PETANI KUBU PADI MINTA PEMBENAHAN IRIGASI

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - Petani Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B mengharapkan pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membenahi saluran irigasi pada beberapa area persawahan di desa mereka, karena sejak beberapa tahun terakhir, desa mereka menjadi langganan banjir.
"Setiap musim hujan, pasti selalu terjadi banjir dan menyebabkan sawah sawah kami selalu tergenang dan menyebabkan kami sering mengalami gagal panen. Terlebih, jika intensitas turunnya hujan semakin tinggi, beberapa daerah tidak bisa dihindarkan lagi harus terendam kiriman air dari Kabupaten Landak," kata tokoh masyarakat Desa Kubu Padi, Fauzan Adam di Sungai Raya, Jumat.
Dia mengatakan, desa Kubu Padi berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak. Tidak memadainya irigasi di sana merupakan penyebab utama desa tersebut semakin sering dilanda banjir.
Terhadap kondisi itu, Fauzan meminta kepada Pemkab Kubu Raya untuk segera memberikan kebijakan agar irigasi di Kubu Padi segera teratasi.
"Akibat banjir, terus terang, banyak tanaman kami mati terendam. Kepada siapa lagi kami harus meminta. Dengan mekarnya Kubu Raya, kami hanya ingin adanya angin segar untuk pembangunan di desa kami," katanya.
Beberapa waktu lalu saja, kata Fauzan, aktivitas masyarakat di sana mati total akibat meluapnya air sungai. "Kalau ini terus terjadi, bagaimana perekonomian kami," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Suharjo menghimbau para petani yang ada di kabupaten tersebut untuk mewaspadai serangan jamur terhadap tanaman padi disaat pasang laut dan musim hujan yang terjadi saat ini.
"Saat musim hujan dan pasang seperti sekarang ini, kita menghawatirkan serangan jamur pada tanaman padi. Karena jika padi terserang jamur, dalam waktu sepuluh hari saja bisa mengakibatkan padi mati,"katanya di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani mesti menjaga saluran irigasi agar air tidak tergenang.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari petani yang ada di Kecamatan Batu Ampar, di mana serangan jamur sudah terjadi di sana. Para petani juga meminta bantuan pembasmi hama jamur kepada Distanak Kubu Raya.
Suharjo juga mengatakan, meski saat ini curah hujan tinggi, namun pihaknya masih belum mendengar adanya laporan tanaman petani yang terendam banjir.
"Bulan Oktober lalu, sebagian besar petani sudah melakukan penanaman, hanya petani di daerah Kecamatan Sungai Kakap yang belum. Hal ini jelas akan membahayakan petani jika saluran irigasi mereka tidak baik,"katanya.
Untuk mengantisipasi serangan jamur tersebut, Distanak Kubu Raya akan selalu melakukan pemantauan di lapangan melalui Petugas Penyuluh Lapangan yang ada di setiap kecamatan.
"Jika terjadi serangan jamur secara besar-besaran, kita akan turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan obat-obatan bagi petani,"kata suharjo.(Rendra)

PTPN XIII SERIUS KEMBANGKAN SAWIT KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - PTPN XIII kian serius mengembangkan sektor industri perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
"Kita sudah sepaham, sependapat dan satu rencana dengan Pemkab Kubu Raya untuk bekerja sama mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kerja sama ini bukan hanya dengan PTPN XIII, tapi nantinya juga akan bersinergi dengan PTPN III, IV dan lainnya," kata Komisaris Utama PTPN XIII, sekaligus menjabat Deputi Menteri Negara BUMN, Bidang Pengembangan Usaha, Agus Pakpahan, di Sungai Raya, Jumat.
Ia berharap, dalam waktu dekat, paling tidak tahun ini, pihaknya sudah mulai membangun perkebunan di Kubu Raya.
"Konsepnya pengembangan industri berbasis kelapa sawit. Jadi, kita tidak hanya membangun kebun, tapi kita juga akan mengembangkan berbagai industri turunan dari perkebunan sawit, seperti industri agro dan lainnya," tuturnya.
Untuk rencana awal, kata Agus, PTPN XIII membutuhkan lahan seluas 50.000 hektar sedangkan untuk pengembangannya sudah direncakan mencapai 150.000 hektar.
"Untuk penyelesaian pengembangannya, kita butuh waktu paling tidak tiga tahunlah untuk pengembangannya," katanya.
Sedangkan dari segi kondisi tanah yang ada, Agus melihat Kubu Raya sangat cocok untuk pengembangan perkebunan sawit.
Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien menginginkan keseriusan itu perlu disikapi bersama. Ia yakin, saat ini masyarakat membutuhkan kepastian untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang serta berdampak pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang ada.
Mengenai kesediaan lahan yang akan diperuntukkan bagi PTPN XIII, sebab pada masa Pj Bupati lalu, sebanyak 14 perusahaan sudah mengantongi izin dan sudah tidak ada lagi lahan yang tersisa.
Menanggapi hal tersebut, Andreas menegaskan masalah ketersediaan lahan hanya tinggal penataan saja.
"Masalah lahan habis apakah dikerjakan atau tidak oleh mereka yang sudah mengantongi izin," tuturnya.(Rendra)

PEMERHATI : TINJAU ULANG IUP PERKEBUNAN KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - Banyaknya perusahaan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan namun belum mengolah lahan, mengharuskan pemerintah setempat untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada perkebunan yang tidak aktiv.
"Dari 22 perusahaan perkenbunan yang ada di Kubu Raya, delapan diantaranya belum menunjukkan kinerja apapun. Akibatnya, banyak masyarakat yang hidupnya terkatung-katung, di mana mereka tidak dapat mengolah lahannya sendiri, karena sebagian telah menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk di kelola," kata Pemerhati Investasi Perkebunan Kabupaten Kubu Raya, Frans Irianto di Sungai Raya, Jumat.
Berdasarkan hal tersebut, dia menyarankan agar bupati Kubu Raya dapat melakukan peninjauan ulang dari izin yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan tersebut.
Dia mengatakan, saat Kubu Raya masih bergabung dengan kabupaten Pontianak, hanya ada lima perusahan yang sudah melakukan aktivitasnya.
Menurutnya, setelah Kubu Raya dibentuk, saat pemerintahan kabupaten itu masih dalam masa transisi, plt bupati memberikan izin pengolahan lahan kepada beberapa perusahaan.
"Namun, hingga saat ini perusahaan-perusahaan tersebut belum terlihat melakukan aktivitasnya. Bahkan, terjadi tumpang tindih lahan baik antara perusahaan dengan masyarakat, maupun antara perusahaan dengan perusahaan," katanya.
Ia menyarankan, bagi perusahaan yang sudah memiliki izin pengolaan lahan, namun hingga saat ini belum melakukan aktivitasnya agar mengembalikan lahan milik masyarakat. Hal itu dirasa lebih baik, agar masyarakat tidak menjadi korban dari permasalahan itu.
Mantan Anggota DPRD Kubu Raya periode 2007-2009 itu menambahkan, dengan kolapnya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian.
Harapan terakhir masyarakat untuk menyambung hidup adalah dari lahan perkebunan. Namun, kenyataannya saat ini, diantara beberapa perusahaan yang tidak melakukan aktivitasnya.
"Jika mereka tidak dapat mengolah kebun mereka sendiri, dari mana mereka dapat menafkahi keluarga mereka. Menurut saya, biarkan masyarakat sendiri yang mengolah dan mencari perusahaan yang mau menjalankan program revitalisasi bagi perkebunan mereka, atau pemerintah mencari perusahaan lain yang benar-benar siap untuk mengolah lahan masyarakat ini," kata Frans.
Dia yakin masih banyak perusahaan yang mau dan serius berinvestasi di Kubu Raya, tentunya dengan pola kemitraan.
"Jika ada perusahaan lain yang siap untuk menjalankan program kemitraan itu, kenapa pemkab mesti mempertahankan perusahaan yang tidak beraktivitas," tuturnya.(Rendra)

BALAI KARANTINA MUSNAHKAN 544 KILOGRAM DAGING BABI

Sungai Raya, Kalbar, 17/11 - Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak memusnahkan 544 kilogram daging babi hutan, yang positif menjadi media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang masuk ke Pontianak tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian Kalbar.
"Selain memusnahkan 544 kilogram daging babi hutam kita juga memusnahkan 18,8 kilogram daging ular, 4,7 kilogram daging kera, dan 8 kilogram daging labi-labi yang dibawa secara bersamaan. Pemusnahan tersebut kita lakukan di halaman Laboratorium Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya dengan cara di bakar," kata Azmal AZ, kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, puluhan kilo daging tersebut masuk melalui pelabuhan Dwikora pada tanggal 25 Oktober lalu dengan menggunakan kapal muatan Bukit Raya dari Kepulauan Natuna dengan tujuan Pontianak.
Dikatakannya, berdasarkan laporan dari petugas KP3L di temukan daging babi tersebut dimuat dalam tujuh box, dengan pemilik atas nama Bum Hui Aa.
"Saat diperiksa, daging-daging tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen Karantina Health Certificate (Sertifikat Kesehatan) yang sah dan tidak melaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian. Barang bukti berupa tujuh box daging babi tersebut kemudian disita dan diamankan oleh Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan baru kita musnahkan hari ini," tuturnya.
Dia menjelaskan, penahanan itu dilakukan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kalimantan Barat.
"Pemusnahan tersebut juga kita lakukan berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 259 tanggal 22 Juli 2005 tentang penutupan sementara Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, babi dan Produknya," kata Azmal.
Pemusnahan daging-daging tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa instansi terkait, seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Pengadilan Negeri Pontianak, KP3L Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak, Kapolsek Sungai Raya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, Stasiun Karantina Ikan Supadio Pontianak, serta beberapa media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional.(Rendra)

LSM : BERI KEWENANGAN MASYARAKAT KELOLA MANGROVE

Sungai Raya, Kalbar, 16/11 - Plt Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jari Borneo Kalimantan Barat, Gustiar menyarankan peemrintah Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berpada di sepanjang garis pantai di kabupaten tersebut.
"Pemerintah Kubu Raya bisa mengajukan kepada peemrintah provinsi dan pusat agar kawasan mangrove di kabupaten itu bisa di kelola langsung oleh masyarakat, dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementrian Kehutanan RI," kata Gustiar di Sungai Raya, Rabu.
Sebagaimana diketahui, kawasan mangrove di sepanjang garis pantai Kubu Raya telah ditetapkan statusnya sebagai kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan melalui SK nomor 256/Kpts-II/2000.
Namun, polemik di kawasan tersebut terus terjadi karena kawasan hutan mangrove yang sudah di buka oleh masyarakat kerap masuk ke ranah hukum yang berjung pada kerugian masyarakat sendiri.
Menurut Gustiar, persoalan ke depan adalah bagaimana menata kembali kawasan mangrove yang sudah mulai terdegradasi tersebut menjadi lestari, bebas dari kerusakan dan memiliki nilai manfaat lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus melakukan pengrusakan.
"Di sinilah peran semua pihak bisa masuk untuk ikut melakukan pelestarian. Persoalan mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa selama ini masyarakat sudah sangat arif dalam mengelola kawasan karena mereka sudah memetik hasil dari hutan mangrove tersebut tanpa harus merusak," tuturnya.
Dia mengatakan, sangat banyak hasil hutan non kayu yang ternyata bisa memberikan penghasilan yang layak bagi kelangsungan hidup mereka.
Satu hal yang menarik tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adalah regulasi baru yang dikeluarkan Menteri Kehutanan yaitu Peraturan 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan mereka secara mandiri melalui sebuah kelembagaan yang dibentuk oleh desa.
"Proses menjadikan sebuah kawasan sebagai hutan desa ini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, tinggal bagaimana proses penguatan kelembagaan di desa bersangkutan yang akan mengusahakan kawasan yang mereka miliki untuk di jadikan hutan desa," tutur Gustiar.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang berada di Kubu Raya khususnya yang memiliki kawasan hutan mangrove sangat merasakan manfaat dari kelestarian kawasan hutan tersebut. Banyak hasil hutan non kayu yang ternyata mampu menopang kehidupan mereka.
Pemerintah, selain masyarakat sendiri tentunya sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan mangrove karena selain sebagai penahan laju abrasi pantai, juga akan berdampak pada pengembangan sektor perikanan dan pertanian (menahan intrusi air laut masuk jauh ke lahan pertanian) yang selama ini telah menampung banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Kerusakan hutan berarti hilangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan dan lebih parah akan berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
"Saya kira pemerintah sudah bisa menghitung berapa nilai baik ekonomi, social, budaya maupun lingkungan yang diperoleh dari pemanfaatan hutan mangrove dengan mengambil hasil hutan non kayu dibandingkan dengan mengambil hasil hutan kayu," katanya.
Jika pengelolaan hutan mangrove melalui kelembagaan hutan desa bisa diinisiasi pemerintah, tentunya akan berdampak baik untuk banyak hal, baik yang langsung dirasakan masyarakat maupun pemerintah.
"Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap kawasan hutan mangrove. Ini penting sebagai bentuk komitmen tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi lebih jauh untuk kepentingan generasi mendatang," kata Gustiar.(Rendra)

DPRD : ARAHKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDIDIK MASYARAKAT

Sungai Raya, Kalbar, 16/11 - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Usman menyarankan pemerintah setempat untuk mengedepankan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendidik, bukan justru memanjakan.
"Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, Kubu Raya memiliki banyak tantangan untuk menjadi kabupaten yang terdepan dan berkualitas, sesuai dengan visi dan misinya," kata Usman di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tantangan itu dihadapkan pada situasi krisis keuangan global yang mau tidak mau sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini memerlukan perhatian kita semua. Apalagi rencana pembangunan KKR ke depan cukup banyak dan tingkat kemiskinan dan pengangguran di kabupaten ini masih cukup tinggi, jelas ini membutuhkan pemikiran dari semua steakholder agar Kubu Raya dapat terlepas dari berbagai permasalahan yang ada," tuturnya.
Dikatakannya, untuk mendorong masyarakat agar mandiri bukan sesuatu yang mudah. Pemkab mesti mengupayakan terus melalui kebijakan yang pro kerakyatan yang sifatnya mendidik agar warga kita tidak malas dan akhirnya bisa mandiri.
"Hal itu sebagai salah satu cara agar Kubu Raya tidak terlalu tersiksa karena krisis global yang mulai kita rasakan sekarang ini,” tuturnya.
Meski demikian, dia menyatakan, untuk menghadapi krisis global tersebut, arah kebijakan pemerintah Kubu Raya sudah pada jalur yang benar. Yaitu memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu kebijakan pemerintah daerah dengan pendekatan bertumpu pada pertanian cukup baik. Tetapi kebijakan itu dalam praktek tidaklah mudah dilaksanakan.
"Yang jelas, apapun tantangannya, semua komponen mesti bekerjasama. Sebagai lembaga legislatif, kita akan berupaya sebisa mungkin untuk menggiring eksekutiv mewujudkan perubahan bagi masyarakat Kubu Raya," katanya.(Rendra)

KUBU RAYA DIHARAPKAN SELESAIKAN PERMASALAHAN LAHAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Perwakilan Masyarakat Perhutanan Indonesia Kalimantan Barat, Gusti Hardiansyah mengharapkan pemerintah Kubu Raya bisa segara mengatasi kasus tUmpang tindih lahan perkebunan yang marak terjadi belakangan ini.
"Hal semacam ini, bukan cerita baru dalam usaha perkebunan, tetapi tetap saja masih terjadi," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, dengan dibentuknya Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah yang baru dari Kabupaten Pontianak, diharapkan penataan lahan perkebunan dan lainnya dapat segera diinventarisir.
"Sebagai daerah baru tentu akan lebih mudah mengontrolnya ketimbang daerah yang sudah lama. Jelas saya berharap di Kubu Raya tidak ada tumpang tindih lahan," tuturnya.
Dikatakannya, jika diajak untuk berusaha sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kubu Raya, hal tersebut bukan masalah yang berat.
Hanya saja pemerintah dalam hal ini juga harus memberi pelayanan yang optimal bagi para pelaku usaha yang menanampak modalnya. Dia mengharapkan, jangan sampai demi mengejar visi dan misi, hak-hak pelaku usaha diabaikan.
Sebagai sosok yang berpengalaman dalam menangani usaha perkebunan, Hardiansyah berharap kebiasaan lama dari Kabupaten induk dapat disempurnakan. Jangan sampai dengan mekarnya Kubu Raya, justru akan memperparah keadaan.
Dia juga memahami bahwa Kubu Raya masih baru dan butuh banyak penyesuaian untuk membentuk pemerintahan yang diharapkan.
Selain menghindarkan tumpang tindih lahan, Hardiansyah juga sangat menyayangkan untuk mengurus sertifikat tanah dari SKT harus melalui proses yang lama.
Padahal, menurutnya, pembuatan SKT tersebut dapat rampung dalam sebulan. Namun, kenyataannya harus berjalan hingga 6 bulan.
"Belum lagi dengan banyaknya oknum penjaga pintu di internal BPN KKR yang mesti dilewati. Ini adalah pengalaman pribadi saya," katanya.(Rendra)

PDI PERJUANGAN KUBU RAYA PERKUAT KONSOLIDASI PARTAI

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengatakan saat ini pihaknya terus meningkatkan konsolidasi partai dari tingkat bawah untuk menghapadai pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 mendatang.
"Kita saat ini terus memperkuat konsolidasi ditingkat internal partai hingga tingkat desa.Karena dalam menghadapi berbagai pemilihan kepala daerah dan lembaga legislatif kita selalu memperkuat dari bagian terbawah partai," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu dikarenakan kekuatan partai dari tingkat bawah memiliki peranan penting dalam memenangkan suatu pesta demokrasi.
Dia mengatakan kekuatan sebuah partai pada intinya terletak pada kekuatan tingkat ranting, pengurus anak cabang dan pengurus cabang. Namun semuanya tidak terlepas dari koordinasi antara pengurus daerah dan pusat.
"Kita akan terus memberdayakan dan memperhatikan kader dan pengurus partai di tingkat anak cabang dan ranting. Karena kita tidak mau ketika dalam pemilihan kepala daerah ada kader dan simpatisan partai yang memilih diluar calon yang di usung dari PDI Perjuangan," tuturnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya itu menambahkan, untuk kekuatan partai, dari tingkat pengurus saja PDI Perjuangan yang ada di Kubu Raya sudah memiliki ribuan kekuatan. Hal itu yang terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar dalam suatu pesta demokrasi partai berlambang banteng tersebut bisa merebut kemenangan.
Sujiwo mengatakan dalam menghadapi pilgub Kalbar mendatang, saat ini pihaknya terus turun kelapangan untuk memberikan penguatan dan stimulan kepada kader dan simpatisan partai.
"Namun dalam melakukan konsolidasi partai kita selalu mengedepankan asas silahturahmi. Kita selalu mengingatkan kepada para kader dan simpatisan yang ada di tingkat bawah, bahwa kita ini merupakan kader dan simpatisan partai yang harus selalu menjaga silahturahmi," katanya.
Hal tersebut juga sudah sesuai dengan AD/ART partai PDI Perjuangan, di mana ketika ada suatu pemilihan kepala daerah dan lembaga legislatif setiap kader harus bisa mendukung dan mengejawantahkan apa yang telah digariskan oleh pengurus pusat.
"Meski saat ini kita belum memiliki target perolehan suara dalam pilgub nanti, namun kita pastikan kader dan simpatisan kita sudah siap untuk memenangkan calon yang akan diusung," kata Sujiwo.(Rendra)

KUBU RAYA PERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan usaha untuk menguatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
"Saya dan pak Muda selaku Bupati Kubu Raya memiliki strategi pengembangan perekonomian rakyat yang umumnya meliputi beberapa bidang. Diantaranya, pengembangan ekonomi sektor informal, home industri, industri kecil, Industri menengah dan Koperasi," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien di Sungai Raya, Selasa.
Secara konseptual, katanya, pembahasan perekonomian rakyat tersebut merupakan bahasan bidang ekonomi makro yang banyak dipengaruhi oleh keberlakukan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.
Dijelaskannya, sebagaimana diketahui, sistem ekonomi yang berlaku di negara ini hingga masa orde reformasi masih berpijak pada Sistem Ekonomi Pancasila yang selanjutnya lazim disingkat dengan istilah SEP.
"Sistem Ekonomi Pancasila ini masih dianggap relefan bagi Indonesia sebab hingga saat ini struktur ekonomi masyarakat kita masih berupa dual society structures yang terdiri dari Traditional society dan Industrial society," tuturnya.
Andreas menjelaskan, traditional society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang merupakan kelompok mayoritas dari masyarakat Indonesia.
Golongan itu dalam menjalankan aktivitas ekonominya masih sangat mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif tenaga kerja dan teknologi sederhana.
Sedangkan Industrial society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Kuat (GEK), yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya lebih mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif modal dan teknologi modern.
"Melihat dari kenyataan tersebut, terjadi ketimpangan dalam peningkatakn taraf hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan perlu ditingkatkan, agar proses pembangunan kehidupan masyarakat lebih cepat ditingkatkan," tutur Andreas.(Rendra)

DPRD : PEMPROV DIHARAP SEGERA UBAH STATUS JALAN SERDAM

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengajukan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengubah status jalan Sungai Raya Dalam yang merupakan jalan kabupaten menjadi jalan yang dikelola pemerintah provinsi.
"Sebenarnya hal ini sudah lama kita ajukan, namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti. Padahal. Keberadaan jalan Sungai Raya Dalam mestinya sudah dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi," kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu dikarena keberadaan jalan yang sarat masalah dalam pengerjaan proyeknya tersebut, merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Kubu Raya dengan kota Pontianak .
Dengan demikian, jalan itu sudah seharusnya ditanggung oleh provinsi, mengingat letak jalan itu berada antara kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sujiwo mengharapkan Pemkab Kubu Raya harus pro aktif dalam hal itu. Di mana untuk melakukan sharing dengan kota Pontianak sebenarnya juga bisa dijadikan opsi pertama.
Hanya saja, karena sesuai dengan aturan bahwa jalan penghubung antara kabupaten dengan Kabupaten/kota lain haruslah dikelola oleh pemerintah provinsi.
Atas dasar itu, Sujiwo mengharapkan jalan Sungai Raya Dalam bisa diambil alhi oleh provinsi.Dan untuk mewujudkanya, tiga pihak yang terlibat harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
"Antara pemerintah Kubu Raya, kota Pontianak dan provinsi Kalbar harus memikirkan jalan keluarnya," kata Sujiwo.
Terlebih, keberadaan jalan serdam sepengetahuannya akan diteruskan menjadi jalan lingkar, di mana jalan serdam akan dijadikan tembusan menuju jalan A Yani III. Di mana jalan tersebut telah dianggap sebagai jalan penghubung antara Rasau Jaya ke Punggur.
"Karena itu, kita harapkan pemprov Kalbar segera bisa mengambil alih jalan tersebut. Mengingat, di jalur Serdam merupakan perbatasan antara kota dengan Kubu Raya, apa lagi jalur itu semakin hari semakin padat, sehingga perlu penanganan segera," kata Sujiwo.(Rendra)

DPRD SARANKAN SEMUA PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETONISASI

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah meyarankan pemerintah setempat untuk meningkatkan pembangunan jalan yang rusak dengan betonisasi.
"Betonisasi jalan itu perlu dilakukan guna menjaga kekuatan badan jalan dari struktur tanah yang lembek dan pengaruh cuaca yang tidak menentu.Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Kubu Raya untuk membuka daerah terisolir dengan pembangunan ruas jalan baru dan kita menyarankan agar pembangunan jalan tersebut menggunakan beton," kata Agus di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat konstktur tanah di Kubu Raya sebagian besar terdiri dari gambut. Hal itu mengakibatkan kondisi jalan menjadi cepat rusak.
Belum lagi kondisi cuaca di Kubu Raya yang kurang mendukung di mana intensitas hujan yang tinggi dan seringnya terjadi banjir mengajibatkan kualitas jalan yang di bangun kurang baik jika hanya dilakukan pengaspalan saja.
"Penggunaan lahan gambut sebagai areal pembangunan baik pertanian, hunian, maupun infrastruktur, termasuk jalan, akhir-akhir ini terlihat semakin menggejala. Sementara selama ini orang membuat jalan di atas gambut dengan menggunakan alas rangkaian kayu gelondongan, untuk memperbaiki daya dukung gambut dan menyeragamkan penurunan, sehingga memerlukan pembabatan hutan," katanya.
Menurutnya, sebagian dari aktivitas itu berada di atas lahan tanah gambut dengan ketebalan yang bervariasi dan memiliki daya dukung yang sangat rendah. Akibatnya banyak menimbulkan masalah bagi konstruksi yang harus dibangun di atas lapisan tanah gambut.
Umumnya diakibatkan oleh rendahnya daya dukung, sifat permeabilitas yang tinggi dan sifat pemampatan (konsolidasi) yang sangat tinggi, terutama kompresi sekunder yang memakan waktu lama.
"Tidak sedikit kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu yang relatif lebih cepat dari umur rencana dan seringkali memerlukan biaya yang cukup besar dalam rangka pembinaan jalan pada lokasi tersebut. Perlu suatu terobosan untuk pembangunan jalan di Kubu Raya agar bisa tahan lama dan tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran pemerintah," kata Agus.
Dia mencontohkan jalan raya yang ada di Rasau Jaya. Setiap dilakukan perbaikan jalan tersbeut selalu saja rusak dalam waktu yang singkat.
"Namun bisa dipastikan dengan di beton, sebagian jalan yang ada di sana meski bergelombang, namun kondisinya cukup baik. Hal itu yang perlu dilakukan ke depan. Bila perlu pada semua jalan yang ada di Kubu Raya," tuturnya.(Rendra)

PEMKAB SERTAKAN PENGANGGURAN INTELEK SEBAGAI TENAGA PENDAPING

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menyertakan pengangguran intelek dalam berbagai program pembangunan di kabupaten tersebut, sebagai upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di kabupaten itu.
"Tingginya angka pengangguran di Kubu Raya jelas menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun, sebagai salah satu upaya yang kita lakukan untuk menekan angka pengangguran ini dengan mengikut sertakan lulusan perguruan tinggi sebagai tenaga pendamping," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien.
Menurutnya, saat ini Pemkab Kubu Raya juga telah melibatkan pengangguran intelek sebagai tenaga penyuluh di tingkat desa dan di bidang kesehatan. Untuk di tingkat desa, sejak tahun 2009 lalu Pemkab Kubu Raya telah membentuk Sarjana Pendamping desa yang bertugas sebagai tenaga penyuluh program pemerintahan yang ditempatkan di setiap desa.
Sedangkan Komite Kesehatan Desa yang juga beranggotakan lulusan perguruan tinggu juga dibentuk untuk memberikan penyuluhan dibidang kesehatan kepada masyarakat dan membantu pustu dan puskesmas dalam menyosialisasikan program kesehatan.
"Ke depan, tentu akan ada lagi program lainnya. Yang jelas, kita tidak akan mebiarkan para tingginya angka penganguran, apa lagi penganggurannya bergelar sarjana, tentu hal itu akan kita hindari," tuturnya.
Sebagai wakil bupati, dia menyadari masih banyak lulusan SMA dan perguran tinggi di kabupaten itu yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Ini menjadi tantangan bagi kita dan diperlukan penanganan efektif untuk menekan angka pengangguran ini. Makanya kita akan menerapkan program tenaga pendamping bagi pemuda di Kubu Raya yang belum mendapatkan pekerjaan," tuturnya.
Dijelaskan Andreas, sebelum para pengangguran intelek itu melakukan tugas sebagai tenaga pendamping, mereka akan di latih terlebih dahulu sesuai dengan tujuan pendampingan. Salah satu contoh pelatihan yang akan di berikan mengacu kepada sistem birokrasi, pengelolaan keuangan desa, dan berbagai pengetahuan mengenai struktur dan mekanisme pemerintahan.
Tidak hanya memerlukan tenaga pendampingan untuk pemerintah desa, nantinya pemkab Kubu Raya juga akan memerlukan tenaga pendampingan untuk bidang pendidikan. Sehingga tenaga pendamping di bidang ini dapat memberikan informasi akurat kepada pemkab mengenai aktiftas belajar mengajar di sekolah yang ada di Kubu Raya, baik itu proses belajar mengajarnya, keaktifan guru juga prestasi sekolah.
"Program pendampingan ini juga akan kita arahkan kepada program wirausaha. Di mana mereka akan kita latih untuk membimbing kelompok masyarakat dalam menjalankan program kewirausahaan, sehingga program kita dapat lebih terarah dan terkontrol," tuturnya.
Tidak hanya itu lulusan SMA dan Pergurruan Tinggi itu nantinya juga akan dilibatkan dalam berbagai koperasi di masyarakat. Berkaitan dengan program yang sudah dicanangkan Bupati Kubu Raya, di mana sejak tahun 2010 lalu seluruh PNS Kubu Raya diwajibkan mengkonsumsi beras lokal, sehingga merekal juga akan dilibatkan dalam hal itu.
"Kita menyadari mungkin program pendampingan yang akan kita lakukan ini tidak bisa serta merta menyerap tenaga pengangguran. Namun setidaknya sedikit demi sedikit angka pengngguran tentu dapat ditekan," katanya.(Rendra)

BPN PRIORITASKAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH MASYARAKAT

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kubu Raya, Tri Santi Hudoyo mengatakan pihaknya akan memprioritaskan program pengembalian batas tanah milik masyarakat, yang selama ini selalu menjadi polemik.
"Dominannya pengembalian batas karena selama ini masyarakat bertanya dimana tanah miliknya yang sebenarnya. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang kerap terjadi ditengah masyarakat," katanya di Sungai Raya, Senin.
Dia mengatakan, untuk program pengembalian batas tanah itu sudah dilakukan sejak dikeluarkannya surat edaran BPN tanggal 24 Juni 2009 yang berisikan antara lain untuk permohonan pengukuran pengembalian batas pemohon harus dapat menunjukan salah satu titik batas tanah dari batas-batas tanah yang dimohon.
Selain itu juga menghadirkan tetangga batas saat dilaksanakan pengukuran di lapangan sesuai azas kontrakditur delinizasi (pasal 18 PP 24/ 1997 dan pasal 19 PMNA / KBPN tahun 1997 sehingga harus clear dan clean agar tiak menimbulkan persoalan baru.
"Karena itu kami saat ini sedang mendata tanah-tanah yang ditelantarkan pemiliknya. Dan target waktu penyelesaiannya tergantung kelengkapan dari si pemohon seperti dua hal tersebut," kata Tri.
Dalam Surat Edaran tersebut juga mencantumkan untuk permohonan pertama kali dengan persyaratan pemohon sudah memasang patok atau tanda batas dan menghadirkan tetangga batas saat dilaksanakan pengukuran di lapangan sesuai azas kontrakditur delinizasi (pasal 18 PP 24/ 1997 dan pasal 19 PMNA / KBPN tahun 1997.
Ditambahkannya dalam penerbitan sertifikat BPN berdasarkan produk dari undang-undang yang juga dilindungi oleh undang-undang. Karena itu jika timbul sengketa di kemudian hari, pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum.
"Akan tetapi kami siap terbuka dan akan memediasi jika masyarakat memilih jalan dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat untuk mencari solusinya," tuturnya.
Lebih lanjut ia menekankan kepada masyarakat diwajibkan memelihara dan menggunakan atau mengusahakan tanah atau lahannya dengan tanaman yang menghasilkan. Kalau pun lahan itu untuk perumahan akan lebih baik dibangun rumah.
"Sehingga kepemilikannya jelas. Dan tanah tersebut tidak terlantar hingga bertahun-tahun," katanya menyarankan.(Rendra)

DPRD : PEMKAB TIDAK SERIUS SELESAIKAN MASALAH PERKEBUNAN

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Dalam menyelasaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, DPRD setempat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk serius dan duduk bersama dengan pihak perusahaan perkebunan.
"Karena kalau tidak ada kesepakatan apa lagi sampai tidak ada komunikasi yang baik antara peemrintah, pihak investor dan masyarakat, tentu suatu investasi tidak akan bisa berjalan. Namun, dalam hal ini kami menilai sepertinya Pemkab Kubu Raya tidak serius menyelesaikan permasalahan perkebunan yang terjadi di lapangan," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Senin.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi B DPRD Kubu Raya yang membidangi masalah perkebunan kembali mengundang pihak perusahaan perkebunan untuk duduk satu meja bersama lembaga legislativ dan eksekutiv Kubu Raya untuk kedua kalinya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi B yang didampingi langsung Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo dan Wakil Ketua DPRD, Usman mempertanyakan sejumlah permasalahan yang selama ini terjadi pada perusahaan perkebunan di Kabupaten temuda di Kalimantan Barat ini.
Pada rapat dengar pendapat itu, sejumlah perusahaan mengeluhkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan, mengingat selama ini pihak perusahaan sudah melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan aturan.
"Bahwasanya dalam menyelesaikan masalah perkebunan ini, pihak legelatif meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubu Raya beserta Asisten I untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan, agar akar masalahnya bisa di selesaikan dengan baik dan bijaksana," katanya.
Namun dalam kenyataannya, dalam rapat tersebut Asisten I Pemkab Kubu Raya Agus Supriadi tidak bisa hadir.
Pihak legeslatif memaklumi ketidak hadiraan Bupati Kubu Raya yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Dan tentunya kondisi itu sangat di sesalkan oleh pihak legeslatif atas ketidakhadiran Asisten I tersebut.
Untuk itu, Sujiwo mengharapkan agar dalam pertemuan selanjutnya, kehadiran Bupati dan Asisten I sangat di butuhkan di dalam mecari akar masalah yang selama ini terjadi.
"Kita mengharapkan agar Pemerintah Daerah bisa secepatnya menyelesaikan masalah perkebunan yang selama ini terjadi. Karena kami yakin perusahaan pun menginginkan agar dalam melakukan aktivitas perkebunannya bisa berjalan dengan baik," kata Sujiwo.
Ditempat yang sama, Hendri, selaku Manager Humas PT. Sintang Raya mengatakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi pihaknya dilapangan.
"Kita mendapatkan kasus tumpang tindih lahan dengan perusahaan lain, di mana perusahan tersebut belum memiliki izin lengkap namun melakukan aktivitas perkebunan. Seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut, namun kenyataannya pihak pemda malah melakukan pembiaran, bahkan pemda juga menyalah-nyalahkan kami," kata Hendri.
Berasarkan hal itu, dia mengakui PT. Sintang Raya sudah mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib dan mengarah keranah hukum.
"Selain itu kami juga melakukan kegiatan plasma sesuai dengan komitmen kami besama koperasi desa namun sampai saat ini kita belum mendapat pesetujuan pemkab terkait proses perizinannya, untuk melakukan revitalisasi. Padahal, dalam bekeja kami sudah 100 persen berpihak kepada masyarakat. Saat ini kami juga dalam proses penerbitan izin pendirian pabrik, dan kita harapkan Pemkab bisa mempecepat proses perizinan tersebut, demi kelancaran kinerja perusahaan," kata Hendri.(Rendra)

KUBU RAYA RAWAN BANJIR DAN PUTING BELIUNG

Sungai Raya, Kalbar, 11/11 - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya Irianto Sudiman mengatakan kabupaten itu menjadi salah satu daerah yang rawan bencana banjir dan angin Puting Beliung.
"Secara geografis Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa, namun sangat rawan banjir dan puting beliung," katanyai Sungai Raya, Jumat.
Dia memaparkan, sebagai wilayah tropis yang terdiri dari bentangan sungai, laut dan kawasan hutan seperti di Kubu Raya, beberapa tahun belakangan tercatat paling sering dilanda bencana alam berupa banjir dan angin puting beliung.
Meski demikian, Badan yang menangani masalah bencana alam serta program pascabencana yang baru terbentuk pada tahun 2010 ini untuk tahun-tahun awal ini belum bisa berbuat banyak.
"Artinya, kita hanya mampu merancang program di tengah minimnya sarana dan prasarana. Namun, jika ada bencana yang melanda, kita tetap bertindak cepat tanggap," ujarnya.
Namun, untuk tahun mendatang Irianto yakin dengan berbagai program yang telah disusun pihaknya sudah menyiapkan berbagai kemungkinan jika ada bencana yang terjadi. "Tapi tentunya kita tidak berharap demikian," tuturnya.
Pun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus tetap waspada terhadap berbagai kondisi yang diciptakan oleh bencana.
Pihaknya memang tidak bisa memprediksi apa dan bagaimana dampak dari bencana yang datang. Yang jelas masyarakat harus tahu bahwa, tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan dini atau tindakan yang harus diambil ketika bencana itu datang.
"Misalnya harus berada di mana ketika ada angin puting beliung datang atau apa yang harus dilakukan ketika banjir melanda. Ini juga akan kami lakukan, secara bertahap di daerah-daerah yang rawan," jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting, adalah bagaimana membangun daerah terkena bencana tersebut atau pascabencana.
Di Pemerintah Pusat, peluang ini banyak, dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya untuk memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang telah tertimpa bencana alam.
Sedangkan masalah yang harus diperhatikan tentunya bagaimana masyarakat bisa menjaga kondisi alam agat bencana itu tidak datang.
"Saya yakin, begitu banyak riset menunjukkan bahwa kondisi alam yang sudah mulai tidak stabil menyebabkan bencana terjadi. Sudah banyak contoh, Lumpur Lapindo misalnya, berapa desa bahkan kecamatan dan kabupaten yang harus menjadi korban keganasan alam dan sampai saat ini belum ada solusinya," kata Irianto.
Di Kubu Raya sendiri, kondisi alamnya masih cukup bersahabat, namun ia berharap eksploitasi terhadap alam seharusnya sejak dini diantisipasi reaksinya.
"Kalau kita banyak menebang, tentu daerah serapan air semakin berkurang. Kalau ini tidak diantisipasi, air yang turun ke bumi (hujan, red) tentu akan merendam daerah yang dilaluinya, kalau irigasi tidak memadai, siap-siap saja banjir akan datang," ujarnya.(Rendra)

WABUP : TIDAK ADA PEMBANGUNAN YANG INSTAN

Sungai Raya, Kalbar, 11/11 - Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien mengatakan pembangunan yang ada di Kubu Raya sejak dibentuk tahun 2007 lalu hingga saat ini masih terus berproses sehingga untuk mewujudkan pembangunan itu tidak ada yang instan.
"Namun untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tidak mungkin dicapai secara instan tetapi melaui proses yang bertahap, yang penting arah yang akan dituju sudah jelas dan terprogram ujar Bupati Muda Mahendrawan," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Dijelaskannya, dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sudah ditentukan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, demikian dengan APBD 2012 nanti.
Hal itu menjadi bukti bahwa pmerintah Kubu Raya sudah sangat pro rakyat dengan jumlah komposisi belanja publik sebesar 52 persen dan 48 persen lainnya untuk belanja aparatur.
Andreas menuturkan, Kabupaten Kubu Raya yang relatif baru terbentuk, dalam rangka mempercepat pembangunan diperlukan spirit dan kekompakan dari semua komponen masyarakat.
Untuk itu seluruh masyarakat agar bersatu dan bersama-sama membangun,jalin sesuatu yang besar dan berfikir negarawan. Apabila terdapat salah paham yang kecil jangan dibesar-besarkan.
"Jika ada masalah laporkan kepada aparat pemerintahan yang terkait, kalau kita memiliki semangat positif dan kompak pasti segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik dan kondisi kehidupan kita lebih maju/sejahtera," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Khairun Anwar mengatakan, sesuai dengan rencana program pembangunan yang ditetapkan pemeritah Kubu Raya akan mengutamakan program pembangunan yang mengarah kepada percepatan pencapaian Millenium Development Goal's atau tujuan pembangunan milenium dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2012.
"Sesuai dengan program pemerintah pusat, tahun 2015 mendatang MDG's harus bisa tercapai. Berdasarkan hal tersebut kita akan mengutamakan program pembangunan pada percepatan pencapaian MDG's sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah pusat," kata Khairun.
Menurutnya, dalam perencanaan program pembangunan Kubu Raya, ada dua target yang diutamakan, yaitu target pencapaian program MDG's dan target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diprogramkan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2008 hingga 2014.
Untuk memastikan keberhasilan dua program tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama SKPD dan lembaga legislatif serta pihak terkait lainnya.(Rendra)

DINKES HARAPKAN MASYARAKAT AKTIV DALAM IMUNISASI CAMPAK

Pontianak, 11/11 - Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Aning Hastuti mengharapkan masyarakat untuk aktiv dalam membawa anak-anaknya ke posyandu atau puskesmas terdekat agar mendapatkan imunisasi campak dan polio agar terhindar dari dua penyakit tersebut.
"Saat ini masih ada sembilan daerah di Kalbar yang belum memenuhi target pemberian imunisasi campak dan polio. Saya rasa selain dinas setempat perlu lebih giat lagi melakukan sosialisasi, peran aktiv masyarakat tentu harus diutamakan," katanya.
Aning menjelaskan campak merupakan penyakit menular dengan gejala kemerahan berbentuk makulo popular selama tiga hari yang didahului dengan panas tinggi selama 38 derajat celcius disertai, batuk, pilek dan mata merah.
Sedangkan polio, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan yang permanen bagi balita hingga tumbuh dewasa.
"Gejala klinis terserang campak yaitu dengan ditandai panas badan hingga 38 derajat celcius kemudian timbul gejala kemerahan pada tubuh setelah satu minggu sampai satu bulan akan berubah kehitaman sehingga kulit tampak bersisik dan disertai batuk, pilek serta mata merah," katanya.
Sebisa mungkin, kata Aning, setelah terdapat tanda-tanda awal sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau pihak medis agar dapat ditangani secepatnya sehingga tidak menimbulkan kematian.
Sementara itu, penyakit polio lebih banyak menyerang anak-anak kelompok umur di atas tiga tahun. Penyakit itu dapat menular melalui manusia yaitu dengan transmisi virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut, jari tangan dan kaki.
Untuk itu, Dinkes Kalbar mengimbau masyarakat untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus Morbili tersebut.
Makanya, dalam sosialisasi tersebut, petugas kesehatan dan kader disamping melakukan penyuluhan penyakit juga memberikan imunisasi.
"Jadi petugas kesehatan bersama kader, melakukan penyuluhan tentang apa itu penyakit campak dan polio. Sekaligus memberikan imunisasi campak dan polio, pada puskesmas dan poskesdes terdekat yang telah disediakan," kata Aning.
Dia mengaku, antisipasi pencegahan peningkatan kasus campak ini bertujuan untuk menyingkirkan (eliminasi) campak dan eradikasi polio. Maka, pihaknya mengimbau kepada seluruh orangtua yang mempunyai balita umur 0-59 bulan, untuk datang ke pos imunisasi terdekat, untuk mendapatkan imunisasi campak dan polio tersebut.
"Sehingga kasus campak dan polio dapat disingkirkan atau dimusnahkan," tuturnya.(Rendra)

SEMBILAN DAERAH BELUM PENUHI TARGET IMUNISASI CAMPAK

Pontianak, 11/11 - Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Aning Hastuti mengatakan target pemberian imunisasiCampak dan Polio yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia belum bisa dipenuhi oleh sembilan kabupaten/kota yang ada di provinsi itu.
"Untuk itu kita meminta kepada sembilan kepala daerah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memenuhi target pemberian imunisasi campak dan polio selama Kampanye Campak dan Polio sejak 18 Oktober hingga 18 November 2011. Kesembilan daerah ini belum memenuhi target, meski ada waktu beberapa hari lagi untuk mencapai target yang telah ditentukan," kata Aning di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, kesembilan daerah tersebut yakni, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.
Sementara 5 daerah yang sudah memenuhi target yang telah ditentukan yakni, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Melawi.
Sehingga itu berdampak pada target dari Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan program kampanye campak dan polio di tahun 2011.
"Untuk campak, baru teralisasi sebanyak 66,85 persen atau 283.341 bayi usia 5-59 bulan dari total 423.875. Sementara polio, baru terealisasi sebanyak 68,47 persen atau 340.651 bayi usia 0-59 bulan dari 497.510," tuturnya.
Aning merincikan, pada hari ke-18 tepatnya pada tanggal 10 November lalu, untuk Kabupaten Kubu Raya, program imunisasi campak baru berjalan 47,52 persen dan polio 47,93 persen, Kota Pontianak campak 64,57 persen dan polio 67,14, Kabupaten Sambas, 95,39 persen dan 92,70 persen, Kabupaten Bengkayang 49,66 persen dan 49,48 persen, Kabupaten Pontianak 50,16 persen dan 50,11 persen, Sekadau 68,38 persen dan 69,27 persen, Ketapang, 39,81 persen dan 41,66 persen, Kayong Utara 95,93 persen dan 96,19, Sintang 76,23 persen dan 79,55 persen, Landak, 52,41 persen dan 55,15 persen, Melawi 93,64 persen dan 90,74 persen, Kota Singkawang 70,22 persen dan 68,58 persen, Sanggau 87,59 persen dan 96,86 persen, Kapuas Hulu 95,11 persen dan 96,80 persen, sehingga untuk capaian imunisasi campak dan polio tingkat provinsi 66,85 persen dan 68,47 persen.
Berdasarkan data tersebut, pihaknya ingin mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh sembilan kabupaten/kota sehingga di hari kedelapan belas itu belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, dibanding dengan lima kabupaten yang sudah memenuhi target tersebut, lokasinya sangat jauh.
Padahal, menurut Aning, tujuan imunisasi campak dan polio itu dilakukan guna tercapainya target reduksi (pengurangan) campak dan eradikasi (menghilangkan) polio serta untuk menghilangkan kelompok rawan campak di daerah berisiko tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan guna menurunkan kematian karena penyakit campak sebesar 90 persen dari tahun sebelumnya.
"Kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio dan campak pada pelayanan rutin," harapnya.(Rendra)

SPD HIMBAU MASYARAKAT MANFAATKAN PERKARANGAN RUMAH

Sungai Raya, Kalbar, 9/11 - Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya mengajak masyarakat yang ada di sembilan kecamatan di kabupaten tersebut untuk memanfaatkan perkarangan rumah sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
"Hal ini sudah kita terapkan di setiap kecamatan melalui anggota SPD yang tersebar di setiap desa. Kita menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan perkaranang sebagai perkebunan kecil holtikultura," kata Koordinator SPD Kubu Raya, Musa di Sungai Raya, Rabu..
Menurut Musa, Selama ini banyak pekarangan di sekitar rumah dibiarkan begitu saja dan belum mendapat sentuhan dan perhatian serius oleh masyarakat bahkan sering diabaikan.
Padahal pekarangan tersebut mempunyai potensi besar dan bisa dimanfaatkan dalam berbagai jenis tanaman Holtikultura seperti menanam sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan bahkan pekarangan bisa dibuatkan tambak ikan.
"Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pola dan tata cara kita mengatur tata letak saja, dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar rumah kita, baik itu menyangkut luas pekarangan, lingkungan, jenis tanaman, dan sumber air untuk kesuburannya," kata Musa.
Menurutnya lagi, jika pekarangan yang ada diintensifkan dan dikelola secara baik serta professional akan dapat memberikan manfaat terutama memperindah pemandangan di sekitar rumah, memberikan dampak kesehatan dan bahkan akan dapat menambah penghasilan ekonomi keluarga, sehingga bisa berfungsi sebagai lumbung hidup, warung hidup, perbaikan gizi, Apotik hidup, Bank hidup, bahkan bisa dijadikan penyedia bahan bangunan dan untuk kerajinan tangan/rumah tangga.
"Untuk itulah SPD bermitra bersama PKK Kubu raya untuk membina PKK yang ada di desa," tuturnya.
Sebelum diterjunkan untuk membina PKK desa, SPD terlebih dahulu diberikan pembekalan tentang 10 pokok program PKK dan pelatihan Intensifikasi Pekarangan.
Materi pelatihan intensifikasi pekarangan dipandu langsung oleh Ketua Saung Gapoktan Sumber Makmur, Abas dan dibantu oleh beberapa nara sumber lainnya, seperti dari Balai benih Panah Merah, ketua P4S.
"Dalam pelatihan intensifikasi itu tidak hanya sekedar menerima teori saja, tetapi lebih banyak praktek dilapangan secara langsung, dan diperkenalkan mulai dari bagaimana membuat pupuk organik, mengenal dan memilih benih yang baik, tata cara menyemai benih," katanya.
Dalam pelatihan tersebut SPD juga diajarkan memindahkan benih dari penyemaian ke playback, dari playback ke lahan pekarangan, pemberian pupuk, memelihara tananaman, sampai pada tata cara penyemprotan tanaman.
"Selain itu juga diajarkan untuk meneliti gejala-gejala tanaman yang telah terjangkit penyakit dan hama tanaman, serta diberikan solusi bagaimana tata cara mengatasinya," kata Musa.(Rendra)

PDI PERJUANGAN KUBU RAYA SIAP HADAPI PILGUB

Sungai Raya, Kalbar, 9/11 - Pengurus dan kader Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Cornelis pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan tahun 2012 mendatang.
"Dalam Pilgub Kalbar mendatang, seperti yang telah disepakati pengurus DPC dan Ranting serta Anak Ranting PDI Perjuangan Kubu Raya secara bersama, kita telah mendukung Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis sebagai Gubernur. Dan kita sudah menghidupkan mesin politik sejak lama dengan melakukan penggalangan kekuatan partai secara terarah," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Rabu.
Sujiwo yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kubu Raya itu juga mengatakan, pihaknya menyadari pelaksanaan pilgub Kalbar mendatang akan menjadi suatu tantangan berat. Untuk itu mulai dari saat ini pihaknya telah menempa para kader agar bisa mempersiapkan berbagai strategi pemenangan pemilu.
"Jika kader kita sudah militan, tentu berbagai persoalan yang muncul dalam pilgub mendatang bisa diatasi dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui bersama dalam pelaksanaan pemiilu tentu akan muncul berbagai serangan dari lawan politik," ujarnya.
Dia menyatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk memantapkan mesin partai adalah dengan menggelar pelatihan militansi kader yang terus dilakukan hingga saat ini.
"Tahun lalu, kita sudah menggelar pelatihan militansi kader untuk tahap awal, dan sekarang kita sudah melakukan penguatan hingga tingkat desa," katanya.
Menurutnya, dalam pelatihan tersebut pihaknya akan mengevaluasi berbagai kekalahan dan kemenangan yang telah diraih partai banteng mocong putih itu. Selain itu, sesuai dengan nama pelatihan tersebut, PDI Perjuangan akan menanamkan pemiliran militansi para kadernya agar bisa bekerja lebih maksimal dalam menyukseskan berbagai program yang ada pada partai itu.
Dalam pelatihan militansi kader itu juga disampaikan berbagai materi tentang partai dan strategi pemenangan pilgub dan pilbub mendatang. Tidak hanya materi, tetapi juga akan dilakukan out bond dan games untuk mengasah kekompakan dan pembentukan mental dari peserta.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kubu Raya, Agus Sudarmansyah menambahkan, kegiatan pelatihan itu nantinya akan lebih sering dilakukan para pengurusnya untuk memperkuat mesin politik partai.
"Pelatihan itu tidak berhenti pada satu kali saja, tetapi juga akan kita lanjutkan pada agenda-agenda berikutnya, karena agenda ini merupakan agenda yang berkelanjutan," kata Agus.
Dia berharap dari kegiatan itu bisa menjadi hasil kerja nyata dari program partai, sehingga para kader bisa berjuang keras untuk memenangkan pelaksanaan berbagai pemilu nantinya.(Rendra)

MEKANISASI PERTANIAN KUBU RAYA AKAN DIPERKUAT

Sungai Raya, Kalbar, 7/11 - Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Suharjo mengatakan, tahun 2012 mendatang pihaknya akan memperkuat program mekanisasi pertanian yang telah dicanangkan sejak 2010 lalu.
"Penguatan program mekanisasi pertanian itu akan kita lakukan dengan memperluas areal pertanian dan pasca panen. Dan untuk memantapkan program ini kita tidak akan berhenti pada tahun ini saja tetapi akan terus kita perkuat setiap tahun," kata Suharjo, di Sungai Raya, Senin.
Dia menjelaskan, penguatan mekanisasi pertanian itu di yakini dapat mengatasi permasalahan petani yang dihadapi selama ini. "Permasalahan yang kita hadapi itu diantaranya keterbatasan tenaga kerja. Sedangkan hamparan lahan potensial cukup luas," tuturnya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kubu Raya itu, yaitu dengan memanfaatkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk perluasan areal, pembudidayaan, panen dan pasca panen.
"Berkaitan dengan hal tersebut, kitaakan memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal dengan ditunjang Alsintan yang memadai, mulai dari proses pengelohan lahan, hingga pasca panen," kata Suharjo.
Dia menjelaskan, untuk pengolahan lahan, bagi daerah yang dinilai cocok dan memadai untuk menggunakan Alsintan seperti traktor dan lainnya akan disupport melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan.
"Kalau lahannya memungkinkan untuk dikelola secara mekanis, kita upayakan membantu mereka untuk pengadaan traktor, termasuk dari sisi pengolahannya," katanya menjelaskan.
Demikian halnya untuk pengelolaan air, Pemkab Kubu Raya akan menerapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasikan kekeringan lahan pertanian.
Dia juga mengharapkan jangan sampai karena pengaruh cuaca, misalnya kemarau atau hujan menghambat peningkatkan produktivitas pertanian.
Pompanisasi yang dimaksudkan Suharjo itu, yakni menyedot air sungai atau parit menggunakan pompa untuk mengisi lahan pertanian yang kering akibat musim kemarau.
"Pada proses panennya, juga akan diterapkan sistem mekanisasi agar lebih cepat. Untuk proses panen kita akan menyediakan mesin perontok yang mampu merontokkan padi sekitar 8 ton per hari," katanya.
Selanjutnya untuk proses pasca panen, di Kubu Raya akan menggunakan mesin pengering padi berbahan bakar sekam.
"Agar kualitas produksi pertanian tetap terjaga, karena kalau daerah kita ini, biasanya untuk mengeringkan padi sulit, pagi dijemur siang biasanya sudah ujan, ini tentu dapat mengurangi kualitas produksi," kata Suharjo.
Semua Alsitan yang akan digunakan itu tidak lagi diberikan kepada kelompok-kelompok pertanian, tetapi khusus dikelola Upja yang membentuk beberapa Kelompok Kerja (Pokja). "Pokja inilah nantinya yang akan mengelola Alsintan, petani tinggal melapor ke Upja bila ingin menggunakan mesin, tentunya di sini berlaku balas jasa untuk operasional, tergantung kesepakatan nantinya, misalnya satu hektar berapa nilainya," kata Suharjo.(Rendra)