PENGAMAT : KAPUAS RAYA TERHAMBAT KARENA KEPENTINGAN POLITIK

Pontianak, 23/6 - Pengamat Politik dan Pemerintahan Kalimantan Barat Drs Agus Eka mengatakan, terhambatnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat syarat dengan kepentingan politik.
"Inti dari pelayanan pemerintahan itu adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pembentukan Kapuas Raya dan pemekaran daerah lainnya tentu juga diarahkan untuk mencapai hal tersebut," kata Agus di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, munculnya wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memebrikan pelayanan pemerintahan yang lebih optimal sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di daerah yang akan di mekarkan.
Proses tersebut tentu telah melalui berbagai tahapan yang sangat panjang sehingga mengakibatkan masyarakat mengharapkan pelayanan pemerintahan yang lebih.
"Tidak bisa di pungkiri, jika dilihat dari kondisi nyata di lapangan saat ini proses pemerataan pembangunan di Kalbar memang masih belum bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi Kalbar," tuturnya.
Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Melawi, Sekadau dan daerah lainnya yang berada di wilayah timur Kalbar memang tertinggal dari sisi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan rentang pemerintahan provinsi kepada daerah tersebut yang berada di timur cukup jauh.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Tanjungpura itu mengatakan proses pemekaran wilayah sangat ditentukan oleh faktor politik, wilayah, ekonomi dan sisi pemerintahan.
"Dari kriteria pemekaran tersebut tentu sudah dikaji oleh berbagai pihak, sehingga muncullah wacana pembentukan Kapuas Raya. Namun, setelah enam tahun berjalan hal tersebut masih belum bisa direalisasikan," ujarnya.
Dia merincikan, dari aspek pemerintahan, wilayah dan ekonomi serta berbagai persyaratan administrasi, Provinsi Kapuas Raya sudah layan untuk dibentuk. Namun, dari sisi politik, itu yang masih mengganjal.
"Makanya saya katakan bahwa terhambatnya pembentukan Kapuas Raya karena sarat dengan kepentingan politik. Terlebih menjelang Pemilihan Gubernur yang akan dilangsungkan pada tahun 2013 mendatang, hal itu sangat jelas terasa," kata Agus.
Sementara itu, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Sintang, Tarmin mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu percepatan pembentukan provinsi Kapuas Raya menyusul semakin banyaknya dukungan dari element masyarakat yang mendukung pembentukan provinsi tersebut.
"Kita sangat bersyukur karena semakin banyak element masyarakat yang terus mendukung percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. untuk itu kami mengharapkan agar Gubernur Kalbar bisa ikut melancarkan proses pembentukan Kapuas Raya, bukan sebaliknya malah menghambat," katanya di konfirmasi via telpon.
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama Forum Kepala Desa se-Kalimantan Barat membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung pembentukan provinsi Kapuas Raya.
Dengan adanya proses yang sudah terjadi saat ini, Tarmin mengatakan tidak ada lagi alasan Pemerintah Kalimantan Barat untuk menghambat pembentukan provinsi tersebut. Apa lagi jika mengungkapkan pembentukan Kapuas Raya tidak masuk akal.
"Kita mempertanyakan, yang tidak masuk akal itu bagian mananya. Padahal sudah jelas, sejak enam tahun lalu proses pembentukan provinsi Kapuas Raya sudah berjalan dan sudah melalui berbagai kajian," ujarnya.(Rendra)