Sungai Raya, Kalbar, 7/7 - MPR RI membentuk tim kerja sosialsiasi tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk para tenaga pengajar dan organisasi kemasyarakatan.
"Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia agar bisa mengejawantahkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi panduan efektif dan nyata dalam kehidupan sehari-hari," kata Anggota MPR RI Agus Hermanto di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, tim tersebut dibentuk oleh Ketua MPR RI dan beranggotakan 35 orang yang dipilih dari unsur fraksi dan kelompok anggota yang bertugas menyusun materi dan metode serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.
Agus menjelaskan, kegiatan sosialsiasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sanmgat penting dalam rangka mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidpan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu pada tujuan negara yang dicita-citakan.
Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR RI.
"Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sosialisasi telah dilaksanakan dengan sasaran seluruh masyarakat di pusat dan daerah dengan mengembangkan program-program dan metode sosialisasi sesuai dengan sasarang yang ditentukan," tuturnya.
Adapun sasaran dari program sosialisasi yang dilakukan MPR antara lain TOT, sosialisasi kepada berbagai kelompok sasaran, cerdas cermat tingakt SLTA, dialog melalui media massa, serta metode lain yang dipandang relevan dan tepat sasaran.
"Misalnya sosialisasi melalui media cetak, wayangan, focus group discussion dan membagikan materi sosialisasi kepada kelompok strategis," tuturnya.
Selain melaksanakan sosialisasi, dalam rangka pemahaman empat pilar, MPR telah melakukan berbagai terobosan dan pembaruan terkait dengan upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran pentingnya penerapan nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan dengan PGRI Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut antara Pimpinan MPR dengan pengurus besar PGRI pada tanggal 22 Januari 2010 lalu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualifikasi pendidik, kemampuan profesional dan pengembangan guru di wilayah NKRI," kata Agus.
Menurutnya, sosialisasi di kalangan guru dirasakan sangat penting. Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi di PGRI diharapkan dapat lebih membudayakan kesadaran akan nilai luhur bangsa bagi siswa di sekolah.
"Dengan harapan tercipta kader-kader bangsa yang mampu memahami ketentuan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.(Rendra)
Thursday, July 14, 2011
BPPOM : PENGANAN ANAK MENUNJUKKAN PERBAIKAN
Pontianak, 7/7 - Kepala Balai Pengawasan Obat dam Makanan Kalimantan Barat Mustofa mengatakan, dari hasil pengawasan pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dalam dua tahun terakhir menunjukan adanya perbaikan.
"Namun demikian diharapkan masyarkat tetap waspada karena masih adanya temuan makanan yang mengandung bahan berbahaya dan mikroba melampaui batas yang telah ditentukan. Keamanan jajanan anak sekolah itu sangat penting dan harus menjadi perhatian sderius, karena berkontribusi dalam memberikan asupan gizi dan energi bagi anak-anak sekolah," kata Mustofa, Kamis.
Dia mengtakan bahwa masalah kurang gizi bagi anak-anak usia sekolah tidak diperburuk lagi dengan mengkonsumsi pangan yang tidak sehat dan beresiko bagi kesehatan anak-anak tersebut.
Mustofa menjelaskan, dari hasil survei Badan POM RI tahun 2008 ditemukan bahwa pangan jajanan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi sebesar 31,1 % dan protein sebesar 27,4%. Hasil survei tersebut menunjukan bahwa 78,0% anak sekolah jajan dilingkungan sekolah, baik dikantin resmi sekolah maupun dari para penjaja makanan di luar sekolah.
"Dari hasil pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang dilakukan rutin sejak tahun 2008-2010 menunjukan PJAS yang tidak memenuhi syarat mencapai 40%-44%. Sementara itu di Pontianak pada tahun 2010 dari hasil pengawasan PJAS Balai POM terhadap 349 sample, tercatat tidak memenuhi syarat sekitar 36,68%," kata Mustofa.
Sementara itu dari hasil pengawasan periode pertama tahun 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang dilaksanakan di dua kota yaitu di Pontianak dan Singkawang dengan jumlah 316 sample pangan PJAS dari 23 Sekolah Dasardiperoleh hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dimana total PJAS tidak memenuhi syarat menurun menjadi 16,46% dari sebelumnya 36,68%, mencapai penurunan sampai kisaran 20,22%.
Sedangkan persentase PJAS mengandung mikroba melebihi batas yang diperkenankan turun menjadi 15,50% dari 18,03% ditahun 2010. Sedangkan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan melebihi batas yang telah ditetapkan di tahun 2010 13,22% menjadi 2,85% pada tahun 2011.
Berdasarkan hal tersebut, Mustofa mengatakan hal itu merupakan sebuah perkembangan keamanan pangan bagi jajanan anak-anak sekolah khususnya di dua kota tersebut.
"Kita akan terus melakukan pengawasan secara berlanjut kesemua wilayah Kalimantan Barat, karena dari sekian banyak sample makanan yang diuji Laboratorium kebanyakan mengandung formalin, Borak, Mikroba, Rodamimble (zat pewarna pakaian)," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada ciri-ciri khusus yang bsa dilihat dengan kasat mata terhadap kandungan zat berbahaya yang ada dalam makanan kecuali melalui uji labopratorium untuk itu diharapkan para orangtua lebih berhati-hati dan menyarankan lebih baik membekali anak-anak tersebut dari rumah.
"Di Pontianak dan Kubu Raya hanya ada 3 sekolah saja yang sudah aman makanan di kantinya yakni SDN 20, SDN 36 dan SDS Tunas Bangsa," katanya.
Menurutnya, semakin maraknya jajanan anak di sekolah yang selama ini sering ditemukan adanya bahan berhaya untuk kesehatan dalam jajanan tersebut, membuat Balai Pengawasan Obat dan Makanan BADAN POM RI Wilayah Kalimantan Barat melakukan rajia rutin dan melakukan pembinaan terhadap para pedagang jajanan di sekolah.
"Untuk dua tahun terkahir ini, kita sudah memeriksa 316 sample makanan dari 23 sekolah yang ada di kota Pontianak dan Singkawang," katanya.(Rendra)
"Namun demikian diharapkan masyarkat tetap waspada karena masih adanya temuan makanan yang mengandung bahan berbahaya dan mikroba melampaui batas yang telah ditentukan. Keamanan jajanan anak sekolah itu sangat penting dan harus menjadi perhatian sderius, karena berkontribusi dalam memberikan asupan gizi dan energi bagi anak-anak sekolah," kata Mustofa, Kamis.
Dia mengtakan bahwa masalah kurang gizi bagi anak-anak usia sekolah tidak diperburuk lagi dengan mengkonsumsi pangan yang tidak sehat dan beresiko bagi kesehatan anak-anak tersebut.
Mustofa menjelaskan, dari hasil survei Badan POM RI tahun 2008 ditemukan bahwa pangan jajanan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi sebesar 31,1 % dan protein sebesar 27,4%. Hasil survei tersebut menunjukan bahwa 78,0% anak sekolah jajan dilingkungan sekolah, baik dikantin resmi sekolah maupun dari para penjaja makanan di luar sekolah.
"Dari hasil pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang dilakukan rutin sejak tahun 2008-2010 menunjukan PJAS yang tidak memenuhi syarat mencapai 40%-44%. Sementara itu di Pontianak pada tahun 2010 dari hasil pengawasan PJAS Balai POM terhadap 349 sample, tercatat tidak memenuhi syarat sekitar 36,68%," kata Mustofa.
Sementara itu dari hasil pengawasan periode pertama tahun 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang dilaksanakan di dua kota yaitu di Pontianak dan Singkawang dengan jumlah 316 sample pangan PJAS dari 23 Sekolah Dasardiperoleh hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dimana total PJAS tidak memenuhi syarat menurun menjadi 16,46% dari sebelumnya 36,68%, mencapai penurunan sampai kisaran 20,22%.
Sedangkan persentase PJAS mengandung mikroba melebihi batas yang diperkenankan turun menjadi 15,50% dari 18,03% ditahun 2010. Sedangkan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan melebihi batas yang telah ditetapkan di tahun 2010 13,22% menjadi 2,85% pada tahun 2011.
Berdasarkan hal tersebut, Mustofa mengatakan hal itu merupakan sebuah perkembangan keamanan pangan bagi jajanan anak-anak sekolah khususnya di dua kota tersebut.
"Kita akan terus melakukan pengawasan secara berlanjut kesemua wilayah Kalimantan Barat, karena dari sekian banyak sample makanan yang diuji Laboratorium kebanyakan mengandung formalin, Borak, Mikroba, Rodamimble (zat pewarna pakaian)," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada ciri-ciri khusus yang bsa dilihat dengan kasat mata terhadap kandungan zat berbahaya yang ada dalam makanan kecuali melalui uji labopratorium untuk itu diharapkan para orangtua lebih berhati-hati dan menyarankan lebih baik membekali anak-anak tersebut dari rumah.
"Di Pontianak dan Kubu Raya hanya ada 3 sekolah saja yang sudah aman makanan di kantinya yakni SDN 20, SDN 36 dan SDS Tunas Bangsa," katanya.
Menurutnya, semakin maraknya jajanan anak di sekolah yang selama ini sering ditemukan adanya bahan berhaya untuk kesehatan dalam jajanan tersebut, membuat Balai Pengawasan Obat dan Makanan BADAN POM RI Wilayah Kalimantan Barat melakukan rajia rutin dan melakukan pembinaan terhadap para pedagang jajanan di sekolah.
"Untuk dua tahun terkahir ini, kita sudah memeriksa 316 sample makanan dari 23 sekolah yang ada di kota Pontianak dan Singkawang," katanya.(Rendra)
BANYAK PELAKU USAHA MELANGGAR IZIN
Sungai Raya, Kalbar, 7/7 - Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, Sudarmadi mengatakan, berdasarkan data perizinan yang ada saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin tertulis.
"Semakin pesatnya perkembangan suatu daerah tentu semakin banyak pula pelaku usaha di daerah tersebut. Namun banyaknya pelaku usaha tidak dibarengi dengan kepengurusan izin usaha mereka di instansi terkait," katanya di Sungai Raya, Kamis
Sudarmadi mengungkapkan, di Kabupaten Kubu Raya saja ada seratusan izin usaha yang dilanggar para pelaku usaha.
Menurutnya, dari pemantauan yang dilakukan anggotanya di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ada "Dari data yang ada pada kita, sekitar 23 pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 38 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan 38 pelaku usaha tidak mengurus Undang-undang Gangguan," ungkapnya.
Dia mengatakan, jika para pelaku usaha sadar akan usaha mereka dan ingin membangun daerah mereka, sebaiknya pelaku usaha mengurus izin yang memang seharusnya mereka miliki.
Sudarmadi menjelaskan izin yang harus dimiliki para pelaku usaha sangat penting jika memiliki keperluan mendesak misalnya untuk mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lainnya.
"Pengurusan SIUP, TDP dan UUG sangat membantu mereka jika ingin mengurus KUR atau pun kredit lainnya," tuturnya.Sudarmadi.
Dia menambahkan pengurusan ketiga izin tersebut dapat dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu (BPMPT) dan pengurusan izinnya akan dipermudah.
"Membuat izin usaha sekarang sudah dilakukan satu pintu, sehingga para pelaku usaha tidak perlu lagi ke sana kemari untuk mengurus izin usaha mereka," kata Sudarmadi.(Rendra)
"Semakin pesatnya perkembangan suatu daerah tentu semakin banyak pula pelaku usaha di daerah tersebut. Namun banyaknya pelaku usaha tidak dibarengi dengan kepengurusan izin usaha mereka di instansi terkait," katanya di Sungai Raya, Kamis
Sudarmadi mengungkapkan, di Kabupaten Kubu Raya saja ada seratusan izin usaha yang dilanggar para pelaku usaha.
Menurutnya, dari pemantauan yang dilakukan anggotanya di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ada "Dari data yang ada pada kita, sekitar 23 pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 38 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan 38 pelaku usaha tidak mengurus Undang-undang Gangguan," ungkapnya.
Dia mengatakan, jika para pelaku usaha sadar akan usaha mereka dan ingin membangun daerah mereka, sebaiknya pelaku usaha mengurus izin yang memang seharusnya mereka miliki.
Sudarmadi menjelaskan izin yang harus dimiliki para pelaku usaha sangat penting jika memiliki keperluan mendesak misalnya untuk mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lainnya.
"Pengurusan SIUP, TDP dan UUG sangat membantu mereka jika ingin mengurus KUR atau pun kredit lainnya," tuturnya.Sudarmadi.
Dia menambahkan pengurusan ketiga izin tersebut dapat dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu (BPMPT) dan pengurusan izinnya akan dipermudah.
"Membuat izin usaha sekarang sudah dilakukan satu pintu, sehingga para pelaku usaha tidak perlu lagi ke sana kemari untuk mengurus izin usaha mereka," kata Sudarmadi.(Rendra)
ANGGAR - 22 ATLET BERLATIH DI PUSDIKLAT MEMPAWAH
Pontianak, 6/7 - Untuk mempersiapkan atlet anggar ke Pra PON mendatang, sejak 17 Juni hingga 16 Juli nanti, sebanyak 22 atlet anggar se-Kalbar memusatkan latihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Anggar Mempawah.
"Mereka berasal dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sintang. Ke-22 atlet Kalbar itu dikomposisikan menjadi 4 floret putra, 3 floret putri (tanpa Verdiana yang berada di Pelatnas), 4 degen putra, 4 degen putri, 4 sabel putra dan 3 sabel putri," kata pelatih Pra PON Anggar Kalbar, Sunardi di Pontianak, Rabu.
Selain menangani program dan menu latihan bagi 22 atlet tim Pra PON IKASI Kalbar, dia juga ditemani Bayu Indra Gunawan asal Sintang dan Emi Parniwatiningsih Nova Wijaya asal Singkawang sebagai pelatih.
"Mau tidak mau saya harus mengambil inisiatif untuk memberikan program dan menu latihan bagi 7 atlet Kabupaten Pontianak, 3 atlet PPLP Kalbar, 3 atlet Kabupaten Ketapang, 5 atlet Kota Singkawang, 1 atlet Kabupaten Sanggau dan 1 atlet Kota Pontianak yang akan mengikuti Kejurnas Anggar Pra Kadet (KU 14 tahun) dan Kadet (Usia 15-17 Tahun), sebelum menghadapi Pra PON," katanya.
Bahkan, dirinya harus selalu standby di lapangan sejak pagi. Dan ini sudah menjadi konsekuensinya sebagai pelatih.
Kegiatan latihan bagi atlet pra kadet dan kadet yang di Pelatda dilakukan secara swadaya mandiri. Maka dari itu dikerahkan pula pelatih-pelatih dari Pusdiklat Anggar Mempawah yang melatih sebagai relawan.
Diantaranya, Sungatmin, Iwan Iskandar, Deni Rakhman dan Ari Mukti Rahardjo.Menurut Sunardi, di Kejurnas Anggar 2012 ini beban untuk meloloskan atlet junior dan senior dari kualifikasi Pra PON termasuk di dalamnya untuk perolehan medali pra kadet dan kadet cukup berat.
Berkaca pada perolehan medali dan peringkat yang diraih di kejurnas anggar 2010 yakni dengan tiga emas, dua perak dan dua perunggu dirasakan belumlah maksimal. Apalagi, kata dia, ada empat atlet mantan pelatnas yang tereleminasi dan ikut diturunkan di Kejurnas.
"Butuh kerja keras untuk semua ini adalah sebuah tantangan prestasi, namun harus mampu kita atasi dengan baik. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kalbar untuk keberhasilan nanti," katanya.(Rendra)
"Mereka berasal dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sintang. Ke-22 atlet Kalbar itu dikomposisikan menjadi 4 floret putra, 3 floret putri (tanpa Verdiana yang berada di Pelatnas), 4 degen putra, 4 degen putri, 4 sabel putra dan 3 sabel putri," kata pelatih Pra PON Anggar Kalbar, Sunardi di Pontianak, Rabu.
Selain menangani program dan menu latihan bagi 22 atlet tim Pra PON IKASI Kalbar, dia juga ditemani Bayu Indra Gunawan asal Sintang dan Emi Parniwatiningsih Nova Wijaya asal Singkawang sebagai pelatih.
"Mau tidak mau saya harus mengambil inisiatif untuk memberikan program dan menu latihan bagi 7 atlet Kabupaten Pontianak, 3 atlet PPLP Kalbar, 3 atlet Kabupaten Ketapang, 5 atlet Kota Singkawang, 1 atlet Kabupaten Sanggau dan 1 atlet Kota Pontianak yang akan mengikuti Kejurnas Anggar Pra Kadet (KU 14 tahun) dan Kadet (Usia 15-17 Tahun), sebelum menghadapi Pra PON," katanya.
Bahkan, dirinya harus selalu standby di lapangan sejak pagi. Dan ini sudah menjadi konsekuensinya sebagai pelatih.
Kegiatan latihan bagi atlet pra kadet dan kadet yang di Pelatda dilakukan secara swadaya mandiri. Maka dari itu dikerahkan pula pelatih-pelatih dari Pusdiklat Anggar Mempawah yang melatih sebagai relawan.
Diantaranya, Sungatmin, Iwan Iskandar, Deni Rakhman dan Ari Mukti Rahardjo.Menurut Sunardi, di Kejurnas Anggar 2012 ini beban untuk meloloskan atlet junior dan senior dari kualifikasi Pra PON termasuk di dalamnya untuk perolehan medali pra kadet dan kadet cukup berat.
Berkaca pada perolehan medali dan peringkat yang diraih di kejurnas anggar 2010 yakni dengan tiga emas, dua perak dan dua perunggu dirasakan belumlah maksimal. Apalagi, kata dia, ada empat atlet mantan pelatnas yang tereleminasi dan ikut diturunkan di Kejurnas.
"Butuh kerja keras untuk semua ini adalah sebuah tantangan prestasi, namun harus mampu kita atasi dengan baik. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kalbar untuk keberhasilan nanti," katanya.(Rendra)
RENANG - ATLET HANDAL DIPERSIAPKAN JELANG PON XVIII
Pontianak, 6/7 - Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kalimantan Barat, Setyo Gunawan menyebutkan pihaknya telah menyiapkan atlet-atlet handalnya untuk mengikuti di dua nomor yakni polo air dan renang dalam PON XVIII 2012 mendatang.
"Untuk renang kita siapkan 11 atlet terdiri dari 7 putra 4 putri, sedangkan polo air satu tim putra berjumlah 11 orang," katanya di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan, atlet yang masuk dalam Pelatda itu, merupakan hasil dari seleksi Pokan Olahraga Provinsi X lalu, dari setiap pengcab di Kalbar. Dan diantaranya lebih didominan atlet dari Pengcab Kota Pontianak.
"Kita targetkan tim Kalbar dapat lolos di ajang Pra PON nanti. Jadi kita akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal," tuturnya.
Setyo yang juga merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalbar itu, yakin tim Kalbar bakal dapat lolos Pra PON. Mengingat sejumlah prestasi pernah diraih atlet Kalbar seperti di Kejurnas kelompok umur dan klub.
Dan dari pengurus maupun pelatih berupaya maksimal memberikan pelatihan dan pembinaan yang terbaik.
"Saya optimis peluang Kalbar lolos masih ada. Tentunya ini harus diiringi dengan disiplin dan kerja keras dari anak-anak juga," katanya.
Dia mengharapkan atlet polo air dan renang Kalbar dapat memperbaiki peringkat untuk Pra PON dan PON mendatang. Jadi tidak hanya sekadar untuk cukupkan hitungan semata.
"Kalbar harus punya target. Dan juga tentunya target pembinaan," katanya.
Menurut dia, itu untuk memotivasi olah raga renang dan polo air Kalbar supaya dapat meraih prestasi. Apalagi cabang olahraga renang merupakan unggulan.
Dia menyatakan, KONI sendiri memberikan dukungan dengan memfasilitasi kebutuhan Pelatda seperti biaya-biaya kebutuhan pengurus, pelatih, atlet serta try out.
"Selama empat bulan mengikuti pelatda itu kita telah mendat support daei KONI. Namun tentunya sesuai dengan kebutuhan karena dana yang ada nanti dibagi untuk 34 cabor lainnya," kata Setyo.(Rendra)
"Untuk renang kita siapkan 11 atlet terdiri dari 7 putra 4 putri, sedangkan polo air satu tim putra berjumlah 11 orang," katanya di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan, atlet yang masuk dalam Pelatda itu, merupakan hasil dari seleksi Pokan Olahraga Provinsi X lalu, dari setiap pengcab di Kalbar. Dan diantaranya lebih didominan atlet dari Pengcab Kota Pontianak.
"Kita targetkan tim Kalbar dapat lolos di ajang Pra PON nanti. Jadi kita akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal," tuturnya.
Setyo yang juga merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalbar itu, yakin tim Kalbar bakal dapat lolos Pra PON. Mengingat sejumlah prestasi pernah diraih atlet Kalbar seperti di Kejurnas kelompok umur dan klub.
Dan dari pengurus maupun pelatih berupaya maksimal memberikan pelatihan dan pembinaan yang terbaik.
"Saya optimis peluang Kalbar lolos masih ada. Tentunya ini harus diiringi dengan disiplin dan kerja keras dari anak-anak juga," katanya.
Dia mengharapkan atlet polo air dan renang Kalbar dapat memperbaiki peringkat untuk Pra PON dan PON mendatang. Jadi tidak hanya sekadar untuk cukupkan hitungan semata.
"Kalbar harus punya target. Dan juga tentunya target pembinaan," katanya.
Menurut dia, itu untuk memotivasi olah raga renang dan polo air Kalbar supaya dapat meraih prestasi. Apalagi cabang olahraga renang merupakan unggulan.
Dia menyatakan, KONI sendiri memberikan dukungan dengan memfasilitasi kebutuhan Pelatda seperti biaya-biaya kebutuhan pengurus, pelatih, atlet serta try out.
"Selama empat bulan mengikuti pelatda itu kita telah mendat support daei KONI. Namun tentunya sesuai dengan kebutuhan karena dana yang ada nanti dibagi untuk 34 cabor lainnya," kata Setyo.(Rendra)
PDI PERJUANGAN TAK GENTAR HADAPI GOLKAR
"Kemungkinan Golkar untuk merebut suara terbanyak di Kecamatan Rasau Jaya peluangnya kita nilai tidak mengkhawatirkan lantaran PDIP sendiri memiliki kader dan simpatisan yang militan dan loyal di sana," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Rabu.
Kendati Partai Golkar mendeklarasikan dirinya sebagai sebagai terjemahan dari suara rakyat, namun PDIP telah memiliki jurus jitu untuk menangkalnya sebagai partainya wong cilik.
"Kita tidak takut dan tidak gentar langkah Golkar menggelar acara di Rasau," tuturnya.
Sebab menurut Sujiwo, partainya telah memiliki strategi untuk memenangkan suatu agenda politik. Apalagi Rasau Jaya identik sebagai basis PDIP di Kubu Raya. Dan PDIP sendiri juga telah merancang pola-pola jitu sebagai bagian dari mesin politik yang dihidupkannya.
"Salah satunya kita akan HUT PDIP di Rasau Jaya bulan Januari dengan berbagai rangkaian kegiatan yang rencananya dihadiri ribuan kader dan simpatisan PDIP. Ini sudah menjadi agenda lama dan tetap kami. Jadi bukan untuk menyaingi akan tetapi dalam rangka konsolidasi partai," katanya.
Sujiwo mengakui dirinya selaku ketua partai selalu mengingatkan kepada masing-masing PAC untuk menjalin komunikasi dan konsolidasi kepada konstituen di dapilnya masing-masing. Sementara khusus di Rasau Jaya diintruksikan meningkatkan hubungan komunikasi dan bagi kader yang duduk di DPRD memperjuangkan aspirasi pembangunan di sana.
"Namun untuk langkah awal kita fokus pada pemilu gubernur pada tahun 2012 mendatang. Kami akan bekerja keras agar Calon Gubernur yang kita usung yakni Bapak Cornelis yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar dapat kembali terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode mendatang," tuturnya.
Pun demikian, Sujiwo yang juga Ketua DPRD Kubu Raya itu menganggap event yang digelar Golkar sesuatu yang lumrah sebagai sebuah partai untuk mengembangkan sayapnya terlebih menghadapi beberapa agenda politik mulai dari pilgub, pilkada bupati dan wakil bupati, pilpres serta pileg.
"Sah-sah saja partai manapun yang ingin mengembangkan sayapnya di kecamatan yang ada di Kubu Raya ini. Yang terpenting kami di PDIP tidak gentar dan akan berjuang keras dan mempertahankan sebagai partai pemenang pemilu di Kubu Raya," pungkasnya.
Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu, PDIP meraih perolehan suara terbanyak dengan jumlah 25.084 suara dari 223.226 DPT. Dari jumlah itu PDIP Kubu Raya ditetapkan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil meraih 7 kursi di legislatif.
Sementara Golkar diurutan kedua dengan perolehan suara 18.099 dan jumlah kursi di DPRD hanya 5. Sedangkan untuk dapil 4 di Rasau - Teluk Pakedai, PDIP memperoleh 3.116 suara dengan menghantarkan 1 orang wakilnya di DPRD. Partai Golkar meraih 2.756 suara yang juga 1 kursi di legislatif.(Rendra)
SPD DAN KNPI SINERGIKAN PROGRAM KEMASYARAKATAN
Sungai Raya, Kalbar, 6/7 - Sarjana Pendamping Desa yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai lini terdepan dalam pemaparan program pemerintah kepada masyarakat mensinergikan berbagai program yang ada dengan semua Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia setempat.
"Kami dari Sarjana Pendamping Desa yang tersevar di sembilan kecamatan di Kubu Raya mencoba mensinergikan berbagai program kami dengan KNPI. Seperti yang saat ini kita rancang bersama KNPI Kubu Raya di mana dalam waktu dekat kita akan menggelar beberapa agenda kemasyarakatan," kata Koordinator SPD Kubu Raya, Musa di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, kerjasama dan keterlibtan SPD Kubu Raya dalam program KNPI sebagai bentuk andil dalam menyukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KNPI Kubu Raya, dalam rangka memperingati Ulang Tahun KNPI yang ke 38.
"KNPI Kubu Raya akan mengelar beberapa Event diantaranya Bhakti Sosial, Jalan Sehat, KNPI Peduli, Perkampungan Seni, Bazar Nusantara, dan Hiburan Rakyat, yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal, 23 – 24 juli 2011 di mana kegiatan tersebut akan di pusatkan di Halaman kantor bupati Kubu Raya," kata Musa.
Sementara itu, Ketua KNPI Kubu Raya Nursaid Ubbe didamping Sekretarisnya, Gubrani mengatakan ditangan pemudalah harapan bangsa itu diamanahkan untuk terus di isi dan dipertahankan, agar cita-cita dan roh para pejuang terdahulu yang sempat redup hari ini, dan kedepan perlu dibangkitkan kembali guna mengisi pembangunan di berbagai aspek kehidupan khusunya dalam percepatan pembangunan di Kubu Raya.
"Tentunya dengan kehadiran organisasi KNPI di Kubu Raya dan keberadaan Program tenaga SPD di Kubu Raya yang juga menjadi salah iconnya dari Bupati Kubu Raya, harus mampu memberikan kontribusi positif dalam mengisi pembangunan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Lanjut Nursaid, sesuai dengan slogan Kubu Raya, Berlari Lebih Kencang dan Berproses Lebih Cepat, KNPI Kubu Raya berharap perhatian pemerintah dan DPRD di kubu raya tidak menutup mata dengan keberadaan KNPI.
Menurutnya, KNPI adalah bagian dari organisasi mitra pemerintah yang akan terus berupaya mendukung berbagai terobosan dan program yang akan dilaksankan oleh pemerintah Kubu Raya.
untuk itu KNPI Kubu Raya berharap pemerintah dan DPRD dapat membuka diri untuk peduli dan terus melakukan pembinaan, terutama berkaitan dengan peningkatan pos anggaran pembinaan organisasi KNPI, agar peran dan kiprah organisasi tersebut dapat lebih optimal dalam menjalankan kinerja organisasinya.
"Sebab sebagus apapun program yang akan dilaksanakan oleh KNPI, ketika tidak didukung oleh anggaran pendanaan yang memadai, kegiatan yang telah terprogram tentunya akan menjadi sia-sia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD Kubu Raya, agar kegiatan organisasi kepemudaan di kabupaten ini bisa dan dapat terus berjalan sesuai dengan keinginan dan cita-cita maysarakat dalam mengisi dan memajukan pembangunan," kata Nursaid.(Rendra)
"Kami dari Sarjana Pendamping Desa yang tersevar di sembilan kecamatan di Kubu Raya mencoba mensinergikan berbagai program kami dengan KNPI. Seperti yang saat ini kita rancang bersama KNPI Kubu Raya di mana dalam waktu dekat kita akan menggelar beberapa agenda kemasyarakatan," kata Koordinator SPD Kubu Raya, Musa di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, kerjasama dan keterlibtan SPD Kubu Raya dalam program KNPI sebagai bentuk andil dalam menyukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KNPI Kubu Raya, dalam rangka memperingati Ulang Tahun KNPI yang ke 38.
"KNPI Kubu Raya akan mengelar beberapa Event diantaranya Bhakti Sosial, Jalan Sehat, KNPI Peduli, Perkampungan Seni, Bazar Nusantara, dan Hiburan Rakyat, yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal, 23 – 24 juli 2011 di mana kegiatan tersebut akan di pusatkan di Halaman kantor bupati Kubu Raya," kata Musa.
Sementara itu, Ketua KNPI Kubu Raya Nursaid Ubbe didamping Sekretarisnya, Gubrani mengatakan ditangan pemudalah harapan bangsa itu diamanahkan untuk terus di isi dan dipertahankan, agar cita-cita dan roh para pejuang terdahulu yang sempat redup hari ini, dan kedepan perlu dibangkitkan kembali guna mengisi pembangunan di berbagai aspek kehidupan khusunya dalam percepatan pembangunan di Kubu Raya.
"Tentunya dengan kehadiran organisasi KNPI di Kubu Raya dan keberadaan Program tenaga SPD di Kubu Raya yang juga menjadi salah iconnya dari Bupati Kubu Raya, harus mampu memberikan kontribusi positif dalam mengisi pembangunan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Lanjut Nursaid, sesuai dengan slogan Kubu Raya, Berlari Lebih Kencang dan Berproses Lebih Cepat, KNPI Kubu Raya berharap perhatian pemerintah dan DPRD di kubu raya tidak menutup mata dengan keberadaan KNPI.
Menurutnya, KNPI adalah bagian dari organisasi mitra pemerintah yang akan terus berupaya mendukung berbagai terobosan dan program yang akan dilaksankan oleh pemerintah Kubu Raya.
untuk itu KNPI Kubu Raya berharap pemerintah dan DPRD dapat membuka diri untuk peduli dan terus melakukan pembinaan, terutama berkaitan dengan peningkatan pos anggaran pembinaan organisasi KNPI, agar peran dan kiprah organisasi tersebut dapat lebih optimal dalam menjalankan kinerja organisasinya.
"Sebab sebagus apapun program yang akan dilaksanakan oleh KNPI, ketika tidak didukung oleh anggaran pendanaan yang memadai, kegiatan yang telah terprogram tentunya akan menjadi sia-sia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD Kubu Raya, agar kegiatan organisasi kepemudaan di kabupaten ini bisa dan dapat terus berjalan sesuai dengan keinginan dan cita-cita maysarakat dalam mengisi dan memajukan pembangunan," kata Nursaid.(Rendra)
PGRI TANAMKAN NILAI PANCASILA KEPADA GURU
Sungai Raya, Kalbar, 6/7 - Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya bekerjasama dengan MPR RI mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR RI agar dapat ditransferkan kepada peserta didik.
"Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman guru terhadap empat pilah kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sudah mulai luntur dan dilupakan oelh masyarakat kita. Diharapkan dari kegiatan ini para guru bisa mentransferkan apa yang di dapat kepada para siswa," kata Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya, Iskandar di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut diarahkan kepada guru kelas tingkat SD serta guru PKN, Agama dan IPS tingkat SMP dan SMA/SMK yang memiliki kaitan langsung terhadap pendidikan karakter dan pembentukan moral dan akhlak siswa.
Kegiatan sosiaslisasi yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dihadiri oleh 300 orang guru dari seluruh sekolah yang ada di Kubu Raya.
Dia menyatakan, tidak hanya pemahaman terhadap nilai yang terdapat dalam Pancasila. UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang perlu dipahami guru, tetapi pemahaman terhadap perubahan amandemen UU melalui ketetapan MPR RI juga dirasakan perlu dipahami.
Pasalnya, saat ini sudah banyak perubahan dari amandemen UUD 1945 terutama yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. "Jika guru tidak memahami perubahan amandemen UU 1945 itu, maka guru akan kesulitan dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai tenaga pengajar," tutur Iskandar.
Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi tersebut. Menurutnya kegiatan itu memang perlu dilakukan untuk menanamkan semangat yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika kepada para peserta didik.
"Tidak bisa dipungkiri, merosotnya moral remaja saat ini dikarenakan sebagaian dari kita telah lupa dan tidak lagi mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan empat pilar dalam berkebangsaan dan bernegara. Untuk itu kita harap para guru yang tergabung dalam PGRI ini bisa benar-benar memahami inti dari sosialisasi itu agar bisa menyalurkannya kepada peserta didik," kata Muda.
Menurutnya dalam menyalurkan nilai-nilai keagamaan dan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut para guru perlu melakukan terobosan-terobosan terbaru, terlebih dalam penyampaiannya.
Muda menyatakan saat ini sangat jarang sekali mendengar siswa yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. "Sehingga diperlukan metode dan strategi terbaru untuk memperbaiki moral peserta didik, agar tujuan dari pendidikan karakter bisa ditransformasikan kepada generasi penerus bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Delegasi MPR RI, Agus Hermanto yang memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa ini belum disadari oleh semua generasi bangsa.
Oleh karena itu, perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada generasi bangsa, terutama kamu muda sebagai penerus bangsa untuk secara sadar memahami nilai-nilai luhur tersebut.
"Dengan demikian, kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbanga dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan," kata Agus.(Rendra)
"Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman guru terhadap empat pilah kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sudah mulai luntur dan dilupakan oelh masyarakat kita. Diharapkan dari kegiatan ini para guru bisa mentransferkan apa yang di dapat kepada para siswa," kata Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya, Iskandar di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut diarahkan kepada guru kelas tingkat SD serta guru PKN, Agama dan IPS tingkat SMP dan SMA/SMK yang memiliki kaitan langsung terhadap pendidikan karakter dan pembentukan moral dan akhlak siswa.
Kegiatan sosiaslisasi yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dihadiri oleh 300 orang guru dari seluruh sekolah yang ada di Kubu Raya.
Dia menyatakan, tidak hanya pemahaman terhadap nilai yang terdapat dalam Pancasila. UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang perlu dipahami guru, tetapi pemahaman terhadap perubahan amandemen UU melalui ketetapan MPR RI juga dirasakan perlu dipahami.
Pasalnya, saat ini sudah banyak perubahan dari amandemen UUD 1945 terutama yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. "Jika guru tidak memahami perubahan amandemen UU 1945 itu, maka guru akan kesulitan dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai tenaga pengajar," tutur Iskandar.
Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi tersebut. Menurutnya kegiatan itu memang perlu dilakukan untuk menanamkan semangat yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika kepada para peserta didik.
"Tidak bisa dipungkiri, merosotnya moral remaja saat ini dikarenakan sebagaian dari kita telah lupa dan tidak lagi mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan empat pilar dalam berkebangsaan dan bernegara. Untuk itu kita harap para guru yang tergabung dalam PGRI ini bisa benar-benar memahami inti dari sosialisasi itu agar bisa menyalurkannya kepada peserta didik," kata Muda.
Menurutnya dalam menyalurkan nilai-nilai keagamaan dan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut para guru perlu melakukan terobosan-terobosan terbaru, terlebih dalam penyampaiannya.
Muda menyatakan saat ini sangat jarang sekali mendengar siswa yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. "Sehingga diperlukan metode dan strategi terbaru untuk memperbaiki moral peserta didik, agar tujuan dari pendidikan karakter bisa ditransformasikan kepada generasi penerus bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Delegasi MPR RI, Agus Hermanto yang memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa ini belum disadari oleh semua generasi bangsa.
Oleh karena itu, perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada generasi bangsa, terutama kamu muda sebagai penerus bangsa untuk secara sadar memahami nilai-nilai luhur tersebut.
"Dengan demikian, kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbanga dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan," kata Agus.(Rendra)
RP18 MILIAR UNTUK GAJI 13 KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 6/7 - Sekitar 6000 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peemrintahan Kabupaten Kubu Raya akan menerima gaji 13 pada hari Kamis (7/7) besok dengan total pencairan pencapai Rp18 miliar.
"Gaji 13 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kubu Raya akan cair Kamis besok. Sekitar 6 ribu PNS tersebut akan menerima gaji senilai satu bulan gaji masing-masing PNS sesuai golongan dan jabatan," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kubu Raya, Sutrisno, di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, proses pencairan gaji 13 tersebut akan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang terdapat di Kalbar dengan total dana yang akan dicairkan Rp18 milyar lebih.
Sutrisno mengharapkan dengan keluarnya gaji 13 tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh PNS. "Dengan cairnya gaji 13, saya harapkan dapat digunakan sebaik-baiknya dengan pola konsumtif oleh para CPNS,” tutur Sutrisno.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Muhammad Nuh Syaiman mengatakan pegawai yang menerima gaji 13 adalah semua PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kubu Raya.
Bahkan pegawai yang bertugas di daerah terpencil pun akan mendapatkannya. "Jumlah pegawai yang menerima sekitar 6 ribu orang yang merata hingga kedaerah terpencil, dengan jumlah sesuai golongan dan pangkat masing-masing," kata Nuh.
Dia juga mengharapkan, dengan diterimanya gaji 13 tersebut, para pegawai dapat meningkatkan kinerja dan disiplinnya. Pasalnya dengan diberikannya gaji 13 diharapkan para pegawai tidak menjadi malas-malasan dalam mengerjakan semua pekerjaan mereka.
"Kita harapkan kinerja pegawai untuk ditingkatkan dan disiplin juga harus ditingkatkan dengan sudah diterimanya gaji 13 tersebut. Besaran sesuai gaji masing-masing setiap bulannya sesuai pangkat dan golongan, kami ingin plasbacknya terhadap pekerjaan mereka dimasing-masing instansi, jangan sampai menjadi malas tetapi harus lebih ditingkatkan," tuturnya.(Rendra)
"Gaji 13 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kubu Raya akan cair Kamis besok. Sekitar 6 ribu PNS tersebut akan menerima gaji senilai satu bulan gaji masing-masing PNS sesuai golongan dan jabatan," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kubu Raya, Sutrisno, di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, proses pencairan gaji 13 tersebut akan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang terdapat di Kalbar dengan total dana yang akan dicairkan Rp18 milyar lebih.
Sutrisno mengharapkan dengan keluarnya gaji 13 tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh PNS. "Dengan cairnya gaji 13, saya harapkan dapat digunakan sebaik-baiknya dengan pola konsumtif oleh para CPNS,” tutur Sutrisno.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Muhammad Nuh Syaiman mengatakan pegawai yang menerima gaji 13 adalah semua PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kubu Raya.
Bahkan pegawai yang bertugas di daerah terpencil pun akan mendapatkannya. "Jumlah pegawai yang menerima sekitar 6 ribu orang yang merata hingga kedaerah terpencil, dengan jumlah sesuai golongan dan pangkat masing-masing," kata Nuh.
Dia juga mengharapkan, dengan diterimanya gaji 13 tersebut, para pegawai dapat meningkatkan kinerja dan disiplinnya. Pasalnya dengan diberikannya gaji 13 diharapkan para pegawai tidak menjadi malas-malasan dalam mengerjakan semua pekerjaan mereka.
"Kita harapkan kinerja pegawai untuk ditingkatkan dan disiplin juga harus ditingkatkan dengan sudah diterimanya gaji 13 tersebut. Besaran sesuai gaji masing-masing setiap bulannya sesuai pangkat dan golongan, kami ingin plasbacknya terhadap pekerjaan mereka dimasing-masing instansi, jangan sampai menjadi malas tetapi harus lebih ditingkatkan," tuturnya.(Rendra)
DINAS PENDIDIKAN KUBU RAYA PANGGIL SEKOLAH BANDEL
Sungai Raya, Kalbar, 6/7 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus menyatakan sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa sekolah yang bandel karena melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012.
"Dari informasi yang ada di media dan berdasarkan laporan dari beberapa pihak, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan dalam PSB," kata Frans di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya dari pemanggilan tersebut, Dinas Pendidikan Kubu Raya meminta penjelasan dari sekolah yang bersangkutan. Hasilnya, memang ada sekolah yang melakukan pungutan, khususnya pada pengambilan formulir pendaftaran.
Pada pemanggilan tersebut Dinas Pendidikan Kubu Raya juga sudah memberikan peringatan kepada sekolah terkait. Hal tersebut dilakukan agar ke depan tidak ada lagi orang tua yang protes karena merasa diberatkan atas biaya pendaftaran.
"Pada intinya kita tidak melarang sekolah untuk melakukan pungutan terhadap siswa, namun itu baru bisa dilakukan setelah siswa diterima, bukan pada saat pendaftaran. Pungutan itu juga bisa dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa," tuturnya.
Menurut Frans, pungutan yang boleh dilakukan oleh sekolah setelah siswa diterima memang tidak bisa dihindarkan. "Asalkan disetujui oleh komite dan orang tua, itu memang boleh dilakukan," katanya.
Yang jelas pungutan tersebut dilakukan secara transparan, bukan bersifat wajib dan sifatnya sukarela. Pungutan tersebut juga bisa dilakukan untuk kepentingan peningkatan sarana pendidikan seperti pembangunan pagar, jalan di lingkungan sekolah, atau perbaikan bangunan dan penambahan lokal kelas baru.
"Untuk biaya pembangunan tersebut memang dibutuhkan kerjasama dari orang tua siswa, makanya pungutan bisa dilakukan oleh pihak sekolah namun bentuknya sukarela dan bukan wajib," kata Frans.
Lanjutnya, pemerintah memang sudah menganggarkan biaya pembangunan untuk fisik sekolah, namun jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah, tentu dananya akan terbatas dan pembangunan yang dilakukan juga akan lama.
Kalau sudah begitu, tambahnya, tentu proses belajar di sekolah juga akan terhambat.
Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Iskandar menambahkan, mengenai pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Kecmatan Sungai Ambawang diakuinya itu memang terjadi.
"Kita sudah memanggil kepala sekolahnya, dan pungutan tersebut adalah biaya daftar ulang untuk kenaikan kelas siswa. Itu memang diperbolehkan, namun harus kita akui, mekanisme pungutanyang dilakukan pihak sekolah yang salah," katanya.
Dijelaskan Iskandar, seharusnya pungutan tersebut dikoordinir oleh Komite Sekolah dan disepakati oleh orang tua siswa.
Namun, kenyataannya sekolah yang mengkoordinirnya. Selain itu kesalahan lainnya adalah Kepala Sekolah ikut menandatangani surat kesepakatan penarikan biaya daftar ulang.
"Jelas itu salah, makanya kita meminta pihak sekolah untuk memperbaiki mekanisme itu agar tidak ada pihak khususnya orang tua siswa yang merasa keberatan," kata Iskandar.(Rendra)
"Dari informasi yang ada di media dan berdasarkan laporan dari beberapa pihak, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan dalam PSB," kata Frans di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya dari pemanggilan tersebut, Dinas Pendidikan Kubu Raya meminta penjelasan dari sekolah yang bersangkutan. Hasilnya, memang ada sekolah yang melakukan pungutan, khususnya pada pengambilan formulir pendaftaran.
Pada pemanggilan tersebut Dinas Pendidikan Kubu Raya juga sudah memberikan peringatan kepada sekolah terkait. Hal tersebut dilakukan agar ke depan tidak ada lagi orang tua yang protes karena merasa diberatkan atas biaya pendaftaran.
"Pada intinya kita tidak melarang sekolah untuk melakukan pungutan terhadap siswa, namun itu baru bisa dilakukan setelah siswa diterima, bukan pada saat pendaftaran. Pungutan itu juga bisa dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa," tuturnya.
Menurut Frans, pungutan yang boleh dilakukan oleh sekolah setelah siswa diterima memang tidak bisa dihindarkan. "Asalkan disetujui oleh komite dan orang tua, itu memang boleh dilakukan," katanya.
Yang jelas pungutan tersebut dilakukan secara transparan, bukan bersifat wajib dan sifatnya sukarela. Pungutan tersebut juga bisa dilakukan untuk kepentingan peningkatan sarana pendidikan seperti pembangunan pagar, jalan di lingkungan sekolah, atau perbaikan bangunan dan penambahan lokal kelas baru.
"Untuk biaya pembangunan tersebut memang dibutuhkan kerjasama dari orang tua siswa, makanya pungutan bisa dilakukan oleh pihak sekolah namun bentuknya sukarela dan bukan wajib," kata Frans.
Lanjutnya, pemerintah memang sudah menganggarkan biaya pembangunan untuk fisik sekolah, namun jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah, tentu dananya akan terbatas dan pembangunan yang dilakukan juga akan lama.
Kalau sudah begitu, tambahnya, tentu proses belajar di sekolah juga akan terhambat.
Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Iskandar menambahkan, mengenai pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Kecmatan Sungai Ambawang diakuinya itu memang terjadi.
"Kita sudah memanggil kepala sekolahnya, dan pungutan tersebut adalah biaya daftar ulang untuk kenaikan kelas siswa. Itu memang diperbolehkan, namun harus kita akui, mekanisme pungutanyang dilakukan pihak sekolah yang salah," katanya.
Dijelaskan Iskandar, seharusnya pungutan tersebut dikoordinir oleh Komite Sekolah dan disepakati oleh orang tua siswa.
Namun, kenyataannya sekolah yang mengkoordinirnya. Selain itu kesalahan lainnya adalah Kepala Sekolah ikut menandatangani surat kesepakatan penarikan biaya daftar ulang.
"Jelas itu salah, makanya kita meminta pihak sekolah untuk memperbaiki mekanisme itu agar tidak ada pihak khususnya orang tua siswa yang merasa keberatan," kata Iskandar.(Rendra)
KPN SANGGAU BELI BERAS LOKAL KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 6/7 - Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Sanggau menjajaki kerjasama dengan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya dalam hal pembelian beras bagi pegawai yang ada di Kabupaten Sanggau.
"Hari ini kita mendatangi KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya untuk mencari peluang kerjasama dalam pembelian beras lokal Kubu Raya yang akan coba kita tawarkan kepada anggota KPN dan pegawai negeri di Sanggau," kata Ketua KPN Sanggau, Legiran di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, untuk tahap awal KPN Sanggau membeli 20 karung beras lokal Kubu Raya bermerek Anggrek Macan sebagai sampel.
Jika nantinya anggota KPN Sanggau berminat, tidak menutup kemungkinan KPN Sanggau akan membeli beras lokal kubu raya dengan partai besar.
"Saat ini jumlah anggota aktif KPN Sanggau ada 160 orang. Jika beras lokal Kubu Raya ini disetujui oleh seluruh anggota KPN, maka kita akan memesan beras lokal Kubu Raya secara rutin," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya Guntoro mengatakan pihaknya sangat menyambut baik niat kerjasama yang ditawarkan oleh KPN Sanggau.
Menurutnya, tawaran kerjasama tersebut sebagai suatu langkah pengembangan pemasaran beras lokal Kubu Raya yang saat ini ditangani oleh pihaknya.
"Untuk saat ini kebutuhan beras lokal bagi pegawai negeri di Kubu Raya sudah sangat mencukupi. Bahkan kita sudah memasarkan produk beras lokal cap Anggrek Macan jenis premium dan reguler di beberapa supermarket besar di Kota Pontianak," katanya.
Jika nantinya KPN Sanggau benar-benar memesan beras lokal Kubu Raya dengan skala besar, dia menyatakan KPRI Jaya Bersama Kubu Raya akan menyanggupinya.
"Saat ini perluasan lahan pertanian di Kubu Raya sudah berjalan dan ada beberapa daerah yang akan segera melakukan panen. Peluang itu akan kita manfaatkan untuk memperbanyak stok beras lokal, tinggal penguatan modalnya saja," kata Guntoro.(Rendra)
"Hari ini kita mendatangi KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya untuk mencari peluang kerjasama dalam pembelian beras lokal Kubu Raya yang akan coba kita tawarkan kepada anggota KPN dan pegawai negeri di Sanggau," kata Ketua KPN Sanggau, Legiran di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, untuk tahap awal KPN Sanggau membeli 20 karung beras lokal Kubu Raya bermerek Anggrek Macan sebagai sampel.
Jika nantinya anggota KPN Sanggau berminat, tidak menutup kemungkinan KPN Sanggau akan membeli beras lokal kubu raya dengan partai besar.
"Saat ini jumlah anggota aktif KPN Sanggau ada 160 orang. Jika beras lokal Kubu Raya ini disetujui oleh seluruh anggota KPN, maka kita akan memesan beras lokal Kubu Raya secara rutin," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya Guntoro mengatakan pihaknya sangat menyambut baik niat kerjasama yang ditawarkan oleh KPN Sanggau.
Menurutnya, tawaran kerjasama tersebut sebagai suatu langkah pengembangan pemasaran beras lokal Kubu Raya yang saat ini ditangani oleh pihaknya.
"Untuk saat ini kebutuhan beras lokal bagi pegawai negeri di Kubu Raya sudah sangat mencukupi. Bahkan kita sudah memasarkan produk beras lokal cap Anggrek Macan jenis premium dan reguler di beberapa supermarket besar di Kota Pontianak," katanya.
Jika nantinya KPN Sanggau benar-benar memesan beras lokal Kubu Raya dengan skala besar, dia menyatakan KPRI Jaya Bersama Kubu Raya akan menyanggupinya.
"Saat ini perluasan lahan pertanian di Kubu Raya sudah berjalan dan ada beberapa daerah yang akan segera melakukan panen. Peluang itu akan kita manfaatkan untuk memperbanyak stok beras lokal, tinggal penguatan modalnya saja," kata Guntoro.(Rendra)
NOMOR SINGLE DAN DOBLE JADI HARAPAN PBSI
Pontianak, 5/7 - Nomor double dan single menjadi harapan Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia Kalbar agar bisa berlaga di PON XVIII Riau 2012 mendatang.
"Untuk itu, segala persiapan menjelang Pra PON yang akan dilaksanakan di Yogyakarta pada akhir bulan Juli 2011 mendatang terus dilakukan," kata Ketua Harian Pengprov PBSI Kalbar, Syarif Usman Ja’far Al Muttahar di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan, dalam persiapan menghadapi pra PON nanti, PBSI Kalbar menurunkan sekitar 20-an atlet terbaiknya hasil seleksi yang sudah dilaksanakan PBSI Kalbar.
PBSI Kalbar juga berharap bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet bulutangkis Kalbar. Sebab hal itu bisa membuka peluang lebih besar bagi PBSI Kalbar untuk lolos ataupun meraih hasil terbaik di PON Riau 2012 mendatang.
"Kami sebenarnya memiliki puluhan atlet yang dipersiapkan di pra PON, namun kami putuskan hanya mengirimkan 20-an atlet yang menjadi andalan Kalbar untuk berlaga di Pra PON nanti," katanya.
Untuk merealisasikan target lolos ke PON mendatang, para atlet Kalbar telah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu. Bahkan dalam satu pekan terakhir, para atlet mengikuti latihan intensif melalui pemusatan latihan.
Selain itu, para pebulutangkis Kalbar ini juga telah mengikuti beberapa turnamen untuk mengevaluasi hasil latihan yang telah dijalaninya.
Sementara Paryadi, selaku Wakil Walikota Pontianak mengatakan, prestasi bulutangkis Kalbar belumlah mampu mencapai tingkat nasional.
Namun, untuk tingkat regional Kalimantan, Kalbar mampu bersaing dan menjadi tim yang diperhitungkan.
Oleh karena itu, motivasi untuk meraih prestasi di tingkat nasional terus digenjot dengan kejuaraan-kejuaraan yang harus sering dilaksanakan.
"“Kita sangat apresiasi terhadap seluruh komponen masyarakat yang begitu antusias untuk menggulirkan kejuaraan-kejuaraan seperti ini," kata Paryadi.
Kemarin dari Perusahaan Milo, lanjutnya, juga sudah menggulirkan kejuaraan bulutangkis untuk tingkat pelajar dan saat ini PBSI Kota juga menggelar kegiatan serupa.
"Saya harap sebulan dua bulan kedepan ada lagi kejuaraan, agar olahraga di Kota Pontianak terus hidup dan berkembang," katanya.
Dia juga mengajak seluruh komponen, instansi dan organisasi kemasyarakat untuk bersama-sama memajukan prestasi olahraga daerah ini.
Olahraga, kata dia, sekarang merupakan sektor yang sangat penting sebagai identitas kemajuan suatu bangsa.
Hal itu bisa dibuktikan dengan majunya industri olahraga di negara Amerika dan Eropa, sehingga mampu mengakat harkat dan martabat negara-negara tersebut.
"Inilah mimpi kita. Dan bulutangkis sudah mampu membuktikannya dengan berjaya di berbagai ajang internasional,," katanya.
Disinggung terkait persiapan tim PBSI Kalbar yang akan berlaga di Pra PON 2011 nanti, Paryadi berharap agar Kalbar bisa lolos ke Riau dengan mudah. Meski yang dihadapi nanti bukanlah lawan-lawan yang enteng.
Namun, dengan tekad dan perjuangan yang keras, dirinya yakin Kalbar bisa meloloskan beberapa pebulutangkis ke PON mendatang.(Rendra)
"Untuk itu, segala persiapan menjelang Pra PON yang akan dilaksanakan di Yogyakarta pada akhir bulan Juli 2011 mendatang terus dilakukan," kata Ketua Harian Pengprov PBSI Kalbar, Syarif Usman Ja’far Al Muttahar di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan, dalam persiapan menghadapi pra PON nanti, PBSI Kalbar menurunkan sekitar 20-an atlet terbaiknya hasil seleksi yang sudah dilaksanakan PBSI Kalbar.
PBSI Kalbar juga berharap bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet bulutangkis Kalbar. Sebab hal itu bisa membuka peluang lebih besar bagi PBSI Kalbar untuk lolos ataupun meraih hasil terbaik di PON Riau 2012 mendatang.
"Kami sebenarnya memiliki puluhan atlet yang dipersiapkan di pra PON, namun kami putuskan hanya mengirimkan 20-an atlet yang menjadi andalan Kalbar untuk berlaga di Pra PON nanti," katanya.
Untuk merealisasikan target lolos ke PON mendatang, para atlet Kalbar telah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu. Bahkan dalam satu pekan terakhir, para atlet mengikuti latihan intensif melalui pemusatan latihan.
Selain itu, para pebulutangkis Kalbar ini juga telah mengikuti beberapa turnamen untuk mengevaluasi hasil latihan yang telah dijalaninya.
Sementara Paryadi, selaku Wakil Walikota Pontianak mengatakan, prestasi bulutangkis Kalbar belumlah mampu mencapai tingkat nasional.
Namun, untuk tingkat regional Kalimantan, Kalbar mampu bersaing dan menjadi tim yang diperhitungkan.
Oleh karena itu, motivasi untuk meraih prestasi di tingkat nasional terus digenjot dengan kejuaraan-kejuaraan yang harus sering dilaksanakan.
"“Kita sangat apresiasi terhadap seluruh komponen masyarakat yang begitu antusias untuk menggulirkan kejuaraan-kejuaraan seperti ini," kata Paryadi.
Kemarin dari Perusahaan Milo, lanjutnya, juga sudah menggulirkan kejuaraan bulutangkis untuk tingkat pelajar dan saat ini PBSI Kota juga menggelar kegiatan serupa.
"Saya harap sebulan dua bulan kedepan ada lagi kejuaraan, agar olahraga di Kota Pontianak terus hidup dan berkembang," katanya.
Dia juga mengajak seluruh komponen, instansi dan organisasi kemasyarakat untuk bersama-sama memajukan prestasi olahraga daerah ini.
Olahraga, kata dia, sekarang merupakan sektor yang sangat penting sebagai identitas kemajuan suatu bangsa.
Hal itu bisa dibuktikan dengan majunya industri olahraga di negara Amerika dan Eropa, sehingga mampu mengakat harkat dan martabat negara-negara tersebut.
"Inilah mimpi kita. Dan bulutangkis sudah mampu membuktikannya dengan berjaya di berbagai ajang internasional,," katanya.
Disinggung terkait persiapan tim PBSI Kalbar yang akan berlaga di Pra PON 2011 nanti, Paryadi berharap agar Kalbar bisa lolos ke Riau dengan mudah. Meski yang dihadapi nanti bukanlah lawan-lawan yang enteng.
Namun, dengan tekad dan perjuangan yang keras, dirinya yakin Kalbar bisa meloloskan beberapa pebulutangkis ke PON mendatang.(Rendra)
514 PESERTA IKUTI UJIAN PAKET C
Sungai Raya, Kalbar, 5/7- Sekitar 514 peserta mengikuti ujian akhir paket C di seluruh Kabupaten Kubu Raya, yang dilaksanakan oleh 12 penyelenggara berbeda yang ada.
"Waktu pelaksanaannya sendiri berlangsung mulai Selasa (5/7) dan berakhir sampai Jumat (8/7)," KATA Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Supardi di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, para peserta ujian Paket C itu merupakan siswa dari pendidikan nonformal yang setara dengan SMA sederajat. "Hanya sistem belajar mereka saja yang berbeda dengan sekolah formal. kalau Paket C, belajarnya tidak mesti di sekolah, bisa di rumah atau di mana saja yang penting disepakati oleh peserta didik," tuturnya.
"Pun demikian dengan waktu belajarnya, juga disepakati bersama, berbeda dengan pendidikan formal yang sudah memiliki waktu belajar yang sudah terjadwal," tambahnya.
Mesi demikian, Supardi menambahkan, materi yang dipelajari oleh peserta didik Paket C, tidaklah berbeda dengan pelajar di sekolah formal.
Materi pembelajarannya tidak ada perbedaan. Yang terpenting, lanjutnya, program yang telah ada dalam paket pembelajaran bisa berjalan.
Ia berharap, pelaksanaan ujian Paket C selama 4 hari berjalan sesuai petunjuk yang ada.
"Sebab, tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun ini antara peserta yang duduk bersebelahan kursinya tidak mendapatkan soal ujian yang sama. Sistemnya saya lihat sama dengan ujian SMA," tutur Supardi.
Setelah pelaksanaan ujian Paket C ini, pekan berikutnya, Selasa hingga Kamis (12-14) ujian Paket A dan Paket B juga dilaksanakan secara serempak. Untuk paket A, pesertanya hanya 55 orang dan Paket B diikuti 754 peserta.(Rendra)
"Waktu pelaksanaannya sendiri berlangsung mulai Selasa (5/7) dan berakhir sampai Jumat (8/7)," KATA Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Supardi di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, para peserta ujian Paket C itu merupakan siswa dari pendidikan nonformal yang setara dengan SMA sederajat. "Hanya sistem belajar mereka saja yang berbeda dengan sekolah formal. kalau Paket C, belajarnya tidak mesti di sekolah, bisa di rumah atau di mana saja yang penting disepakati oleh peserta didik," tuturnya.
"Pun demikian dengan waktu belajarnya, juga disepakati bersama, berbeda dengan pendidikan formal yang sudah memiliki waktu belajar yang sudah terjadwal," tambahnya.
Mesi demikian, Supardi menambahkan, materi yang dipelajari oleh peserta didik Paket C, tidaklah berbeda dengan pelajar di sekolah formal.
Materi pembelajarannya tidak ada perbedaan. Yang terpenting, lanjutnya, program yang telah ada dalam paket pembelajaran bisa berjalan.
Ia berharap, pelaksanaan ujian Paket C selama 4 hari berjalan sesuai petunjuk yang ada.
"Sebab, tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun ini antara peserta yang duduk bersebelahan kursinya tidak mendapatkan soal ujian yang sama. Sistemnya saya lihat sama dengan ujian SMA," tutur Supardi.
Setelah pelaksanaan ujian Paket C ini, pekan berikutnya, Selasa hingga Kamis (12-14) ujian Paket A dan Paket B juga dilaksanakan secara serempak. Untuk paket A, pesertanya hanya 55 orang dan Paket B diikuti 754 peserta.(Rendra)
DPRD : BARU ENAM PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG BERAKTIVITAS
"Sementara sisanya hanya melakukan pembibitan saja," kata Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Suprapto di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, Pemerintah Kubu Raya dalam hal ini dinas terkait diminta dengan segera melakukan inventarisir perusahaan-perusahaan yang diduga banyak yang jalan di tempat. Perusahaan perkebunan yang membandel dan tak melakukan aksi, harus diberikan teguran mengingat para investor tersebut sudah menggunakan areal lahan di Kubu Raya.
"Ini dimaksudkan supaya ke depannya tidak timbul efek negatif atas perkembangan sektor perkebunan di Kubu Raya," katanya sembari mengatakan agar jangan sampai kedepannya lahan di Kubu Raya memberi dampak negatif, terutama bagi masyarakat.
Terlebih lagi, banyak investor yang mengeluh terhadap areal lahan tersebut. Berbagai izin perusahaan yang sejauh ini sudah dikeluarkan namun belum ada operasional, mesti dilakukan cross check di lapangan.
"Cari sejauh mana proses perizinan sehingga belum ada tindakan real. Jika memang masih ada beberapa kekurangan, pemerintah mesti membantu perusahaan tersebut agar bisa dengan cepat beroperasi," tuturnya.
Ia menambahkan permasalahan lahan merupakan harga mati bagi masyarakat yang akan dipekerjakan. Dengan kata lain, masyarakat sendiri yang akan menjadi korban apabila semuanya dibiarkan berjalan sendiri.
Sebaliknya, jika ditemukan ada perusahaan yang sudah mendapatkan izin secara lengkap namun tetap tidak ada operasional, pemerintah Kubu Raya harus tegas mencabut izin tersebut.
"Cukup banyak dan tersedia perusahaan yang dikategorikan serius berinvestasi di Kubu Raya," tuturnya.
Suprapto juga menduga, beberapa perusahaan menggunakan berbagai modus sehingga kerap menjadi permasalahan di kemudian hari.
Di antaranya, mereka hanya mengurus perizinan. Setelah izin dikantonginya, ternyata tidak dilakukan penanaman, sehingga lahan tersebut menjadi terbengkalai dan lainnya.
"Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga perusahaan yang benar-benar mengerjakan perkebunan setelah mendapatkan izin perkebunan," katanya.
Selain tidak melakukan kegiatan perkebunan setelah memperoleh izin, lanjut Suprapto, terdapat juga permasalahan take over lahan terselubung dengan mengubah manajemen penanaman modal.
Anggota dewan dari Daerah pemilihan Kecamatan Rasau Jaya itu menambahkan, rata-rata perusahaan perkebunan di Kubu Raya sudah mengantongi perizinan hingga ke tingkat Izin Usaha Perkebunan (IUP).
"Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya tertib administrasi dari izin lokasi, pembebasan lahan, pengukuran lahan oleh BPN, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), IUP, dan lain-lain," katanya.
Tetapi, di antara beberapa perusahaan yang telah mengantongi izin itu seakan-akan sudah menguasai lahan sepenuhnya. Padahal, banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan penanaman.
Untuk itu, dirinya mengharapkan, permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Sehingga kepercayaan para investor menanamkan modalnya tetap terjaga.
"Kita harus segera mengambil tindakan tegas, agar jangan sampai timbul persoalan lain di kemudian hari, karena akan berdampak langsung kepada masyarakat," kata Suprapto.(Rendra)
ORANG TUA SISWA PROTES PENARIKAN IURAN SMP
Sungai Raya, Kalbar, 5/7 - Kebijakan SMPN 2 Sungai Ambawang memungut iuran untuk daftar ulang sebesar Rp175.000 mendapat protes dari para orang tua murid yang menilai ilegal alias tidak sah.
"Pungutan itu tidak melalui kompromi atau kesepakatan dengan orang tua murid. Akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan sepihak antara Ketua Komite dan Kepala Sekolah," kata Iskandar salah satu orang tua murid, di Sungai Raya, Selasa.
Padahal, menurutnya untuk pungutan biaya sudah jelas diatur oleh Mendiknas yang menegaskan bahwa SD dan SMP negeri yang bukan bertaraf internasional harus gratis. Artinya tidak boleh memungut biaya operasional sekalipun mengatasnamakan komite.
Sementara itu ia sebutkan, komite sekolah yang membuat program anaknya sudah tidak lagi bersekolah di SMPN 2 Sungai Ambawang.
Ia menilai, pungutan yang dilakukan itu sudah ditanggung oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
"Akan tetapi pihak sekolah telah menegaskan jika tidak dibayar maka rapor siswa tidak akan dibagikan. Bahkan ada murid yang mengundurkan diri dikarenakan tidak mampu untuk membayar biaya daftar ulang tersebut," katanya.
Dikatakannya lagi akhirnya 11 orang tua perwakilan murid telah menyatakan sikap antara lain dalam penggunaan BOS terindikasi korupsi, SMPN 2 Sui Ambawang telah melanggar aturan pemerintah dengan tidak transparan, pernyataan Mendiknas telah diabaikan SMPN 2, komite sekolah bukan malahan berpihak ke wali murid akan tetapi meluruskan kesalahan dan ketetapan yang diatur pemerintah, demi mendukung program pendidikan wajar 9 tahun maka perlu adanya perubahan susunan komite sekolah baru.
"Kalau ini dibiarkan berlarut-larut maka akan hancur masa depan anak-anak bangsa sebagai penerus pemimpin bangsa ini akan menjadi bangsa yang tak bermartabat karena ada penyelewengan yang tidak pernah ada teguran dari dinas terkait untuk mengawasi pelaksanaan BOS," katanya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PAN dapil Sui Ambawang, Umar Haji Abdul Manan meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya supaya tidak menjadi polemik di masyarakat.
"Kita prihatin dengan kondisi ini. Apalagi sudah jelas Menteri Pendidikan sudah menegaskan tidak boleh menerima atau memungut biaya apapun dari orang tua murid," kata Umar.
Ia juga meminta agar Komisi D segera memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah itu. Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan. "Kalau sanksi itu tidak juga diindahkan, pindahkan saja kepala sekolahnya ke daerah yang terjauh," tuturnya.
Sementara yang dikhawatirkan jika terjadi diskriminatif terhadap anak murid. "Jika terjadi diskriminasi segera laporkan ke kami. Dan kami dari dapil Ambawang akan melakukan sidak," ujar Umar yang enggan menyebutkan jadwal sidak tersebut.
Terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Raya, Oibur mengatakan antusiasme para pendaftar sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pendaftar dihari pertama yang mencapai 400 orang.
Namun banyaknya antusiasme para calon siswa harus seimbang dengan nilai yang mereka miliki untuk bisa masuk ke SMAN 1 Sungai Raya tersebut.
"Bagi siswa yang NEMnya sudah rendah dan tidak bisa lagi memenuhi sebaiknya mencabut berkas yang mereka masukkan. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa cepat membawa berkas mereka ketempat lain, jangan sampai terlambat mengambil berkas karena kasihan mereka sendiri nantinya untuk mencari sekolah susah," katanya.
Dia menyarankan, calon siswa bisa melihat jurnal setiap hari untuk bisa mengetahui sejauh mana nilai mereka dapat bertahan.
Oibur menjelaskan pengumuman diterimanya siswa akan diberitahukan pada tanggal 9 juli mendatang. "Pengumuman dilakukan tanggal 9 Juli mendatang dan hasil kelulusan dapat dilihat di jurnal yang ada," kata Oibur.(Rendra)
"Pungutan itu tidak melalui kompromi atau kesepakatan dengan orang tua murid. Akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan sepihak antara Ketua Komite dan Kepala Sekolah," kata Iskandar salah satu orang tua murid, di Sungai Raya, Selasa.
Padahal, menurutnya untuk pungutan biaya sudah jelas diatur oleh Mendiknas yang menegaskan bahwa SD dan SMP negeri yang bukan bertaraf internasional harus gratis. Artinya tidak boleh memungut biaya operasional sekalipun mengatasnamakan komite.
Sementara itu ia sebutkan, komite sekolah yang membuat program anaknya sudah tidak lagi bersekolah di SMPN 2 Sungai Ambawang.
Ia menilai, pungutan yang dilakukan itu sudah ditanggung oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
"Akan tetapi pihak sekolah telah menegaskan jika tidak dibayar maka rapor siswa tidak akan dibagikan. Bahkan ada murid yang mengundurkan diri dikarenakan tidak mampu untuk membayar biaya daftar ulang tersebut," katanya.
Dikatakannya lagi akhirnya 11 orang tua perwakilan murid telah menyatakan sikap antara lain dalam penggunaan BOS terindikasi korupsi, SMPN 2 Sui Ambawang telah melanggar aturan pemerintah dengan tidak transparan, pernyataan Mendiknas telah diabaikan SMPN 2, komite sekolah bukan malahan berpihak ke wali murid akan tetapi meluruskan kesalahan dan ketetapan yang diatur pemerintah, demi mendukung program pendidikan wajar 9 tahun maka perlu adanya perubahan susunan komite sekolah baru.
"Kalau ini dibiarkan berlarut-larut maka akan hancur masa depan anak-anak bangsa sebagai penerus pemimpin bangsa ini akan menjadi bangsa yang tak bermartabat karena ada penyelewengan yang tidak pernah ada teguran dari dinas terkait untuk mengawasi pelaksanaan BOS," katanya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PAN dapil Sui Ambawang, Umar Haji Abdul Manan meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya supaya tidak menjadi polemik di masyarakat.
"Kita prihatin dengan kondisi ini. Apalagi sudah jelas Menteri Pendidikan sudah menegaskan tidak boleh menerima atau memungut biaya apapun dari orang tua murid," kata Umar.
Ia juga meminta agar Komisi D segera memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah itu. Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan. "Kalau sanksi itu tidak juga diindahkan, pindahkan saja kepala sekolahnya ke daerah yang terjauh," tuturnya.
Sementara yang dikhawatirkan jika terjadi diskriminatif terhadap anak murid. "Jika terjadi diskriminasi segera laporkan ke kami. Dan kami dari dapil Ambawang akan melakukan sidak," ujar Umar yang enggan menyebutkan jadwal sidak tersebut.
Terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Raya, Oibur mengatakan antusiasme para pendaftar sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pendaftar dihari pertama yang mencapai 400 orang.
Namun banyaknya antusiasme para calon siswa harus seimbang dengan nilai yang mereka miliki untuk bisa masuk ke SMAN 1 Sungai Raya tersebut.
"Bagi siswa yang NEMnya sudah rendah dan tidak bisa lagi memenuhi sebaiknya mencabut berkas yang mereka masukkan. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa cepat membawa berkas mereka ketempat lain, jangan sampai terlambat mengambil berkas karena kasihan mereka sendiri nantinya untuk mencari sekolah susah," katanya.
Dia menyarankan, calon siswa bisa melihat jurnal setiap hari untuk bisa mengetahui sejauh mana nilai mereka dapat bertahan.
Oibur menjelaskan pengumuman diterimanya siswa akan diberitahukan pada tanggal 9 juli mendatang. "Pengumuman dilakukan tanggal 9 Juli mendatang dan hasil kelulusan dapat dilihat di jurnal yang ada," kata Oibur.(Rendra)
DINAS PERIKANAN KUBU RAYA RAMPUNGKAN PENYUSUNAN RSWP-3-K
Sungai Raya, Kalbar, 5/7 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan mewujudkan pengembangan perikanan dengan percepatan penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) yang telah rampung pada tahun 2010 lalu.
"Hal itu akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Penyusunan RZWP-3-K itu akan terus dipacu oleh Pemeritah Kabupaten dan difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Wilayah Pesisir (BPSPL) Pontianak, diperkirakan selesai pada tahun 2011/2012," kata Jemain, Kepala Bidang Pesisir, Pengawasan dan Konservasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, penyusunan Rencana RSWP-3-K dan RZWP-3-K sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian yang integral dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai arah kebijakan yang akan ditempuh dalam melaksanakan pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbasis perikanan berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pembangunan perikanan yang tertuang secara jelas dan tegas dalam RSWP-3-K dan RZWP-3-K ternyata mendapat sambutan dan apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui pengalokasian Bantuan Bank Dunia dengan proyek Coastal Community Development International Fund For Agricultural Development tahun 2012 -2016.
"Pengalokasian proyek CCD-IFAD tersebut ditetapkan dari hasil pengamatan, penilaian yang cukup panjang, penilaiannya bertumpu pada komitmen pemerintah Kabupaten, potensi perikanan dan ekosistem pesisir yang ada," katanya.
Lanjutnya, penilaian itu telah dilakukan sejak tahun 2009 oleh pejabat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Diantaranya mengadakan pertemuan dengan Bupati Kubu Raya, meninjau aktifitas Dapur Arang Bakau di Desa Batu Ampar, tutupan mangrove di kawasan sungai sepadan, aktifitas Pengolahan ikan di Padang Tikar, Nelayan di Sepuk Pangkalan dan laporan tahapan penyusunan RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
"Disamping itu tentunya diperkuat pula oleh dukungan/rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat," kata Jemain.(Rendra)
"Hal itu akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Penyusunan RZWP-3-K itu akan terus dipacu oleh Pemeritah Kabupaten dan difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Wilayah Pesisir (BPSPL) Pontianak, diperkirakan selesai pada tahun 2011/2012," kata Jemain, Kepala Bidang Pesisir, Pengawasan dan Konservasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, penyusunan Rencana RSWP-3-K dan RZWP-3-K sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian yang integral dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai arah kebijakan yang akan ditempuh dalam melaksanakan pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbasis perikanan berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pembangunan perikanan yang tertuang secara jelas dan tegas dalam RSWP-3-K dan RZWP-3-K ternyata mendapat sambutan dan apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui pengalokasian Bantuan Bank Dunia dengan proyek Coastal Community Development International Fund For Agricultural Development tahun 2012 -2016.
"Pengalokasian proyek CCD-IFAD tersebut ditetapkan dari hasil pengamatan, penilaian yang cukup panjang, penilaiannya bertumpu pada komitmen pemerintah Kabupaten, potensi perikanan dan ekosistem pesisir yang ada," katanya.
Lanjutnya, penilaian itu telah dilakukan sejak tahun 2009 oleh pejabat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Diantaranya mengadakan pertemuan dengan Bupati Kubu Raya, meninjau aktifitas Dapur Arang Bakau di Desa Batu Ampar, tutupan mangrove di kawasan sungai sepadan, aktifitas Pengolahan ikan di Padang Tikar, Nelayan di Sepuk Pangkalan dan laporan tahapan penyusunan RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
"Disamping itu tentunya diperkuat pula oleh dukungan/rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat," kata Jemain.(Rendra)
Wednesday, July 13, 2011
RP.25 TRILIUN UNTUK PERTANIAN
"Itu informasi yang saya dapatkan. Anggaran tersebut saya rasa memang perlu ditingkatkan jika pemerintah mau serius menciptakan ketahanan pangan nasional," kata Sutima saat dihubungi via telepon, Senin.
Dikatakannya pada anggaran tahun 2011 ini pemerintah pusat baru menganggarkan Rp16 triliun untuk bidang pertanian. Jumlah tersebut jelas sangat kurang jika dilihat luasan dan program pengembangan lahan pertanian yang ada di setiap daerah.
"Untuk pengadaan raskin saja dianggarkan sampai Rp17 triliun, angka tersebut lebih besar dari anggaran untuk pertanian. Seharusnya anggaran di bidang pertanian yang harus lebih dibesarkan jika peemrintah mau serius mewujudkan ketahanan pangan nasional tadi," katanya.
Berdasarkan hal tersebut dari rapat gabungan antara DPR RI dan Kementrian Pertanian dalam perubahan anggaran negara tahun ini Kementrian Pertanian mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp25 triliun.
Itu juga dilakukan untuk mendukung program presiden yang akan mencanangan pengadaan 10 juta ton cadangan beras pemerintah pada tahun ini.
Lanjutnya, jika penambahaan anggaran di bidang pertanian di setujui diharapkan anggaran tersebut dapat disalurkan setiap daerah yang menjadi sasaran utama program perluasan lahan pertanian seperti Kubu Raya, Landak, Sambas dan kabupaten lainnya untuk Kalimantan Barat.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional Presiden mesti serius untuk mewujudkannya. Terlebih saat ini sudah banyak daerah di Indonesia yang menyatakan kesanggupannya untuk menciptakan ketahanan pangan daerah.
"Jika ketahanan pangan daerah bisa terwujud, tentu demikian halnya dengan ketahanan pangan nasional. Untuk itu antara peemrintah daerah dan pusat mesti bersinergi untuk mewujudkannya," kata Sutiman.
Berdasarkan hal tersebut, dia berpendapat untuk mendukung program ketahanan pangan nasional memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap program otonomi daerah. Dalam artian pemerintah pusat juga harus memberikan hak yang sama kepada pemerintah daerah untuk menciptakan ketahanan pangannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
Terkait dengan keseriusan pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menciptakan ketahanan pangan melalui beberapa program yang telah berhasil dijalankan seperti perluasan lahan pertanian melalui program Kawasan Beras dan Kawasan Pangan serta kosumsi beras lokal bagi PNS dan Masyarakat Kubu Raya, sebagai wakil masyarakat Kalbar yang duduk di Senayan, Sutiman mengatakan hal tersebut sangat luar biasa.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Kubu Raya perlu mendapat dukungan serius baik dari pemerintah pusat maupun provinsi terlebih dalam hal bantuan peralatan pertanian.
"Semangan pemerintah dan masyarakat Kubu Raya sudah tidak perlu diragukan lagi di bidang pertanian. Meski kabupaten itu baru di bentuk, namun keberhasilan di bidang pertanian patut untuk mendapat apresiasi dari berbagai pihak," katanya.(Rendra)
DISTANAK KUBU RAYA TINGKATKAN PRODUKSI PETANI
Sungai Raya, Kalbar, 4/7 - Untuk menyukseskan program beras lokal Kubu Raya, Pemkab Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Pertenakan terus memperluas lahan pertanian dan meningkatkan hasil produksi para petani.
"Langkah ini juga diimbangi dengan besarnya jumlah hasil prokduksi padi dari para petani. Seprti yang telah dilakukan petani di desa Kuala Mandor A yang telah menghasilkan 4000 ton gabah kering giling siap giling dari 30 hektar lahan pertanian yang tersebar di 2 cetak sawah," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya Suharjo, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, dengan hasil produksi para petani kali ini, Desa Kuala Mandor A telah bisa menghasilkan target panen padi yang di instruksikan oleh Kementrian Pertanian dengan jumlah kurang lebih 5 ribu Ton sekali panen.
Suharjo mengatakan, apabila hasil panen para petani bisa menghasilkan lebih dari 4000 ton setiap panen, tidak menuntut kemungkinan Kubu Raya bisa menjadi daerah pangan bagi Kalimantan Barat bahkan di Indonesia. Dia menyatakan, untuk mendukung program itu Pemkab Kubu Raya mulai tahun ini akan memperkuat program mekanisasi pertanian yang telah dicanangkan sejak 2010 dan pada tahun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah menyiapkan sekitar seribu hingga dua ribu hektare lahan pertanian padi baru di kabupaten termuda di Kalimantan Barat.
Pihaknya juga akan memperluas daerah pengembangan padi, yang sebelumnya dipusatkan di Kecamatan Kakap dan Rasau Jaya.
"Kawasan baru perluasan lahan pertanian padi yang akan dikembangkan, yakni di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang dan Teluk Pakedai. Untuk itu kita berharap dengan diperluasnya lahan pertanian padi baru, maka ke depannya KKR akan menjadi salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk penguatan program mekanisasi pertanian ini akan di lakukan dengan memperluas areal pertanian dan pascapanen. Dan Pihaknya juga saat ini telah memberikan bantuan kepada petani dengan memanfaatkan Alat Mesin Pertanian - Alsintan guna perluasan areal, pembudidayaan, panen dan pascapanen, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten itu.
Suharjo menjelaskan, untuk pengolahan lahan, bagi daerah yang dinilai cocok dan memadai untuk menggunakan Alsintan seperti traktor dan lainnya akan didukung melalui Unit Pelayanan Jasa Peralatan Sistem Pertanian dan Unit Pelaksana Pertanian. Demikian pula halnya untuk pengelolaan air, Pemkab Kubu Raya akan menerapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian.
Sementara untuk proses panen, Suharjo memaparkan, pihaknya telah menyediakan mesin perontok yang berkapasitas sekitar 8 ton per hari dan mesin pengering padi berbahan bakar sekam.
"Semua Alsitan yang akan digunakan itu tidak lagi diberikan kepada kelompok-kelompok pertanian, tetapi khusus dikelola Upja yang membentuk beberapa Kelompok Kerja - Pokja. Di sisi lain bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan meminta kepada seluruh petani agar bisa meningkatkan hasil produksi pertanian mereka, baik itu padi, jagung, sayur mayur, dan lain sebagainya," katanya.
Selain itu, Suharjo juga menjelaskan dengan melihat potensi pertanian di Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak ini, dan hasil padi yang terus meningkat, tidak menuntut kemungkinan Kubu Raya sebagai kawasan pangan di Kalimantan Barat dan di Indonesia.
Terpisah, Camat Kuala Mandor B Yansen Sibarani menjelaskan Kecamatan Kuala Mandor B saat ini memiliki lahan siap tanam seluas 8 ribu 3 ratus 17 hekta, lahan potensial pertanian seluas 32 ribu 2 ratus 82 hektar dan lahan sasaran tanam seluas 2 ribu 8 ratus 75 hektar serta sampai saat ini lahan yang sudah di tanam seluas 2 ribu seratus 66 hektar.
"Dengan memiliki potensi luas pertanian ini, kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membuka dan memperbaiki insfrastruktur pertanian dan jalan poros desa.
Menurutnya, belum lama ini panen raya juga dilakukan sebanyak 3 Kali yang terbagi di 3 Desa, diantaranya Desa Kuala Mandor A, Kubu Padi, dan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor A.(Rendra)
"Langkah ini juga diimbangi dengan besarnya jumlah hasil prokduksi padi dari para petani. Seprti yang telah dilakukan petani di desa Kuala Mandor A yang telah menghasilkan 4000 ton gabah kering giling siap giling dari 30 hektar lahan pertanian yang tersebar di 2 cetak sawah," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya Suharjo, di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, dengan hasil produksi para petani kali ini, Desa Kuala Mandor A telah bisa menghasilkan target panen padi yang di instruksikan oleh Kementrian Pertanian dengan jumlah kurang lebih 5 ribu Ton sekali panen.
Suharjo mengatakan, apabila hasil panen para petani bisa menghasilkan lebih dari 4000 ton setiap panen, tidak menuntut kemungkinan Kubu Raya bisa menjadi daerah pangan bagi Kalimantan Barat bahkan di Indonesia. Dia menyatakan, untuk mendukung program itu Pemkab Kubu Raya mulai tahun ini akan memperkuat program mekanisasi pertanian yang telah dicanangkan sejak 2010 dan pada tahun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah menyiapkan sekitar seribu hingga dua ribu hektare lahan pertanian padi baru di kabupaten termuda di Kalimantan Barat.
Pihaknya juga akan memperluas daerah pengembangan padi, yang sebelumnya dipusatkan di Kecamatan Kakap dan Rasau Jaya.
"Kawasan baru perluasan lahan pertanian padi yang akan dikembangkan, yakni di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang dan Teluk Pakedai. Untuk itu kita berharap dengan diperluasnya lahan pertanian padi baru, maka ke depannya KKR akan menjadi salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk penguatan program mekanisasi pertanian ini akan di lakukan dengan memperluas areal pertanian dan pascapanen. Dan Pihaknya juga saat ini telah memberikan bantuan kepada petani dengan memanfaatkan Alat Mesin Pertanian - Alsintan guna perluasan areal, pembudidayaan, panen dan pascapanen, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten itu.
Suharjo menjelaskan, untuk pengolahan lahan, bagi daerah yang dinilai cocok dan memadai untuk menggunakan Alsintan seperti traktor dan lainnya akan didukung melalui Unit Pelayanan Jasa Peralatan Sistem Pertanian dan Unit Pelaksana Pertanian. Demikian pula halnya untuk pengelolaan air, Pemkab Kubu Raya akan menerapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian.
Sementara untuk proses panen, Suharjo memaparkan, pihaknya telah menyediakan mesin perontok yang berkapasitas sekitar 8 ton per hari dan mesin pengering padi berbahan bakar sekam.
"Semua Alsitan yang akan digunakan itu tidak lagi diberikan kepada kelompok-kelompok pertanian, tetapi khusus dikelola Upja yang membentuk beberapa Kelompok Kerja - Pokja. Di sisi lain bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan meminta kepada seluruh petani agar bisa meningkatkan hasil produksi pertanian mereka, baik itu padi, jagung, sayur mayur, dan lain sebagainya," katanya.
Selain itu, Suharjo juga menjelaskan dengan melihat potensi pertanian di Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak ini, dan hasil padi yang terus meningkat, tidak menuntut kemungkinan Kubu Raya sebagai kawasan pangan di Kalimantan Barat dan di Indonesia.
Terpisah, Camat Kuala Mandor B Yansen Sibarani menjelaskan Kecamatan Kuala Mandor B saat ini memiliki lahan siap tanam seluas 8 ribu 3 ratus 17 hekta, lahan potensial pertanian seluas 32 ribu 2 ratus 82 hektar dan lahan sasaran tanam seluas 2 ribu 8 ratus 75 hektar serta sampai saat ini lahan yang sudah di tanam seluas 2 ribu seratus 66 hektar.
"Dengan memiliki potensi luas pertanian ini, kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membuka dan memperbaiki insfrastruktur pertanian dan jalan poros desa.
Menurutnya, belum lama ini panen raya juga dilakukan sebanyak 3 Kali yang terbagi di 3 Desa, diantaranya Desa Kuala Mandor A, Kubu Padi, dan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor A.(Rendra)
BANK DUNIA BANTU PERIKANAN KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 4/7 - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya Supandry Usman mengatakan pihaknya mendapat dukungan Bank Dunia untuk pengalokasian proyek CCD-IFAD yang sudah final dan akan segera dilaksanakan mulai tahun 2012.
"Proyek ini adalah bantuan Bank Dunia yang di rancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Untuk wilayah pesisir yang memenuhi syarat, sementara ini Proyek tersebut dialokasikan pada 15 kabupaten /kota se-Indonesia, termasuk kabupaten Kubu Raya yang merupakan satu-satunya Kabupaten di Kalimantan Barat yang mendapatkan bantuan ini," kata Supandri di Sungai Raya, Senin.
Ditanya mengenai besaran Anggaran dan kegaiatan yang akan dilaksanakan, Supandry mengatakan bahwa besaran anggarannya akan ditentukan lebih lanjut setelah inception mission oleh Team Leader Word Bank pada akhir bulan Juli 2011 ini.
Sementara mengenai program kegiatannya adalah perikanan terpadu berwawasan lingkungan, meliputi penangkapan ikan, budidaya, pengolahan/pemasaran hasil perikanan dan yang tidak kalah pentingannya adalah pemberdayaan wanita nelayan, penguatan kelembagaan, penguatan permodalan UMKM Perikanan dan pelesarian Ekositem pesisir.
Dia menilai apresiasi Departemen Kelautan dan Perikanan RI terhadap komitmen Pembangunan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu peluang dan tantangan yang harus ditangani secara serius, dilaksanakan seoptimal dan seefisien mungkin.
Untuk itu Supandry bertekat dengan segenap kemampuan yang ada untuk menyukseskan kegiatan itu sehingga benar-benar menjadi enteripoint dalam mewujudkan komitmen Bupati Kubu Raya menjadikan sektor perikanan sebagai unggulan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan, harkat dan martabat serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat pesisir.
Selanjutnya Supandry mengharapkan dukungan lintas sektor dan anggaran pendampingan dari APBD baik APBD I maupun APBD II, terutama dalam hal dukungan infra struktur, sarana dan fasilitas yang memadai serta kemudahan dalam proses persiapan calon lokasi, sasaran sosialisasi kepada masyarakat dan keperluan lain-lainnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek CCD-IFAD tersebut.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sebagai kabupaten termuda, Kubu Raya terus menggali potensi ekonomi lokal, secara khusus potensi perikanan, yang tersebar di banyak kecamatan.
Kebijakan yang sudah dijalankan pada tahap awal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sudah melakukan pemetaan sumber daya ikan di setiap kecamatan.
"Kubu Raya tidak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan diri untuk memaksimalkan produksi perikanan, dan ini bermula secara swadaya menggunakan APBD sendiri," kata Muda.
Dalam pemetaan itu, disebutkannya, untuk kecamatan Rasau Jaya saat ini sudah dijadikan sebagai sentral ikan lele. Kemudian Kecamatan Kubu, Terentang dan Batu Ampar akan dikembangkan budidaya ikah bandeng, nila, dan potensi perikanan lainnya, seperti kepiting dan udang.
"Adapun kecamatan Kakap, Sungai Ambawang dan Sungai Raya juga akan dikembangkan budidaya ikan lainnya, sehingga setiap kecamatan yang ada di kabupaten ini memiliki produk perikanan tersendiri," tutur Muda.
Tidak hanya potensi perikanan ikan air tawar dan air asin yang bisa diandalkan, kepiting dan udang galah juga menjadi salah satu varian perikanan yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan.
Dari prospek tersebut, DKP Kubu Raya berusaha untuk mengembangkannya dengan membuat program-program budidaya yang melibatkan pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Potensi kepiting dan udang galah Kubu Raya cukup menjanjikan bila dikembangkan dengan baik. Bahkan, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga sudah mengakui bahwa kepiting dan udang galah di Kubu Raya lebih bagus kualitasnya dibanding daerah lainnya," kata Muda.
Hal itu dimungkinkan selain dagingnya yang padat, ukurannya juga besar, sehingga memiliki kualitas ekspor "Bayangkan saja, kalau kita makan di restoran, satu porsi kepiting, harganya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu rupiah. Peluang ini yang akan kita tangkap," tuturnya.
Muda juga menjelaskan, untuk budidaya kepiting ini akan menggunakan konsep ramah lingkungan, terutama tempat hidup habitat kepiting. Di samping itu, budidaya kepiting dan udang nantinya akan menggunakan sistem tambak yang dibuat menyerupai habitat aslinya.
"Kita akan mengkombinasikannya dengan sistem pertanian rumput laut," kata Muda.(Rendra)
"Proyek ini adalah bantuan Bank Dunia yang di rancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Untuk wilayah pesisir yang memenuhi syarat, sementara ini Proyek tersebut dialokasikan pada 15 kabupaten /kota se-Indonesia, termasuk kabupaten Kubu Raya yang merupakan satu-satunya Kabupaten di Kalimantan Barat yang mendapatkan bantuan ini," kata Supandri di Sungai Raya, Senin.
Ditanya mengenai besaran Anggaran dan kegaiatan yang akan dilaksanakan, Supandry mengatakan bahwa besaran anggarannya akan ditentukan lebih lanjut setelah inception mission oleh Team Leader Word Bank pada akhir bulan Juli 2011 ini.
Sementara mengenai program kegiatannya adalah perikanan terpadu berwawasan lingkungan, meliputi penangkapan ikan, budidaya, pengolahan/pemasaran hasil perikanan dan yang tidak kalah pentingannya adalah pemberdayaan wanita nelayan, penguatan kelembagaan, penguatan permodalan UMKM Perikanan dan pelesarian Ekositem pesisir.
Dia menilai apresiasi Departemen Kelautan dan Perikanan RI terhadap komitmen Pembangunan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu peluang dan tantangan yang harus ditangani secara serius, dilaksanakan seoptimal dan seefisien mungkin.
Untuk itu Supandry bertekat dengan segenap kemampuan yang ada untuk menyukseskan kegiatan itu sehingga benar-benar menjadi enteripoint dalam mewujudkan komitmen Bupati Kubu Raya menjadikan sektor perikanan sebagai unggulan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan, harkat dan martabat serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat pesisir.
Selanjutnya Supandry mengharapkan dukungan lintas sektor dan anggaran pendampingan dari APBD baik APBD I maupun APBD II, terutama dalam hal dukungan infra struktur, sarana dan fasilitas yang memadai serta kemudahan dalam proses persiapan calon lokasi, sasaran sosialisasi kepada masyarakat dan keperluan lain-lainnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek CCD-IFAD tersebut.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sebagai kabupaten termuda, Kubu Raya terus menggali potensi ekonomi lokal, secara khusus potensi perikanan, yang tersebar di banyak kecamatan.
Kebijakan yang sudah dijalankan pada tahap awal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sudah melakukan pemetaan sumber daya ikan di setiap kecamatan.
"Kubu Raya tidak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan diri untuk memaksimalkan produksi perikanan, dan ini bermula secara swadaya menggunakan APBD sendiri," kata Muda.
Dalam pemetaan itu, disebutkannya, untuk kecamatan Rasau Jaya saat ini sudah dijadikan sebagai sentral ikan lele. Kemudian Kecamatan Kubu, Terentang dan Batu Ampar akan dikembangkan budidaya ikah bandeng, nila, dan potensi perikanan lainnya, seperti kepiting dan udang.
"Adapun kecamatan Kakap, Sungai Ambawang dan Sungai Raya juga akan dikembangkan budidaya ikan lainnya, sehingga setiap kecamatan yang ada di kabupaten ini memiliki produk perikanan tersendiri," tutur Muda.
Tidak hanya potensi perikanan ikan air tawar dan air asin yang bisa diandalkan, kepiting dan udang galah juga menjadi salah satu varian perikanan yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan.
Dari prospek tersebut, DKP Kubu Raya berusaha untuk mengembangkannya dengan membuat program-program budidaya yang melibatkan pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Potensi kepiting dan udang galah Kubu Raya cukup menjanjikan bila dikembangkan dengan baik. Bahkan, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga sudah mengakui bahwa kepiting dan udang galah di Kubu Raya lebih bagus kualitasnya dibanding daerah lainnya," kata Muda.
Hal itu dimungkinkan selain dagingnya yang padat, ukurannya juga besar, sehingga memiliki kualitas ekspor "Bayangkan saja, kalau kita makan di restoran, satu porsi kepiting, harganya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu rupiah. Peluang ini yang akan kita tangkap," tuturnya.
Muda juga menjelaskan, untuk budidaya kepiting ini akan menggunakan konsep ramah lingkungan, terutama tempat hidup habitat kepiting. Di samping itu, budidaya kepiting dan udang nantinya akan menggunakan sistem tambak yang dibuat menyerupai habitat aslinya.
"Kita akan mengkombinasikannya dengan sistem pertanian rumput laut," kata Muda.(Rendra)
FUTSAL DAN SEPAK BOLA GAGAL MENUJU PON
Pontianak, 4/7 - Tim Futsal Kalimantan Barat gagal memenuhi ambisinya untuk menuju PON XVIII di Riau setelah gagal melewati Pra PON 2011 yang berlangsung di Semarang akhir Bulan Juni lalu.
"Kekalahan telak berturut-turut diderita oleh tim futsal Kalbar. Begitu juga dengan tim sepakbolanya," kata Manager Tim Futsal Kalbar, Syarif Samsul Bahri Alqadrie di Pontianak, Senin.
Menurutnya saat pertandingan pada Pra-PON XVIII tim futsal Kalbar dibantai tiada ampun. Pertandingan perdana, Kalbar dikalahkan kesebelasan DKI Jakarta. Kemudian di pertandingan kedua, Kalbar kembali dikalahkan oleh Jatim.
Lalu, pada pertandingan terakhir, lagi-lagi Kalbar menelan pil pahit setelah dipecundangi tuan rumah Jateng.
Syarif Samsul dengan besar hati mengakui kekalahan itu. Dia mengatakan, anak asuhnya sudah bermain cukup bagus, peluang pun banyak diciptakan. Namun sayang, penyelesaian akhir yang buruk membuat beberapa peluang gagal berbuah gol.
"Kami kalah pengalaman dibandingkan DKI Jakarta, Jatim dan Jateng. Mereka tampil lebih baik dalam pertandingan Pra PON 2011 ini," tutur Samsul.
Menurutnya, dari segi hasil sudah memuaskan. Namun, dari segi kualitas masih jauh dari harapan.
Pasalnya timnya minim persiapan yakni hanya tiga hari dalam mengikuti Pra PON XVIII di Semarang itu. "Belum lagi permasalahan interen yang kami punya. Sehingga saya menerima dengan lapang dada kekalahan ini," katanya.
Padahal, lanjut Samsul, ketika sebelum menghadapi Pra PON, tim futsal Kalbar berhasil melibas tim futsal Sarawak ketika bertandang ke Kalbar melalui pertandingan persahabatan.
Namun, ketika menghadapi tim Pra PON, Kalbar harus kalah telak.
Setali tiga uang. Nasib yang sama juga dialami tim sepakbola Kalbar yang tidak pernah menang pada Pra PON kali ini.
Betapa tidak, pertama kali pertandingan perdana, Kalbar dibantai Kalteng. Kemudian Kalbar dibuat babak belur oleh Kalsel.
Dan terakhir, Kalbar tidak berkutik ketika berhadapan dengan Kaltim. Ketiga pertandingan ini berlangsung di Kaltim akhir bulan Juni 2011.
"Kita memang sedikit kecewa. Tapi itulah kenyataannya, anak-anak belum beruntung," kata Suprianto, pelatih tim sepakbola Kalbar.
Menurutnya, tim sepakbola Kalteng, Kalsel dan Kaltim merupakan tim terkuat di zona Kalimantan ini. Kalsel saat ini ditangani oleh Frank Sinatra yang merupakan pelatih nasional.
Sementara Kaltim dilatih pelatih asal Korea Selatan. "Memang berat ketika berhadapan dengan mereka, tapi kita telah berusaha. Dan hasilnya mengecewakan," katanya.(Rendra)
"Kekalahan telak berturut-turut diderita oleh tim futsal Kalbar. Begitu juga dengan tim sepakbolanya," kata Manager Tim Futsal Kalbar, Syarif Samsul Bahri Alqadrie di Pontianak, Senin.
Menurutnya saat pertandingan pada Pra-PON XVIII tim futsal Kalbar dibantai tiada ampun. Pertandingan perdana, Kalbar dikalahkan kesebelasan DKI Jakarta. Kemudian di pertandingan kedua, Kalbar kembali dikalahkan oleh Jatim.
Lalu, pada pertandingan terakhir, lagi-lagi Kalbar menelan pil pahit setelah dipecundangi tuan rumah Jateng.
Syarif Samsul dengan besar hati mengakui kekalahan itu. Dia mengatakan, anak asuhnya sudah bermain cukup bagus, peluang pun banyak diciptakan. Namun sayang, penyelesaian akhir yang buruk membuat beberapa peluang gagal berbuah gol.
"Kami kalah pengalaman dibandingkan DKI Jakarta, Jatim dan Jateng. Mereka tampil lebih baik dalam pertandingan Pra PON 2011 ini," tutur Samsul.
Menurutnya, dari segi hasil sudah memuaskan. Namun, dari segi kualitas masih jauh dari harapan.
Pasalnya timnya minim persiapan yakni hanya tiga hari dalam mengikuti Pra PON XVIII di Semarang itu. "Belum lagi permasalahan interen yang kami punya. Sehingga saya menerima dengan lapang dada kekalahan ini," katanya.
Padahal, lanjut Samsul, ketika sebelum menghadapi Pra PON, tim futsal Kalbar berhasil melibas tim futsal Sarawak ketika bertandang ke Kalbar melalui pertandingan persahabatan.
Namun, ketika menghadapi tim Pra PON, Kalbar harus kalah telak.
Setali tiga uang. Nasib yang sama juga dialami tim sepakbola Kalbar yang tidak pernah menang pada Pra PON kali ini.
Betapa tidak, pertama kali pertandingan perdana, Kalbar dibantai Kalteng. Kemudian Kalbar dibuat babak belur oleh Kalsel.
Dan terakhir, Kalbar tidak berkutik ketika berhadapan dengan Kaltim. Ketiga pertandingan ini berlangsung di Kaltim akhir bulan Juni 2011.
"Kita memang sedikit kecewa. Tapi itulah kenyataannya, anak-anak belum beruntung," kata Suprianto, pelatih tim sepakbola Kalbar.
Menurutnya, tim sepakbola Kalteng, Kalsel dan Kaltim merupakan tim terkuat di zona Kalimantan ini. Kalsel saat ini ditangani oleh Frank Sinatra yang merupakan pelatih nasional.
Sementara Kaltim dilatih pelatih asal Korea Selatan. "Memang berat ketika berhadapan dengan mereka, tapi kita telah berusaha. Dan hasilnya mengecewakan," katanya.(Rendra)
UMUM-MINAT GENERASI MUDA MENINGKAT TERHADAP ANGGAR
Pontianak, 4/7 - Terbentuknya delapan Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat serta cukup banyaknya atlet-atlet anggar yang dilatih oleh banyak pelatih membuktikan meluasnya minat generasi muda daerah ini terhadap cabang olahraga Anggar.
"Parameter akhir yakni diraihnya 3 emas, 2 perak dan 2 perunggu, di Kejurnas Anggar 2010 lalu. Itu menunjukkan kemajuan yang berarti pada cabang olahraga ini," kata Pelatih Anggar dari Kabupaten Pontianak, Sunardi, di Pontianak, Senin.
Selain itu, tambah dia, adanya dua atlet anggar Kabupaten Pontianak dan satu atlet Sintang serta satu atlet Sambas di Pelatnas SEA Games tahap I PB IKASI menunjukkan bahwa anggar di Kalbar semakin berkiprah di tingkat nasional.
Menurut Sunardi, jika anggar Kalbar tidak berani berbuat secara progresive revolusioner dalam mengelola pembinaan prestasi atlet, maka anggar Kalbar akan jalan di tempat.
Pengalaman di Kejurnas Anggar 2010 lalu, ungkap Sunardi, merupakan pengalaman pahit yang memprihatinkan bagi dirinya sebagai Pelatih. Saat itu, kata dia, raihan 3 emas, 1 perak, 1 perunggu, dari total medali Kontingen Kalbar, yang 3 emas, 2 perak, 2 perunggu, diraih oleh anak latih saya di Mempawah.
"Sisanya berbagi untuk atlet daerah lain di luar Kabupaten Pontianak," tuturnya.
Di Kejurnas Anggar 2010, seperti halnya ke Kejurnas Anggar 2009, Sunardi membiayai keberangkatannya ke kejurnas untuk mendampingi atlet-atlet Mempawah tanpa didukung oleh IKASI Kalbar. "Padahal saya lakukan ini demi nama Kalbar," katanya.
Namun saat ini Sunardi sedikit bahagia. Dirinya dipercaya penuh untuk mengemban amanah Ketua Umum Pengprov IKASI Kalbar Herianto, untuk memimpin kepelatihan anggar Kalbar dengan target 4 medali Emas di PON 2012.
"Tanggungjawab ini cukup berat. Tapi saya optimis Insya Allah dengan kekuatan doa, usaha, ikhtiar, tawakal, target dari Pak Toni, sekaligus juga saya terima lisan dari Pak Sy Machmud Alkadri, Ketum KONI Kalbar, dapat diwujudkan," katanya.
Sejak Januari 2011, ungkap Sunardi, melalui Pusdiklat Anggar Mempawah, dirinya telah mengakomodir atlet-atlet usia junior dan senior dari Mempawah dan Singkawang dengan melaksanakan latihan intensif, yang digerakkan secara swadaya mandiri oleh atlet dan pelatih.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan sejak 29 Maret 2011 hingga 15 Juli 2011 mendatang, diprogramkan Pelatda Kejurnas Anggar Junior dan Senior. Atlet-atletnya antara lain, Hardianus Samuel, Listiya Anggarini, Tesa Dwi Anggraeni (floret putra-putri), Eko Darmawan, Rio Cahyadi Fitra, Fajar Puji Raharjo, Andi Juliansyah, Rika Elvy Nurhasanah (degen putra putri), Jodit Hermawan Susanto (sabel putra).
Atlet lainnya adalah Verdiana Rihandini di nomor floret putri, Nuraya Kadafie dan Daeng Nurul Falah (degen putri) yang sejak November 2010 lalu berada di Pelatnas SEA Games.
"Malah Dian sejak 18 Maret 11 hingga 20 Mei kemarin berlatih di Ukraina dan mengikuti uji tanding di Jerman dan Hungaria," kata Sunardi.(Rendra)
"Parameter akhir yakni diraihnya 3 emas, 2 perak dan 2 perunggu, di Kejurnas Anggar 2010 lalu. Itu menunjukkan kemajuan yang berarti pada cabang olahraga ini," kata Pelatih Anggar dari Kabupaten Pontianak, Sunardi, di Pontianak, Senin.
Selain itu, tambah dia, adanya dua atlet anggar Kabupaten Pontianak dan satu atlet Sintang serta satu atlet Sambas di Pelatnas SEA Games tahap I PB IKASI menunjukkan bahwa anggar di Kalbar semakin berkiprah di tingkat nasional.
Menurut Sunardi, jika anggar Kalbar tidak berani berbuat secara progresive revolusioner dalam mengelola pembinaan prestasi atlet, maka anggar Kalbar akan jalan di tempat.
Pengalaman di Kejurnas Anggar 2010 lalu, ungkap Sunardi, merupakan pengalaman pahit yang memprihatinkan bagi dirinya sebagai Pelatih. Saat itu, kata dia, raihan 3 emas, 1 perak, 1 perunggu, dari total medali Kontingen Kalbar, yang 3 emas, 2 perak, 2 perunggu, diraih oleh anak latih saya di Mempawah.
"Sisanya berbagi untuk atlet daerah lain di luar Kabupaten Pontianak," tuturnya.
Di Kejurnas Anggar 2010, seperti halnya ke Kejurnas Anggar 2009, Sunardi membiayai keberangkatannya ke kejurnas untuk mendampingi atlet-atlet Mempawah tanpa didukung oleh IKASI Kalbar. "Padahal saya lakukan ini demi nama Kalbar," katanya.
Namun saat ini Sunardi sedikit bahagia. Dirinya dipercaya penuh untuk mengemban amanah Ketua Umum Pengprov IKASI Kalbar Herianto, untuk memimpin kepelatihan anggar Kalbar dengan target 4 medali Emas di PON 2012.
"Tanggungjawab ini cukup berat. Tapi saya optimis Insya Allah dengan kekuatan doa, usaha, ikhtiar, tawakal, target dari Pak Toni, sekaligus juga saya terima lisan dari Pak Sy Machmud Alkadri, Ketum KONI Kalbar, dapat diwujudkan," katanya.
Sejak Januari 2011, ungkap Sunardi, melalui Pusdiklat Anggar Mempawah, dirinya telah mengakomodir atlet-atlet usia junior dan senior dari Mempawah dan Singkawang dengan melaksanakan latihan intensif, yang digerakkan secara swadaya mandiri oleh atlet dan pelatih.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan sejak 29 Maret 2011 hingga 15 Juli 2011 mendatang, diprogramkan Pelatda Kejurnas Anggar Junior dan Senior. Atlet-atletnya antara lain, Hardianus Samuel, Listiya Anggarini, Tesa Dwi Anggraeni (floret putra-putri), Eko Darmawan, Rio Cahyadi Fitra, Fajar Puji Raharjo, Andi Juliansyah, Rika Elvy Nurhasanah (degen putra putri), Jodit Hermawan Susanto (sabel putra).
Atlet lainnya adalah Verdiana Rihandini di nomor floret putri, Nuraya Kadafie dan Daeng Nurul Falah (degen putri) yang sejak November 2010 lalu berada di Pelatnas SEA Games.
"Malah Dian sejak 18 Maret 11 hingga 20 Mei kemarin berlatih di Ukraina dan mengikuti uji tanding di Jerman dan Hungaria," kata Sunardi.(Rendra)
DPD RI KRITISI RANCANGAN UU PERADILAN ANAK
Sungai Raya, Kalbar, 4/7 - DPD-RI mencari masukan ke daerah untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undangan (RUU) Peradilan Anak, agar setelah disahkan, produk hukum tersebut benar-benar memberikan pembinaan kepada anak yang tersangkut kasus hukum.
"Kita ingin mendapatkan masukan dari daerah tentang produk hukum dari Jakarta, salah satunya RUU Peradilan Anak ini," kata Maria Goreti, Anggota DPR-RI asal Kalbar di Sungai Raya, Senin.
Produk hukum dari Jakarta yang akan dikomunikasi ke daerah itu, kata Maria, cukup banyak, di antaranya UU Sisdiknas, Kepariwisataan termasuk RUU Peradilan Anak.
"Kita sebenarnya ingin mengkritisi dulu klausul per klausul dalam RUU Peradilan Anak itu, agar benar-benar menempatkan anak sebagai orang yang dalam binaan,"
katanya.
Maria menjelaskan, RUU Peradilan Anak itu merupakan usulan dari pemerintah untuk merivisi undang-undang sebelumnya yang menempatkan anak pada posisi terdakwa dan lainnya.
Dia menginginkan dalam UU Peradilan Anak nantinya itu lebih mendekatkan pada aspek anak sebagai orang yang harus dilindungi, mendapatkan pendidikan yang layak dan lainnya.
"Mestinya anak itu menjadi tulang punggung Indonesia ke depan, bila berhadap-hadapan dengan hukum meskinya mereka dibina, karena mereka masih pada usia-usia pembinaan," tutur papar Maria.
Apalagi, tambah Maria, semakin senter kabar interogasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa memerhatikan batas-batas nilai kemanusiaan. "Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut di masa mendatang," katanya.(Rendra)
"Kita ingin mendapatkan masukan dari daerah tentang produk hukum dari Jakarta, salah satunya RUU Peradilan Anak ini," kata Maria Goreti, Anggota DPR-RI asal Kalbar di Sungai Raya, Senin.
Produk hukum dari Jakarta yang akan dikomunikasi ke daerah itu, kata Maria, cukup banyak, di antaranya UU Sisdiknas, Kepariwisataan termasuk RUU Peradilan Anak.
"Kita sebenarnya ingin mengkritisi dulu klausul per klausul dalam RUU Peradilan Anak itu, agar benar-benar menempatkan anak sebagai orang yang dalam binaan,"
katanya.
Maria menjelaskan, RUU Peradilan Anak itu merupakan usulan dari pemerintah untuk merivisi undang-undang sebelumnya yang menempatkan anak pada posisi terdakwa dan lainnya.
Dia menginginkan dalam UU Peradilan Anak nantinya itu lebih mendekatkan pada aspek anak sebagai orang yang harus dilindungi, mendapatkan pendidikan yang layak dan lainnya.
"Mestinya anak itu menjadi tulang punggung Indonesia ke depan, bila berhadap-hadapan dengan hukum meskinya mereka dibina, karena mereka masih pada usia-usia pembinaan," tutur papar Maria.
Apalagi, tambah Maria, semakin senter kabar interogasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa memerhatikan batas-batas nilai kemanusiaan. "Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut di masa mendatang," katanya.(Rendra)
DPD RI : PARIWISATA KUBU RAYA PERLU PEMBENAHAN
Sungai Raya, Kalbar, 4/7 - Anggota DPD RI Maria Goreti menilai kepariwisataan Kabupaten Kubu Raya masih perlu banyak pembenahan.
"Salah satunya kita meneropong implementasi Undang-undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 di Kubu Raya. Kita ibarat sebuah kamera untuk melihat bagaimana produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah diimplementasikan di daerah seperti di Kubu Raya," katanya di Sungai Raya, Senin.
Menurut dia, substansi undang-undang tersebut masih menonjolkan objek-objeknya semata. Namun, belum menyentuh pada unsur pengelolaan manusianya.
"Pengelolaan pariwisata tidak hanya mengedepankan komersilnya saja akan tetapi bagaimana menyajikan unsur-unsur potensi kebudayaan manusia yang dimiliki daerah tersebut," tuturnya.
Anggota DPD asal Kalimantan Barat itu berjanji akan berupaya mempromosikan potensi-potensi pariwisata Kubu Raya khususnya maupun Kalbar umumnya. Hanya saja ia mengharapkan Kubu Raya ada maskot yang dijadikan ciri khas untuk dijual ke pasaran nasional maupun internasional guna mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kubu Raya, Fauzi Kasim menyebutkan pihaknya saat ini sedang menyusun RIPDA Pariwisata Kubu Raya tahun 2011.
"Ada beberapa kegiatan yang akan kita tampilkan nantinya, seperti pemilihan putri pariwisata, wisata kuliner, pemilihan lagu-lagu daerah, pembuatan batik khas Kubu Raya serta persiapan FBBK," katanya.
Dikatakannya, pihaknya juga akan menggandeng dunia usaha yang diajak untuk mengembangkan pariwisata Kubu Raya.
"Jadi bergabungnya dunia usaha ini untuk menata objek-objek pariwisata di Kubu Raya. Salah satu yang sudah terwujud dufan," tuturnya.
Tak hanya itu, lanjut Fauzi, setiap kecamatan nantinya juga akan ada ciri khas atau maskot untuk dikembangkan. Karena itu pihaknya telah bertemu dengan tokoh-tokoh seni dan budaya yang ada disetiap kecamatan.
"Kita sedang menginventarisasi mana-mana saja yang akan kita tampilkan sebagai produk pariwisata unggulan disetiap kecamatan itu," katanya.(Rendra)
"Salah satunya kita meneropong implementasi Undang-undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 di Kubu Raya. Kita ibarat sebuah kamera untuk melihat bagaimana produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah diimplementasikan di daerah seperti di Kubu Raya," katanya di Sungai Raya, Senin.
Menurut dia, substansi undang-undang tersebut masih menonjolkan objek-objeknya semata. Namun, belum menyentuh pada unsur pengelolaan manusianya.
"Pengelolaan pariwisata tidak hanya mengedepankan komersilnya saja akan tetapi bagaimana menyajikan unsur-unsur potensi kebudayaan manusia yang dimiliki daerah tersebut," tuturnya.
Anggota DPD asal Kalimantan Barat itu berjanji akan berupaya mempromosikan potensi-potensi pariwisata Kubu Raya khususnya maupun Kalbar umumnya. Hanya saja ia mengharapkan Kubu Raya ada maskot yang dijadikan ciri khas untuk dijual ke pasaran nasional maupun internasional guna mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kubu Raya, Fauzi Kasim menyebutkan pihaknya saat ini sedang menyusun RIPDA Pariwisata Kubu Raya tahun 2011.
"Ada beberapa kegiatan yang akan kita tampilkan nantinya, seperti pemilihan putri pariwisata, wisata kuliner, pemilihan lagu-lagu daerah, pembuatan batik khas Kubu Raya serta persiapan FBBK," katanya.
Dikatakannya, pihaknya juga akan menggandeng dunia usaha yang diajak untuk mengembangkan pariwisata Kubu Raya.
"Jadi bergabungnya dunia usaha ini untuk menata objek-objek pariwisata di Kubu Raya. Salah satu yang sudah terwujud dufan," tuturnya.
Tak hanya itu, lanjut Fauzi, setiap kecamatan nantinya juga akan ada ciri khas atau maskot untuk dikembangkan. Karena itu pihaknya telah bertemu dengan tokoh-tokoh seni dan budaya yang ada disetiap kecamatan.
"Kita sedang menginventarisasi mana-mana saja yang akan kita tampilkan sebagai produk pariwisata unggulan disetiap kecamatan itu," katanya.(Rendra)
Monday, July 11, 2011
KUBU RAYA MANTAPKAN PROGRAM PERPINDAHAN PENDUDUK LOKAL
Sungai Raya, Kalbar, 3/2 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memantapkan program perpindahan penduduk lokal untuk mengurangi jumlah pengangguran yang saat ini terpusat di Kecamatan Sungai Raya.
"Itu dikarenakan faktor tutupnya sejumlah perusahaan industri perkayuan yang banyak tersebar di Kecamatan Sungai Raya. Ada sekitar empat puluh ribu KK yang di-PHK oleh perusahaan-perusahaan kayu dulunya. Mereka yang di-PHK ini masih tetap bertahan di Sungai Raya," kata Kepala Bappeda Kubu Raya, Gandhi Satyagraha di Sungai Raya, Minggu
Karena itu disebutkannya, Bupati Kubu Raya membuat terobosan dengan melakukan perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang tidak padat penduduk yang tersebar di Kubu Raya. Mereka pun dibangun rumah layak huni.
"Di tempat yang baru itu mereka dikasihkan lahan dan mengelola potensi yang ada seperti untuk lahan pertanian atau pun perkebunan," tutur Gandhi.
Menurut dia hal tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Sementara di sektor informal mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik lantaran minimnya modal.
"Jadi dengan pergeseran penduduk ini maka banyak multiplier effect yang muncul selain mengurangi pengangguran, juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka akses permodalan," tuturnya.
Diharapkan dengan terobosan baru ini, maka sektor pertanian, perkebunan atau perikanan akan menjadi hidup dan menopang masyarakat sehingga tidak menganggur. "Sektor-sektor ini lah yang akan kita dorong terus agar masyarakat dapat memiliki pekerjaan," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sui Raya, Matias, sebelumnya menyebutkan pengangguran di Desa Kuala Dua dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat. Ini dikarenakan sejumlah perusahaan Di Desa Kuala Dua seperti PT KKT, Benua Indah Grup, PT KIWI, PT Barito Pasific dan PT Batasan pailit akibatnya ribuan karyawannya di-PHK.
"Diperkirakan pengangguran sudah mencapai 50 persen," katanya.
Ia menambahkan, akhirnya masyarakat Desa Kuala Dua pergi merantau mencari pekerjaan ke luar untuk menghidupi keluarga diantaranya TKI dan kerja bangun. Sehingga jumlah penduduk di Desa Kuala Dua berkurang 2 hingga 3 persen per tahun.
"Dari 24.600 jiwa jumlah penduduk di Desa Kuala Dua, sebagiannya hidup dari bertani dan hidup di pesisir," tuturnya.
Matias mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan sektor pertanian ini sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat berimbang pasca ditutupnya sejumlah perusahaan.
Sementara untuk lahan pertanian luasnya diperkirakan mencapai 30 persen dari luas Desa Kuala Dua kurang lebih 24.613,5 hektar. Hanya yang menjadi kendalanya yakni prasarana.
"Dibutuhkan peralatan dan dibukanya sarana irigasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani," ucapnya.
Sedangkan penduduk di wilayah pesisir ia harapkan, pemerintah bangun keramba-keramba sehingga hasil tangkapan masyarakat di pesisir dapat mencukupi kebutuhannya.(Rendra)
"Itu dikarenakan faktor tutupnya sejumlah perusahaan industri perkayuan yang banyak tersebar di Kecamatan Sungai Raya. Ada sekitar empat puluh ribu KK yang di-PHK oleh perusahaan-perusahaan kayu dulunya. Mereka yang di-PHK ini masih tetap bertahan di Sungai Raya," kata Kepala Bappeda Kubu Raya, Gandhi Satyagraha di Sungai Raya, Minggu
Karena itu disebutkannya, Bupati Kubu Raya membuat terobosan dengan melakukan perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang tidak padat penduduk yang tersebar di Kubu Raya. Mereka pun dibangun rumah layak huni.
"Di tempat yang baru itu mereka dikasihkan lahan dan mengelola potensi yang ada seperti untuk lahan pertanian atau pun perkebunan," tutur Gandhi.
Menurut dia hal tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Sementara di sektor informal mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik lantaran minimnya modal.
"Jadi dengan pergeseran penduduk ini maka banyak multiplier effect yang muncul selain mengurangi pengangguran, juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka akses permodalan," tuturnya.
Diharapkan dengan terobosan baru ini, maka sektor pertanian, perkebunan atau perikanan akan menjadi hidup dan menopang masyarakat sehingga tidak menganggur. "Sektor-sektor ini lah yang akan kita dorong terus agar masyarakat dapat memiliki pekerjaan," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sui Raya, Matias, sebelumnya menyebutkan pengangguran di Desa Kuala Dua dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat. Ini dikarenakan sejumlah perusahaan Di Desa Kuala Dua seperti PT KKT, Benua Indah Grup, PT KIWI, PT Barito Pasific dan PT Batasan pailit akibatnya ribuan karyawannya di-PHK.
"Diperkirakan pengangguran sudah mencapai 50 persen," katanya.
Ia menambahkan, akhirnya masyarakat Desa Kuala Dua pergi merantau mencari pekerjaan ke luar untuk menghidupi keluarga diantaranya TKI dan kerja bangun. Sehingga jumlah penduduk di Desa Kuala Dua berkurang 2 hingga 3 persen per tahun.
"Dari 24.600 jiwa jumlah penduduk di Desa Kuala Dua, sebagiannya hidup dari bertani dan hidup di pesisir," tuturnya.
Matias mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan sektor pertanian ini sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat berimbang pasca ditutupnya sejumlah perusahaan.
Sementara untuk lahan pertanian luasnya diperkirakan mencapai 30 persen dari luas Desa Kuala Dua kurang lebih 24.613,5 hektar. Hanya yang menjadi kendalanya yakni prasarana.
"Dibutuhkan peralatan dan dibukanya sarana irigasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani," ucapnya.
Sedangkan penduduk di wilayah pesisir ia harapkan, pemerintah bangun keramba-keramba sehingga hasil tangkapan masyarakat di pesisir dapat mencukupi kebutuhannya.(Rendra)
KUBU RAYA OLAH LAHAN PROGRAM KAWASAN PANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 3/7 - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sedang mempersiapkan lahan pertanian untuk pencanangan program kawasan pangan (Food Estate) yang akan dipusatkan di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap.
"Penyiapan lahan meliputi beberapa kegiatan diantaranya pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara menebang pohon dan semak belukar, pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya pada tahap kegiatan pengolahan lahan di bagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya, pekerjaan pencangkulan/pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan lubang tanam tergantung komoditas yang akan ditanam.
Setelah pengolaan lahan akan dilanjutkan pada kegiatan perbaikan kesuburan tanah yang dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur dengan cara perbaikan fisik dan kimia tanah melalui pemberian pupuk organik (kompos, kotoran hewan dan lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea, KCI, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi
lahan setempat.
"Jika semua sudah kita kerjakan, baru dilakukan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana seperti gorong-gorong, talang air, embung, pompanisasi dan saluran drainase dan lain-lain," tuturnya.
Adapun rencana lokasi kegiatan difokuskan di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap yang diarahkan pada Kawasan Padu Empat seluas 5.300 hektare, Kawasan Desa Kerawang, Desa Sumber Agung dan Desa Muara seluas 8.250 hekatare, Kawasan Kakap seluas 6.610 hektare.
Dia mengatakan program Food Estate memiliki cakupan lebih luas dibanding program Rice Estate yang saaat ini sudah dikembangkan Pemerintah Kubu Raya. Pasalnya, program Food Estate itu tidak hanya mencakup pada pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, dan pengembangan holtikultura.
"Kita juga menggandeng mitra yang sudah menyatakan berminat untuk menjalin kerjasama yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Sungai Budi Group," tuturnya.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate dengan Pola Kemitraan itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
"Selain itu, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global.
Suharj menjelaskan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.(Rendra)
"Penyiapan lahan meliputi beberapa kegiatan diantaranya pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara menebang pohon dan semak belukar, pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Suharjo di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya pada tahap kegiatan pengolahan lahan di bagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya, pekerjaan pencangkulan/pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan lubang tanam tergantung komoditas yang akan ditanam.
Setelah pengolaan lahan akan dilanjutkan pada kegiatan perbaikan kesuburan tanah yang dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur dengan cara perbaikan fisik dan kimia tanah melalui pemberian pupuk organik (kompos, kotoran hewan dan lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea, KCI, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi
lahan setempat.
"Jika semua sudah kita kerjakan, baru dilakukan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana seperti gorong-gorong, talang air, embung, pompanisasi dan saluran drainase dan lain-lain," tuturnya.
Adapun rencana lokasi kegiatan difokuskan di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap yang diarahkan pada Kawasan Padu Empat seluas 5.300 hektare, Kawasan Desa Kerawang, Desa Sumber Agung dan Desa Muara seluas 8.250 hekatare, Kawasan Kakap seluas 6.610 hektare.
Dia mengatakan program Food Estate memiliki cakupan lebih luas dibanding program Rice Estate yang saaat ini sudah dikembangkan Pemerintah Kubu Raya. Pasalnya, program Food Estate itu tidak hanya mencakup pada pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, dan pengembangan holtikultura.
"Kita juga menggandeng mitra yang sudah menyatakan berminat untuk menjalin kerjasama yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Sungai Budi Group," tuturnya.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate dengan Pola Kemitraan itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
"Selain itu, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global.
Suharj menjelaskan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.(Rendra)
KUBU RAYA SINERGIKAN POGRAM PSPP DENGAN PNPMPD
Sungai Raya, Kalbar, 3/7 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Kubu Raya, Saini Umar mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan percontohan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang akan dijabarkan ke setiap desa atau kecamatan yang ada di kabupaten itu.
"Program ini kita laksanakan untuk meningkatkan peran warga, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan berusaha. Setiap daerah misalnya di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar punya potensi," katanya di Sungai Raya, Minggu.
Menurut Saini untuk menjalankan program tersebut pihaknya akan mensinergikan sistem yang ada melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
Menurut dia PNPM Mandiri Partisipatif tahun 2011 akan disalurkan secara bergelombang. Pemerintah harus selaras supaya pengelolaan PNPM Mandiri dikelola transparan. Mulai dana APBD Kubu Raya hingga APBN di pusat. ”Misalnya usaha simpan pinjam dan kegiatan lain bersifat produktif,” ujarnya.
Dia memaparkan PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2011 sudah memasuki tahap pengintregasian dan perencanaan secara regular. Itu biasanya dilakukan melalui Musrenbang. "Makanya di Kubu Raya merupakan satu-satunya kabupaten di Kalbar sebagai alokasi percontohan (pilot project) pengembangan perencanaan partisipatif," katanya.
Lanjutnya, upaya memperkenalkan program PNPM secara umum dan menyatukan persepsi antara pelaku perencanaan di tingkat legislasi DPRD dan eksekutif (SKPD) merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan bisa diawasi bersama.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi A, Asmarahadi mengatakan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program nasional dari pemerintah pusat dan dilaksanakan sampai ke tingkat daerah. Dampaknya sendiri selama ini sangat positif sesuai visi dan misi untuk mensejehtarakan masyarakat.
"Namun kedepannya kita minta program ini tepat sasaran," kata Asmarahadi.
Program tersebut diantaranya program simpan pinjam bagi perempuan. Disini partisipatifnya berupa bentuk kerajinan usaha, tangan hingga usaha rumah tangga. Pemerintah memberikan bantuan permodalan.
Dengan demikian kalau berkembang akan melahirkan efek dominonya.
"Seperti mampu merekrut tenaga kerja di sekitar daerah usaha. Tentunya dengan cara keterlibatan masyarakat secara masal berdampak terhadap pengentasan masalah pengangguran," katanya.
Meski demikian, bukan berarti lembaga DPRD tidak melakukan pengawasan secara terpadu. Sebagai lembaga kontrol, pihaknya tetap melaksanakan secara terpadu sesuai fungsi dari kelembagaan. "Kita akan pantau terus," tuturnya.(Rendra)
"Program ini kita laksanakan untuk meningkatkan peran warga, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan berusaha. Setiap daerah misalnya di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar punya potensi," katanya di Sungai Raya, Minggu.
Menurut Saini untuk menjalankan program tersebut pihaknya akan mensinergikan sistem yang ada melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
Menurut dia PNPM Mandiri Partisipatif tahun 2011 akan disalurkan secara bergelombang. Pemerintah harus selaras supaya pengelolaan PNPM Mandiri dikelola transparan. Mulai dana APBD Kubu Raya hingga APBN di pusat. ”Misalnya usaha simpan pinjam dan kegiatan lain bersifat produktif,” ujarnya.
Dia memaparkan PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2011 sudah memasuki tahap pengintregasian dan perencanaan secara regular. Itu biasanya dilakukan melalui Musrenbang. "Makanya di Kubu Raya merupakan satu-satunya kabupaten di Kalbar sebagai alokasi percontohan (pilot project) pengembangan perencanaan partisipatif," katanya.
Lanjutnya, upaya memperkenalkan program PNPM secara umum dan menyatukan persepsi antara pelaku perencanaan di tingkat legislasi DPRD dan eksekutif (SKPD) merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan bisa diawasi bersama.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi A, Asmarahadi mengatakan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program nasional dari pemerintah pusat dan dilaksanakan sampai ke tingkat daerah. Dampaknya sendiri selama ini sangat positif sesuai visi dan misi untuk mensejehtarakan masyarakat.
"Namun kedepannya kita minta program ini tepat sasaran," kata Asmarahadi.
Program tersebut diantaranya program simpan pinjam bagi perempuan. Disini partisipatifnya berupa bentuk kerajinan usaha, tangan hingga usaha rumah tangga. Pemerintah memberikan bantuan permodalan.
Dengan demikian kalau berkembang akan melahirkan efek dominonya.
"Seperti mampu merekrut tenaga kerja di sekitar daerah usaha. Tentunya dengan cara keterlibatan masyarakat secara masal berdampak terhadap pengentasan masalah pengangguran," katanya.
Meski demikian, bukan berarti lembaga DPRD tidak melakukan pengawasan secara terpadu. Sebagai lembaga kontrol, pihaknya tetap melaksanakan secara terpadu sesuai fungsi dari kelembagaan. "Kita akan pantau terus," tuturnya.(Rendra)
PENGPROV TI KALBAR SELEKSI BIBIT BARU
Pontianak, 3/7 - Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Barat terus mencari bibit atlet baru untuk diikutkan dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta 2012 mendatang.
"Kita saat ini masih terus mencari bibit baru untuk olahraga Taekwondo salah satunya melalui kejuaraan tingkat junior dan pra junior yang dilaksanakan di gedung POBU Untan, 2-3 Juli 2011 tingkat provinsi Kalimantan Barat," kata Pelatih Taekwondo Kalbar, Rizarwin di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, dalam kejuaraan tingat junior dan pra junior tersebut sudah ada beberapa bibit baru Taekwondo yang akan dipilih mewakili Kalbar, namun hal itu masih membutuhkan proses seleksi lebih jauh. Tujuannya, agar ketika mewakili Kalbar, bibit baru penerus taekwondo yang nantinya bisa memberikan prestasi di tingkat nasional.
"Melihat prestasi taekwondo Kalbar semakin meningkat, kita juga optimis bahwa perkembangan olahraga ini akan lebih maju sesuai dengan semboyan “Indonesia Maju," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov TI Kalbar, Ambo Mangan menyampaikan jika kejuaraan itu dapat memunculkan bibit unggul yang bisa dibina lebih maksimal baik melalui dojang masing-masing atau Pengprov TI sendiri.
"Kalbar memiliki puluhan dojang yang terus memberi kontribusi atlet kepada Pengprov, dari itu Pengprov membuka diri membantu serta mendukung setiap langkah yang mengarah pada kemajuan taekwondo Kalbar," katanya.(Rendra)
"Kita saat ini masih terus mencari bibit baru untuk olahraga Taekwondo salah satunya melalui kejuaraan tingkat junior dan pra junior yang dilaksanakan di gedung POBU Untan, 2-3 Juli 2011 tingkat provinsi Kalimantan Barat," kata Pelatih Taekwondo Kalbar, Rizarwin di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, dalam kejuaraan tingat junior dan pra junior tersebut sudah ada beberapa bibit baru Taekwondo yang akan dipilih mewakili Kalbar, namun hal itu masih membutuhkan proses seleksi lebih jauh. Tujuannya, agar ketika mewakili Kalbar, bibit baru penerus taekwondo yang nantinya bisa memberikan prestasi di tingkat nasional.
"Melihat prestasi taekwondo Kalbar semakin meningkat, kita juga optimis bahwa perkembangan olahraga ini akan lebih maju sesuai dengan semboyan “Indonesia Maju," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov TI Kalbar, Ambo Mangan menyampaikan jika kejuaraan itu dapat memunculkan bibit unggul yang bisa dibina lebih maksimal baik melalui dojang masing-masing atau Pengprov TI sendiri.
"Kalbar memiliki puluhan dojang yang terus memberi kontribusi atlet kepada Pengprov, dari itu Pengprov membuka diri membantu serta mendukung setiap langkah yang mengarah pada kemajuan taekwondo Kalbar," katanya.(Rendra)
PABBSI KALBAR BELUM TENTUKAN TIM DALAM PON XVIII
Pontianak, 3/7 - Meski berhasil meraih prestasi gemilang dalam Kejuaraan Nasional, namun Pengurus Provinsi Pesaruan Angkat Besi Berat Seluruh Indonesia Kalimantan Barat hingga saat ini belum menetapkan skuad tim Pra PON untuk cabang olahraga angkat berat dan angkat besi.
"Pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dijadwalkan akan dilaksanakan di Bandung September mendatang. Namun saat ini kita belum menetapkan atlet untuk masuk dalam skuad tim PABBSI Kalbar," kata Achmadin Umar selaku pelatih PABBSI Kalbar di Pontianak, Minggu.
Meskipun, secara prestasi telah ada gambaran siapa saja yang akan masuk skuad, seperti Eka Komalasari dan Evi.
Padahal, pada Kejurnas di Jakarta lalu, PABBSI Kalbar kembali menorehkan prestasi yang baik di tingkat nasional. PABBSI Kalbar mampu memperoleh enam emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Medali-medali yang mampu dibawa pulang tim Kalbar di Kejurnas tersebut masing-masing disumbang oleh Eka Komalasari dengan 3 emas dan 1 perunggu.
Tika Anggraini menyumbang 3 emas dan 1 perunggu, Tia Khairunisa 1 perak dan 2 perunggu, Dedek Yolanda 1 perak dan 2 perunggu, Syarif Alwi dan Rakas Tiwi masing-masing menyumbang 3 perunggu.
Umat mengaku belum menetapkan atlet untuk skuad PABBSI Kalbar pada Pra PON yang pelaksanaannya tinggal kurang lebih tiga bulannya.
Menurutnya, PABBSI tidak tergesa-gesa untuk menetapkan atlet. PABBSI masih menilai seluruh atlet siapa saja yang layak untuk masuk tim Kalbar.
"Kita tidak main-main untuk menetapkan atlet, kita nantinya memilih atlet yang betul-betul punya proyeksi lolos PON yang medali di PON," tuturnya.
Menurutnya, PABBSI Kalbar pada PON XVIII Riau 2012 mendapat beban sedikit lebih ringan dari cabang olahraga unggulan Kalbar seperti anggar, KONI Kalbar memasang target untuk anggar mampu menyumbang 4 medali emas, sedangkan untuk PABBSI, KONI Kalbar hanya menetapkan 2 emas.
Meski beban yang dipikul lebih ringan, namun PABBSI Kalbar tetap tidak sembarangan. "Target kita lebih rendah, tapi kami tetap berusaha untuk memberi lebih demi nama baik Kalimantan Barat," katanya.
Mengenai keberhasilan di Kejurnas PABBSI lalu, Achmadin Umar mengaku jika keberhasilan itu merupakan hasil pencapaian bersama, atlet, pelatih, KONI, dan pemerintah daerah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada atlet yang telah berjuang, begitu juga KONI yang terus menyokong keikutsertaan PABBSI di Kejurnas, serta Pemprov Kalbar yang turut serta memberikan dukungan kepada kami," katanya.(Rendra)
"Pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dijadwalkan akan dilaksanakan di Bandung September mendatang. Namun saat ini kita belum menetapkan atlet untuk masuk dalam skuad tim PABBSI Kalbar," kata Achmadin Umar selaku pelatih PABBSI Kalbar di Pontianak, Minggu.
Meskipun, secara prestasi telah ada gambaran siapa saja yang akan masuk skuad, seperti Eka Komalasari dan Evi.
Padahal, pada Kejurnas di Jakarta lalu, PABBSI Kalbar kembali menorehkan prestasi yang baik di tingkat nasional. PABBSI Kalbar mampu memperoleh enam emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Medali-medali yang mampu dibawa pulang tim Kalbar di Kejurnas tersebut masing-masing disumbang oleh Eka Komalasari dengan 3 emas dan 1 perunggu.
Tika Anggraini menyumbang 3 emas dan 1 perunggu, Tia Khairunisa 1 perak dan 2 perunggu, Dedek Yolanda 1 perak dan 2 perunggu, Syarif Alwi dan Rakas Tiwi masing-masing menyumbang 3 perunggu.
Umat mengaku belum menetapkan atlet untuk skuad PABBSI Kalbar pada Pra PON yang pelaksanaannya tinggal kurang lebih tiga bulannya.
Menurutnya, PABBSI tidak tergesa-gesa untuk menetapkan atlet. PABBSI masih menilai seluruh atlet siapa saja yang layak untuk masuk tim Kalbar.
"Kita tidak main-main untuk menetapkan atlet, kita nantinya memilih atlet yang betul-betul punya proyeksi lolos PON yang medali di PON," tuturnya.
Menurutnya, PABBSI Kalbar pada PON XVIII Riau 2012 mendapat beban sedikit lebih ringan dari cabang olahraga unggulan Kalbar seperti anggar, KONI Kalbar memasang target untuk anggar mampu menyumbang 4 medali emas, sedangkan untuk PABBSI, KONI Kalbar hanya menetapkan 2 emas.
Meski beban yang dipikul lebih ringan, namun PABBSI Kalbar tetap tidak sembarangan. "Target kita lebih rendah, tapi kami tetap berusaha untuk memberi lebih demi nama baik Kalimantan Barat," katanya.
Mengenai keberhasilan di Kejurnas PABBSI lalu, Achmadin Umar mengaku jika keberhasilan itu merupakan hasil pencapaian bersama, atlet, pelatih, KONI, dan pemerintah daerah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada atlet yang telah berjuang, begitu juga KONI yang terus menyokong keikutsertaan PABBSI di Kejurnas, serta Pemprov Kalbar yang turut serta memberikan dukungan kepada kami," katanya.(Rendra)
KUBU RAYA TARIK DISTRIBUSI PDAM KOTA PONTIANAK
Sungai Raya, Kalbar, 3/7 - Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya berencana menarik restribusi penggunaan sumber air minum di daerah Penempatan Kecamatan Sungai Ambawang yang selama ini sumber air tersebut juga digunakan oleh PDAM Kota Pontianak.
"Rencana itu akan kita lakukan sesuai dengan usulan dari DPRD Kubu Raya melalui rapat fraksi yang dilaksanakan belum lama ini," kata Plt Direktur PDAM Kubu Raya Gandhi Setyagraha di Sungai Raya, Minggu.
Menurut pengunaan sumber air di Penepatan, Sungai Ambawang sebagai air baku masyarakat Kota Pontianak-Kubu Raya sejauh ini belum dibicarakan.
"Kita inginnya tetap membangun hubungan kerjasama kontruktif. Memang sampai sekarang belum dibahas bersama PDAM Kota Pontianak. Tidak menutup kemungkinan kedepan kita menarik restribusi dari yang dipakai warga Pontianak," katanya.ungkapnya.
Ia sendiri tidak menampik selama ini Penepatan dipakai bersama antara PDAM Kubu Raya-Kota Pontianak. Makanya, ia akan lebih fokus membahas namun juga butuh dukungan dari DPRD Kubu Raya.
Selain itu, terkait Perda PDAM, Kepala Bappeda Kubu Raya menyambut positif. Ia optimis pembentukan Perda PDAM merupakan langkah baru. Sebab, dengan perda semua akan teratasi.
"Entah itu persoalan managemen, sistem dan lain sebagainya akan semakin diatur melalui perda," tuturnya.
PDAM Kubu Raya, sambungnya, juga memiliki rencana jangka menangeh RTIJM terkait PDAM. Lima tahun kedepan pengembangan, peningkatakan layanan dan jaringan akan terus dibangun. Ia berharap layanan menyeluruh, terutama di ibukota Kubu Raya, Sungai Raya akan diutamakan.
"Prioritas kami adalah pelayanan di daerah perkotaan," katanya.
Gandhi yang juga mejabat sebagai Kepala Bapedda Kubu Raya itu menambahkan, meski pihaknya memfokuskan pelayanan air bersih di daerah perkotaan, tidak berarti program air di masing-masing kecamatan tidak masuk prioritas.
Sesuai dengan program cipta karya, baik sumber air bawah tanah atau permukaan sudah diterapkan di daerah masing-masing. Tujuannya juga supaya kontribusi ke daerah diberikan secara menyeluruh.
Selain itu, Gandhi juga menjelaskan kalau tarif air PDAM di Kubu Raya saat ini termurah diantara Kab/Kota lain di Kalbar. Padahal jenis pelayanannya sama.
Makanya dengan Perda PDAM, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian harga tarif air dalam rangka pelayanan peningkatan dan investasi pembangunan jaringan.
"Kita masih berpatokan dengan harga seperti di PDAM Kabupaten Pontianak, Mempawah dulunya," tuturnya.
Gandhi sendiri menagerkan sesuai program MDgs tahun 2015 diharapkan sekitar 80 persen masyarakat dapat terlayani. Walaupun cukup berat untuk mengapainya, namun ini harus dilakukan.
"Dan mudah-muadhan dengan adanya Perda PDAM juga penyesuaian tariff, kinerja lebih baik dapat dilakukan," kata Gandhi.(Rendra)
"Rencana itu akan kita lakukan sesuai dengan usulan dari DPRD Kubu Raya melalui rapat fraksi yang dilaksanakan belum lama ini," kata Plt Direktur PDAM Kubu Raya Gandhi Setyagraha di Sungai Raya, Minggu.
Menurut pengunaan sumber air di Penepatan, Sungai Ambawang sebagai air baku masyarakat Kota Pontianak-Kubu Raya sejauh ini belum dibicarakan.
"Kita inginnya tetap membangun hubungan kerjasama kontruktif. Memang sampai sekarang belum dibahas bersama PDAM Kota Pontianak. Tidak menutup kemungkinan kedepan kita menarik restribusi dari yang dipakai warga Pontianak," katanya.ungkapnya.
Ia sendiri tidak menampik selama ini Penepatan dipakai bersama antara PDAM Kubu Raya-Kota Pontianak. Makanya, ia akan lebih fokus membahas namun juga butuh dukungan dari DPRD Kubu Raya.
Selain itu, terkait Perda PDAM, Kepala Bappeda Kubu Raya menyambut positif. Ia optimis pembentukan Perda PDAM merupakan langkah baru. Sebab, dengan perda semua akan teratasi.
"Entah itu persoalan managemen, sistem dan lain sebagainya akan semakin diatur melalui perda," tuturnya.
PDAM Kubu Raya, sambungnya, juga memiliki rencana jangka menangeh RTIJM terkait PDAM. Lima tahun kedepan pengembangan, peningkatakan layanan dan jaringan akan terus dibangun. Ia berharap layanan menyeluruh, terutama di ibukota Kubu Raya, Sungai Raya akan diutamakan.
"Prioritas kami adalah pelayanan di daerah perkotaan," katanya.
Gandhi yang juga mejabat sebagai Kepala Bapedda Kubu Raya itu menambahkan, meski pihaknya memfokuskan pelayanan air bersih di daerah perkotaan, tidak berarti program air di masing-masing kecamatan tidak masuk prioritas.
Sesuai dengan program cipta karya, baik sumber air bawah tanah atau permukaan sudah diterapkan di daerah masing-masing. Tujuannya juga supaya kontribusi ke daerah diberikan secara menyeluruh.
Selain itu, Gandhi juga menjelaskan kalau tarif air PDAM di Kubu Raya saat ini termurah diantara Kab/Kota lain di Kalbar. Padahal jenis pelayanannya sama.
Makanya dengan Perda PDAM, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian harga tarif air dalam rangka pelayanan peningkatan dan investasi pembangunan jaringan.
"Kita masih berpatokan dengan harga seperti di PDAM Kabupaten Pontianak, Mempawah dulunya," tuturnya.
Gandhi sendiri menagerkan sesuai program MDgs tahun 2015 diharapkan sekitar 80 persen masyarakat dapat terlayani. Walaupun cukup berat untuk mengapainya, namun ini harus dilakukan.
"Dan mudah-muadhan dengan adanya Perda PDAM juga penyesuaian tariff, kinerja lebih baik dapat dilakukan," kata Gandhi.(Rendra)
PENGAYAAN BUKU DIPERLUKAN UNTUK PENGUATAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
"Setelah dua tahun penerapan pendidikan ini, pemkab Kubu Raya melalui Dinas Pendidikan, perlu segera melakukan evaluasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya," kata Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien, di Sungai Raya, Sabtu.
Menurutnya, tujuan dilaksanakannya pendidikan Entrepreunership ini tak lain untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas bagi peserta didik di sekolah. Sehingga nantinya dapat menumbuhkembangkan jiwa wirausaha peserta didik untuk bisa mandiri sebagai bekal setelah lulus dari sekolah.
Sejak dicetuskan pertengahan tahun 2009 lalu oleh Pemkab Kubu Raya, pendidikan Entrepreunership seolah menjadi inspirasi bagi setiap pemkab/pemkot yang ada di Kalbar. Bahkan, Presiden RI, SBY, turut mengapresiasi program pendidikan Entrepreunership ini untuk diterapkan disemua sekolah.
Andreas mengakui, sebenarnya pencetusan program ini sudah sejak lama pikirkannya. Bahkan, saat dirinya masih menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pendidikan Kalbar.
Program pendidikan itu memang diarahkan untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten ke empat belas di Kalbar ini.
"Untuk mengukur tingkat keberhasilannya memang membutuhkan waktu lama. Namun, saat melakukan kunjungannya di SMA Negeri I Sungai Ambawang, pada saat pelajaran enterpreneur baru berusia satu bulan, anak didik sangat responsif menerima materi pelajaran ini," ucapnya.
Sayangnya hingga saat ini pengayaan buku dan literatur tentang pendidikan kewirausahaan itu sendiri sangat minim ditemukan di setiap sekolah yang menerapkannya.
Hal itu jelas berdampak pada kurang maksimalnya penerapan pendidikan itu. Padahl, dia berharap, dengan adanya pendidikan kewirausahaan itu bisa menumbuh motivasi, inovasi, kreativitas dan disiplin diri dan mandiri bagi para siswa. Menurutnya lagi, pelajaran kewirausahaan itu diberlakukan mulai dari semester satu sampai dengan semester lima secara berkesinambungan, dengan kategori teori 40% sedangkan praktek 60%.
Andreas juga memaparkan, dengan pendidikan berbasis kewirausahaan maka para lulusannya tidak perlu terpaku hanya bekerja di sektor formal, seperti menjadi pegawai negeri, bekerja di BUMN, maupun lainnya yang kelihatan mentereng. Bahkan dengan bekerja di sektor swasta yang berasis kewirausahaan dapat menciptakan tenaga kerja alias dapat menjadi manajer, bukan semata sebagai pekerja.
"Keberhasilan pendidikan kewirausahaan akan mengurangi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan, yang merupakan momok bagi bangsa dan negara Indonesia. Keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi para stakeholders pendidikan, seperti pihak pemerintah, pengusaha, dunia perbankan maupun masyarakat luas lainnya," katanya.(Rendra)
BPKAD KUBU RAYA TARGETKAN PAD RP27 MILIAR
Sungai Raya, Kalbar, 2/7 - Meski tergolong sebagai kabupaten baru namun Pemerintah Kubu Raya telah memasang target Pajak Asli Daerah hingga Rp27 miliar pada tahun ini.
"Target tersebut tidak lah muluk-muluk namun melihat dari hasil PAD tahun lalu yang bisa melebihi target yakni Rp14 miliar sehingga tahun ini optimis bisa mencapai angka tersebut," kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kubu Raya, Sutrisno di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menjelaskan, dari sektor pajak diperkirakan mencapai Rp18 miliar kemudian retribusi sekitar Rp4 miliar serta penerimaan dari sektor lainnya.
"Jadi peningkatannya seratus persen dibandingkan tahun lalu," tuturnya.
Indikator peningkatan target tersebut lanjut Sutrisno mengingat jenis pungutan semakin hari kian bertambah yang semula tujuh jenis namun sekarang bertambah menjadi sebelas jenis di antaranya seperti dari sektor BPHTB, PBB, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Bawah Tanah perubahan atas pajak galian C.
"Sementara kalau dari retribusi tidak ada perubahan tetap berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi bahkan berkurang," katanya.
Disebutkannya, dari berbagai sektor pajak tersebut, BPHTB menjadi sektor unggulan penyumbang kontribusi pajak terbesar. Dimana ketika masih bagi hasil dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), nilainya sekitar Rp12 miliar.
"Sehingga setelah sudah diserahkan ke daerah masing-masing maka kita targetkan bisa mencapai Rp8 miliar. Bahkan, saat ini saja nilainya sudah mencapai Rp10 miliar," kata Sutrisno.
Untuk itu pada Anggaran Perubahan mendatang pihaknya akan mencoba menargetkan hingga mencapai Rp20 miliar.(Rendra)
"Target tersebut tidak lah muluk-muluk namun melihat dari hasil PAD tahun lalu yang bisa melebihi target yakni Rp14 miliar sehingga tahun ini optimis bisa mencapai angka tersebut," kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kubu Raya, Sutrisno di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menjelaskan, dari sektor pajak diperkirakan mencapai Rp18 miliar kemudian retribusi sekitar Rp4 miliar serta penerimaan dari sektor lainnya.
"Jadi peningkatannya seratus persen dibandingkan tahun lalu," tuturnya.
Indikator peningkatan target tersebut lanjut Sutrisno mengingat jenis pungutan semakin hari kian bertambah yang semula tujuh jenis namun sekarang bertambah menjadi sebelas jenis di antaranya seperti dari sektor BPHTB, PBB, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Bawah Tanah perubahan atas pajak galian C.
"Sementara kalau dari retribusi tidak ada perubahan tetap berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi bahkan berkurang," katanya.
Disebutkannya, dari berbagai sektor pajak tersebut, BPHTB menjadi sektor unggulan penyumbang kontribusi pajak terbesar. Dimana ketika masih bagi hasil dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), nilainya sekitar Rp12 miliar.
"Sehingga setelah sudah diserahkan ke daerah masing-masing maka kita targetkan bisa mencapai Rp8 miliar. Bahkan, saat ini saja nilainya sudah mencapai Rp10 miliar," kata Sutrisno.
Untuk itu pada Anggaran Perubahan mendatang pihaknya akan mencoba menargetkan hingga mencapai Rp20 miliar.(Rendra)
KUBU RAYA TERIMA 15 RIBU BIBIT PADI
Sungai Raya, Kalbar, 2/7- Untuk mendukung program ketahanan pangan daerah dan perluasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Kubu Raya pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian menyalurkan 15 ribu bibit padi untuk 25 hektare lahan pertanian kepada Kabupaten tersebut.
"Bibit padi tersebut sudah disalurkan kepada seluruh petani yang ada di kubu raya baik melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten itu. Rencananya bibit itu akan digunakan pada penanaman gadu yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini," kata Kepala Dinas Pertanian dan perternakan Kubu Raya, Suharjo, di Sungai Raya, Sabtu.
Menurutnya, sebagai daerah yang mengejar swasembada pangan, Pemeirntah Kubu Raya sangat berterimakasih atas bantuan tersebut. Karena dengan adanya bantuan itu tentu bisa lebih mengiatkan para petani untuk bercocok tanam.
"Rencananya benih akan diberikan pada akhir minggu ini. Semoga saja sesuai rencana, sehingga benih sebanyak 15 ribu ini bisa langsung disalurkan kepada tiap kelompok tani," kata Suharjo.
Masih menurut Suharjo, benih sebanyak 15 ribu itu diperuntukkan untuk 600 kelompok tani. mengingat untuk satu kelompok tani mendapatkan benih untuk lahan sekitar 25 Hektar atau sekitar 375.000 demplot lahan pertanian.
"Benih padi ini diberikan sesuai permintaan dari daerah. Dan di Kubu Raya sendiri dari 9 kecamatan, hampir semua kelompok tani mendapatkannya," tuturnya.
Pemberian bibit padi dari Kementan tersebut rencananya akan dibagikan setiap tahun. Tetapi bagi yang pernah mendapatkan bantuan, di tahun ini mereka tidak dapat lagi, begitu pula untuk kelompok tani yang sudah mandiri.
Mengingat bagi yang mandiri dan sudah dibantu pada tahun sebelumnya, pada tahun 2011 ini kelompok tani itu tidak dapat benih padi lagi.
"Kelompok tani yang dapat merupakan kelompok tani yang kita fasilitasi sesuai data yang ada. karena yang mandiri yang pernah kita bantu sebelumnya, tidak dapat," kata Suharjo.(Rendra)
"Bibit padi tersebut sudah disalurkan kepada seluruh petani yang ada di kubu raya baik melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten itu. Rencananya bibit itu akan digunakan pada penanaman gadu yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini," kata Kepala Dinas Pertanian dan perternakan Kubu Raya, Suharjo, di Sungai Raya, Sabtu.
Menurutnya, sebagai daerah yang mengejar swasembada pangan, Pemeirntah Kubu Raya sangat berterimakasih atas bantuan tersebut. Karena dengan adanya bantuan itu tentu bisa lebih mengiatkan para petani untuk bercocok tanam.
"Rencananya benih akan diberikan pada akhir minggu ini. Semoga saja sesuai rencana, sehingga benih sebanyak 15 ribu ini bisa langsung disalurkan kepada tiap kelompok tani," kata Suharjo.
Masih menurut Suharjo, benih sebanyak 15 ribu itu diperuntukkan untuk 600 kelompok tani. mengingat untuk satu kelompok tani mendapatkan benih untuk lahan sekitar 25 Hektar atau sekitar 375.000 demplot lahan pertanian.
"Benih padi ini diberikan sesuai permintaan dari daerah. Dan di Kubu Raya sendiri dari 9 kecamatan, hampir semua kelompok tani mendapatkannya," tuturnya.
Pemberian bibit padi dari Kementan tersebut rencananya akan dibagikan setiap tahun. Tetapi bagi yang pernah mendapatkan bantuan, di tahun ini mereka tidak dapat lagi, begitu pula untuk kelompok tani yang sudah mandiri.
Mengingat bagi yang mandiri dan sudah dibantu pada tahun sebelumnya, pada tahun 2011 ini kelompok tani itu tidak dapat benih padi lagi.
"Kelompok tani yang dapat merupakan kelompok tani yang kita fasilitasi sesuai data yang ada. karena yang mandiri yang pernah kita bantu sebelumnya, tidak dapat," kata Suharjo.(Rendra)
KUBU RAYA GRATISKAN BIAYA PEMBUATAN IZIN USAHA
Sungai Raya, Kalbar, 2/7 - Pemerintah Kubu Raya telah mengambil kebijakan khusus bagi pelaku dunia usaha yaitu dengan tidak memungut lagi biaya proses pembuatan berbagai izin.
"Artinya setiap proses pembuatan izin yang diinginkan digratiskan hal tersebut kita lakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Jadi yang hanya dikenai atau ditarik dari masyarakat hanya dalam bentuk pajak dan retribusi," kata Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu (BPMT) Kubu Raya, Maria Agustina di Sungai Raya, Sabtu.
Lanjutnya, tidak dipungutnya lagi biaya proses perizinan tersebut dikarenakan telah ditampung dalam kegiatan APBD. Misalnya, untuk biaya survey, biaya makan, atau biaya fotokopi dan sebagainya.
Perizinan yang dimaksud tak terkecuali apapun jenisnya, seperti UUG, SIUP, TDP, IMB, izin perikanan dan tambak, kehutanan dan sebagainya.
Mengenai besaran pajak atau retribusi yang ditarik dari masyarakat. Itu mengacu pada Perda sebagai payung hukumnya. Jadi ada perhitungannya berdasarkan Perda yang dibuat pemkab Kubu Raya.
Maria menjelaskan yang melakukan penghitungan pajak atau retribusi tersebut adalah masing-masing instansi teknis terkait.
Misalnya untuk UUG penghitungannnya ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kemudian untuk SIUP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau IMB di Dinas Tata Ruang.
"Jadi instansi teknis terkait ini lah yang menghitungnya berapa besaran pajak atau retribusi yang ditarik. Itu dilakukan karena target pendapatannya masih di instansi tersebut," tuturnya.
BPMT merupakan lembaga pemerintah berbentuk badan yang mengurus proses perizinan serta mendata jumlah usaha yang ada di kabuaten termuda di Kalbar tersebut.
Dalam menjalankan tupoksinya, BPMT tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan izin yang dibutuhkan.(Rendra)
"Artinya setiap proses pembuatan izin yang diinginkan digratiskan hal tersebut kita lakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Jadi yang hanya dikenai atau ditarik dari masyarakat hanya dalam bentuk pajak dan retribusi," kata Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu (BPMT) Kubu Raya, Maria Agustina di Sungai Raya, Sabtu.
Lanjutnya, tidak dipungutnya lagi biaya proses perizinan tersebut dikarenakan telah ditampung dalam kegiatan APBD. Misalnya, untuk biaya survey, biaya makan, atau biaya fotokopi dan sebagainya.
Perizinan yang dimaksud tak terkecuali apapun jenisnya, seperti UUG, SIUP, TDP, IMB, izin perikanan dan tambak, kehutanan dan sebagainya.
Mengenai besaran pajak atau retribusi yang ditarik dari masyarakat. Itu mengacu pada Perda sebagai payung hukumnya. Jadi ada perhitungannya berdasarkan Perda yang dibuat pemkab Kubu Raya.
Maria menjelaskan yang melakukan penghitungan pajak atau retribusi tersebut adalah masing-masing instansi teknis terkait.
Misalnya untuk UUG penghitungannnya ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kemudian untuk SIUP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau IMB di Dinas Tata Ruang.
"Jadi instansi teknis terkait ini lah yang menghitungnya berapa besaran pajak atau retribusi yang ditarik. Itu dilakukan karena target pendapatannya masih di instansi tersebut," tuturnya.
BPMT merupakan lembaga pemerintah berbentuk badan yang mengurus proses perizinan serta mendata jumlah usaha yang ada di kabuaten termuda di Kalbar tersebut.
Dalam menjalankan tupoksinya, BPMT tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan izin yang dibutuhkan.(Rendra)
KAWASAN PANGAN KUBU RAYA SIAP SUKSESKAN MP3EI
"Kawasan pangan ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk tiga kabupaten yang ditunjuk di Indonesia, salah satunya Kubu Raya. Karena kita ditunjuk sebagai salah satu kabupaten yang mengembangkan program itu, saat ini kita sudah mempersiapkan lahan untuk program tersebut," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya Suharjo di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, kawasan pangan adalah suatu kawasan pengembangan komoditas tanaman pangan dengan luasan yang secara ekonomis terletak di lahan petani yang terdiri dari unit-unit sehamparan.
Kawasan itu terletak dalam satu hamparan lahan dengan luasan ± 3.000 hektare. Di mana dalam pengembangan sentra pertanian baru itu dipertimbangkan aspek pasar, kesesuaian lahan dan agroklimat keberadaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (petani, dan petugas serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan).
Melalui kawasan itu diharapkan dapat dihasilkan Komoditas tanaman pangan yang berkualitas dengan daya saing yang tinggi di pasar dalam dan luar negeri, termasuk didalamnya untuk memasok kebutuhan bahan baku bagi agro industri untuk itu pengelolaan kawasan dilakukan secara intensif dengan menerapkan paket-paket teknologi maju yang direkomendasikan serta didukung oleh kelengkapan sarana produksi.
"Upaya peningkatan efektifitas pengelolaan lahan diarahkan melalui pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok tani yang sekaligus diharapkan sebagai ujung tombak pengembangan," tuturnya.
Pembangunan kawasan pangan itu diharapkan dapat memberikan keuntungan, baik untuk pengembangan kegiatan industri (hulu maupun hilir) maupun multiplayer effect.
"Untuk mendukung program kawasan pangan itu kita sudah menggandeng beberapa mitra usaha yang sudah menyatakan berminat untuk menjadi pendamping (Mitra kerja) bagi petani, yaitu PT. Sang Hyang Sri pada Lokasi Padu Empat Komplek dengan lugs areal 1000 Ha - 3000 Ha, PT. Sungai Budi Group untuklokasi Desa Kerawang, Desa Sumber Agung dan desa Muara Tiga dengan Luas areal 3000 Ha - 5000 Ha," kata Suharjo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, pembangunan kawasan pangan yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya akan dikombinasikan dengan perogram kawasan beras (Rice Estate).
Menurutnya, kawasan pangan memiliki cakupan lebih luas dibanding program kawasan beras yang saat ini sudah dikembangkan Pemerintah Kubu Raya. Pasalnya, program Food Estate itu tidak hanya mencakup pada pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, dan pengembangan holtikultura.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate dengan Pola Kemitraan itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
"Selain itu, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global," kata Muda.
Muda menjelaskan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
Aspek penyediaan yang dalam hal itu ditentukan oleh faktor produksi pangan mengandung makna perlunya penyediaan pangan yang cukup sepanjang waktu, dengan mengutamakan pemenuhannya bersumber dari hasil produksi daerah Kabupaten Kubu Raya, sehingga Kabupaten Kubu Raya terbebas dari ketergantungan pangan kepada pihak luar.
Dalam proses produksi itu petani sebagai produsen memiliki posisi yang sangat strategis untuk penyediaan pangan bagi warga Kabupaten Kubu Raya, sehingga sangat wajar apabila kesejahteraan petani harus senantiasa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
"Aspek distribusi memegang peran penting agar ketersediaan pangan untuk Kabupaten Kubu Raya dapat terdistribusi secara merata, sehingga kerawanan pangan pada daerah daerah tertentu dapat dicegah serta keterjangkauan masyarakat kepada pangan baik secara fisik maupun ekonomis dapat diwujudkan," katanya.(Rendra)
BANGUNAN PASAR PARIT BARU RUSAK SEBELUM DIGUNAKAN
"Pasar yang belum ditempati para pedagang sejak sengketa muncul setahun lalu dalam keadaan rusak parah, terutama bagian dek dan pintu (rolling door)," kata Sofian, salah seorang warga yang tinggal dekat dengan lokasi pasar tersebut, Jumat.
Menurutnya, kerusakan pasar tersebut terutama dibagian dek dan banyak kelihatan bolong. Sementara bagian rolling door juga sebagian banyak tidak utuh.
"Ini hanya ulah tangan jahil saja. Maklum, Pasar Tradisional Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya pasca pembongkaran tidak dijaga," katanya.
Pasar Tradisional Parit Baru merupakan salah satu proyek pemerintah yang diperuntukan bagi pedagang di sekitar pasar. Proyek pasar itu sudah dianggarkan sejak setahun kemarin.
Kemudian dalam perjalanannya ternyata berjalan alot dan lancar. Setelah pasar berdiri, muncul polemik antara Pemkab dan pihak pengklaim atau ahli waris, Sahidin.
Bahkan sebelumnya nyaris terjadi bentrok antara Polisi Pamong Praja dengan pengacara keluarga pengklaim bangunan pasar tradisional Parit Baru.
Di atas lahan tersebut, keluarga pengklaim telah mendirikan bangunan sebelumnya, dan pihak keluarga menuntut ganti rugi atas lahan tersebut.
Kasus tersebut sudah sampai ke tingkat pengadilan di Mempawah yang memenangkan Pemkab Kubu Raya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Sutoyo mengatakan terhadap kerusakan bangunan pasar tersebut tengah dirancang untuk dilakukan perehaban.
Kemungkinan kerusakannya muncul akibat tidak ditempati dalam keadaan lama. "Juga karena adanya ulah tangan usil sehingga bertindak macam-macam seperti begini," kata Sutoyo.
Ia memperkirakan dalam waktu dekat Pasar Tradisional Parit Baru akan ditempati. Pada hari senin mendatang akan dilihat dahulu situasi dan kondisinya.
"Kita akan perbaiki, terutama pengedekan termasuk engsel dan pintunya bakalan diperbaiki," tuturnya.
Sutoyo menjelaskan dalam penempatan pedagang akan dilakukan bertahap. Masalahnya, dilihat jumlah PKL yang ada dengan tempat dibangun, masih belum bisa menampung keseluruhan.
Tahun depan kemungkinan akan ada anggaran pihak kedua. Dinas Koperasi dan UMKM menawarkan penempatan pedagang berjualan sebanyak 76 PKL.
Walaupun belum menyeluruh, pihaknya merencanakana dilakukan dengan sistem pembagian waktu. "Dibagi dua tugas jaga misalnya pagi dan sore untuk waktu berdagang," tuturnya.
Selain itu fasilitas pendukung seperti air dan listrik terus diupayakan. "Yang penting kita mulai dahulu, kalau tidak dari sekarang, kapan lagi dilakukan," kata Sutoyo.
Sutoyo meminta PKL yang nantinya akan dipindahkan pasca polemik berkepanjangan dari tempat mereka, hendaknya dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan di tempat lama.
Hal tersebut perlu dilakukan agar bibir jalan dan di atas parit Sungai Raya (Samping Polda Kalbar) tidak diisi lagi dengan pedagang baru.
Dikhawatirkan, kalau tidak di awasi, bangunan liar ini tidak akan habis-habisnya. "Kita sama-sama mengawasi agar semua pihak tidak merasa dirugikan, terutama pengguna jalan yang sering mengeluh kemacetan di jam-jam tertentu di sekitar Pasar Parit Baru," kata Sutoyo.
Terpisah, perwakilan PKL, Subagio sebelumnya mengatakan lokasi yang disediakan Pemkab Kubu Raya sudah strategis. Tetapi pihaknya tetap berharap agar penempatan jangan sampai tidak menyeluruh. "Misalnya pedagang sayur dan ikan dipindah, tapi pedagang sandal, baju dan lainnya tetap berada ditempat lama. Kalau bisa, kita ini ditampung semua," katanya.(Rendra)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Music is my life..
.JPG)
Singapure...Why Not...!!!
Banana Boad
Nyemplung di tengah laut
Pesawat Deteksi TNI AU
.JPG)
Foto diambil saat latihan bersama antara TNI AU Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, yang difokuskan di pangkalan udara TNI AU Pontianak
