MENDAGRI : UU NOMOR 32 AKAN DI PECAH

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi mengatakan saat ini pihaknya sedang intens membahas rencana perubahan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk dipecah menjadi tiga undang-undang sebagai perbaikan ataupun penyempurnaan.
"Ketiga undang-undang tersebut adalah pemerintahan daerah, grand design UU pemilihan kepala daerah dan terakhir undang-undang tentang desa. Kami berjanji tiga undang-undang ini harus masuk ke DPR RI [ada bulan Juni ini juga," kata Gemawan saat membuka Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII di Kabupaten Kubu Raya, Jumat.
Masalahnya, lanjut dia, ada beberapa prinsip penting dalam aturan undang-undang tersebut. Dan itu menjadi jawaban akan masalah otonomi daerahg.
Disamping itu, Gamawan juga meminta hasil Rakernas VII dan Munaslub APKASI menjadi bagian poin penting.
"Tolong disampaikan kepada Kemendagri apabila ada hasil kesepakatan tambahan untuk rancangan UU otda sebelum dikirimkan ke DPR-RI harus diserahkan. Kita, masih ada waktu menambah, mengurang dan menyempurnakan. Masalahnya masih banyak hal di UU 32 belum dijawab tuntas," tuturnya.
Saat membuka kegiatan tersebut, Gemawan juga memuji dan menyambut baik dengan tema yang diangkat dalam Rapat Kerja Nasional VII atau Musyawarah Luar Biasa Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya.
"Saya baca dan cermati antara tema dan mars APKASI yang dibawakan. Tema Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa bagi saya adalah Spirit Desentralisasi Otonomi Daerah sebenarnya," katanya.
Menurutnya, sesuai sistem pemerintahan nasional, otonomi berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya memberikan sambutan dihadapan ratusan Bupati se-Indonesia.
Dia mengatakan, bukan saja tema sebagai spirit untuk mars Apkasi yang dinyanyikan juga menyanyikan minta dihentikannya sentralisasi sebagai upaya memantapkan otonomi sebagai bentuk kemandirian daerah dan kejayaan bangsa.
"Titik berat terbentuknya Apkasi adalah UU 32 tahun 2009. Saya waktu itu sebagai bupati sempat melaksanakan otonomi daerah bahkan dijabarkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 74. Akan tetapi otonomi daerah waktu itu, kewenangannya lebih banyak berada di tangan provinsi," katanya.
Selain itu, undang-undang nomor 32 pernah tidak punya hirarki jelas antara pemerintah Kab/Kota. Makanya ketika itu terjadi ada bupati tidak mau diundang Gubenur karena tidak punya hirarki.
Tidak heran koordinasi macet dan hirarki dari provinsi-kab/kota hingga ke pusat banyak tidak terarah. "Ini yang harus diubah. Karena sitem pemerintahan nasional khusus otda berlangsung di NKRI, bukan di negara federal," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam pasal 4 UU Nomor 32 tersebut dijabarkan kekuasan pemerintah berada di tangan presiden. Akan tetapi dalam pasal 18 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
"Sudah waktunya jelas ada sinergis dan harmonisasi. Makanya apabila dalam perjalannya tidak pas, haruslah disempurnakan," katanya.(Rendra)

GUBERNUR : APKASI MESTI MERUMUSKAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Gubernur Kalbar, Cornelis berharap pelaksanaan Rakernas ke VII dan Munaslub Asosiasi Pemeirntah Kabupaten Seluruh Indonesia dapat melahirkan dan merumuskan rekomendasi program percepatan proses pembangunan di daerah sehingga mampu memberikan sumbangsih pembangunan bagi provinsi dan negara ini.
"Para Bupati harus dapat meningkatkan kerjasama dan saling bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mengambil kebijakan daerah," katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas ke VII dan Munaslub Apkasi yang dilaksanakan di Kbaupaten Kubu Raya, Jumat.
Menurutnya, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah juga tidak lepas dari kontrol pemerintah pusat. Harus juga dibedakan antara urusan wajib dan urusan pilihan.
"Makanya saya selalu arahkan dan komunikasikan penting yang anggaran mana seperti bansos ataupun urusan membantu masyarakat. Itu haruslah kita selaraskan," katanya.
Cornelis lalu menyinggung bagaimana dana sepakbola ternyata lebih besar dari UMKM. Demikian dana-dana bansos.
Dia berpesan, jangan sampai pendanaan tidak terlalu kena ke rakyat dapat menjadi masalah di kemudian hari. "Seperti ada elemen, organisasi seperti SKPD saja menerima dana setiap tahun. Ini yang harus ditimbang mana urusan wajib dan urusan pilihan," ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan rapat kenegaraan yang dilaksanakan di Bogor belum lama ini, Cornelis juga menyingung presiden mengarahkan bagaimana mengambil tindakan reprenstif terhadap teroris, gerakan radikal atau kelompok yang membuat konflik horizontal.
"Seperti misalnya ada N11 tolong diteliti. Sebab, kita khawatir gerakan seperti itu hanya menjadikan pancasila atau NKRI hanya dibibir saja," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Cornelis juga salut kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan beserta jajaran birokrasinya berani melaksanakan event nasional di kabupaten Kubu Raya.
"Ini adalah satu kemajuan bagi Kubu Raya khususnya dan Kalbar pada umumnya. Dan kita hanya berharap para tamu-tamu nantinya kembali lagi ke Kalbar," tuturnya.(Rendra)

BUPATI KUTAI TIMUR PIMPIN APKASI

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2011-2015.
"Saya sangat menghargai kepercayaan kawan-kawan Bupati seluruh Indonesia yang hadir saat daram Rakernas VII dan Munaslub Apkasi ini untuk menunjuk saya sebagai ketua. Namun, saya rasa ini tidak seru, karena saya ditunjuk sebagai calon tunggal, sementara teman-teman bupati lain tidak ada yang mau mencalonkan diri," kata Isran saat menyampaikan sambutan pertamanya sebagai ketua Apkasi di Sungai Raya, Jumat malam.
Dalam pemilihan ketua Apkasi tersebut sebanyak 72 orang bupati, 22 orang wakil bupati yang mewakili bupatinya, perwakilan bupati (Ssatuan Kerja Perangkat Daerah) sebanyak 30 orang memutuskan untuk menunjuk Isran Noor sebagai ketua.
"Karena telah diberi kepercayaan, saya berkewajiban untuk membawa Apkasi lebih baik dari sebelumnya. Dari kondisi kepengurusan yang ada dan peran yang ada pada organisasi ini, banyak hal yang harus saya perbuat untuk Apkasi," katanya.
Dia mengungkapkan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apkasi, masih banyak hal-hal yang perlu di perjelas dan di kuatkan. Salah satu contoh, di dalam AD/ART Apkasi tidak membahas tentang wibawa pemerintah Kabupaten terhadap pemerintah provinsi dan pusat.
"Berikan kesempatan kepada saya untuk merumuskan program berikutnya bersama pengurus Apkasi yang telah dibentuk sehingga organisasi ini bisa menjadi semakin solid dan memiliki peran dalam mengisi pembangunan di Indonesia," tuturnya.
Isran mengatakan, meski dalam Rakernas dan Munaslub Apkasi tahun ini masih banyak anggota Apkasi yang tidak hadir, namun tidak mengurangi esensi dan tujuan dari kegiatan tersebut.
"Kalau kita lihat dari daftar hadir, sepertinya teman-teman bupati yang dari daerah Indonesia bagian Timur yang banyak tidak hadir. Namun harus kita maklumi, mungkin karena letak lokasi pelaksanaan Apkasi kali ini cukup jauh dari jangkauan daerah timur, atau masih ada kepentingan lain yang lebih urgent dari Bupati," kata dia.
Bupati Kutai Timur itu juga menambahkan, mengenai rekomendasi yang akan di keluarkan Apkasi berdasarkan Rakernas dan Munaslub yang baru di gelar, pihaknya masih membutuhkan waktu yang cukup agar bisa melahirkan rekomendasi yang tepat untuk pemerintah pusat.
Dalam waktu dekat, pengurus Apkasi yang baru akan segera merumuskan rekemendasi tersebut. Lanjutnya, setelah rekomendasi itu rampung, baru pengurus Apkasi akan melakukan pertemuan dengan Kementrian terkait dan presiden.
"Yang jelas, rekomendasi yang akan kita keluarkan nanti adalah apa yang telah ita bahas dalam Rakernas hari ini. Dari hasil bahasan dan rekoemndasi yang akan kita berikan itu tentu memiliki urgensi terhadap pemerintah kabupaten," kata Isran.
Hasil Munaslub itu juga telah ditentukan pengurus inti Apkasi untuk periode 2011-2015 dengan sekretaris jendral Bupati Kuningan Aang Hamis Suganda dan Wakil Sekjen Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, berikut pengurus inti lainnya.
"Untuk pengurus lainnya, akan segera kita lengkapi. Kemungkinan besok kami pengurus inti akan membahas hal tersebut, sehingga kepengurusan Apkasi yang baru bisa benar-benar lengkap," katanya.(Rendra)

GEMAWAN : BUPATI TAK BOLEH JADI KETUA PARPOL

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi mengatakan pihaknya saat ini sedang mewacanakan membentuk peraturan yang menetapkan bahwa Bupati atau Gubernur terpilih tidak boleh lagi menjabat sebagai ketua partai politik.
"Ini masih dalam wacana dan belum final. Masih akan kita kaji dengan berbagai pihak, sebelum ditetapkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurut Gemawan, melihat wewenang yang diberikan kepada daerah otonom yang begitu luas mengharuskan kepala daerah untuk fokus mengurus daerahnya. Di khawatirkan, jika seorang kepala daerah juga menjabat sebagai ketua partai politik, apakah itu ditingkat provinsi maupun kabupaten, itu akan mengganggu kinerja kepala daerah tersebut dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Seperti yang kita ketahui, agenda politik suatu partai begitu padat. Apakah itu penguatan parpol, agenda pemilihan umum maupun agenda sosiallainnya. Kalau Bupati atau Gubernur masih menjabat sebagai ketua partai politik, tentu dia tidak akan konsen dalam menjalankan roda pemerintahan," tuturnya.
Pasalnya, selain harus mengurus jalannya roda pemerintahan, juga harus disibukkan dengan upaya penguatan dan agenda parpol lainnya. Belum lagi jika parpol tersebut saat menghadapi pemilihan umum, tentu banyak menguras pikiran, sehingga dikhawatirkan urusan pemerintahan yang sudah dipercayakan kepada Bupati atau Gubernur tersebut akan terbengkalai.
"Kalaupun masih terlibat dalam partai politik, cukuplah menjadi dewan penasehat atau sejenisnya. Itu yang menjadi pemikiran kita," kata Gemawan.
Lanjutnya, jika rangkap jabatan ketua partai sekaligus Bupati atau Gubernur maka hal tersebut rawan distorsi. Representasi politik seharusnya berhenti pada saat pencalonan sementara dan ketika sudah menjadi kepala daerah maka ketua parpol harus ditanggalkan.
Menurut dia, hal tersebut merupakan Bupati atau Gubernur yang harus menjaga jalur profesionalisme dalam tugas kenegaraan.
"Sejauh ini ada tiga cara yang dapat ditempuh, yakni parpol bisa mengambil inisiatitif untuk kongres luar biasa mengganti ketua partai yang sudah jadi Gubernur atau Bupati.
Gemawan menyatakan, ada hal penting yang harus dilakukan kepala daerah jika ke depan akan mampu sukses menjalankan tugasnya, yakni mulail melakukan terobosan besar di daerahnya untuk melakukan reformasi birokrasi secara konsisten.
Selama ini sehebat apapun program kepala daerah, tapi jika tidak fokus maka akan mengalami program yang telah dicanangkan akan mengalami kebocoran di tengah jalan.

RAKERNAS APKASI VII DIGELAR DALAM TENDA

Sungai Raya, Kalbar, 34/6 - Kegiatan Rapat Kerja Nasional VII dan Musyawaran Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meski digelar di dalam tenda besar namun diharapkan dalam pelaksanaannya bisa mencapai esensi dari kegiatan tersebut.
"Mengingat Kubu Raya baru terbentuk tiga tahun sehingga belum memiliki gedung yang representatif untuk menggelar kegiatan besar ini. Namun, dengan semangat dan kemauan yang keras untuk menyukseskan Rakernas dan Munaslub itu, pemerintah Kubu Raya yang ditunjuk dan dipercayakan sebagai tuan rumah menyulap halaman parkir Gardenia Resort sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini," kata Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan kegiatan tersebut di Sungai Raya, Jumat.
Muda mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan rapat kerja pengurus Apkasi yang di gelar beberapa kali dan dipastikan dilakasanakan di Kabupaten Kubu Raya. "Tema dari kegiatan ini, Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa," tuturnya.
Menurutnya, setelah kegiatan rakernas itu akan dilakukan panel diskusi yang membahas tentang beberapa isu strategis yang sedang terjadi saat ini untuk melahirkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Dalam Diskusi Panel itu nantinya akan di hadirkan beberapa nara sumber, terutama Menteri Dalam Negeri, Kehutanan dan Pertanian serta Komisi II dan VI DPR RI dan beberapa pakar.
"Agenda berikutnya adalah musyawarah luar biasa yang akan dilaksanakan pada malam harinya untuk memilih ketua dan pengurus APKASI. Sejak Desember 2010 lalu, ketua Apkasi Sujono yang juga Bupati Pacitan meninggal dunia dan digantikan oleh Plt Ketua Aang Suganda Hamid.
Dari diskusi panel tersebut diharapkan bisa melahirkan beberapa rekomendasi yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah sehingga pemerintah pusat bisa melahirkan kebijakan pro rakyat dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt Ketua Apkasi Aang Suganda Hamid mengatakan, kemajuan bangsa dan negara harus di topang dari kemandirian dan output daerah dan kabupaten. "Berdasarkan hal tersebut kita berharap dari rekomendasi yang dilahirkan pada Rakernas kali ini, pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang lebih berperan dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.
Sesuai dengan moto dari Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII yang dilaksanakan tahun ini, Apkasi Untuk Indonesia, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan konstribusi besar bagi Indonesia.
Gubernur Kalbar, Cornelis dalam sambutannya mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti bisa melahirkan rumusan dan rekomendasi yang bisa mempercepat proses pembangunan di daerah sehingga bisa memberikan sumbangsih pembangunan bagi provinsi dan negara ini.
Dia menyinggung agar para bupati bisa meningkatkan kerjasama dan saling besinergi dengan pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan daerah.
"Jangan mentang-mentang daerah otonom lalu tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, itu masih terjadi pada beberapa daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah yang memiliki artian yang luas jangan sampai disalah artikan," katanya.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi dalam pengarahannya mengatakan melihat tema dari apkasi ini sangat tepat sekali karena sesuai dengan spriit desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dicanangkan pada thun 1999 lalu.
"Sesuai dengan sistem pemerintahan Nasional, otonomi berlangsung di negara kesatuan Republik Indonesia Hal itu sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 32, di mana kekuasan pemerintah berada di tangan presiden," ujarnya.
Namun pada pasal 18 UU Nomor 32 juga disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengakibatkan hierarki pemerintaan antara provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat mengalami sedikit kendala.
"Untuk itu diperlukan beberapa perubahan untuk penyempurnaannya, agar hierarki tersebut bisa berjalan dengan baik.Saya berpesan kepada forum ini, hasil dari kegiatan ini tolong disampaikan kepada Kementrian Dalam negeri sebelum rancangan UU perubahan itu itu disampaikan kepada DPR RI," kata Gemawan.(Rendra)

KEMENDAGRI TUNGGU LAPORAN PPATK TERKAIT REKENING PEJABAT

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gemawan Fauzi mengatakan masih menunggu laporan lengkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap kejanggalan rekening pejabat.
"Perlu saya tegaskan di sini, Kemendagri tidak akan mencampuri urusan pemeriksaan rekening pejabat yang tidak wajar mengingat hal tersebut masuk dalam wewenang KPK dan Polri," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Namun jika terkait dengan kesalahan penggunaan anggaran, maka itu menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri selaku pembina otonomi daerah. Dalam hal itu Kemendagri hanya melakukan upaya pencegahan dengan meberikan pembinaan dan peringatan kepada Gubernur dan Bupati.
Untuk menghidari terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran daaerah, Kemendagri selalu melakukan evaluasi, sebelum penggunaan anggaran oleh pejabat negara. Sedangkan untuk proses setelah evaluasi itu berada di tangan BPK. Jika ada indikasi penyimpangan, maka hal tersebut akan diserahkan kepada KPK dan Polri untuk melanjutkan pada proses pemeriksaan.
Gemawan menyatakan berdasarkan penelusuran terhadap rekening pejabat negara yang dilakukan pihaknya, terdapat 2.000 rekening tak wajar milik pejabat daerah yang terindikasi korupsi.
Dia menyebutkan, sebagai besar rekening tak wajar milik pejabat berpotensi merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemendagri sebagai koordinator juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya menyangkut penyusunan dan penggunaan anggaran kepada seluruh 33 gubernur dan 524 bupati/ walikota di seluruh Indonesia.
Gemawan juga mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening kepala daerah, bendaharawan, pimpinan proyek, dan pejabat daerah lainnya.
"Kami sudah membentuk tim khusus yang dikirim ke berbagai daerah yang terindikasi adanya transaksi mencurigakan," ujar dia.
Menurut dia, berdasarkan laporan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, banyak transaksi mencurigakan pada rekening milik tersangkakorupsi yang tidak dilaporkan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
"Banyak transaksi yang tidak tercatat di PPATK," kata dia.
Sampai saat ini, Kemendagri sedang menunggu hasil laporan lengkap PPATK terhadap indikasi penyimpangan tersebut, sebelum akhirnya mengambil langkah lanjut terhadap hal tersebut.(Rendra)

PEMBENTUKAN KAPUAS RAYA MASUK AGENDA DPR RI

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Sukiman mengatakan proses Pembentukan Kapuas Raya saat ini sudah masuk dalam anggenda bahasan Komisi II DPR RI.
"Saat ini wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah masuk dalam Badan Legislasi DPR RI, tinggal menunggu pembahasannya saja," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah sangat layak. Karena luas wilayah Kalimantan Barat sudah sangat memadai untuk dimekarkan menjadi beberapa kabupaten.
"Seperti yang disampaikan Bapak Mendagri, luas wilayah Kalimantan Barat dua kali lipat dibanding pulau Jawa. Hal itu menjadikan provinsi ini sangat layak untuk dimekarkan, makanya bukan suatu hal yang mustahil untuk dibentuknya Provinsi Kapuas Raya," katanya.
Sukiman mengatakan, proses pemekaran wilayah diarahkan untuk mempercepat proses layanan pemerintahan kepada masyarakat. Terlebih lima kabupaten yang berada di calon Provinsi Kapuas Raya rentang pemerintahan provinsi sangat jauh dari sana.
Itu menyebabkan proses pembangunan di lima kabupaten itu bahkan kabupaten lainnya di Kalbar sampai saat ini tidak merata. "Wajar saja bila lima kabupaten yang berada di wilayah Timur Kalbar mewacanakan untuk memisahkan diri dari Kalbar dan membentuk provinsi baru," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam grend desain Indonesia di mungkinkan negara ini memiliki 54 provinsi. Sehingga proses pembentukan provinsi baru peluangnya terbuka lebar.
"Demikian halnya dengan pembentukan Kapuas Raya, saya berani memastikan hal itu bisa dilakukan. Tinggal menunggu waktu saja," kata Sukiman.
Anggota Komisi VI DPR RI itu sendiri mengaku akan terus menggiring terbentuknya Kapuas Raya dari Kalbar. Karena dia sendiri merasa bertanggung jawab akan hal tersebut.
"Saya sendiri akan terus menggiring terbentuknya Kapuas Raya, karena dari proses awal saya juga ikut terlibat," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Politik dan Pemerintahan Kalimantan Barat Drs Agus Eka mengatakan, terhambatnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat syarat dengan kepentingan politik.
"Inti dari pelayanan pemerintahan itu adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pembentukan Kapuas Raya dan pemekaran daerah lainnya tentu juga diarahkan untuk mencapai hal tersebut," kata Agus.
Dia mengatakan, munculnya wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memebrikan pelayanan pemerintahan yang lebih optimal sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di daerah yang akan di mekarkan.
Proses tersebut tentu telah melalui berbagai tahapan yang sangat panjang sehingga mengakibatkan masyarakat mengharapkan pelayanan pemerintahan yang lebih.
"Tidak bisa di pungkiri, jika dilihat dari kondisi nyata di lapangan saat ini proses pemerataan pembangunan di Kalbar memang masih belum bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi Kalbar," tuturnya.
Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Melawi, Sekadau dan daerah lainnya yang berada di wilayah timur Kalbar memang tertinggal dari sisi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan rentang pemerintahan provinsi kepada daerah tersebut yang berada di timur cukup jauh.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Tanjungpura itu mengatakan proses pemekaran wilayah sangat ditentukan oleh faktor politik, wilayah, ekonomi dan sisi pemerintahan.
"Dari kriteria pemekaran tersebut tentu sudah dikaji oleh berbagai pihak, sehingga muncullah wacana pembentukan Kapuas Raya. Namun, setelah enam tahun berjalan hal tersebut masih belum bisa direalisasikan," ujarnya.
Dia merincikan, dari aspek pemerintahan, wilayah dan ekonomi serta berbagai persyaratan administrasi, Provinsi Kapuas Raya sudah layan untuk dibentuk. Namun, dari sisi politik, itu yang masih mengganjal.
"Makanya saya katakan bahwa terhambatnya pembentukan Kapuas Raya karena sarat dengan kepentingan politik. Terlebih menjelang Pemilihan Gubernur yang akan dilangsungkan pada tahun 2013 mendatang, hal itu sangat jelas terasa," kata Agus.(Rendra)

APKASI BAHAS DILEMA MORATORIUM DAN KETAHANAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Dilema moratorium dan ketahanan pangan yang terjadi hampir disetiap daerah di Indoneisa dikupas panjang lebar dalam diskusi Rapar Kerja Nasional VII Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia yang dihadiri hampir 300 bupati se-Indonesia di Kubu Raya, Jumat.
"Pada diskusi panel tersebut menghadirkan lima narasumber antara lain Dirjen Pangan Kementan, Dirjen Planologi Kemenhut, Ketua Komisi IV dan Anggota Komisi IV serta Pakar Ekonomi Pertanian," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang juga selaku koordinator Apkasi wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, keputusan Presiden menerbitkan Perpres Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan dan Gambut dinilai berpotensi menyebabkan ketidak pastian dalam membangun daerah.
Terlebih dengan masuknya sawit yang merupakan investasi besar tentunya menjadi sorotan utama di moratorium tersebut lantaran izinnya mulai 2011 tidak lagi dikeluarkan sebagai kompensasi dari Norwegia yang menggelontorkan miliaran rupiah sesuai tercantum dalam REDD.
"Akan tetapi hal itu justru menjadi angin segar bagi pengembangan sektor pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan," kata Muda.
Dalam diskusi panel tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Muhammad Romahurmuzy menegaskan bahwa pangan menjadi tanggung jawab negara. "Sampai seberapa jauh komitmen pemerintah untuk memenuhi amanah konstitusi yang disepakati," katanya.
Ia menilai sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 6/1996 tentang Agraris hingga kini dipertanyakan, apakah masih valid atau tidak. Apakah perlu direvisi atau tidak.
"Semua tidak konsisten menjalankan aturan tersebut. Karena kita masih bersifat parsial dan ego sektoral. Karena itu dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah. Kalau bicara pangan tidak hanya satu aspek saja tapi semua aspek, mulai dari pupuk, sarana pendukung, infrastruktur dan sebagainya," ujar Romahurmuzy.
Dia mengatakan harus ada regulasi yang jelas agar antara kehutanan dan ketahanan pangan tidak tumpang tindih.
Akibatnya bupati di seluruh Indonesia menjadi kebingungan dasar hukum yang mana menjadi acuan.
"Selama ini seperti usulan Musrebangnas hanya isapan jempol belaka. APBN hanya untuk kepentingan orang-orang besar saja. Dengan momen ini ayo kita merumuskan yang sebenarnya tentang ketahanan pangan dan kehutanan," katanya.
Nada yang sama dilontarkan anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah yang menilai perlu ada kejelasan tentang RTRW sehingga antara kehutanan dan pangan bisa sinkron. Dan kalau dikaitkan dengan Perpres Nomor 10/ 2011 maka sebanyak 2 juta CPO akan tertunda. Sementara ketahanan pangan tetap harus menjadi prioritas. Padahal pemerintah telah menargetkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seluas 250 ribu ha setiap tahunnya. Dan pada 20 tahun kedepan ditargetkan hingga 5 juta hektar.
"Akan tetapi bagaimana mau kembangkan perkebunan sawit atau pertanian kalau RTRW nya belum jelas," tanyanya.
Apalagi Ia mengaku bingung banyaknya peta yang terbit. Peta setiap instansi selalu berbeda dan peta di daerah dan nasional tidak sinkron. "Mana yang harus dipakai. Karena itu Dephut dalam membuat peta bekerja sama dengan DPR dan melibatkan kepala daerah atau bupati," ujarnya.
P2BN ([Peningkatan Produksi Beras Nasional) menurut dia harus dilakukan. Kemudian pemerintah menetapkan surplus 10 juta ton beras 5 atau 10 tahun mendatang. Begitu pula kementerian BUMN harus meningkatkan petani dan cadangan beras dengan menekankan Produksi Pangan Berbasis Koorperasi (P2BK).(Rendra)

MORATORIUM TIDAK PENGARUHI KETAHANAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Dirjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Bambang Soepijanto menegaskan perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah tidak mengubah status hukum tata ruang sehingga moratorium hutan tidak berbenturan dengan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
"Untuk sektor pertanian di Indonesia masih ada peluang besar karena antara moratorium dan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak akan berbenturan," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Depertemen Kehutanan telah berupaya mengubah status hutan lindung dalam kategoi tertentu untuk bisa di gunakan sebagai lahan pertanian setelah melalui berbagai kajian.
"Misalnya, ada suatu hutan lindung gambut yang bisa diubah statusnya kita manfaatkan untuk ketenaga listrikan dan jenis tanaman lainnya seperti tebu, nanas atau padi. Sementara kalau sawit asalkan tidak di hutan gambut dan primer, itu juga bisa dilakukan" katanya.
Bambang menjelaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada seluruh daerah di Indonesia, hutan lindung yang paling banyak terdapat di Papua, Sulawesi dan Sumatera.
Sedangkan untuk wilayah Kalimantan masih dalam tahap proses pengkajian dari tim terpadu. Kalaupun ada hutan lindungm berdasarkan kajian terbaru, paling hanya berada di daerah pinggiran.
Berdasarkan hal tersebut, jika suatu daerah akan memanfaatkan hutan lindung untuk meningkatkan produksi pangan maka daerah tersbeut bisa mengajukannya kepada Departemen Kehutanan. Selanjutnya, akan dilakukan kajian dengan menurunkan tim untuk menindak lanjuti permohonan tersebut.
"Jika daerah hutan gambut itu masih bisa dimanfaatkan untuk areal pertanian, maka bisa saja lahan tersebut digunakan. Namun, jika sebaliknya, maka kita akan tetap menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan demi menjaga ekosistem dan ekologi yang telah ditetapkan perundang-undangan," katanya.
Ditempat yang sama, Dirjen Pangan Kementerian Pertanian Udoro Kasih Anggoro mengakui perlunya peningkatan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan nasional.
Dia memaparkan bahwa konsumsi beras rata-rata 2,7 ton per bulan, sifatnya dalam setahun enam bulan surplus dan enam bulan defisit. Satu tahun surplus 4 -5 juta ton.
"Artinya ini tidak cukup akan tetapi kita harus perlu ada peningkatan," katanya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu tahun saat ini masih lamban, yakni hanya 1 persen sementara jumlah penduduk bertambah 1,49 persen per tahun.
"Karena itu harus waspada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Harus ada kebijakan nasional yang memayungi agar para bupati meningkatkan produksi pertanian. Selain itu mesti ada inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan," ujarnya.
Ia juga meminta para bupati mengantisipasi dari sekarang jika terjadi krisis atau rawan pangan. "Mudah-mudahan yang diprediksikan pada tahun 2012 terjadinya musim kemarau panjang itu salah, sehingga produksi pertanian tidak terhambat," katanya.(Rendra)

PENGALIHAN ANGGARAN RUMAH DINAS BUPATI UNTUK KESEHATAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Keputusan Bupati Kubu Raya mengalihkan anggaran rumah dinas dan mobil dinasnya, tidak hanya untuk sektor pendidikan namun melainkan juga untuk sektor kesehatan di Kubu Raya.
"Bapak Bupati memang sudah mengalihkan anggaran rumah dinasnya, bukan hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Kamis.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan telah memutuskan untuk mengalihkan Rp6 miliar anggaran rumah dinas (rumdin) bupati dan hampir Rp1 miliar anggaran mobil dinasnya (mobdin) untuk pelayanan masyarakat yang diantaranya juga untuk sektor pendidikan.
Menurut Titus, hal itu menunjukan bahwa bupati komitmen dan lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya karena bupati melihat kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu prioritas.
"Memang kalau melihat dari kondisi di Kubu Raya, sektor kesehatan membutuhkan anggaran yang cukup besar," tuturnya.
Ada beberapa bidang disebutkan Titus yang menjadi fokus pihaknya di sektor kesehatan yakni jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes serta penambahan tenaga medis mulai dari dokter, bidan hingga perawat.
"Untuk jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) tahun ini dianggarkan Rp1,8 miliar. Tapi insyaallah pada APBD Perubahan nanti akan ditambah sekitar Rp200 jutaan," ungkapnya.
Jumlah itu untuk menanggung masyarakat miskin yang belum terakomodir di Jamkesmas. Jumlahnya sekitar 20 ribu jiwa dari total 38 ribu. Sementara 15 ribu jiwa sudah terakomodir Jamkesda.
"Sementara yang sudah tertanggung di Jamkesmas sebanyak 200.900 jiwa. Anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih," tuturnya.
Selain Jamkesda dan Jamkesmas, Dinas Kesehatan juga telah menyosialisasikan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang merupakan program nasional bagi ibu-ibu yang melahirkan namun menggunakan fasilitas pemerintah.
Tidak hanya dalam bentuk jaminan kesehatan, pemerintah juga memfokuskan di pembangunan puskesmas, pustu dan puskesdes. "Untuk rumah sakit saat ini masih belum kita prioritaskan. Kita lebih mendahulukan fasilitas yang langsung dekat dengan masyarakat," kata Titus.
Puskesmas rawat inap yang dibangun pelayanan dan fasilitasnya lebih mendekati rumah sakit. Terdapat sekitar 9 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya sedangkan 10 lainnya puskesmas biasa.
Puskesmas ini diperkuat lagi dengan Pustu yang jumlahnya mencapai 76 unit dan Puskesdes sekitar 85 unit.
"Dan setiap puskesmas sudah ada dokter. Namun kedepan kita masih membutuhkan lagi tenaga dokter, bidan maupun perawat," ujarnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan. Itu dikarenakan menurut Bupati Muda sebagai kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.(Rendra)

KADIN : APKASI BERI ANGIN SEGAR DUNIA USAHA

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kubu Raya Burhan mengharapkan diselenggarakannya Rapat Krja Nasional dan Musyawarah Nasional luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII di Kubu Raya dapat memberikan angin segar bagi dunia usaha di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu.
"Ini momen dan kesempatan yang jarang dan hanya satu kali di Kubu Raya. Karena banyak potensi-potensi dan keunggulan daerah yang pantas untuk ditampilkan," kata Burhan di Sungai Raya, Kamis.
Ia mencontohkan, potensi atau keunggulan di Kubu Raya seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, produk-produk tradisional yang dikelola oleh UMKM lokal.
"Ini tentunya sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Kubu Raya yang pada akhirnya dapat mendulang keuntungan bagi pembangunan daerah. Bahkan setiap kepala daerah dapat bertukar investasi dengan Kubu Raya," tuturnya.
Ia juga mengharapkan agar pada Rakernas/ Munaslub Apkasi VII juga mengagendakan sejuta kewirausaahaan (entrepenuership). Karena kewirausahaan masih belum menjadi sorotan utama pemerintah. Tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang fokus pada wirausaha.
"Sementara idealnya minimal mesti dua persen dari jumlah penduduk. Ini dimaksudkan juga untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bermuara peningkatan kualitas hidup keluarga," ujarnya.
Jika itu dilakukan di setiap daerah sambung dia, maka kemandirian masyarakat akan tercapai tidak selalu bergantungan pada sektor yang ditawarkan. Akan tetapi masyarakat dapat menciptakan pekerjaan yang mandiri.
"Kadin siap memfasilitas dalam penciptaan enterprenuership. Karena sebagai organisasi induk wajib untuk mewadahi setiap usaha yang dikelola oleh masyarakat," tuturnya.
Karena itu ia meminta sudah saatnya Pemerintah menggandeng Kadin sebagai mitra dalam rangka peningkatan dunia usaha yang ada di masyarakat di setiap daerah khususnya di Kubu Raya. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah mempermudah izin bagi dunia usaha kecil agar mereka dapat kemudahan memperoleh fasilitas pinjaman.
"Jadi dengan Apkasi ini lah Kadin mengharapkan dapat membawa perubahan tidak hanya Kubu Raya akan tetapi secara luas bagi dunia usaha se Indonesia. Untuk itu Kadin mendukung terselenggaranya Rakernas VII Apkasi di Kubu Raya ," kata Burhan.(Rendra)

BPN KUBU RAYA SELESAIKAN DELAPAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 ini memfokuskan kinerja pada delapan kegiatan yang menjadi program wajib untuk menghindari semakin banyaknya permasalahan pertanahan pada masyarakat.
"Delapan kegiatan telah menjadi fokus utama Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya untuk mengatasi tumpang tindih lahan dan kepastian kepemilikan tanah. Di antaranya reforma agraria, adjudikasi, PPAN, Konsolidasi Tanah, SMS, IP4T, prona, redistribusi tanah," kata Kepala Perwakilan BPN Kubu Raya, Trisanti Hudoyo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mencontohkan, untuk reforma agraria, telah menjadi program nasional yang dicanangkan Presiden SBY dengan terbitnya Perpres No. 10/2006 yakni penataan ulang struktur penguasaan tanah menjadi lebih berkeadilan sosial melalui Landreform rakyat miskin terutama kaum tani yang hidupnya bergantung pada penggarapan tanah dipastikan akan dapat akses pemilikan tanah sehingga memiliki kekuatan hukum.
"Langkah yang diambil antara lain pemberian sertipikat hak milik bagi petani kecil, dan buruh kecil (secara cuma-cuma) sebagai langkah awal pembaharuan Agraria. Kemudian Redistribusi tanah/lahan kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan bersumber dari lahan yang ditelantarkan atau lahan bekas HGU," tuturnya.
Contoh lainnya, Adjudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik), dimulai sejak tahun 2006 hingga 2009. Kuota di Kabupaten Kubu Raya sama dengan Kabupaten Pontianak yakni 9 ribu bidang.
Selain itu juga dilaksanakan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Tanah-tanah obyek PPAN pada dasarnya adalah tanah-tanah Negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan obyek PPAN.
"PPAN di Kubu Raya pada tahun 2009 dilaksanakan di Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B sebanyak 500 bidang," kata Trisanti.
Sementara untuk konsolidasi tanah penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. "Begitu pula dengan Sertifikat Massal Swadaya (SMS) untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah dalam usaha untuk mendapatkan sertipikat atas bidang tanah yang
dimilikinya," tambahnya.
Ada lagi yang disebutkan Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). "Dimaksudkan untuk penemuan obyek dan subyek tanah landreform secara tepat, pembagian tanah kepada penerima yang memenuhi ketentuan. Tahun 2009 lalu, sebanyak 3.000 bidang, telah tersebar di 2 Kecamatan yang meliputi 4 Desa," tuturnya.
Dan yang kerap disebut-sebut yakni Prona. Dikatakan Tri Prona diberikan secara massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.
Dan yang terakhir adalah redistribusi tanah. "Redistribusi tanah dimaksudkan untuk bagi para petani yang tidak memiliki tanah. Tujuannya
untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani," ujarnya.
Selama ini menurut dia banyak petani penerima redistribusi tanah hanya diberikan Surat Ke putusan Hak Milik saja, sedangkan pembinaan, pendataan maupun sertifikasi hak atas tanahnya diserahkan sepenuhnya kepada peserta untuk mengurusnya.
"Ini sering mengakibatkan para petani tidak mensertifikatkan tanahnya sehingga tidak mampu mempertahankan pemilikan tanahnya, dan kembali menjada petani penggarap," tukas Tri yang sebelumnya menjabat Kepala BPN Kabupaten Pontianak ini.
Ia mengharapakan dengan delapan kegiatan tersebut, maka masyarakat petani maupun miskin kedepan memiliki jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahannya. Sehingga mereka dapat gunakan untuk kebutuhan dan peningkatan kesejahteran yang berkeadilan.(Rendra)

DUA MENTERI BATAL HADIRI RAKERNAS APKASI

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Panitian Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Agus Supriyadi mengatakan dua menetri dipastikan tidak bisa menghadiri Rapat Kerja Nasional APKASI ke VII yang akan di gelar di Kubu Raya Jumat Besok.
"Dua menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan dan Pertanian, sedangkan Menteri Dalam Negeri sudah datang hari ini. Sebagai penggantinya, Menteri Kehutanan dan Pertanian hanya mengutus wakilnya," kata Agus di Sungai Raya, Kamis.
Karena hal tersebut, panitia sepertinya akan melakukan perubahan pada beberapa agenda yang semula telah ditetapkan.
Agus menjelaskan para Bupati yang hadir dari jumlah peserta yang mendaftar hanya 250an bupati yang mengikuti kegiatan Nasional tersebut dari data yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk persiapan hotel bagi para peserta Apkasi sudah dipersiapkan dengan mengalokasikan 4 hotel yang ada di Pontianak.
"Peserta yang sudah terdaftar 250an dan kita belum tahu jika ada halangan, namun semoga tidak ada halangan. Nantinya para peserta akan di tempatkan di Hotel Mercure, Hotel Mahkota, Hotel Aston dan Hotel Kapuas Palace. Semua persiapan sudah kita lakukan dengan matang demi kelancaran kegiatan Nasional ini," jelas Agus.
Selain persiapan di dalam acara itu sendiri, kemeriahan kegiatan tersebut juga terlihat diluar lokasi kegiatan seperti di sejumlah ruas jalan di Jalan Soekarno Hatta, terlihat banyak spanduk bertuliskan Apkasi yang di pasang.
Tenda besar yang digunakan sebagai lokasi kegiatan sudah ditata dengan baik dengan dibalut kain merah putih hampir seluruh tenda. Para pengisi kegiatan sudah mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin guna menyambut kegiatan tersebut.
Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan berdasarkan informasi yang di dapat, Menetri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Suswono saat ini masih berada di luar negeri sehingga yang akan hadir dalam Rakernas Apkasi tersebut hanya diwakilkan oleh Dirjen.
"Meski dua menteri tidak bisa menghadiri kegiatan ini, saya rasa itu sama sekali tidak masalah, karena tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan yang akan dilakukan," tutur Muda.
Di jelaskannya, dalam Munaslub APKASI yang akan dilaksanakan nanti juga akan dilakukan pemilihan ketua dan pengurus baru.
Dari kegiatan tersebut Muda berharap bisa melahirkan berbagai rekomendasi untuk pemerintah pusat demi kesempurnaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.(Rendra)

DPRD : PROSES LELANG BELUM BERJALAN EFEKTIF

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya Agus Sudarmansyah menyayangkan belum efektifnya proses pelelangan yang dilakukan oleh setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah setempat.
"Untuk itu kita berharap, mMemasuki pertengahan tahun 2011 ini, seluruh SKPD yang melaksanakan proses pelelangan, diharapkan segera merampungkannya. Sebab, berbagai kendala pasti dapat menghambat pengerjaan karena berkurangnya waktu tersisa pada tahun ini," kata Agus di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, jika melihar proses pelelangan proyek pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pelelangan pada tahun ini bisa dikatakan sangat lambat.
Meski dia menyadari adanya perubahan dari Keppres 80 ke Keppres 54 mungkin menjadi penyebab terlabatnya proses lelang tersebut.
"Namun alasan tersebut tentu tidak akan berlaku karena waktu terus berjalan," tuturnya.
Dengan adaya perubahan dari manual ke online untuk proses pelaksanaan lelang, Kubu Raya mungkin masih perlu banyak persiapan. Baik dari sarana dan pra sarana hingga Sumber Daya Manusianya sendiri.
Belum lagi dengan kondisi Kubu Raya yang baru dimekarkan, memang memerlukan banyak adaptasi dengan sistem baru itu.
Namun dia berharap agar setiap SKPD di Kubu Raya bisa menyadari akibat dari terlambat yang terjadi, dikhawatirkan banyak pekerjaan nantinya yang terkesan terburu-buru dilakukan karena permasalahan terbatasnya waktu. Dan yang paling dikhawatirkan adalah Dinas Cipta Karya dan Bina Marga yang diketahui memiliki banyak item pelelangan.
Jika tidak cermat, sejumlah pekerjaan yang terkesan terpaksa pastinya akan berdampak pada kualitas pekerjaan itu juga.
"Hal-hal inilah yang selalu menjadi masalah didepan, ketika suatu pekerjaan diberikan dengan tidak cukup waktu. Belum lagi dengan pekerjaan yang bersifat pembangunan di tempat terbuka, jalan dan hal lainnya," kata Agus.
Akibatnya akan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek. Yang terparah justru bisa mengancam keselamatan pengguna jika dikemudian hari beton malah rusak sebelum waktunya.
"Hal-hal seperti ini jelas tidak diinginkan. Tetapi kondisi tersebut juga terjadi akibat dari hal yang serupa," tuturnya.
Selain itu, tidak cukupnya waktu juga bisa membuat anggaran yang dialokasikan tidak bisa terserap dengan sempurna. Hal ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah Kubu Raya kedepannya dimata pemerintah pusat.(Rendra)

BALAP SEPEDA KALBAR OPTIMIS REBUT EMAS

Pontianak, 23/6 - Mantan Pembalap Sepeda Kalimantan Barat Maruki Matsum mengatakan cabang balap sepeda Kalbar berpeluang besar untuk merebut mendali emas dalam PRA PON XVIII yang akan digelar tahun 2012 mendatang.
"Untuk itu kita mengajak para atlet balap sepeda daerah ini terus mengasah kemampuannya guna menghadapi Pra PON dan PON XVIII 2012 mendatang. Kita berharap Kalbar melalui cabor balap sepedanya bisa menyumbangkan medali seperti pada era-era keemasan dan kejayaan masa lalu," katanya di Pontianak, Kamis.
"Kita harus mampu meloloskan banyak pembalap di Pra PON nanti. Kemudian target kita di PON XVIII harus bisa meraih medali. Para pembalap kita harus optimis dan kita harus yakin bisa mewujudkannya," kata Maruki.
Menurutnya, target merebut medali emas bukanlah hal yang mustahil dan bisa saja terwujud. Asalkan, semua insan balap sepeda Kalbar dari mulai pengurus, pelatih dan para atlet sama-sama mau bekerja keras mewujudkan ambisi itu.
"Saya yakin, jika kita memiliki motivasi, target meraih medali Insya Allah akan bisa kita wujudkan," katanya.
Pembalap yang baru-baru ini diberi penghargaan oleh Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga sebuah rumah atas prestasi emasnya di era 90-an tersebut juga meminta kepada pembalap untuk tidak berbangga diri atas kemampuan yang dimiliki.
Sebab, lanjutnya, barometer kemampuan seorang pembalap Kalbar tak bisa diukur dengan level satu daerah. Pembalap Kalbar harus berkaca keluar. Terutama kepada para pembalap Jawa yang memiliki kemampuan merata.
"Kuncinya adalah berlatih dan terus berlatih. Jangan pernah bosan dan mengeluh. Semampunya seorang pembalap harus mampu meningkatkan limit kecepatan agar bisa bersaing di Pra PON dan PON XVIII mendatang," tuturnya.
Maruki menambahkan, di Kalimantan Barat sendiri sangat sering di adakan berbagai perlombaan balap sepeda. Berdasarkan hal itu, diharapkan mampu membangkitkan semangat untuk mengembalikan kejayaan olahraga balap sepeda Kalbar, yang dulu pernah berjaya di tingkat nasional maupun internasional mewakili Indonesia.
"Kita ingin, balap sepeda Kalbar kembali dimasa jayanya dulu. Walaupun semuanya harus dilakukan pembinaan secara bertahap karena regenerasi balap sepeda Kalbar sempat terputus, maka pengurus PB ISSI, perlu terus melakukan pembinaan para pembalap muda," tuturnya.(Rendra)

PANJAT TEBING BERPELUANG DALAM PRA PON XIII

Pontianak, 23/6 - Atlet panjat tebing Kalimantan Barat berhasil lolos hingga babak semifinal dan membuka peluang untuk berlaga di PON XVIII di Riau tahun 2012 mendatang.
"Dari 19 atlet Tim Prakualifiksai Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) Panjat Tebing Kalbar, dua diantaranya dipastikan lolos ke PON 2012 mendatang. Sebab, para atlet yang sejak empat bulan lalu digembleng dalam pemusatan pelatihan daerah (pelatda) ini sudah bertarung dengan ratusan pemanjat dari seluruh Indonesia, yang berlangsung di Semarang, 15-21 Juni 2011," kata manager Tim Pra PON Panjang Tebing Kalbar, Yan Andria Soe di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, di bawah bimbingan pelatih Muhamad Atik dan dua asisten pelatih Suparman dan Hendro, selama pelatda yang dipusatkan di sasana panjat dinding Stadion Sultan Syarif Abdurahman Pontianak, kemampuan fisik dan teknis para pemanjat menunjukan peningkatan yang sangat signifikan.
"Makanya, kita mendapatkan 2 tiket ke Riau," ujarnya.
Apalagi, berdasarkan pemantauan selama Pelatda berlangsung, para pemanjat yang direkrut dari seluruh pengurus cabang (pengcab) se-Kalbar itu, mampu menunjukan hasil yang luar biasa dari segi teknis.
"Kami memiliki pemanjat yang mampu menyamai kecepatan atlet nasional di ajang PON XVII Kaltim, yakni enam detik dalam pemanjatan di nomor speed track," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar seluruh masyarakat memberikan dukungan moral bagi para pemanjat yang akan berlaga membawa nama daerah ini untuk bisa meraih medali di PON mendatang.
Selain itu, 2 orang atlet ini akan dipacu kemampuan teknis pemanjatannya, juga akan digenjot ketahanan fisik atau endurance.
Setiap hari, yakni pagi hari dan pada sore hingga malam, para atlet digembleng dengan disiplin yang tinggi di bawah arahan pelatih Muhammad Apik, Suparman dan Hendro Widyatmoko.
"Mereka kami persiapkan untuk bertanding di seluruh kategori yang dipertandingkan, yakni lead, speed, boulder, termasuk speed track, baik di kelas perorangan, beregu maupun campuran," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 20 atlet panjat tebing Kalimantan Barat menjalani pemusatan latihan daerah (pelatda) menghadapi Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) di Kota Semarang, Jawa Tengah, 15 sampai 22 Juni 2011 mendatang. Pemusatan latihan dilakukan di Sasana Panjat Tebing FPTI Kalbar di Kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurahman (SSA) Pontianak dan di Tower Panjat Dinding FKIP Universitas Tanjungpura.
"Tiga dari 20 atlet panjat tebing Kalbar saat juga telah menjalani pemusatan latihan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka adalah Stepanus Jonathan, Muhammad Rohman, dan Bartholomeus Suryadi," katanya.
Terpisah, Sekretaris Umum Pengda FPTI Kalbar, Idris Maheru, menilai, pentingnya jalinan hubungan dan kerja sama yang baik antara seluruh atlet, pelatih, dan official dalam sebuah kejuaraan.
"Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, satu ritme dan satu rasa antarsemua unsur, tentunya akan memberikan hasil maksimal dari setiap event yang diikuti. Itu harapan kami," kata Idris yang menargetkan timnya lolos ke PON XVIII/ 2012 di Riau mendatang.(Rendra)

KUBU RAYA SUKSESKAN MP3EI DENGAN PENGUATAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat sektor pangan Untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Master Plant Percepatan Ekonomi Indonesia.
"Sebenarnya, sejak awal terbentuk Kubu Raya memang telah mengarah kepada hal tersebut. Melalui program Rice Estate yang telah berjalan dan Food Estate yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan dapat mensupprot program MP3EI itu," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengakui, untuk penguatan di bidang energi mungkin Kubu Raya tidak sehebat daerah lainnya yang ada di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Petanian dan Peternakan berupaya memperkuat pada ketahanan pangan, karena kabupaten itu memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian.
Dijelaskannya, saat ini Pemkab Kubu Raya telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk membuka areal pertanian. Dalam hal itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya telah memberikan bimbingan, bantuan bibit dan sistem pemasaran kepada masyarakat petani, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan program pertanian tersebut.
"Dalam hal ini kita tentu masih berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing para petani agar bisa meksimal dalam menggarap lahan. Dengan demikian, tujuan Pemkab Kubu Raya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan bisa terwujud," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan peemrintah Kubu Raya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengdapatkan kehidupan yang layak.
Lanjutnya, untuk mendukung Kubu Raya sebagai penyanggah ketahanan pangan Kementrian Pertanian telah memberikan sinyal yang cukup baik untuk itu.
Bahkan beberapa waktu lalu Mentan mengirim Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian ke Kubu Raya secara khusus untuk membahas rencana Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.
"Ini menunjukkan tanggapan serius dari pemerintah pusat untuk menjadikan Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, rencana untuk menjadi Kubu Raya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Nasional tidak muluk-muluk, karena di Kubu Raya memiliki lahan yang luas. Selain itu, telah banyak pula terobosan di sektor pertanian.
Di antara terobosan itu melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk perluasan lahan pertanian, program konsumsi Beras Lokal Kubu Raya dan pencanangan tahun mekanisasi pertanian yang akan terus dilakukan secara terus-menerus hingga 2014.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga sedang mengombinasikan pemanfaatan lahan tidur dengan program transmigrasi. Ini menjadi salah satu program strategis yang telah diterapkan di beberapa pemukiman transmigrasi.
"Melalui program-program tersebut, tentunya menjadi modal awal bagi Kubu Raya untuk mewujudkan rencana menjadi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional,," tutur Muda.
Dia juga mengungkapkan, Kubu Raya juga dikembangkan program Food Estate di mana pilot project-nya di Desa Sungai Ambawang, Sumber Agung dan Muara Tiga di Kecamatan Batu Ampar. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan Food Estate ini sudah kita presentasikan ke Kementerian Pertanian dan mendapat respons positif. Pelaksanaan di lapangan yang harus lebih bekerja keras agar hasilnya optimal," kata Muda.
Food Estate itu terangnya, merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas. "Hasilnya diharapkan mampu menyokong ketahanan pangan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan diharapkan dapat diekspor," ujarnya
Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan sekitar 500 hektar lahan untuk pembangunan Food Estate di tiga desa di Kecamatan Batu Ampar itu. "Pembangunan Food Estate ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan pertanian di Kubu Raya," kata Muda.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berupaya mewujudkan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan (KABTP) yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan dapat bersaing di pasar global.(Rendra)

WABUP : CIPTAKAN KEMANDIRIAN DAERAH DENGAN ENTREPRENUERSHIP

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Wakil Bupati Kaupaten Kubu Raya Andreas Muhrotien mengatakan untuk menciptakan kemandirian daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan banyak wirausaha baru melalui pendidikan kewirausahaan.
"Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah membangun pola-pola pendidikan etrepenuership yang bersifat mandiri kepada masyarakat yang juga dikelola oleh masyarakat itu sendirim" kata Andreas di Sungai Raya, Kamis.
Lanjutnya, berbagai sektor kewirausahaan itu antara lain di sektor perikanan, peternakan, dan tanaman hortikultura. Dia menyebutkan pendidikan kewirausahaan itu fokus utamanya untuk mengentaskan kemiskinan, euforia pendidikan yang salah dan ketertinggalan daerah.
Sasarannya, tidak hanya masyarakat petani dan nelayan, namun juga merambah ke dunia pendidikan yakni ke sekolah-sekolah.
"Outputnya agar tercipta para entrepenuer-entrepenuer handal yang mandiri. Dari hal ini maka akan terwujud kemandirian daerah yang muaranya pada peningkatan taraf hidup," tutur Andreas.
Entrepenuership percontohan yang telah dibangun yakni di Desa Sui Raya Dalam pada tahun 2009 lalu di atas lahan seluas kurang lebih empat hektar. Di situ telah diusahakan 30 tambak ikan lele yang jumlahnya bisa mencapai 90 ribu ekor dengan penghasilan rata-rata sekitar 8 ton.
Tak hanya itu, juga dikembangkan ternak sapi yang saat ini baru sekitar 15 ekor jenis sapi merah dan sapi metal. Begitu pula diusahakan penggilingan padi untuk membantu para petani sekitar. Juga di lahan tersebut adanya pabrik tahu mini.
Untuk lebih meningkatkan gairah usaha, juga dibudidayakan tanaman hortikultura seperti melon dan pare yang hasil produksinya rata-rata mencapai 400 kg.
Penggagas enterepenuership di Kubu Raya ini yakin dan optimis, dengan pola pendidikan etrepenuership tersebut maka akan membawa pada perubahan ekonomi bagi Kubu Raya yang usianya baru menginjak empat tahun.
"Kita tahu dulunya banyak masyarakat kita yang bekerja di sektor perkayuan akan tetapi setelah banyak pabrik-pabrik yang kolaps, ribuan pekerjanya menganggur. Jelas ini menjadi permasalahan utama. Karena itu salah satu solusinya dengan menciptakan para entrepenuer yang mandiri," tutur Wakil Bupati Andreas.
Memang diakuinya, sulit untuk mengajak masyarakat bertanam atau bertani. "Ini lah tantangan kita sebagai pemerintah untuk terus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan adalah untuk perubahan hidup yang lebih layak tanpa harus selalu ketergantungan," ucapnya.
Menurut dia, wirausaha tidak harus dengan pola-pola yang mewah namun juga bisa dilakukan dengan usaha-usaha yang bersentuhan dengan kebutuhan hari-hari ekonomi masyarakat.
"Saya yakin jika ini terus dikembangkan maka menciptakan kemandirian daerah bakal tercapai," pungkasnya.(Rendra)

PENGAMAT : KAPUAS RAYA TERHAMBAT KARENA KEPENTINGAN POLITIK

Pontianak, 23/6 - Pengamat Politik dan Pemerintahan Kalimantan Barat Drs Agus Eka mengatakan, terhambatnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat syarat dengan kepentingan politik.
"Inti dari pelayanan pemerintahan itu adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pembentukan Kapuas Raya dan pemekaran daerah lainnya tentu juga diarahkan untuk mencapai hal tersebut," kata Agus di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, munculnya wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memebrikan pelayanan pemerintahan yang lebih optimal sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di daerah yang akan di mekarkan.
Proses tersebut tentu telah melalui berbagai tahapan yang sangat panjang sehingga mengakibatkan masyarakat mengharapkan pelayanan pemerintahan yang lebih.
"Tidak bisa di pungkiri, jika dilihat dari kondisi nyata di lapangan saat ini proses pemerataan pembangunan di Kalbar memang masih belum bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi Kalbar," tuturnya.
Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Melawi, Sekadau dan daerah lainnya yang berada di wilayah timur Kalbar memang tertinggal dari sisi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan rentang pemerintahan provinsi kepada daerah tersebut yang berada di timur cukup jauh.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Tanjungpura itu mengatakan proses pemekaran wilayah sangat ditentukan oleh faktor politik, wilayah, ekonomi dan sisi pemerintahan.
"Dari kriteria pemekaran tersebut tentu sudah dikaji oleh berbagai pihak, sehingga muncullah wacana pembentukan Kapuas Raya. Namun, setelah enam tahun berjalan hal tersebut masih belum bisa direalisasikan," ujarnya.
Dia merincikan, dari aspek pemerintahan, wilayah dan ekonomi serta berbagai persyaratan administrasi, Provinsi Kapuas Raya sudah layan untuk dibentuk. Namun, dari sisi politik, itu yang masih mengganjal.
"Makanya saya katakan bahwa terhambatnya pembentukan Kapuas Raya karena sarat dengan kepentingan politik. Terlebih menjelang Pemilihan Gubernur yang akan dilangsungkan pada tahun 2013 mendatang, hal itu sangat jelas terasa," kata Agus.
Sementara itu, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Sintang, Tarmin mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu percepatan pembentukan provinsi Kapuas Raya menyusul semakin banyaknya dukungan dari element masyarakat yang mendukung pembentukan provinsi tersebut.
"Kita sangat bersyukur karena semakin banyak element masyarakat yang terus mendukung percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. untuk itu kami mengharapkan agar Gubernur Kalbar bisa ikut melancarkan proses pembentukan Kapuas Raya, bukan sebaliknya malah menghambat," katanya di konfirmasi via telpon.
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama Forum Kepala Desa se-Kalimantan Barat membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung pembentukan provinsi Kapuas Raya.
Dengan adanya proses yang sudah terjadi saat ini, Tarmin mengatakan tidak ada lagi alasan Pemerintah Kalimantan Barat untuk menghambat pembentukan provinsi tersebut. Apa lagi jika mengungkapkan pembentukan Kapuas Raya tidak masuk akal.
"Kita mempertanyakan, yang tidak masuk akal itu bagian mananya. Padahal sudah jelas, sejak enam tahun lalu proses pembentukan provinsi Kapuas Raya sudah berjalan dan sudah melalui berbagai kajian," ujarnya.(Rendra)

SATPOL PP TERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI DUA KECAMATAN

Sungai Raya, Kalbar, 26/1 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya akan segera melakukan penertiban bangunan liar yang masih banyak terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang.
"Dua kecamatan itu masih banyak bangunan liar dan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Sejauh ini kita sudah mengeluarkan dua kali surat peringatan, tinggal menunggu surat peringatan ketiga," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasriyadi.
Menurutnya, jika sampai peringatan ke tiga tetap tidak diindahkan pemilik bangunan, maka pihaknya terpaksa melakukan pembongkaran.
Dia juga menambahkan, lokasi bangunan yang menjadi target pembongkaran Satpol PP Kubu Raya adalah bangunan yang berdiri di sekitar Makodam 12 Tanjungpura yang saat ini masih dalam pengerjaan.
"Sampai saat ini kita belum melakukan penertiban terhadap bengunan tersebut karena masih memberikan surat Peringatan pertama dan kedua kepada pemilik bangunan," tuturnya.
Berdasarkan data dari Satpol PP Kubu Raya, sampai saat ini terdapat belasan bangunan liar yang masih berdiri yang terletak di dua Kecamatan, di antaranya Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang.
"Untuk itu, kita sangat mengharapkan masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, hendaknya masyarakat tersebut memilih lokasi yang strategis dan tidak mengganggu pengguna jalan serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Andi.
Dia menjelaskan, penertiban itu lakukan untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum.
Dalam menertibkan sejumlah bangunan liar, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Camat setempat dan memberikan tiga kali surat peringatan kepada pemilik banguanan.
"Apabila dalam tiga kali peringatan namun pemilik bangunan belum juga membongkar, maka Satpol PP Kubu Raya akan membongkar langsung bangunan tersebut," tutur Andi.(Rendra)

MUNASLUB APKASI BAHAS TIGA ISU STRATEGIS

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa APKASI ke VII yang akan dilaksanakan di Kubu Raya 24 Juni besok akan membahas tiga isu strategis untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah.
"Ada beberapa isu strategis yang akan kita bahas, diantaranya mengenai permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa yang kerap menimbulkan permasalahan di lapangan," kata Muda di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan kementrian terkait yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut dilahirkan beberapa rekomendasi dari Apkasi untuk pemerintah pusat.
Bupati Kubu Raya itu mengatakan sejak reformasi, telah dilakukan desentralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis.
Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional.
"Masih banyak ditemukan berbagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka emiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan," tuturnya.
Namun, lanjut Muda, tentu itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya dilihat pada hal-hal formal (angka kemiskinan) namun esensinya bahwa dengan
adanya otonomi daerah atau desentralisasi peluang daerah untuk membangun daerahnya terbuka lebar.
Terlebih, setelah keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka idealnya seluruh kebijakan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden seharusnya disesuaikan dengan kebijakan Desentralisasi.
"Salah satu contoh, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan Pemberian ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut
berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam membangun daerah. Inpres tersebut secara subtansi bertentangan dengan kebijakan desentralisasi," kata Muda.
Untuk itu dalam, Rakernas Apkasi tersebut akan dibahas hal itu agar ada jalan keluar.
Dalam Rakernas Apkasi VII juga akan membahas isu strategis terkait dengan kesiapan daerah dalam kemandirian pangan dan urgensi alokasi dana desa sebagai
upaya percepatan pembangunan di desa.
"Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam Rakernas ini. Ketahanan pangan tentu bukan sekedar masalah pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengembangan agribisnis dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat," tuturnya.
Ada dua sisi penting dari konsep ketahanan pangan yaitu kemampuan membeli atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah merumuskan kebijakan, merancang program dan menyediakan dukungan pembiayaan serta insentif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Namun, permasalahannya, ketahanan pangan belum merata antar daerah.
Sebagian besar daerah masih tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ancaman ketahanan pangan terutama bersumber dari kemiskinan, perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menyediakan pangan untuk konsumsi lokal, bencana alam, menyusutnya lahan pertanian dan ancaman yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru.
"Kita berharap melalui kesempatan ini, dengan hadirnya kementrian terkait bisa memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang baik tanpa menimbulkan polemik dan kesenjangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan apa yang akan direkomendasikan nantinya bisa memberikan perubahan lebih baik ke depan," kata Muda.(Rendra)

DPRD : KONSEP PARIWISATA KUBU RAYA BELUM JELAS

Sungai Raya, Kalbar, 23/6 - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya Mustafa meminta kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setempat untuk memperjelas konsep pariwisata yang ada di kabupaten tersebut.
"Sejauh ini kita belum melihat adanya kejelasan dari konsep wisata yang ada di dinas tersebut. Itu jelas sangat disayangkan, karena begitu banyak potensi wisata di Kubu Raya, namun sampai saat ini belum dikemas dan dimanfaatkan dengan baik," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Dia menilai, selama ini sektor pariwisata di Kubu Raya dinilai berjalan di tempat. Oleh karenanya, diperlukan konsep yang jelas untuk pengembangannya, bukan hanya bersifat dadakan ketika berlangsung even-even kebudayaan.
"Selama ini kita melihat pengembangan pariwisata di Kubu Raya stagnan, karena tidak mempunyai konsep yang jelas, makanya kita minta konsep jelasnya," kata Mustafa.
Komisi D DPRD Kubu Raya meminta Disbudparpora Kubu Raya menyerahkan konsep yang jelas untuk pengembangan sektor pariwisata. "Kita minta Disbudpora menyampaikan ke kita, konsep pengembangan pariwisata Kubu Raya, selanjutnya kita kaji bersama-sama," kata Mustafa.
Menurut dia, Disbudparpora hendaknya tidak hanya mengandalkan alokasi dana dari APBD Kubu Raya untuk mengembangkan pariwisata, karena banyak alokasi lain yang dapat digali agar program kepariwisataan tidak stagnan.
Sehingga dibutuhkan konsep yang benar-benar jelas, seperti apa dunia pariwisata yang diharapkan di Kubu Raya ini. "Jangan sampai semuanya bersifat dadakan dan hanya menunggu kesiapan alokasi dana untuk mengembangkan objek wisata," kata Mustafa.
Terpisah, Kepala Disbudparpora Kubu Raya, Fauzi Kasim menjelaskan, tahun ini pihaknya siap mengembangkan sektor pariwisata, di antaranya dengan mengembangkan objek-objek wisata untuk menarik minat wisatawan.
Fauzi menjelaskan, Kubu Raya baru berusia tiga tahun, sehingga masih sulit untuk mengembangkan objek-objek wisata. "Tentunya perlu waktu dan proses untuk mengembangkan dan membenahi sejumlah obyek wisata yang ada," katanya.
Dia mengungkapkan, selama ini, ketika Kubu Raya masih menjadi bagian Kabupaten Pontianak, objek wisata di kawasan ini belum pernah mendapatkan bantuan untuk perbaikan atau pembenahan.
Olehkarenanya, saat ini Kubu Raya masih disibukkan untuk membenahi berbagai objek wisata. Di samping selalu berupaya mempromosikan objek-objek wisata yang memang layak untuk dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Disbudpora Kubu Raya juga akan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, agama, organisasi kemasyarakatan dan lainnya demi mengembangkan sektor kepariwisataan.
Kendati, belum dapat dipastikan, berapa jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kubu Raya tahun ini, Fauzi optimis akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Karena terdapat beberapa agenda penting yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan. Hal ini didukung letak Kubu Raya yang menjadi pintu masuk ke Kalbar melalui Bandara Supadio," katanya.
Agenda penting yang dimaksudkan Fauzi itu diantaranya perayaan Cap Go Meh dan Robo’-Robo’. "Kedua agenda ini memiliki daya tarik yang tinggi bagi para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara," jelasnya.(Rendra)

PRA PON : PELTI KALBAR UTUS DELAPAN PETENIS

Pontianak, 22/6 - Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Kalimantan Barat akan mengutus delapan petenis andalan untuk mewakili Kalbar di ajang Pra PON awal Desember mendatang di Jakarta.
"Mereka adalah untuk kategori putra, Dheo AS asal Kabupaten Sambas. Kemudian Imam Muslim dari Kabupaten Ketapang. Hasan Basri dari Kabupaten Ketapang dan Fitra Dwi Dharma dari Kabupaten Sintang," kata panitia seleksi Pra PON cabang olahraga Tenis, Muda Patriawan di Pontianak, Rabu.
Sementara di bagian putri, terpilih nama Tria Haryati dari Kabupaten Sanggau, Vira Nurulita dari Kabupaten Sambas, Indah Wulandari dari Kabupaten Sintang dan Sa’adah Purnamasari dari Kabupaten Landak.
"Mereka yang terpilih adalah yang menurut pemantauan kami terbaik. Masih muda dan memiliki talenta untuk bertarung di tingkat nasional," katanya.
Menurutnya, seleksi yang digelar 16-19 Juni lalu di Lapangan Tenis Sutera tersebut, diikuti puluhan atlet tenis dari berbagai kabupaten/kota se-Kalbar yang menjuarai Porprov Kalbar 2010.
Seleksi dilakukan khusus atlet kelahiran tahun 92 hingga tahun 1995 untuk putra dan putri. Dan para petenis yang lolos seleksi akan segeara dilanjutkan untuk mengikuti pelatda yang juga akan dipusatkan di Lapangan Tenis Sutera.
"Target kita adalah yang terbaik. Mudah-mudahan saja anak-anak di Pra PON nanti bisa bermain bagus dan bisa lolos ke PON," ujar Muda.
Lanjutnya, target lolos PON memang menjadi impian setiap tim, termasuk bagi Kalbar. Meski masih menyisakan waktu enam bulan kedepan, persiapan Pelti Kalbar untuk mempersiapkan atletnya masih cukup panjang.
"Kami tahu persaingan di Pra PON nanti tentu tidak mudah bagi Kalbar. Mengingat daerah-daerah lainnya juga pasti memiliki ambisi serupa untuk bisa lolos. Namun kami tetap harus optimis. Setidaknya satu tiket di putra menjadi target kita untuk bisa lolos," katanya.
Dia juga mengharapkan kepada para pemain yang lolos seleksi Pra PON nanti untuk bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Apalagi, selama ini Kalbar kurang diperhitungkan jika bermain di luar kandang.
"Saya berharap pada Pra PON nanti Kalbar bisa membuat kejutan," ujar Muda.(Rendra)

IMI KALBAR TARGETKAN EMAS PADA PON XVIII

Pontianak, 22/6 - Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat menargetkan meraih satu medali emas dari cabang otomotif balap motor pada PON XVIII di Riau 2012 mendatang.
"Kita yakin bisa meraih hal itu karena satu pembalap senior asal daerah ini yaitu Hadi Wijaya mampu menunjukan prestasi gemilang selama tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011 ini," kata Ketua Pelatih Balap Motor Kalbar, Mulyatim Elli didampingi Kabid Roda Dua Pengprov IMI Kalbar, Iwan Kurniawan di Pontianak, Rabu.
Dia mengungkapkan, pada beberapa ajang balap motor tingkat nasional dan Asia, Hadi mampu menorehkan prestasi terbaiknya. Bahkan di ajang Indoprix, Hadi Wijaya beberapa kali merebut juara, dan menjadi salah satu pembalap yang akan ditumpukan di Pra PON dan PON mendatang.
Sehingga kesuksesan Hadi Wijaya memecut keinginan Pengprov IMI Kalbar untuk menjadikan pembalap terbaik nasional asal Kalbar ini sebagai skuad utama IMI Kalbar di PON XVIII Riau 2012.
"Ketua IMI, Pak Machmud memang berkeinginan menjadi Hadi Wijaya sebagai racer utama Kalbar di ajang balap motor Pra PON dan PON XVIII mendatang," ujar Mulyatim.
Dengan hadirnya Hadi Wijaya sebagai skuad utama tim IMI Kalbar, dia cukup optimis, ambisi Kalbar untuk lolos Pra PON dan meraih prestasi di PON XVIII 2012 di Riau mendatang bisa terpenuhi.
"Kita yakin akan kemampuan Hadi. Dia pasti bisa menjadi leader yang baik di timnya nanti," katanya sembari mengatakan bahwa Hadi merupakan pembalap Kalbar yang dikontrak Kawasaki ELF IRC Jakarta.
Sebelumnya Hadi sukses mencatatkan kemenangan di ajang balap motor Indo Prix Sentul. Kemudian Hadi kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang FIM Asia Grand Prix seri pertama yang berlangsung di Sirkuit Sepang Kuala Lumpur Malaysia.
Hadi Wijaya yang turun di nomor bebek 4 tak 110 CC sukses merebut juara pertama. Dia menaklukan para pembalap dari Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand dan Filipina.
"Kita harapkan prestasi yang ditorehkan Hadi bisa kembali terulang. Pembalap Kalbar seperti itulah yang memberikan inspirasi bagi pembalap muda daerah ini," tuturnya.
Lanjutnya, selain Hadi, ada beberapa nama pembalap yang kemungkinan akan mendampinginya, seperti Aji Marompong, Wendra, Faisal , Arie Bj, Rusantiono Tio, Yossi, Sy. Yandri, Rizal Kurniada dan Abimayu. "Namun nama-nama itu akan kita seleksi terlebih dahulu," katanya.
Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini para kesepuluh pembalap yang sudah dipersiapkan IMI Kalbar ini akan menjalani TC hingga Oktober 2011 mendatang. Dan dari 10 pembalap itu, 4 diantaranya akan mewakili Kalbar untuk mengikuti Pra PON yang akan dilaksanakan di Sentul Jawa Barat pada November 2011 mendatang.(Rendra)

DPRD KUBU RAYA DUKUNG MUNASLUB APKASI

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Musni Khalib memberikan apresiasi dan dukungan kepada jajaran pemerintan setempat yang akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII.
"Saya menilai pemerintah Kubu Raya sudah mampu tampil di tingkat nasional dengan menggelar kegiatan itu. Karena meski baru 3 tahun terbentuk, Kubu Raya sudah mendapat kepercayaan dari 399 Kabupaten seluruh Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada agenda besar tersebut," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, dengan di gelarnya musyawarah yang setiap 3 tahun sekali dilaksanakan itu, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di dalam menyukseskannya.
Karena pada musyawarah tersebut akan dihadiri lebih dari 300 Bupati yang tersebar diseluruh Indonesia dan 3 Mentri, di antaranya, Mentri Dalam Negeri Gemawan Fauzi, Mentri Pertanian Suwono dan Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Sebagai anggota legeslatif, Musni meminta kepada seluruh masyarakat Kubu Raya untuk mensukseskan kegiatan itu.
Anggota fraksi PPP DPRD Kubu Raya itu mengharapkan dengan momen APKASI tersebut, hendaknya mempunyai nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya sendiri terutama untuk kepentingan baik bagi Pemerintahannya dan masyarakatnya. Agar kedepannya Kabupaten Kubu Raya bisa lebih maju di dalam meningkatkan pembangunan dan mensejahteraan masyarakat.
"Disisi lain dengan di gelarnya APKASI di Kubu Raya ini, hendaknya Pemerintah setempat ke depannya bisa lebih maju dan mencontoh dan menimba pengalaman dan pendidikan dari daerah-daerah lain yang saat ini sudah maju," kata Musni.
Sementara itu, mantan Tim Pemekaran Kabupaten Kubu Raya Muhammad Abdul Wahab juga memberikan apresiasi yang baik untuk Kubu Raya. Karena selama Kubu Raya berdiri, Bupati Kubu Raya terpilih Muda Mahendrawan sudah bisa menunjukan kemajuan terhadap pembangunan di Kubu Raya dengan melakukan terobosan-terobosan baru serta program-program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Salah satunya dengan program beras lokal serta pendidikan entrepreneurship," kata Muhammad.(Rendra)

PDI PERJUANGAN PERKUAT KADER HINGGA TINGKAT DUSUN

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrassi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kubu Raya terus melakukan konsolidasi dan memusatkan kekuatan partai hingga ke tingkat dusun untuk menghadapi Pemilihan Gubernur yang akan berlangsung 2012 mendatang.
"Kita telah membentuk kepengurusan dari tingkat kecamatan, desa hingga dusun untuk memperkuat basis PDIP di Kubu Raya," kata Ketua DPC PDIP Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Rabu.
Dikatakannya, sebagai ketua partai dia memiliki tanggung ajwab untuk mempertahankan kemenangan PDI Perjuangan Kubu Raya yang telah diraih saat pemilihan legislatif lalu.
Berdasarkan hal tersebut, dia optimis kemenangan dalam pemilihan legislatif lalu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada pemilihan Gubernur mendatang. Tidak hanya itu, dia juga menargetkan pada pemilihan legislatif mendatang PDI Perjuangan harus mendapatkan 12 kursi di lembaga DPRD Kubu Raya.
"Makanya kita akan memaksimalkan mesin parpol hingga tingkat dusun bahkan RT. Dan itu sudah kita lakukan dan akan kita kuatkan agar kader-kader kita bisa menjadi mesin penggerak dalam meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah," tutur Sujiwo.
Sementara itu, Ketua Pembantu Anak Cabang PDI Perjuangan Sungai Raya Usman Abdul Rasyid, menyatakan akan menjalin komunikasi hingga ke anak ranting lapisan terbawah.
Menurutnya komunikasi saat ini menjadi akar permasalahan kenapa sampai bisa program pusat tidak berjalan di anak ranting. Hal-hal itulah yang dianggapnya menjadi hal utama untuk membesarkan partai banteng merah itu.
Terlebih lagi bukan rahasia umum jika beberapa figur yang sudah naik atau berhasil dalam pesta demokrasi sering tidak menganggap apa yang telah dilakukan barisan dibawahnya hingga ke anak ranting.
"Biasalah itu namanya orang sudah berhasil. Untuk hal-hal kecil yang berada di bawahnya sudah jarang yang mau datang dalam berbagai undangan yang mungkin dianggap kurang selevel. Meskipun barisan bawah inilah yang sejatinya menjadi ujung tombak hingga sosok tersebut bisa terpilih," jelas Eeng sapaan Usman.(Rendra)

CPNS KUBU RAYA BERURAI AIR MATA

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Puluhan CPNS Kubu Raya formasi 2010 kembali bercucuran air mata saat mengadukan nasibnya ke DPRD Kubu Raya, Rabu.
"Sejak dikeluarkannya pengumuman peserta yang lulus CPNS oleh Pemkab Kubu Raya, banyak diantara kami yang berhenti bekerja, karena kami merasa sudah lolos dan akan menjadi PNS. Tapi sampai sekarang, nasib kami masih juga belum ada kejelasan," kata Abdul Musakir, salah satu peserta CPNS Kubu Raya periode 2010 yang lulus saat mengadukan nasib mereka kepada anggota DPRD Kubu Raya.
Dia dan puluhan CPNS lainnya yang datang siang tadi meminta agar anggota DPRD Kubu Raya serius memperjuangkan nasib mereka.
Abdul mengungkapkan, polemik yang terjadi pada penerimaan CPNS Kubu Raya tidak hanya menyisakan kepiluan bagi 236 peserta CPNS yang dinyatakan lulus. Hal tersebut juga berimbas pada keluarga, istri/suami dan anak-anak mereka.
"Bayangkan saja, semua diantara kami ada yang bekerja sebagai staf di sebuah Bank, namun setelah tahu lolos dalam test CPNS Kubu Raya dia berhenti dan sekarang kerja disebuah counter HP untuk menafkahi anak-anaknya. Begitu juga saya, saya juga kerja semrautan untuk menafkahi anak saya, padahal dulunya saya bekerja pada salah satu perusahaan dikota Pontianak," kata Abdul.
Menurutnya, hal serupa juga terjadi dengan CPNS lainnya. Itu yang membuat hampir sebagian CPNS yang melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kubu Raya, khususnya mereka kaum hawa tak mampu membendung air mata.
CPNS Kubu Raya lainnya, Bontot Wawan Kurniawan yang juga dipercayakan sebagai koordinator meminta agar wakil rakyat di DPRD Kubu Raya memperjuangkan hak-hak CPNS Kubu Raya yang telah dinyatakan lulus untuk diterbitkan SK dan dikeluarkannya Nomor Induk Pegawai (NIP).
"Untuk yang kedua kali kami mengadu permasalahan kami di DPRD. Namun bahasanya selalu ditampung. Namun hingga saat ini tidak pernah memperjuangkan nasib kami," ujarnya.
Menurutnya, kesalahan teknis yang sudah terjadi bukan kemauan dari para CPNS yang telah lulus. Sebab, pihaknya hanya mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana penerimaan CPNS Kubu Raya tahun 2010.
Mereka hanya ingin agar DPRD Kubu Raya memperjuangkan nasib CPNS ke Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) RI agar segera mengeluarkan SK dan NIP, mengingat CPNS Kubu Raya telah menunggu selama lebih kurang 6 bulan.
"Padahal kami sudah diumumkan dan dinyatakan lulus. Namun hingga saat ini SK dan NIP belum keluar. Sehingga nasib kami masih terkatung-katung," tuturnya.
Sementara itu, Rianto, salah satu orang tua peserta CPNS Kubu Raya juga meminta kepada DPRD Kubu Raya untuk memberikan petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CPNS Kubu Raya tahun 2010 yang nasibnya hingga saat ini masih terombang-ambing.
"Saya meminta agar permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut. Sebab, permasalahan ini sudah memasuki bulan keenam," tuturnya.
Selain itu, dirinya juga menilai bahwa DPRD Kubu Raya selalu berbicara ‘vokal’ jika ada masalah di Kubu Raya. Namun, ketika masalah terjadi pada CPNS Kubu Raya tahun 2010, mengapa para DPRD Kubu Raya tidak ada yang bersuara lantang.
"Jangan jadi ‘bemper ‘ para pejabat yang salah," ujarnya.
Menjawab semua keluhan dan pertanyaan yang dilontarkan para CPNS, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya akan melakukan rapat unsur pimpinan bersama pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi.
Hasil dari keputusan nanti, akan kita sampaikan ke Pemerintah Kubu Raya. Dan dirinya akan berusaha memperjuangkan nasib CPNS Kubu Raya 2010 agar dikeluarkan SK dan NIP-nya.
"Namun, saya meminta kepada para CPNS agar tidak memaksa pihaknya untuk berbuat diluar batas kemampuannya," kata legislator Partai Demokrat Kubu Raya itu.
Menurutnya, kontrol yang dilakukan DPRD Kubu Raya bukan bersifat teknis, melainkan kontrol yang dibuat adalah kontrol kebijakan. Apalagi, dalam hal penerimaan CPNS Kubu Raya, DPRD tidak ada terlibat dalam kepanitian.
Sedangkan Ketua Komisi A, DPRD Kubu Raya, Asmara Hadi mengatakan, Komisi A DPRD bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya pernah berkunjung ke Menpan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengenai polemik rekrutmen CPNS di Kubu Raya.
Menurutnya, dari hasil kunjungan tersebut pihaknya mendapatkan jawaban bahwa SK CPNS Kubu Raya masih dalam tahap pemeriksaan dan proses pemberkasan.
"Mengenai kapan diterbitkannya SK CPNS tergantung pusat, kita belum tahu," kata Asmara Hadi.(Rendra)

FKIP UNTAN UMUMKAN CALON PENGAJAR ANAK TKI

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak selaku panitia seleksi penempatan guru di Sabah-Malaysia hari ini mengumumkan 50 calon pengajar yang lulus dalam test administrasi untuk wilayah Kalimantan Barat.
"Dari hampir 200 peserta yang mengajukan lamaran untuk menjadi guru yang akan mengajar anak-anak TKI di Sabah, kita sudah melakukan seleksi administrasi. Hasilnya, ada 50 orang yang lulus dan berhak untuk mengikuti test wawancara dan psikologi tingkat nasional," kata Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Guru di Sabah untuk wilayah Kalimantan Barat, Aswandi, di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, test administrasi yang dilakukan dengan mencari nilai IPK tertinggi dari hampir 200 peserta itu. Setelah lulus test admistrasi itu, nantinya ke 50 peserta tersebut akan mengikuti test berikutnya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Sebagai panitia seleksi, FKIP Untan akan menyediakan tempat untuk pelaksanaan test tahap berikutnya. Sedangkan untuk penguji akan di datangkan langsung oleh Kementrian Pendidikan RI.
"Mereka akan bersaing dengan peserta lainnya di seluruh Indonesia, sehingga yang tersisa hanya ada 139 orang dan akan ditempatkan di Sabah untuk mengajar anak-anak TKI di Sabah," ujarya.
Para peserta yang lulus dalam test wawancara dan psikologi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang akan diberangkatkan ke Sabah melalui tiga tahapan pemberangkatan.
Mereka akan dikontrak selama dua tahun dan berhak mendapatkan tunjangan Rp15 juta di potong pajak setiap bulannya, dengan total kontrak Rp360 juta selama dua tahun.
"Karena tunjangan untuk guru yang akan ditempatkan di sana sangat besar, tentu kesungguhan mereka dalam mengajar akan di tuntut. Sesuai dengan perjanjian yang ada dalam kontrak, mereka tidak boleh kembali ke Indonesia kecuali pada saat libur hari raya," kata Aswandi.(Rendra)

300 PERSONIL AMANKAN MUNASLUB APKASI KE VII

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Ketua Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII, Agus Supriyadi mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan diamankan sekitar 300 personil TNI dan Polri.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Polresta Pontianak untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan APKASI nanti. Dari Polresta sendiri akan menurunkan 170 personil, ditambah jumlah satpol PP serta TNI AD dan AU, sehingga jumlahnya kemungkinan mencapai 300 personil," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Agus menjelaskan, pengamanan yang dilakukan nanti akan dilakukan dengan dua sistem, tertutup dan terbuka. Pengamanan tersebut dilakukan di hotel tempat para undangan menginap dan di tempat kegiatan yaitu di Gardenia Resort yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Dia menyatakan, dalam kegiatan itu pengamanan akan di perketat mengingat dalam pelaksanaannya nanti, selain akan dihadiri lebih dari 300 Bupati se-Indonesia juga akan dihadiri tiga menteri serta Ketua Komisi II dan IV DPR RI.
"Kami selaku panitia sekaligus tuan rumah tidak ingin terjadi hal-hal yang dapat mengganggu terlaksananya kegiatan tersebut. Makanya pengamanan nanti akan diperketat," ujarnya.
Agus menggambarkan, dalam pelaksanaannya nanti, setiap tamu yang datang dalam kegiatan tersebut akan diperiksa dengan metal detektor yang akan ditempatkan di pintu masuk lokasi kegiatan.
"Kemungkinan hari ini, para tamu sudah berdatangan. Karena pada tanggal 23 Juni besok, kegiatan sudah di mulai dan akan dilakukan rapat koordinasi internal antara panitia penyelenggara dan pengurus APKASI pusat di Hotel Mercure," katanya.
Pada tanggal 24 Juni yang merupakan puncak kegiatan, ruas jalan Soekarno-Hatta (Ahmad Yani II) tepatnya di sekitar Gardenia Resort jalur jalan akan ditutut sebagian.
"Hanya satu hari, dan jalur tersebut sudah kita buka pada malam hari, ketika kegiatan selesai. Untuk itu kita minta maaf kepada masyarakat pengguna jalan, bila dalam kegiatan nanti jalur tersebut akan ditutup sementara," ujarnya.
Asisten I bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Kubu Raya itu menambahkan, pihaknya telah membokking empat hotel besar di Kalbar untuk ditempati para tamu.
Tiga holet berada di Kota Pontianak dan satu Hotel berada di Kubu Raya. "Kemungkinan akan bertambah, karena sampai saat ini jumlah Bupati dan rombongannya terus bertambah," kata Agus.
Dia berharap, dalam pelaksanaannya nanti kegiatan itu bisa berjalan lancar sehingga tujuan dari dilaksanakannya kegiatan itu bisa tercapai.
Dikonfirmasi terpisah, Mantan Ketua Tim Pembentukan Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Abdul Wahab menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.
Sebagai tokoh masyarakat Kubu Raya yang ikut terjun langsung memperjuangkan pembentukan kabupaten tersebut dia merasa bangga. Pasalnya, meski Kubu Raya baru berumur tiga tahun, namun sudah dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dalam agenda besar tersebut.
"Ini jelas menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat Kubu Raya. Karena secara tidak langsung kegiatan itu membawa nama Kubu Raya lebih di kenal oleh daerah lainnya," kata Muhammad.
Dia juga berharap, dengan berkumpulnya para bupati se-Indonesia di Kubu Raya diharapkan dapat membuka peluang kerjasama antar daerah. Sehingga hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.
"Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Kubu Raya untuk bersama-sama mendukung kegiatan tersebut agar bisa berjalan lancar," katanya.(Rendra)

DISTANNAK KUBU RAYA TATA PENGELOLAAN AIR PERTANIAN

Sungai Raya, Kalbar, 26/6 - Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Suharjo mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penataan pengelolaan air untuk setiap lahan pertanian yang ada di kabupaten tersebut.
"Kita sedang berupaya menerapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasikan kekeringan lahan pertanian. Hal itu kita lakukan agar pengaruh cuaca tidak menghambat peningkatkan produktivitas pertanian," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Pompanisasi yang dimaksudkan Suharjo itu, yakni menyedot air sungai atau parit menggunakan pompa untuk mengisi lahan pertanian yang kering akibat musim kemarau.
"Pada proses panennya, juga akan diterapkan sistem mekanisasi agar lebih cepat. Untuk proses panen kita akan menyediakan mesin perontok yang mampu
merontokkan padi sekitar 8 ton per hari," ujapnya.
Selanjutnya untuk proses pasca panen, di Kubu Raya akan menggunakan mesin pengering padi berbahan bakar sekam. "Agar kualitas produksi pertanian tetap terjaga, karena kalau daerah kita ini, biasanya untuk mengeringkan padi sulit, pagi dijemur siang biasanya sudah ujan, ini tentu dapat mengurangi kualitas produksi," jelas Suharjo.
Dia mengatakan, sesuai dengan program Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya pada tahun 2011 ini, untuk penguatan program mekanisasi pertanian juga akan diakukan dengan memperluas areal pertanian dan pasca panen. Dan untuk memantapkan program ini kita tidak akan berhenti pada tahun ini saja tetapi akan terus kita perkuat setiap tahun," kata Suharjo, di Sungai Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, penguatan mekanisasi pertanian itu di yakini dapat mengatasi permasalahan petani yang dihadapi selama ini. "Permasalahan yang kita hadapi
itu diantaranya keterbatasan tenaga kerja. Sedangkan hamparan lahan potensial cukup luas," jelasnya.
Ditambah lagi dengan kondisi keseburan tanah yang berbeda dengan di Jawa. "Lahan kita mungkin tidak sesubur di Jawa. Sehingga perlu upaya peningkatan
produktivitas yang cukup banyak," terang Suharjo.
Lanjutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kubu Raya itu, yaitu dengan memanfaatkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk perluasan areal, pembudidayaan, panen dan pasca panen.
"Berkaitan dengan hal tersebut, kitaakan memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal dengan ditunjang Alsintan yang memadai, mulai dari proses pengelohan lahan,
hingga pasca panen," kata Suharjo.
Dia menjelaskan, untuk pengolahan lahan, bagi daerah yang dinilai cocok dan memadai untuk menggunakan Alsintan seperti traktor dan lainnya akan disupport melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (Upjal).
"Kalau lahannya memungkinkan untuk dikelola secara mekanis, kita upayakan membantu mereka untuk pengadaan traktor, termasuk dari sisi pengolahannya," jelas Suharjo.
Lanjutnya, penggunaan alat sistem pertanian yang akan digunakan, tidak lagi diberikan kepada kelompok-kelompok pertanian, tetapi khusus dikelola Upja yang membentuk beberapa Kelompok Kerja (Pokja).
"Pokja inilah nantinya yang akan mengelola Alsintan, petani tinggal melapor ke Upja bila ingin menggunakan mesin, tentunya di sini berlaku balas jasa untuk operasional, tergantung kesepakatan nantinya, misalnya satu hektar berapa nilainya," kata Suharjo.(Rendra)

STP SANTO AGUSTINUS KEDEPANKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Sungai Raya, Kalbar, 22/6 - Kepala Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Kabupaten Kubu Raya Andreas Muhrotien mengatakan tahun 2011 mendatang pihaknya akan membangun gedung baru yang akan ditempatkan di Jalan Parit Haji muksin Kecamatan Sungai Raya yang mengedepankan pendidikan kewirausahaan dan multikulturalisme selain pendidikan keaagamaan.
"Tahun 2012 mendatang, STP Santo Agustinus Kubu Raya akan melahirkan embrio dengan mendirikan kembali sekolah tinggi untuk menampung peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi," kata Andreas di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, dengan adanya bangunan baru tersebut sekolah tinggi yang dipimpinnya itu bisa lebih banyak menampung mahasiswa baru.
Bangunan baru tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan lahan perkebunan, peternakan, dan beberpa unit usaha. Hal tersebut dikarenakan STP Santo Agustinus akan lebih mematangkan konsep pendidikan kewirausahaan yang menjadi salah satu mata kuliah andalan di sana.
Andreas yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kubu Raya itu mengatakan, tahun 2011 ini pembangunan gedung sekolah tinggi tersebut sudah dimulai.
Namun, lanjut Andreas, sebelum sekolah tersebut berdiri tegak, pihaknya mencari bapak angkat yakni salah satu universitas yang berada di Yogyakarta. Dan tenaga terampilnya akan mengajar di sekolah tinggi ini, sesuai dengan program study yang dikuasainya.
Apalagi, program multikulturalisme yang diterapkan pada perguruan tinggi nantinya memberikan pengetahuan bagi mahasiswa untuk menghargai sesama, tanpa melihat suku, ras, dan agama.
"Pendidikan Multikulturalisme ini sangat diperlukan mahasiswa sebagai bekal mereka ketika mengabdi kepada masyarakat nanti," kata Andreas.
Dengan adanya pusat studi ini, Andreas ingin mengetahui bagaimana upaya untuk meningkatkan dari masyarakat yang plural ini bisa menjadi masyarakat multiculturalism yang lebih menghargai setiap perbedaan. Di dalam pusat studi multikultur ini, seseorang bisa meneliti dan mencari tahu bagaimana upaya untuk mewujudkan masyarakat yang multikultur ini.
Makanya, Andreas berharap dengan bertambahnya sekolah tinggi di Kubu Raya yang merupakan embrio dari STP Santo Agustinus diharapkan dapat melahirkan sarjana-sarjana yang mampu menciptakan wira usaha muda yang tangguh.
Apalagi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, juga memasukkan pendidikan kewirausahaan sebagai muatan lokal wajib di jenjang sekolah, untuk mendukung lahirnya wirausaha muda guna menekan angka pengangguran terdidik.
"Kewirausahaan di jenjang sekolah juga sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya, serta kebijakan umum anggaran," kata Andreas. Dia menambahkan, persiapan untuk menerapkan muatan lokal pendidikan kewirausahaan sudah dilakukan sejak setahun lalu. "Ada guru-guru yang sudah mendapat pelatihan untuk mengetahui apa itu kewirausahaan demikian dengan pendidikan multikulturalisme. Tinggal penguatannya saja," tuturnya.(Rendra)