Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak, Sy Usmulyani menilai alokasi dana bantuan Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berimbang dan terkesan memiliki kepentingan tertentu.
"alokasi dana bantuan Pemprov Kalimantan Barat tidak berimbang dan dialokasikan kesetiap daerah tanpa parameter yang jelas. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kemana arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur, karena pembagiannya terkesan pilih kasih," kata Usmulyani di Pontianak, Minggu.
Dia menjelaskan, berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Triliun tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengalokasiannya.
Untuk Kota Pontianak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar, Kota Singkawang Rp7,57 miliar, Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar, Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar, Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar, Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar, Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar, Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar, Kabupaten Landak Rp26,65 miliar, Kabupaten Melawi Rp6,60 miliar, Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar, Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.
"Yang kita pertanyakan adalah beberapa daerah seperti Landak, Sambas dan Bengkayang, kok nilai bantuannya sangat jauh berbeda dibanding daerah lain. Jelas itu tidak adil dan ada apa-apanya," ucap yang vokal membicarakan masalah dunia penerbangan.
Dia menyatakan, bahwa Gubernur bukan hanya milik satu daerah saja tetapi milik masyarakat Kalbar yang terdiri atas 12 kabupaten dan dua kota.
"Kalau lebih memihak kepada Landak, kenapa tidak jadi Gubernur Landak saja," kata Usmul.
Menurutnya, dalam memberikan bantuan, tentu ada parameter yang jelas yang mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah suatu daerah. Menurutnya, kalau pembagiannya seperti ini jelas terkesan asal-asalan dan terdapat unsur kepentingan tertentu.
"Jika pola kepemimpinan gubernur seperti itu, wajar jika tingkat kemiskinan Kalimantan Barat berada di urutan ke 28 se-Indonesia karena pemimpinnya tidak bijak dalam mengambil keputusan," terang Usmul.
Dan wajar jika ada kabupaten yang akan memisahkan diri dari Kalimantan Barat, karena selama ini berbagai kebijakan yang dibuat berdasarkan ego sektoral kewilayahan.
"Berdasarkan hal tersebut kita meminta adanya pengkajian ulang untuk SK bantuan dana tersebut," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalimantan Barat Awang Sofyan Razali mengatakan menyatakan hal serupa dengan Usmulyani. Menurutnya, dalam pembagian dana bantuan keuangan tersebut perlu dikaji ulang.
"Dalam menentukan dana bantuan tentu ada parameter yang jelas. Kalau seperti yang ada sekarang jelas terkesan asal-asalan, makanya perlu dikaji ulang," katanya.
Dia berpendapat,ajar saja kebijakan yang diambil oleh Gubernur Kalbar tersebut bisa menuai respon negatif dari berbagai pihak dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah yang mendapatkan dana bantuan lebih rendah.
"Padahal bisa saja daerah yang mendapatkan bantuan rendah lebih memerlukan dana lebih dalam pembangunan dibanding daerah yang mendapatkan bantuan lebih tinggi. Harus jelaslah skala prioritasnya," paparnya.
Mewakili LPS AIR Kalimantan Barat, Demanhuri juga berpendapat sama dengan dua tokoh diatas. "Dalam pembagian dana bantuan tersebut selain mengacu kepada jumlah penduduk dan luas wilayah suatu daerah juga mengacu pada sumbangsih pajak," katanya.
Menurutnya daerah dengan penduduk lebih besar dan kondisi infrastruktur paling mimim layak mendapatkan bantuan lebih besar, khususnya daerah yang baru dibentuk seperti Sekadau, Kayong Utara dan Kubu Raya.
"Kalau seperti ini, perlu dikaji ulang agar visi dan misi pembangunan Pemprov Kalbar bisa terarah," kata Demanhuri.
Monday, March 7, 2011
LSM : GUBERNUR PILIH KASIH BAGIKAN DANA BANTUAN
LSM JARI Borneo Kalimantan Barat mempertanyakan kebijakan Gubernur Kalimantan Barat yang dinilai pilih kasih dalam pembagian Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Triliun.
"Mestinya pembagian dana bantuan dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dibagikan sesuai dengan parameter yang jelas dan sesuai dengan sumbangsih pajak yang diberikan suatu daerah kepada provinsi," kata Indra Aminullah Ketua Badan Pelaksana JARI Borneo Kalimantan Barat, di Pontianak, Senin.
Berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Triliun tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengalokasiannya.
Untuk Kota Pontianak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar, Kota Singkawang Rp7,57 miliar, Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar, Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar, Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar, Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar, Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar, Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar, Kabupaten Landak Rp26,65 miliar, Kabupaten Melawi Rp6,60 miliar, Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar, Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.
Dia juga berpendapat, dana bantuan untuk daerah seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan pembangunan disuatu daerah sesuai pangajuan dana bantuan pembangunan dari pemerintah daerah yang bersumber dari RPJMD.
Namun, jika melihat alokasi bantuan yang diberikan Pemerintah provinsi kepada 14 kabupaten/kota di Kalbar, jelas akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.
Pasalnya JARI Borneo menilai terjadi pembagian yang tidak merata terhadap dana bantuan tersebut.
"Jika Gubernur memberikan porsi bantuan lebih kepada Kabupaten Landak, Sambas dan Bengkayang itu wajar saja, namun harus jelas parameternya. Sepertinya kita melihat ada unsur kepentingan politik dan kepentingan lainnya dalam pembagian dana itu," katanya.
Untuk itu, Indra meminta agar DPRD Kalbar bisa menanyakan hal tersebut kepada Gubernur untuk meminta penjelasannya. Dia berharap tidak ada unsur kepentingan tertentu dalam pembangunan di Kalimantan Barat.
"Kalau Pembagiannya tidak merata dan difokuskan pada daerah tertentu, lalu kapan pembangunan di Kalbar bisa merata. Wajar jika banyak pihak yang meragukan kebijakan Gubernur tersebut," ucapnya.
Lanjutnya, jika ada skala prioritas dalam pembagian dana tersebut kepada daerah tertentu dia juga berharap ada transparansi dari Pemerintah Provinsi Kalbar mengenai sumbangsih pajak dan pembangunan yang telah dilakukan terhadap Kalbar untuk menghindari iri dari daerah lain yang mendapatkan dana lebih sedikit.
"Kalau perbedanaannya mencolok seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa dan itu sepertinya mengarah kepada unsur politik. Kalau sudah masuk keranah tersebut, tentu terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan Gubernur," katanya.
Seharusnya, kata Indra, dalam pembagian dana tersebut Gubernur tidak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi harus mengacu pada indikator yang jelas.
Dia berharap, jangan sampai, gara-gara pembagian dana bantuan yang timpang itu memicu menurunnya kinerja pemerintahan di daerah.
Dia juga mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi bisa menjadi fasilitator yang baik dalam pembangunan di suatu daerah, mengingat Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
"Untuk itu Gubernur jangan pilih kasih dalam memebrikan dana bantuan tersebut," katanya.
Ditempat terpisah, Anggota DPRD Kalimantan Barat, Andi Aswad mengatakan banyaknya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota tidak terlepas dari loby yang dilakukan oleh anggota DPRD Kalbar yang berasal dari kabupaten/kota.
"Jika kita melihar porsi pembagian yang didapat oleh Landak, Bengkayang dan Sambas itu juga berdasarkan loby rekan-rekan kita," terangnya.
Menurut Andi, anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan kabupaten/kota lainnya bisa meniru rekan-rekan mereka yang berasal dari Landak, Sambas dan bengkayang.
"Itu bisa menjadi motivasi bagi anggota DPRD lainnya, termasuk saya sendiri agar ke depan bisa ikut memperjuangkan mendapatkan dana bantuan lebih besar dari peemrintah provinsi," kata Andi
"Mestinya pembagian dana bantuan dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dibagikan sesuai dengan parameter yang jelas dan sesuai dengan sumbangsih pajak yang diberikan suatu daerah kepada provinsi," kata Indra Aminullah Ketua Badan Pelaksana JARI Borneo Kalimantan Barat, di Pontianak, Senin.
Berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Triliun tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengalokasiannya.
Untuk Kota Pontianak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar, Kota Singkawang Rp7,57 miliar, Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar, Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar, Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar, Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar, Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar, Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar, Kabupaten Landak Rp26,65 miliar, Kabupaten Melawi Rp6,60 miliar, Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar, Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.
Dia juga berpendapat, dana bantuan untuk daerah seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan pembangunan disuatu daerah sesuai pangajuan dana bantuan pembangunan dari pemerintah daerah yang bersumber dari RPJMD.
Namun, jika melihat alokasi bantuan yang diberikan Pemerintah provinsi kepada 14 kabupaten/kota di Kalbar, jelas akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.
Pasalnya JARI Borneo menilai terjadi pembagian yang tidak merata terhadap dana bantuan tersebut.
"Jika Gubernur memberikan porsi bantuan lebih kepada Kabupaten Landak, Sambas dan Bengkayang itu wajar saja, namun harus jelas parameternya. Sepertinya kita melihat ada unsur kepentingan politik dan kepentingan lainnya dalam pembagian dana itu," katanya.
Untuk itu, Indra meminta agar DPRD Kalbar bisa menanyakan hal tersebut kepada Gubernur untuk meminta penjelasannya. Dia berharap tidak ada unsur kepentingan tertentu dalam pembangunan di Kalimantan Barat.
"Kalau Pembagiannya tidak merata dan difokuskan pada daerah tertentu, lalu kapan pembangunan di Kalbar bisa merata. Wajar jika banyak pihak yang meragukan kebijakan Gubernur tersebut," ucapnya.
Lanjutnya, jika ada skala prioritas dalam pembagian dana tersebut kepada daerah tertentu dia juga berharap ada transparansi dari Pemerintah Provinsi Kalbar mengenai sumbangsih pajak dan pembangunan yang telah dilakukan terhadap Kalbar untuk menghindari iri dari daerah lain yang mendapatkan dana lebih sedikit.
"Kalau perbedanaannya mencolok seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa dan itu sepertinya mengarah kepada unsur politik. Kalau sudah masuk keranah tersebut, tentu terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan Gubernur," katanya.
Seharusnya, kata Indra, dalam pembagian dana tersebut Gubernur tidak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi harus mengacu pada indikator yang jelas.
Dia berharap, jangan sampai, gara-gara pembagian dana bantuan yang timpang itu memicu menurunnya kinerja pemerintahan di daerah.
Dia juga mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi bisa menjadi fasilitator yang baik dalam pembangunan di suatu daerah, mengingat Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
"Untuk itu Gubernur jangan pilih kasih dalam memebrikan dana bantuan tersebut," katanya.
Ditempat terpisah, Anggota DPRD Kalimantan Barat, Andi Aswad mengatakan banyaknya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota tidak terlepas dari loby yang dilakukan oleh anggota DPRD Kalbar yang berasal dari kabupaten/kota.
"Jika kita melihar porsi pembagian yang didapat oleh Landak, Bengkayang dan Sambas itu juga berdasarkan loby rekan-rekan kita," terangnya.
Menurut Andi, anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan kabupaten/kota lainnya bisa meniru rekan-rekan mereka yang berasal dari Landak, Sambas dan bengkayang.
"Itu bisa menjadi motivasi bagi anggota DPRD lainnya, termasuk saya sendiri agar ke depan bisa ikut memperjuangkan mendapatkan dana bantuan lebih besar dari peemrintah provinsi," kata Andi
DPRD : JANGAN TERLALU PERCAYA ISU PEMOTONGAN KEPALA
Anggota DPRD Kubu Raya meminta agar masyarakat jangan terlalu mempercayai isu potong kepala dan penculikan anak-anak untuk diambil organnya yang semakin merebak di Kubu Raya.
"Masyarakat sudah semakin resah akan isu tersebut. Bahkan, siapa pun yang dicurigai langsung dikepung dan ditangkap lalu dihajar hingga babak belur," kata Anggota Komisi A DPRD Kubu Raya, Samuki.
Menurutnya, sebenarnya isu potong kepala dan penculikan anak itu tidak ada, tetapi keberadaan isu tersebut cukup meresahkan masyarakat.
Legislator Kubu Raya Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sungai Kakap itu tidak menampik semakin meluaskan itu potong kepala yang telah menjadi teror di
masyarakat itu.
"Masyarakat tidak boleh percaya seratus persen, karena hal itu isu belaka," ucapnya.
Meski menampik kebenaran adanya potong kepala dan penculikan anak untuk diambil organnya itu, Samuki tetap meminta masyarakat untuk waspada. "Kalau memang mungkin ada, hendaknya cepat melapor kepada pihak yang berwajib untuk ditangani," kata legislator PKB itu.
Menurut Samuki, pihak kepolisian sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak resah, karena isu tersebut tidak benar atau hanya kebohongan saja.
"Kita mengharapkan masyarakat tidak resah," pintanya.
Dia juga meminta masyarakat untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). "Siskamling harus dihidupkan kembali, bukan hanya karena adanya isu ini, tetapi memang untuk menjaga berbagai macam kemungkinan seperti pencurian atau kejahatan lainnya," ujar Samuki
Hal senada diutarakan Legislator Kubu Raya Dapil Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Umar H Abdul Manan. "Kita mengharapkan Siskamling dihidupkan
lagi di masing-masing RT, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," pintanya.
Sekretaris F-PAN Kubu Raya itu membenarkan semakin meluasnya isu tersebut, bahkan warga di Sungai Ambawang sudah mulai menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai pemotong kepala atau penculik anak-anak. "Ketika saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ternyata yang dikepung dan ditangkap warga itu bukan pelaku, tetapi orang yang memiliki kelainan jiwa," kata Umar.
Dia bersama Kapolsek Sungai Ambawang secepatnya akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. "Agar jangan sampai terpancing isu yang menyesatkan. Isu seperti ini sangat menyesatkan dan masyarakat sudah tidak tenang,” ujar Umar.
Masyarakat, kata Umar, hendaknya tidak main hakim sendiri kalau menemukan orang-orang yang dicurigainya sebagai pelaku potong kepala atau penculikan anak-anak. "Nanti pihak kepolisian yang akan menyelidikinya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Selamat, Kecamatan Kubu, Dadang Suwantri mengungkapkan, sudah ada warga yang hampir saja tewas mengenaskan. "Japot, warga Desa Mengkalang Guntung, Kecamatan Kubu diserang di rumahnya. Informasi ini sampai ke telinga warga saya, sehingga mereka semakin resah dan meyakini kebenaran isu potong kepala itu," katanya.
Dadang menceritakan, rumah Japot dinaiki seorang pria yang membawa senjata tajam dan melibaskannya ke arah tuan rumah. Karena diserang tentu saja Japot tidak tinggal diam, sehingga rumahnya menjadi gaduh. "Tetapi karena lawannya menggunakan senjata tajam, tangan kiri Japot terkena sabetan," tuturnya.
Kegaduhan tersebut membuat para tetangga berdatangan, sehingga pelakunya lari terpontang panting. Bersama warga, Japot pun melaporkan hal tersebut ke pihak
kepolisian menggunakap telepon selular (ponsel). Tetapi dari peristiwa tersebut, telah memunculkan asumsi kalau pelaku tersebut hendak memotong kepala Japot.
"Selanjutnya polisi bertindak, dari informasi sementara, pelaku diduga kabur ke Desa Selamat yang berbatasan langsung dengan Desa Mengkalang Guntung. Makanya
warga Selamat menjadi resah," terang Dadang.
Olehkarenanya, pihak kepolisian meminta Dadang menyampaikan kepada warganya untuk waspada dan mewaspadai pendatang dari luar.
"Tetapi pihak kepolisian menjelaskan, motifnya belum jelas, tidak bisa lansung dikatakan ini berkaitan dengan potong kepala, bisa saja karena dendam atau hanya memanfaatkan keresahan masyarakat terhadap isu potong kepala dan penculikan organ tubuh," paparnya.
Selain itu, Dadang juga mendengar informasi adanya desa-desa lain yang menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku potong kepala, tetapi ketika ditangkap orang tersebut ternyata mempunyai kelainan jiwa.
"Kita khawatir kasus ini seperti di Bayuwangi dahulu, di mana semua pelakunya menjadi orang gila atau memang berpura-pura gila," katanya.
Kendati tidak percaya seratus persen terhadap isu potong kepala tersebut, Dadang meminta warganya untuk tetap waspada dengan mengaktifkan Siskamling.
"Saya kerahkan warga untuk melakukan ronda, hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, agar masyarakat merasa aman," katanya.
Dia juga mengharapkan aparat kepolisian melakukan sosialisasi secara intens terhadap masyarakat terhadap semakin merebaknya isu potong kepala dan penculikan anak-anak untuk diambil organnya.
"Masyarakat sudah semakin resah akan isu tersebut. Bahkan, siapa pun yang dicurigai langsung dikepung dan ditangkap lalu dihajar hingga babak belur," kata Anggota Komisi A DPRD Kubu Raya, Samuki.
Menurutnya, sebenarnya isu potong kepala dan penculikan anak itu tidak ada, tetapi keberadaan isu tersebut cukup meresahkan masyarakat.
Legislator Kubu Raya Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sungai Kakap itu tidak menampik semakin meluaskan itu potong kepala yang telah menjadi teror di
masyarakat itu.
"Masyarakat tidak boleh percaya seratus persen, karena hal itu isu belaka," ucapnya.
Meski menampik kebenaran adanya potong kepala dan penculikan anak untuk diambil organnya itu, Samuki tetap meminta masyarakat untuk waspada. "Kalau memang mungkin ada, hendaknya cepat melapor kepada pihak yang berwajib untuk ditangani," kata legislator PKB itu.
Menurut Samuki, pihak kepolisian sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak resah, karena isu tersebut tidak benar atau hanya kebohongan saja.
"Kita mengharapkan masyarakat tidak resah," pintanya.
Dia juga meminta masyarakat untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). "Siskamling harus dihidupkan kembali, bukan hanya karena adanya isu ini, tetapi memang untuk menjaga berbagai macam kemungkinan seperti pencurian atau kejahatan lainnya," ujar Samuki
Hal senada diutarakan Legislator Kubu Raya Dapil Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Umar H Abdul Manan. "Kita mengharapkan Siskamling dihidupkan
lagi di masing-masing RT, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," pintanya.
Sekretaris F-PAN Kubu Raya itu membenarkan semakin meluasnya isu tersebut, bahkan warga di Sungai Ambawang sudah mulai menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai pemotong kepala atau penculik anak-anak. "Ketika saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ternyata yang dikepung dan ditangkap warga itu bukan pelaku, tetapi orang yang memiliki kelainan jiwa," kata Umar.
Dia bersama Kapolsek Sungai Ambawang secepatnya akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. "Agar jangan sampai terpancing isu yang menyesatkan. Isu seperti ini sangat menyesatkan dan masyarakat sudah tidak tenang,” ujar Umar.
Masyarakat, kata Umar, hendaknya tidak main hakim sendiri kalau menemukan orang-orang yang dicurigainya sebagai pelaku potong kepala atau penculikan anak-anak. "Nanti pihak kepolisian yang akan menyelidikinya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Selamat, Kecamatan Kubu, Dadang Suwantri mengungkapkan, sudah ada warga yang hampir saja tewas mengenaskan. "Japot, warga Desa Mengkalang Guntung, Kecamatan Kubu diserang di rumahnya. Informasi ini sampai ke telinga warga saya, sehingga mereka semakin resah dan meyakini kebenaran isu potong kepala itu," katanya.
Dadang menceritakan, rumah Japot dinaiki seorang pria yang membawa senjata tajam dan melibaskannya ke arah tuan rumah. Karena diserang tentu saja Japot tidak tinggal diam, sehingga rumahnya menjadi gaduh. "Tetapi karena lawannya menggunakan senjata tajam, tangan kiri Japot terkena sabetan," tuturnya.
Kegaduhan tersebut membuat para tetangga berdatangan, sehingga pelakunya lari terpontang panting. Bersama warga, Japot pun melaporkan hal tersebut ke pihak
kepolisian menggunakap telepon selular (ponsel). Tetapi dari peristiwa tersebut, telah memunculkan asumsi kalau pelaku tersebut hendak memotong kepala Japot.
"Selanjutnya polisi bertindak, dari informasi sementara, pelaku diduga kabur ke Desa Selamat yang berbatasan langsung dengan Desa Mengkalang Guntung. Makanya
warga Selamat menjadi resah," terang Dadang.
Olehkarenanya, pihak kepolisian meminta Dadang menyampaikan kepada warganya untuk waspada dan mewaspadai pendatang dari luar.
"Tetapi pihak kepolisian menjelaskan, motifnya belum jelas, tidak bisa lansung dikatakan ini berkaitan dengan potong kepala, bisa saja karena dendam atau hanya memanfaatkan keresahan masyarakat terhadap isu potong kepala dan penculikan organ tubuh," paparnya.
Selain itu, Dadang juga mendengar informasi adanya desa-desa lain yang menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku potong kepala, tetapi ketika ditangkap orang tersebut ternyata mempunyai kelainan jiwa.
"Kita khawatir kasus ini seperti di Bayuwangi dahulu, di mana semua pelakunya menjadi orang gila atau memang berpura-pura gila," katanya.
Kendati tidak percaya seratus persen terhadap isu potong kepala tersebut, Dadang meminta warganya untuk tetap waspada dengan mengaktifkan Siskamling.
"Saya kerahkan warga untuk melakukan ronda, hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, agar masyarakat merasa aman," katanya.
Dia juga mengharapkan aparat kepolisian melakukan sosialisasi secara intens terhadap masyarakat terhadap semakin merebaknya isu potong kepala dan penculikan anak-anak untuk diambil organnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Music is my life..
.JPG)
Singapure...Why Not...!!!
Banana Boad
Nyemplung di tengah laut
Pesawat Deteksi TNI AU
.JPG)
Foto diambil saat latihan bersama antara TNI AU Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, yang difokuskan di pangkalan udara TNI AU Pontianak
