak Takrau Indonesia Kalbar, Jumat.
Itu diperlihatkan dalam babak final nomor beregu yang berlangsung di Banten. Tim Kalbar mengalahkan Kalsel dengan skor telak 3-0.
"Kita berhasil meraih juara pertama di nomor beregu. Sehingga kita berhak lolos ke PON," katanya.
Dengan kemenangan tersebut, berarti Sepak Takraw Kalbar membuat sejarah baru dengan lolos PON untuk pertama kalinya.
"Target kami untuk bisa lolos PON akhirnya tercapai. Selanjutnya kami akan mempersiapkan tim ini sebaik mungkin agar mampu merebut medali di ajang PON mendatang," tuturnya.
Setelah Pra PON itu, lanjut Suko Edi, PSTI akan langsung mempersiapkan para pemain yang layak bisa masuk dalam skuad PON. Para pemain tersebut akan kembali di TC-kan agar lolosnya tim beregu ini tak sia-sia.
"Kami punya ambisi besar untuk meraih medali di PON mendatang. Dan dengan materi yang ada saat ini, kami semakin optimis untuk bisa meraih yang terbaik di PON nanti," katanya.
Diakui Edi, tim yang tampil di Pra PON kemarin, bermaterikan pemain Kalbar yang pada Kejurnas PSTI beberapa waktu lalu berhasil lolos dalam lima besar nasional. Tim beregu yang bermaterikan pemain yakni, Zulkarnaen, Darwin, Apriadi, Sapil dan Jiji.
"Tim ini tak pernah terkalahkan sejak bermain di nomor tim bahkan beregu. Mereka begitu kompak dan layak menjadi skuad utama Kalbar di PON nanti," kata Edi.
Keberhasilan tim Kalbar di ajang tersebut, ungkap Edi, juga berkat tangan dingin dari sang pelatih yakni Hasyimi dan Askarnain serta sang Manager Suwandi Mustafa.
"Meskipun dengan persiapan yang minim, kita masih bersyukur mampu lolos ke PON dan kami semakin yakin jika nanti di PON persiapan kami lebih matang, satu medali kami rasa bisa kami rebut," katanya.
Dia berharap, di PON nanti PSTI mampu mempersembahkan medali bagi KONI Kalbar serta seluruh masyarakat Kalbar. Untuk itu, pihaknya meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalbar agar apa yang telah ditargetkan PSTI Kalbar berhasil.
"Meskipun sebelumnya gagal melangkah ke PON di nomor tim, namun sepak Takraw Kalbar mampu membalas kegagalannya di nomor beregu.
Tim Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kalbar bahkan sukses meraih juara pertama di Pra PON untuk nomor beregu," kata Suko Edi, Sekretaris Persatuan Sepak Takrau Indonesia Kalbar, Jumat.
Itu diperlihatkan dalam babak final nomor beregu yang berlangsung di Banten. Tim Kalbar mengalahkan Kalsel dengan skor telak 3-0.
"Kita berhasil meraih juara pertama di nomor beregu. Sehingga kita berhak lolos ke PON," katanya.
Dengan kemenangan tersebut, berarti Sepak Takraw Kalbar membuat sejarah baru dengan lolos PON untuk pertama kalinya.
"Target kami untuk bisa lolos PON akhirnya tercapai. Selanjutnya kami akan mempersiapkan tim ini sebaik mungkin agar mampu merebut medali di ajang PON mendatang," tuturnya.
Setelah Pra PON itu, lanjut Suko Edi, PSTI akan langsung mempersiapkan para pemain yang layak bisa masuk dalam skuad PON. Para pemain tersebut akan kembali di TC-kan agar lolosnya tim beregu ini tak sia-sia.
"Kami punya ambisi besar untuk meraih medali di PON mendatang. Dan dengan materi yang ada saat ini, kami semakin optimis untuk bisa meraih yang terbaik di PON nanti," katanya.
Diakui Edi, tim yang tampil di Pra PON kemarin, bermaterikan pemain Kalbar yang pada Kejurnas PSTI beberapa waktu lalu berhasil lolos dalam lima besar nasional. Tim beregu yang bermaterikan pemain yakni, Zulkarnaen, Darwin, Apriadi, Sapil dan Jiji.
"Tim ini tak pernah terkalahkan sejak bermain di nomor tim bahkan beregu. Mereka begitu kompak dan layak menjadi skuad utama Kalbar di PON nanti," kata Edi.
Keberhasilan tim Kalbar di ajang tersebut, ungkap Edi, juga berkat tangan dingin dari sang pelatih yakni Hasyimi dan Askarnain serta sang Manager Suwandi Mustafa.
"Meskipun dengan persiapan yang minim, kita masih bersyukur mampu lolos ke PON dan kami semakin yakin jika nanti di PON persiapan kami lebih matang, satu medali kami rasa bisa kami rebut," katanya.
Dia berharap, di PON nanti PSTI mampu mempersembahkan medali bagi KONI Kalbar serta seluruh masyarakat Kalbar. Untuk itu, pihaknya meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalbar agar apa yang telah ditargetkan PSTI Kalbar berhasil.
35 LAHAN KUBU RAYA TIDAK BOLEH DIKONVERSI
Sungai Raya, Kalbar, 8/7 - Kepala Bidang Pengendalian, Perlindungan dan Perkebunan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Golda Purba mengatakan ada 32 titik lahan di kabupaten tersebut yang tidak boleh di konversi.
"Di Kabupaten Kubu Raya ada 32 titik lahan yang tidak boleh dikonversi. Sebab, isinya adalah hutan lindung dan hutan lindung gambut dan lain sebagainya, hanya saja seberapa luasannya, saya tidak miliki data lengkap," kata Golda di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu lahan berstatus terbesar perubahannya selain di Kabupaten Sintang dan daerah lain di Kalimantan Barat. Peruntukan lahan yang ada tidak saja untuk membangun lahan perkebunan, pertanian dan produk lain, ada untuk proyek jalan lintas kalimantan dan proyek dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hal tersebut, ke depan dengan pembentukan tata ruang Kubu Raya kemungkinan juga dapat mempengaruhi luasan hutan lindung.
"Itu menyangkut pementaan diruang mana masyarakat beraktivitas dan memiliki investasi. Mungkin termasuk juga status HPK yang banyak menjadi Areal Pengunaan Lain (APL) untuk perkebunan yang terus memperluas investasinya," katanya.
Perluasan sawit memang tengah diteliti ketat Kementrian Kehutanan RI. Sebab, Kementriaan pernah menolak PT Graha Agri Nusantara (GAN). Ditolaknya pemutusan tersebut berhubungan status HPK berkaitan dengan moratorium gambut.SUNGAI RAYA—Anggota DPRD Kubu Raya dapil Kubu, Batu Ampar dan Terentang (Kubater) Joko Triono merespon baik pemekaran atau pengabungan beberapa desa menjadi Kecamatan Tanjung Bunga. ”Pengabungannya dari Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai,” ungkapnya.(Rendra)
"Di Kabupaten Kubu Raya ada 32 titik lahan yang tidak boleh dikonversi. Sebab, isinya adalah hutan lindung dan hutan lindung gambut dan lain sebagainya, hanya saja seberapa luasannya, saya tidak miliki data lengkap," kata Golda di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu lahan berstatus terbesar perubahannya selain di Kabupaten Sintang dan daerah lain di Kalimantan Barat. Peruntukan lahan yang ada tidak saja untuk membangun lahan perkebunan, pertanian dan produk lain, ada untuk proyek jalan lintas kalimantan dan proyek dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hal tersebut, ke depan dengan pembentukan tata ruang Kubu Raya kemungkinan juga dapat mempengaruhi luasan hutan lindung.
"Itu menyangkut pementaan diruang mana masyarakat beraktivitas dan memiliki investasi. Mungkin termasuk juga status HPK yang banyak menjadi Areal Pengunaan Lain (APL) untuk perkebunan yang terus memperluas investasinya," katanya.
Perluasan sawit memang tengah diteliti ketat Kementrian Kehutanan RI. Sebab, Kementriaan pernah menolak PT Graha Agri Nusantara (GAN). Ditolaknya pemutusan tersebut berhubungan status HPK berkaitan dengan moratorium gambut.SUNGAI RAYA—Anggota DPRD Kubu Raya dapil Kubu, Batu Ampar dan Terentang (Kubater) Joko Triono merespon baik pemekaran atau pengabungan beberapa desa menjadi Kecamatan Tanjung Bunga. ”Pengabungannya dari Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai,” ungkapnya.(Rendra)
DPRD KALBAR DIMINTA DORONG PEMBANGUNAN PELABUHAN
Sungai Raya, Kalbar, 8/7 - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya Agus Sudarmansyah berharap anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan setempat bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pelabuhan Tanjung Intan dan Teluk Air yang dinilai layak dijadikan pelabuhan penyanggah di Kalimantan Barat.
"Kita berharap legislator dari Dapil Kubu Raya jangan hanya diam seribu bahasa dalam upaya mewujudkannya," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, kewenangan pembangunan pelabuhan itu berada di provinsi. Oleh karena itu, dia meminta legislator Dapil Kubu Raya jangan diam saja.
Dia menyatakan, pelabuhan Tanjung Intan dan Teluk Air merupakan lokasi yang ditawarkan Pemkab Kubu Raya ke Pemerintah Provinsi Kalbar untuk dijadikan pelabuhan alternatif di Kalbar.
DPRD Kubu Raya sendiri sangat mendukung hal tersebut, karena dapat mempermudah distribusi barang dan orang. Tetapi, hal itu akan sulit terwujud, apabila anggota DPRD Kalbar tidak mendorongnya, terutama para wakil rakyat Dapil Kubu Raya.
"Kita mengharapkan Dapil Kubu Raya itu lebih pro-aktif mendorong Pemprov Kalbar untuk mewujudkan pelabuhan tersebut," katanya.
Agus menegaskan, dua pelabuhan itu pantas dijadikan pelabuhan penyanggah karena transportasi ke lokasi tersebut cukup mudah karena Kubu Raya berdekatan dengan Kota Pontianak.
Secara geografis, untuk mencapai akses ke Tanjung Intan, Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap, tidak terlalu jauh dengan Ibukota Provinsi, Kota Pontianak.
"Kondisi itu tentunya lebih menghemat biaya bila akan melakukan distribusi barang dan orang," katanya.
Apabila akses ke lokasi tersebut tidak memerlukan biaya yang besar, tentunya akan mempermudah para pengusaha swasta atau lainnya dalam mendistribusikan barang-barangnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kalbar.
"Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada roda perekonomian di Kalbar, terutama masyarakat di Kubu Raya," katanya.
Menurut Agus, semua pihak harus bersama-sama mewujudkan agar pembangunan pelabuhan alternatif di Tanjung Intan dan Teluk Air itu dapat terwujud. Bukan hanya dari Kubu Raya, tetapi juga di provinsi guna melobi pusat dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya, Zaini Umar mengatakan, Pemkab Kubu Raya menawarkan Tanjung Intan, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai dan
Teluk Air Kecamatan Batu Ampar untuk dijadikan pelabuhan alternatif Kalbar bertaraf Nasional dan internasional.
"Kedua tempat itu sangat refresentatif untuk dijadikan pelabuhan dan sangat dekat dengan Kota Pontianak sebagai Ibukota Kalbar," katanya.
Tanjung Intan dan Teluk sangat refresentatif dijadikan pelabuhan laut Kalbar, kata Zaini, berdasarkan asal manfaat dan kelayakan tempat tersebut.
"Tidak ada masalahnya Pemprov Kalbar mencoba apa yang kita tawarkan sebagai solusi mengatasi persoalan pelabuhan selama ini ," katanya.
Solusi yang ditawarkan itu, tambah dia, agar ke depan tidak ada lagi persoalan pelabuhan, mengingat keberadaan pelabuhan ini menjadi penyangga untuk mendistribusian berbagai kebutuhan masyarakat Kalbar, misalnya mengenai kebutuhan pokok atau logistik lainnya.
Apalagi melihat kondisi pelabuhan laut di Pontianak yang diandalkan selama ini sudah semakin padat. Sehingga membutuhkan pelabuhan alternatifnya agar distribusi barang dan orang tetap lancar dari luar Kalbar atau sebaliknya.
Zaini juga mengatakan, untuk di Teluk Air Kecamatan Batu Ampar dapat dijadikan pelabuhan penyangga transportasi Nasional dan Internasional. Sedangkan untuk Tanjung Intan, Desa Sungai Itik Kecamatan Kakap layak dijadikan pelabuhan lokal dan regional.
Dia mengungkapkan, dahulu kala, sekitar 1970-an, Teluk Air merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Kayu-kayu dengan bobot puluhan ton untuk diekspor dapat
mengandalkan pelabuhan ini.
Sementara untuk Tanjung Intan Desa Sungai Itik, Dishub Kubu Raya menawarkannya menjadi alternatif pelabuhan Kalbar, karena
tempat tersebut cukup dalam untuk digunakan sebagai pelabuhan. "Karena letaknya di di tanjung, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengerukan," kata Zaini.
Melihat kedalaman kawasan Tanjung Intan itu, menurut Zaini, kapal-kapal dengan bobot yang yang cukup besar pun dapat sandar.
"Ini tentunya menghemat waktu, biaya dan tenaga. Tinggal dibangun saja sarana dan prasarana pelabuhan termasuk jalan penghubung angkutan, maka sudah dapat terwujud," tuturnya.(Rendra)
"Kita berharap legislator dari Dapil Kubu Raya jangan hanya diam seribu bahasa dalam upaya mewujudkannya," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, kewenangan pembangunan pelabuhan itu berada di provinsi. Oleh karena itu, dia meminta legislator Dapil Kubu Raya jangan diam saja.
Dia menyatakan, pelabuhan Tanjung Intan dan Teluk Air merupakan lokasi yang ditawarkan Pemkab Kubu Raya ke Pemerintah Provinsi Kalbar untuk dijadikan pelabuhan alternatif di Kalbar.
DPRD Kubu Raya sendiri sangat mendukung hal tersebut, karena dapat mempermudah distribusi barang dan orang. Tetapi, hal itu akan sulit terwujud, apabila anggota DPRD Kalbar tidak mendorongnya, terutama para wakil rakyat Dapil Kubu Raya.
"Kita mengharapkan Dapil Kubu Raya itu lebih pro-aktif mendorong Pemprov Kalbar untuk mewujudkan pelabuhan tersebut," katanya.
Agus menegaskan, dua pelabuhan itu pantas dijadikan pelabuhan penyanggah karena transportasi ke lokasi tersebut cukup mudah karena Kubu Raya berdekatan dengan Kota Pontianak.
Secara geografis, untuk mencapai akses ke Tanjung Intan, Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap, tidak terlalu jauh dengan Ibukota Provinsi, Kota Pontianak.
"Kondisi itu tentunya lebih menghemat biaya bila akan melakukan distribusi barang dan orang," katanya.
Apabila akses ke lokasi tersebut tidak memerlukan biaya yang besar, tentunya akan mempermudah para pengusaha swasta atau lainnya dalam mendistribusikan barang-barangnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kalbar.
"Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada roda perekonomian di Kalbar, terutama masyarakat di Kubu Raya," katanya.
Menurut Agus, semua pihak harus bersama-sama mewujudkan agar pembangunan pelabuhan alternatif di Tanjung Intan dan Teluk Air itu dapat terwujud. Bukan hanya dari Kubu Raya, tetapi juga di provinsi guna melobi pusat dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya, Zaini Umar mengatakan, Pemkab Kubu Raya menawarkan Tanjung Intan, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai dan
Teluk Air Kecamatan Batu Ampar untuk dijadikan pelabuhan alternatif Kalbar bertaraf Nasional dan internasional.
"Kedua tempat itu sangat refresentatif untuk dijadikan pelabuhan dan sangat dekat dengan Kota Pontianak sebagai Ibukota Kalbar," katanya.
Tanjung Intan dan Teluk sangat refresentatif dijadikan pelabuhan laut Kalbar, kata Zaini, berdasarkan asal manfaat dan kelayakan tempat tersebut.
"Tidak ada masalahnya Pemprov Kalbar mencoba apa yang kita tawarkan sebagai solusi mengatasi persoalan pelabuhan selama ini ," katanya.
Solusi yang ditawarkan itu, tambah dia, agar ke depan tidak ada lagi persoalan pelabuhan, mengingat keberadaan pelabuhan ini menjadi penyangga untuk mendistribusian berbagai kebutuhan masyarakat Kalbar, misalnya mengenai kebutuhan pokok atau logistik lainnya.
Apalagi melihat kondisi pelabuhan laut di Pontianak yang diandalkan selama ini sudah semakin padat. Sehingga membutuhkan pelabuhan alternatifnya agar distribusi barang dan orang tetap lancar dari luar Kalbar atau sebaliknya.
Zaini juga mengatakan, untuk di Teluk Air Kecamatan Batu Ampar dapat dijadikan pelabuhan penyangga transportasi Nasional dan Internasional. Sedangkan untuk Tanjung Intan, Desa Sungai Itik Kecamatan Kakap layak dijadikan pelabuhan lokal dan regional.
Dia mengungkapkan, dahulu kala, sekitar 1970-an, Teluk Air merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Kayu-kayu dengan bobot puluhan ton untuk diekspor dapat
mengandalkan pelabuhan ini.
Sementara untuk Tanjung Intan Desa Sungai Itik, Dishub Kubu Raya menawarkannya menjadi alternatif pelabuhan Kalbar, karena
tempat tersebut cukup dalam untuk digunakan sebagai pelabuhan. "Karena letaknya di di tanjung, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengerukan," kata Zaini.
Melihat kedalaman kawasan Tanjung Intan itu, menurut Zaini, kapal-kapal dengan bobot yang yang cukup besar pun dapat sandar.
"Ini tentunya menghemat waktu, biaya dan tenaga. Tinggal dibangun saja sarana dan prasarana pelabuhan termasuk jalan penghubung angkutan, maka sudah dapat terwujud," tuturnya.(Rendra)
2012 ANGKASA PURA SUPADIO TARGETKAN PEMBANGUNAN AIRSIDE
Sungai Raya, Kalbar, 8/7 - General Manejer PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio Pontianak Normal Sinaga mengatakan tahun 2012 mendatang pihaknya mengharapkan pemerintah bisa membangun sisi udara (airside) di bandara Supadio Pontianak.
"Masalah pengembangan Bandara Supadio dari segi fasilitas pelayanan termasuk runway atau landasan sudah menjadi program angkasa pura dan pemerintah," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Normal menyatakan, dalam pembangunan bandara Supadio diharapkan antara pemerintah pusat, daerah dan PT Angkasa Pura bisa melakukannya dengan berjalan beriringan untuk memajukan kebijakan bandara menjadi lebih maju, terarah dan mantap.
Seperti pengembangan terminal sudah dilakukan PT Angkasa Pura II. Pada tahun ini sekitar bulan September mendatang diharapkan menjadi peletakan batu pertama.
"Kita sedang benahi pembangunan terminalnya. Untuk pembangunan runway atau landasan merupakan tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Dia menambahkan pembangunan landasan bandara Supadio dibiayai dari APBN. Angkasa Pura kemungkinan tidak kuat untuk ukuran dananya.
Untuk tahun 2011 saja, titik peningkatan pembangunan landasan baru diarahkan di Medan, Banda Aceh, Bandung, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Soekarno Hatta.
"Angkasa Pura ditempat-tempat tersebut memperkuat bangunan fasilitas Landside dan kita berharap disusul pemerintah dengan membangun Airsidenya," kata Normal.
Dia menerangkan level Bandara Supadio Pontianak sendiri pengelolaannya berada dibawah PT.Angkasa Pura II. Kelasnya setara dengan bandara di Kalimantan termasuk daerah lain di Pekanbaru dan Palembang.
Dia juga menyadari kegelisahan Maskapai Garuda karena tidak dapat didarati pesawat berbadan lebar di Supadio.
Normal memahami kedepannya managemen Garuda memiliki rencana menganti dengan pesawat berbadan lebar. Sementara runway yang ada belum seluruhnya diperpanjang. ”Kita peduli itu dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah kalau pembagunan Airside harus didahulukan di Pontianak,” ucapnya.
Akan tetapi, sambungnya, uang pemerintah terbatas. Saat ini saja tengah fokus mengembangan Aairside di Medan, Sumatera Utara. "Dan mudah-mudahan pada tahun 2012 kita sudah membangun atau memprogramkan airside," tutrnya.
Normal menjelaskan kenapa pembangunan Airside mendesak. Sebab, pertumbungan penumpang di Kalbar cukup mengejutkan.
Pada tahun 2010 saja data di Bandara Supadio mencapai 1,7 juta penumpang. Sementara pada tahun 2009 menyentuh angka 1,5 juta.(Rendra)
"Masalah pengembangan Bandara Supadio dari segi fasilitas pelayanan termasuk runway atau landasan sudah menjadi program angkasa pura dan pemerintah," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Normal menyatakan, dalam pembangunan bandara Supadio diharapkan antara pemerintah pusat, daerah dan PT Angkasa Pura bisa melakukannya dengan berjalan beriringan untuk memajukan kebijakan bandara menjadi lebih maju, terarah dan mantap.
Seperti pengembangan terminal sudah dilakukan PT Angkasa Pura II. Pada tahun ini sekitar bulan September mendatang diharapkan menjadi peletakan batu pertama.
"Kita sedang benahi pembangunan terminalnya. Untuk pembangunan runway atau landasan merupakan tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Dia menambahkan pembangunan landasan bandara Supadio dibiayai dari APBN. Angkasa Pura kemungkinan tidak kuat untuk ukuran dananya.
Untuk tahun 2011 saja, titik peningkatan pembangunan landasan baru diarahkan di Medan, Banda Aceh, Bandung, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Soekarno Hatta.
"Angkasa Pura ditempat-tempat tersebut memperkuat bangunan fasilitas Landside dan kita berharap disusul pemerintah dengan membangun Airsidenya," kata Normal.
Dia menerangkan level Bandara Supadio Pontianak sendiri pengelolaannya berada dibawah PT.Angkasa Pura II. Kelasnya setara dengan bandara di Kalimantan termasuk daerah lain di Pekanbaru dan Palembang.
Dia juga menyadari kegelisahan Maskapai Garuda karena tidak dapat didarati pesawat berbadan lebar di Supadio.
Normal memahami kedepannya managemen Garuda memiliki rencana menganti dengan pesawat berbadan lebar. Sementara runway yang ada belum seluruhnya diperpanjang. ”Kita peduli itu dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah kalau pembagunan Airside harus didahulukan di Pontianak,” ucapnya.
Akan tetapi, sambungnya, uang pemerintah terbatas. Saat ini saja tengah fokus mengembangan Aairside di Medan, Sumatera Utara. "Dan mudah-mudahan pada tahun 2012 kita sudah membangun atau memprogramkan airside," tutrnya.
Normal menjelaskan kenapa pembangunan Airside mendesak. Sebab, pertumbungan penumpang di Kalbar cukup mengejutkan.
Pada tahun 2010 saja data di Bandara Supadio mencapai 1,7 juta penumpang. Sementara pada tahun 2009 menyentuh angka 1,5 juta.(Rendra)
DEPHUT DIMINTA USUT MAFIA KEHUTANAN KALBAR
Sungai Raya, Kalbar, 8/7 - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Sukiman menyarankan Departemen Kehutanan
untuk mengkaji dan mengusut mafia kehutanan yang diduga marak beroperasi di Kalimantan Barat.
"Tidak bisa dipungkiri, mafia kehutanan beroperasi di Kalbar untuk membabat hutan-hutan lindung. Modusnya adalah invasi perkebunan
kelapa sawit yang merambah kawasan hutan lindung," katanya di hubungi via telepon, Jumat.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk mengkaji pembabatan
kawasan hutan lindung di Kalbar.
Menurut dia, sah-sah saja perusahaan perkebunan berinvestasi di Kalbar, asalkan selama itu tidak merambah dan merusak kawasan
hutan lindung.
"Investor mesti menunjukan komitmennya untuk membangun daerah dengan menyelaraskan antara kepentingan dunia usaha dan sosial
kemasyarakatan," tuturnya.
Terkait dengan Perpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan yang dinilai berbenturan dengan azas pengembangan perkebunan
kelapa sawit, saat ini hal tersebut sudah dikaji dan dalam tahap evaluasi antara DPR RI dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
"Kalau kita, sepanjang itu tidak melanggar dan menghambat tidak masalah," kata Sukiman.
Karena itu ia sebutkan dirinya yang juga anggota Panja Pencegahan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) akan membahas implementasi
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana nantinya akan mengatur pola-pola kehutanan agar masyarakat sekitar hutan tidak
menjadi korban.
"Dephut sudah mengkajinya. Ini melibatkan sejumlah pihak seperti pakar pidana atau akademis," tuturnya.
Ke depan ia mengatakan akan ada penertiban dan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas yang melanggar kawasan hutan mulai dari
aktivitas pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.
Apakah ijin-ijinnya melanggar kawasan hutan atau tidak. Jika ditemukan maka akan dikenai sanksi. Dan itu akan dimusnahkan.
"Ini sudah banyak terjadi hampir di Pulau Kalimantan seperti di Kalteng, Kalsel maupun Kalbar," katanya.(Rendra)
untuk mengkaji dan mengusut mafia kehutanan yang diduga marak beroperasi di Kalimantan Barat.
"Tidak bisa dipungkiri, mafia kehutanan beroperasi di Kalbar untuk membabat hutan-hutan lindung. Modusnya adalah invasi perkebunan
kelapa sawit yang merambah kawasan hutan lindung," katanya di hubungi via telepon, Jumat.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk mengkaji pembabatan
kawasan hutan lindung di Kalbar.
Menurut dia, sah-sah saja perusahaan perkebunan berinvestasi di Kalbar, asalkan selama itu tidak merambah dan merusak kawasan
hutan lindung.
"Investor mesti menunjukan komitmennya untuk membangun daerah dengan menyelaraskan antara kepentingan dunia usaha dan sosial
kemasyarakatan," tuturnya.
Terkait dengan Perpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan yang dinilai berbenturan dengan azas pengembangan perkebunan
kelapa sawit, saat ini hal tersebut sudah dikaji dan dalam tahap evaluasi antara DPR RI dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
"Kalau kita, sepanjang itu tidak melanggar dan menghambat tidak masalah," kata Sukiman.
Karena itu ia sebutkan dirinya yang juga anggota Panja Pencegahan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) akan membahas implementasi
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana nantinya akan mengatur pola-pola kehutanan agar masyarakat sekitar hutan tidak
menjadi korban.
"Dephut sudah mengkajinya. Ini melibatkan sejumlah pihak seperti pakar pidana atau akademis," tuturnya.
Ke depan ia mengatakan akan ada penertiban dan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas yang melanggar kawasan hutan mulai dari
aktivitas pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.
Apakah ijin-ijinnya melanggar kawasan hutan atau tidak. Jika ditemukan maka akan dikenai sanksi. Dan itu akan dimusnahkan.
"Ini sudah banyak terjadi hampir di Pulau Kalimantan seperti di Kalteng, Kalsel maupun Kalbar," katanya.(Rendra)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Music is my life..
.JPG)
Singapure...Why Not...!!!
Banana Boad
Nyemplung di tengah laut
Pesawat Deteksi TNI AU
.JPG)
Foto diambil saat latihan bersama antara TNI AU Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, yang difokuskan di pangkalan udara TNI AU Pontianak
