MAHFUD : PEMERINTAH LAMBAN TANGANI KASUS PEJABAT

Pontianak, 9/4 (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD menyayangkan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani kasus korupsi, khususnya yang dilakoni para pejabat negara di Indonesia karena hingga saat ini ada 61 ijin pemeriksaan kasus hukum yang dilakukan kepala daerah masih ada di tangan presiden.
"Saat ini masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang belum di tangani dengan baik," kata Mahfud di Pontianak, Sabtu.
Salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan kurang tegasnya aparat hukum untuk menangani berbagai kasus korupsi tersebut. "Hingga saat ini masih banyak kasus
korupsi yang dilakoni oleh para pejabat tinggi negara yang diambangkan," tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut, mantan Menteri Kehakiman dan HAM RI itu mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini presiden dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang ada.
"Pada masa awal menjabat sebagai presiden tahun 2004 lulu, Presiden SBY sangat konsen menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Di mana untuk
mengeluarkan ijin pemeriksaan pejabat paling lama dua minggu ijin tersebut sudah bisa keluar," bebernya.
Dia menyatakan seharusnya ketika lembaga hukum menangai masalah hukum yang dilakoni pejabat negara, ijin dari presiden bisa segera dikeluarkan untuk memperlancar proses penanganannya.
"Hal itu jelas akan menjadi pertanyaan dari semua pihak, sampai-sampai timbul pernyataan Amien Rais yang mengusulkan tidak perlu ijin dari presiden untuk emmeriksa pejabat negara yang tersangkut masalah hukum," bebernya.
Mahfud menilai pernyataan tersebut adalah suatu hal yang wajar meski gagasan tersebut tidak benar. "Namun tidak bisa dipungkiri gagasan pak Amin Rais tersebut
adalah sebagai suatu reaksi dari lambannya ijin pemeriksaan yang dikeluarkan presiden," katanya.
Lanjutnya, seharusnya presiden bisa cepat mengeluarkan ijin pemeriksaan itu jika lembaga hukum seperti Kejaksaan, kepolisian dan KPK memintanya. Namun, jika
ditahan-tahan jelas akan banyak pihak yang meminta untuk tidak perlu adanya ijin dari Presiden untuk memeriksa pejabat.
Hakim Konstitusi Kejaksaan Agung itu membeberkan, pemeriksaan terhadap 61 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu sudah menumpuk di meja presiden sejak tahun 2005 dan hingga kini kepala daerah yang terkait kasus korupsi belum juga dapat diperiksa.
"Sekitar 61 kepala daerah selama 2005-2011, izin pemeriksaannya dari presiden belum turun," tuturnya.
"Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan jika izin pemeriksaan dari presiden belum turun selama 60 hari, maka bisa dilakukan pemeriksaan," kata Mahfud.(Rendra)

MK PREDIKSIKAN 80 KASUS PELANGGARAN PEMILUKADA 2011

Pontianak, 9/4 (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD mengatakan pihaknya memprediksi akan terjadi 80 kasus pelanggaran pemilukada dari 114 Pemilukada yang sudah terjadwal di KPU pada tahun 2011 ini.
"Dalam penanganan perkara dengan kuantitas dan intensitas memang lebih rendah dibanding tahun 2010 lalu di mana MK menangani 246 kasus pemilukada. Namun MK akan
tetap meningkatkan kemampuan dari segenap elemen MK baik para hakim konstitusi maupun unit pendukungnya yakni sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK," kata Mahfud di Pontianak, Sabtu.
MK juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengatur langkah bersama meminimalisasi terjadinya sengketa pilkada.
Dia menyatakan banyaknya kasus pemilukada yang terjadi di Indonesia dikarenakan setiap calon yang ikut tidak siap untuk kalah.
Pasalnya, dari 246 kasus pemilukada yang dilimpahkan kepada MK hanya 11 persen yang bisa ditangani. sementara 89 persen kasus lainnya tidak bisa ditangani karena
tidak berdasar dan hanya sebagai bentuk luapan ketidak puasan calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada.
Oleh sebab itu, Mahfud menghimbau kepada masyarakat jika akan menjadi peserta dalam pemilukada harus siap kalah dan berlaku jujur dalam pelaksanaannya. Tidak hanya peserta pemilukada tetapi KPU dan Panwaslu juga demikian.
"Kalau peserta pemilukada tidak siap kalah, lalu dalam pemilukada dia kalah dan merasa tidak puas kemudian mengajukan gugatan ke MK maka peserta tersebut harus
siap mengeluarkan uang banyak," katanya.
Pengeluaran uang itu bukan untuk membayar MK namun kost untuk mengangkut saksi dari daerah ke MK kemudian biaya penginapan dan lainnya tentu akan semakin besar.
Sangat disayangkan jika tuntutan tersebut tidak di kabulkan oleh MK karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat, maka uang yang dikeluarkan tersebut akan jadi
sia-sia.
"Hal terburuk yang terjadi peserta tersebut bisa stress seperti beberapa kasus yang sudah terjadi," katanya.
Saat ditanya apakan MK akan membuka perwakilan di daerah untuk membantu tugas MK di pusat mengingat banyaknya kasus pelanggaran pemilukada di daerah, secara gambalng Mahfud menyatakan MK tidak akan melakukan hal tersebut.
Pasalnya, MK tidak berwenang melakukannya. Hanya DPRD dan Undang-undang yang bisa membuat ketentuan untuk itu.
"Selama ini dari sekian banyaknya kasus yang ditangani oleh MK bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga untuk saat ini MK tidak perlu membuka perwakilan di daerah," tuturnya.
Kemudian, mengenai mengenai kinerja MK setelah diterpa isu penyapan terhadap salah satu hakimnya Mahfud mengatakan pihaknya sama sekali tidak terpengaruh.
"Malahan karena isu itu masyarakat lebih semakin naik terhadap MK. Pasalnya isu tersebut sama sekali tidak terbukti, bahkan setelah kasus tersebut di tangani KPK, sampai saat ini KPK juga belum bisa membuktikannya," ucap Mahfud.
Bahkan, lanjut Mahfud, setelah isu tersebut semakin banyak pihak yang mempercayakan MK untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam Pilkada.
"Salah satu contoh, dalam temu wicara dengan KPU, saat itu ketua KPU Hafiz Anshary menyatakan merasa tertolong dengan adanya MK. Karena dengan ditangani kasus Pemilukada oleh MK, KPU menjadi bersih," ucapnya.
Artinya sampai saat ini MK masih berada di jalan yang benar dalam menangani berbagai kasus yang dilimpahkan kepada lembaganya.(Rendra)

MAHFUD : BANYAK KASUS SERUPA MALINDA BELUM TERUNGKAP

Pontianak, 9/4 (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud mengindikasi masih banyak kasus pembobolan tabungan nasabah lainnya seperti Malinda Dee yang belum
terungkap.
"Kasus itu memang gawat sekali karena tabungan nasabah yang disimpan di bank agar aman malah berimplikasi negatif karena tabungan tersebut bisa di bobol oleh
petugas bank itu sendiri. Saya rasa kasus lain bisa saja banyak terjadi, hanya saja belum terungkap," kata Mahfud di Pontianak, Sabtu.
Mengenai kasus tersebut dia menyatakan penegakan hukum harus di jalankan dengan benar tanpa melihat orang-orang yang ada di belakang Melinda Dee. Bahkan menurutnya, bukan saja diselesaikan melalui hukum pidana saja tetapi, peemrintah juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap bank-bank yang ada di Indonesia.
Karena, jika tidak disikapi secara serius maka akan menimbulkan kecemasan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. "Masyarakat tentu merasa tidak aman jika
menyimpan uang mereka di Bank. Untuk itu Bank Indonesia harus melakukan audit terhadap bank-bank yang ada di negara ini, khususnya bank yang memiliki jumlah nasabah yang besar," sarannya.
Lanjutnya, BI sangat memiliki peranan penting untuk pencegahan kasus tersebut. Bukan hanya pada City Bank, tetapi juga bank-bank lainnya.
Karena, menurutnya, evaluasi dan audit terhadap bank-bank perlu dilakukan untuk mencegah pihak bank, khususnya para karyawan untuk melakukan pembobolan terhadap tabungan para nasabah.
"Harus ada suatu mekanisme dan ketentuan yang jelas untuk seluruh bank di Indonesia, dan dalam hal ini BI harus tegas," kata Mahfud.
Staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu juga mengungkapkan kasus Malinda Dee alias Inong memang tergolong pelaku kejahatan
kerah putih.
Wanita yang sudah bekerja 15 tahun di Citibank ini diduga telah membobol rekening milik tiga nasabah Citibank cabang Land Mark, Jakarta.
Tiga korban yang melapor ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri diketahui adalah dua orang pria dan satu lagi adalah pihak Citibank. Polisi telah menyita empat
buah mobil mewah milik Melinda jenis Ferrari F430, Ferrari California, Mersi E320 dan Hummer 3 Luxury Sport yang satu buahnya sekitar Rp 3,5 miliar.
Atas tindakannya tersebut, secara hukum, Malinda dapat dijerat dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998
tentang perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana
pencucian uang.(Rendra)

KASAU : TANAMKAN NILAI-NILAI PATRIOTISME DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Sungai Raya, Kalbar, 9/4 (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat menyatakan Hari Angkatan Udara tanggal 9 April merupakan saat yang tepat untuk menggali semangat dan dedikasipendahulu Angkatan Udara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yang implementasinya sangat relevan untuk eksistensi TNI Angkatan Udara masa sekarang dan mendatang.
"Terkait hal tersebut, sebagai insan dirgantara yang mengawaki organisasi TNI Angkatan Udara saat ini, tentunya wajib bersyukur dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pelopor, pendahulu dan sesepuh TNI Angkatan Udara," kata Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio Letkol Pnb Tjahya Elang Migdiawan pada upacara peringatan Ke-65 Hari Angkatan Udara di Apron Lanud Supadio, Sabtu.
Terlebih para pendahulu TNI AU telah meletakkan dasar-dasar organisasi pertahanan negara di udara, sejak era perjuangan fisik melawan penjajah hingga sekarang ini.
Lebih lanjut dikatakan nilai-nilai patriotisme yang telah ditunjukkan para sesepuh, pelopor dan pendahulu TNI Angkatan Udara tersebut diharapkan senantiasa tumbuh subur di hati sanubari para prajurit TNI Angkatan Udara.
Untuk itu para personel TNI Angkatan Udara dimanapun bertugas agar selalu mewarisi nilai-nilai patriotisme dalam melaksanakan tugasnya.
"Jadikan peringatan Hari Angkatan Udara Tahun 2011 ini, sebagai momentum untuk mawas diri dan introspeksi selaku tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," tambah Elang.
Upacara yang berlangsung sederhana namun khidmat, diikuti seluruh satuan kerja di jajaran Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Batalyon 465 Paskhas dan para pegawai Negeri Sipil Lanud Supadio serta para pengurus PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio.
Pada peringatan Ke-65 Hari Angkatan Udara kali ini mengambil tema, Dengan Profesionalisme dan Motivasi yang Tinggi serta Dedikasi Satuan, Kita Wujudkan Angkatan Udara yang Lebih Baik Guna Menjaga Kedaulatan Negara di Udara dan Keutuhan NKRI.(Rendra)

LIMA PESAWAT ENGGAN TERBANG KARENA KABUT

Sungai Raya, Kalbar, 9/4 (ANTARA) - Kabut yang menyelimuti seputar bandara Supadio Pontianak dan mengakibatkan jarak pandang yang sempit mengakibatkan empat pesawat yang dijadwalkan terbang pagi enggan terbang.
"Ada lima pesawat yaitu pesawat Lion, Sriwijaya, Batavia, Garuda dan Trigana yang tidak terbang pada pagi ini karena jarak pandang bandara dibawah 1000 meter," kata Kepala Dinas Operasi PT Angkasa Pura II Pontianak di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menjelaskan, pada pukul 06.00 hingga pukul 07.00 jarak pandang hanya 500 meter. Namun kabut asap berangsur menipis pada pukul 07.15 dengan jarak pandang 800 meter.
Pada pukul 07.15 itu pesawat Trigana dari Ketapang sudah melakukan pendaratan di Bandara Supadio.
Sebenarnya pada pukul 07.00 pesawat Garuda tujuan Jakarta sudah menyatakan siap untuk terbang. Namun karena pilot masih ragu dengan jarak pandang tersebut sehingga Garuda baru bisa berangkat pada pukul 07.30," tuturnya.
Irmadani menegaskan dengan kondisi jarak pandang 600 hingga 800 meter Bandara Supadio tidak ditutup karena instrumen penerbangan yang ada dibandaa tersebut masih bisa menuntun pesawat untuk terbang maupun mendarat.
Hanya saja keputusan untuk melakukan tackoff dan leanding ada di tangan pilot. "Jika pilot tidak bisa melihat lampu penunjuk yang ada di landasan, bisa saja pilot tidak mendaratkan pesawatnya karena faktor keselamatan penerbangan," ucapnya.
Irmadani menambahkan, sejauh ini kabut masih belum terlalu menganggu aktivitas penerbanga. Namun dengan jarak pandang dibawah 800 meter, para pilot sudah banyak yang melakukan komplain.
"Jika kondisinya seperti ini terus dan hujan tidak terjadi tidak menutup kemungkinan ketebalan kabut akan semakin bertambah. Jika jarak pandang sudah sampai dibawah 400 meter, jelas akan mengaggu penerbangan dan bisa saja bandara akan ditutup," kata Irmadani.
Untuk itu dia berharap agar pemerintah daerah provinsi dan Kubu Raya untuk bisa cepat menyikapi hal ini agar aktivitas bandara tidak terganggu.
"Kalau bandara sudah ditutup yang jelas akan sangat berpengaruh pada perekonomian dan aktivitas di Kalbar," tutur Irmadani.
Ditempat terpisah, Perakiran Awan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Supadio Pontianak, Deby menyatakan dari pantauan pihaknya ada 13 titik api di sekitar Kabupaten Kubu Raya yang dan puluhan titik api lainnya tersebar di kabupaten/kota di Kalbar.
"Kondisi itu yang menyebabkan ketebalan kabut pada pagi dan sore hari," kata Deby.
Dia menjelaskan, dari data BMKG Supadio pagi tadi, jarak pandang pada pukul 05.00 hingga 06.00 hanya 600 meter dengan kecepatan angin 0. Namun jarak pandang tersebut berangsur membaik dan pada pukul 09.00 sudah mencapai 2500 meter.
"Untuk kondisi cuaca saat ini, panas akan terus terjadi hingga satu pekan ke depan sehingga tidak menutup kemungkinan ketebalan kabut bisa bertambah," katanya.(Rendra)

HUTANG PDAM KUBU RAYA DIPUTIHKAN

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera melakukan pemutihan atas piutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah pusat menyusul telah disahkannya Peraturan Daerah tentang PDAM yang menjadi salah satu syarat pemutihan piutang tersebut.
"Pemutihan kepada Pemerintah Pusat terkait utang Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp22,511 miliar. Untuk mengajukan pemutihan tersebut salah satu syarat yang harus dipenuhi, Kubu Raya harus memiliki Perda tentang PDAM sebagai dasar hukum. Makanya kita akan mendorong agar Perda tersebut bisa segera disahkan," kata Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, utang PDAM Kubu Raya merupakan warisan dari Kabupaten Pontianak yang masih harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten ke-14 di Kalimantan Barat itu.
Berdasarkan audit BPKP Nomor LHA-187/PW14/4/2008 tentang Hasil audit dan inventarisasi aset serta kewajiban PDAM Kabupaten Pontianak yang akan diserahkan kepada Kubu Raya periode 20 Juni 2007 sebesar Rp22,511 miliar yang terdiri dari tunggakan yang sudah jatuh tempo Rp3,659 miliar.
"Utang kepada Kementerian Keuangan tersebut akan segera kita lakukan pemutihan, tentu setelah Perda PDAM sudah kita miliki," ucap Muda.
Lanjutnya, pengesahan Raperda tersebut juga dilakukan untuk Perda tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan dan Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya menjadi perda dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Kubu Raya, Kamis.
"Setelah mendengar pandangan umum dari fraksi-fraksi dan rapat-rapat internal serta rapat gabungan bersama Tim Eksekutif dan diadakannya publik hearing dengan tim pemekaran Desa, maka DPRD Kubu Raya bersepakat untuk menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah Kubu Raya menjadi Peraturan Daerah," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Kamis.
Muda mengatakan, dengan di setujuinya tiga Raperda menjadi Perda, Pemkab Kubu Raya segera fokus di dalam pengimplementasiannya. Di mana untuk Perda PDAM, bisa langsung melakukan upaya-upaya untuk pembenahan managemen dan pemutihan hutang-hutang yang lalu.
Dan Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi daerah dalam rangka pembenahan di dalam melakukan pembenahan terhadap kelembagaan PDAM Kubu Raya. Demikian halnya dengan Penyelenggaraan Administrsi Kependudukan, di harapkan akan menjadi dasar hukum bagi instansi pelaksana di dalam melaksanakan penyelenggaraan pengadministrasian bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.
"Sedangkan tentang Perda Pembentukan Desa Parit Baru kecamatan Sungai Raya, agar Desa yang baru di mekarkan dapat menyelenggarakan pemerintahan agar apa yang menjadi tujuan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peratturan perundang-undangan," harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo menjelaskan, selama ini pertimbangan DPRD di dalam mengesahkan tiga Raperda tersebut.
"Karena merupakan skala prioritas, baik itu PDAM yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan untuk Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan satu paling projek di Kabupaten Kubu Raya, yang berkenaan denganm KTP elektronik sedangkan pembentukan Desa Parit Baru ini sebenarnya sudah lama warga sekitar mendambakan terbentuknya suatu otonomi di tingkat Desa," kata Sujiwo.
Ketua DPC PDI Perjuangan ini mengharapkan, agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan ketiga Perda itu, sehingga payung hukum yang sudah di tentukan dapat di jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi tercapainya Kubu Raya yang terdepan dan berkualitas.(Rendra)

DESA PARIT BARU RESMI DIBENTUK

Setelah menunggu untuk waktu yang cukup lama, akhirnya perjuangan tim pembentukan Desa Parit Baru dari Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya menuai hasil dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan desa tersebut oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kamis.
"Kita sangat senang karena perjuangan kita selama empat tahun untuk pemekaran Desa Parit Baru ini bisa tercapai," kata Ketua Tim Pembentukan Desa Parit Baru, Sukito.
Menurutnya, untuk pembentukan desa Parit Baru itu memerlukan waktu yang sangat lama dan proses yang alot. Bahkan, pembentukan Desa Parit Baru sebelumnya sempat terhambat karena permasalahan tapal batas yang sulit menemukan titik temu antara tim pembentuk dan desa Induk.
"Yang jelas, kami sebagai masyarakat Desa Parit Baru sangat menginginkan desa ini bisa terbentuk. Ini murni keinginan dari masyarakat tanpa ada embel-embel apapun," ucapnya.
Untuk mendukung percepatan proses pemerintah di desa tersebut pihaknya akan melengkapi berbagai perangkat desa seperti Plt Kepala Desa dan komponen peemrintahan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Dia menjelaskan, berdasarkan hasil kerja Pansus Pembentukan Desa Parit Baru, DPRD Kubu Raya memutuskan untuk mengesahkan Raperda Pembentukan Desa tersebut, meski sebelumnya sempat tertunda.
"Penundaan tersebut dilakukan karena dalam pemekaran suatu wilayah, tapal batas itu sangat penting, karena jika tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka akan timbul masalah besar nantinya," tutur Sujiwo.
Penundaan tersebut juga dilakukan karena antara tim pembentukan desa Parit Baru dengan pemerintah desa Sungai Raya, masih belum menemukan kesepahaman dalam menentukan tapal batas.
Ia menambahkan, jika dipaksakan dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak antara desa yang akan di mekarkan dengan desa yang akan dibentuk.
"Itu yang tidak kita inginkan, makanya kita menyarankan kepada lembaga eksekutif untuk melakukan kajian lagi di lapangan dalam penentuan tapal batas desa," ucapnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya itu juga mengatakan bukan berarti pihaknya anti terhadap pemekaran. Dia juga menyadari ada pihak yang kecewa terhadap keputusan Pansus Pembentukan Desa Parit Baru. Namun perlu diketahui, bukan berarti pembentukan desa tersebut tidak bisa dilakukan, tetapi masih belum bisa.
"Namun, setelah melalui proses panjang tersebut, akhirnya Desa Parit Baru bisa dibentuk. KJita harapkan tidak ada lagi polemik di dalamnya sehingga tujuan dari pemekaran desa tersebut bisa tercapai," hara Sujiwo.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menambahkan, sejak awal rencana pengesahan perda pembentukan Desa Parit Baru memang telah dijadwalkan pada bulan April.
Menurutnya, permasalahan tapal batas yang menjadi kendala pemekaran Desa Sungai Raya telah tuntas.
"Dalam Permendagri sudah jelas, apabila tidak dapat diselesaikan, maka kepala daerah yang mengambil alih untuk menetapkannya," tutur Muda.
Peraturan yang dimaksudkan Muda tersebut, yakni Permendagri Nomor 27/2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada pasal 9 peraturan tersebut menyebutkan, bila upaya musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan kepala daerah dan keputusannya bersifat final.
"Kita menetapkan batas desa antara desa induk dengan desa yang akan dimekarkan itu tidak secara arogan, tetapi berdasarkan kesepakatan dan keputusan desa induk pada 2004-2005," katanya.(Rendra)

DPRD KUBU RAYA NYARIS TIDAK MILIKI KANTOR

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo SE mengatakan dia dan 44 wakil rakyat lainnya nyaris diusir dari kantor yang ditempati saat ini lantaran Sekretariat Daerah Kubu Raya belum melakukan perpanjangan kontrak penyewaan bangunan gedung yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta (Arteri Supadio) itu.
"Batas akhir penyewaan gedung DPRD saat sekitar setengah bulan lalu, namun hingga saat ini belum diperpanjang. Itu yang menyebabkan pemilik gedung nyaris mengusir kami, dan ini benar-benar memalukan bagi kita," kata Sujiwo di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, sebenarnya permasalahan itu disebabkan putusnya komunikasi antara pemilik gedung dan sekretariat daerah Kubu Raya. Pasalnya, anggaran untuk penyewaan gedung sebesar Rp200 juta pertahun sudah dianggarkan dalam APBD KKR 2011.
Namun di karenakan anggaran tersebut belum bisa dicairkan karena masih tersangkut masalah teknis di Sekda Kubu Raya menyebabkan pembayaran sewa gedung menjadi macet.
"Lantaran belum ada kejelasan dari Sekda Kubu Raya, pemilik gedung meminta anggota DPRD Kubu Raya tidak melakukan aktivitas jika belum memperpanjang kontrak. Untung saja hal tersebut cepat kita atasi dengan melakukan negosiasi dengan pemilik gedung dan untung pula pemilik gedung masih mau mengerti," ucapnya.
Tapi, lanjut Sujiwo, hal tersebut tetap saja dinilai telah mencoreng kelembagaan DPRD Kubu Raya. Pasalnya, untuk penyewaan gedung tersebut semua menjadi tanggung ajwab Sekda Kubu Raya.
Sujiwo menilai, terjadinya keterlambatan pengeluaran anggaran tersebut diakibatkan kurang pro aktifnya Sekda Kubu Raya dalam menangani tugas dan fungsinya.
Dia menyatakan Sekda Kubu Raya terkesan toledor dalam menjalankan tugasnya, hingga hal sekecil itu bisa terjadi.
"Kita hanya mengharapkan agar Sekda Kubu Raya bisa bekerja lebih profesional agar hal-hal seperti ini tidak lagi terulang," kata Sujiwo.
Terkait keberadaan gedung DPRD Sujiwo menyatakan sama sekali tidak mepermasalahkan jika saampai saat ini dia dan 44 anggota DPRD lainnya masih menggunakan gedung tersebut.
Sebagai wakil rakyat dia juga menyadari dengan kondisi Kubu Raya saat ini. "Kita juga masih mengutamakan pembangunan Kantor BUpati yang saat ini masih dikerjakan. Untuk gedung DPRD definitive akan kita bahas setelah pembangunan kantor Bupati itu selesai, dan ini juga sudah kita bicarakan dengan lembaga eksekutive," tutur Sujiwo.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya itu menambahkan, mengenai permasalahan perkantoran lainnya termasuk instansi fertikal juga akan dilakukan setelah pembangunan kantor bupati tersebut selesai di bangun.
"Yang jelas kita berharap Sekda Kubu Raya bisa mengesampingkan hal-hal yang bersifat pribadi dan lebih mengutamakan tugasnya agar tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi, karena jika Sekda kurang aktif tentu banyak yang akan terbengkalai terutama mengenai sistem birokrasi yang menjadi domainnya Sekda," ucap Sujiwo.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kubu Raya Gandhi Setya Graha menyatakan mengenai pembangunan kantor DPRD Kubu Raya dan isntansi fertikal lainnya sudah masuk dalam rencana pembangunan 2012.
Dia menyatakan yang menjadi kendala dalam pembangunan perkantoran di Kubu Raya adalah ketersediaan lahan dan anggaran.
"Karena letak pusat perkantoran ada di Kecamatan Sungai Raya yang notabenenya harga tanah cukup tinggi menyebabkan anggaran yang harus disiapkan untuk pembebasan lahan cukup besar. Belum lagi lahan yang tersedia juga terbatas, itu yang menjadi kendala kita," kata Gandhi.
Meski demikian dia menyatakan saat ini pmekab Kubu Raya terus berusaha untuk mendapatkan lahan guna pembangunan perkantoran tersebut. Selain membeli, Pemkab Kubu Raya juga akan mengusahakannya dari pendataan aset tanah yang ada dan hibah dari pihak ke tiga.(Rendra)

ASAP MULAI GANGGU PENERBANGAN

Ketebalan asap yang terjadi akibat pembakaran lahan di sekitar Kecamatan Sungai Raya saat ini telah menggangggu penerbangan dan menyebabkan kesulitan jarak pandang bagi para pilot yang akan melakukan pendaratan dan lepas landas dari Bandara Supadio Pontianak.
"Akibat musim pengering yang mendera Kalimantan Barat banyak para penerbang yang melayangkan protesnya. Asap sudah menganggu, terutama di pagi hari. Jarak pandang bagi penerbangan menjadi dekat sehingga menyebabkan para pilot mengeluhkan ke kami," kata Kepala Divisi Operasi Bandara Supadio, Pontianak Irmadani, di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, para penerbang protes karena jarak pandang ke bawah menuju landasan Supadio Pontianak tertutup, susah dilihat dan menjadi dekat. Jaraknya hanya 400 feet.
Padahal jarak tersebut terlalu dekat dan keseulitan dalam mendeteksi keberadaan landasan. "Meskipun jarak pandang hanya 400 feet dalam dunia penerbangan, masih dapat ditoleransilah dan tidak begitu mengkhawatirkan," katanya.
Walaupun demikian, keluhan para pilot tersebut juga harus diakomodir. Pasalnya kalau dibiarkan secara terus menerus, jarak pandang akan menganggu dunia penerbangan di Kalbar.
"Tidak menutup kemungkinan karena asap dalam beberapa waktu kedepan, bandara terpaksa ditutup," ucapnya.
Disamping terancam ditutup, pergerakan lebih besar adalah terganggunya perekonomian di Kalbar. Sebab, kalau penerbangan tidak bergerak akibat ulah asap, maka roda perputaran aktivitas Kalbar dan daerah lain juga terganggu.
"Makanya harus ada langkah antisipasi atau pencegahan," ucapnya.
Lebih lanjut Irmadani mengatakan Sebagai langkah pencegahan Bandara Supadio Pontianak sudah memasang kalimat himbauan di twitter. Didalamnya berisikan anjuran supaya warga Kalbar jangan melakukan pembakaran lahan, hutan atau memainkan layang-layang di sekitar bandara.
"Pembakaran akan memunculkan kabut asap dalam jumlah banyak dan mengakibatkan penerbangan juga terganggu. Kita harapkan masyarakat mengetahuinya," katanya.
Irmadani menambahkan sampai hari ini memang belum ada gangguan berarti dalam dunia penerbangan Kalbar. Kabut asap masih berada dalam batas toleransi.
Hanya terdapat kecenderungan mudah terbakar dan abu pembakaran terlihat disana sini ikut beterbangan.
Di Kalbar, feasibility atau jarak pandang masih berada diambang normal. Untuk pagi hari sekitar 3 kilometer dan terkadang menjadi 2 kilometer.
Hanya saja begitu masuk siang hari menjadi 10 km. "Jadi belum mengkhawatirkan. Namun kalau terus menerus seperti begini, kita juga terpaksa menutup bandara. Kami juga mengutamakan keselamatan penumpang dan penerbang," katanya.(Rendra)

PEMPROV DITUNTUT BANTU PERCEPAT PENERBITAN SK CPNS

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kubu Raya Bambang Sridadi menuntut keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat proses keluarnya SK CPNS di kabupaten tersebut.
"Nasib Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil masih terkatung-katung di pusat. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berkali-kali kepusat, tetapi sangat disayangkan sepertinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih nol besar," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Dia menyatakan masih belum melihat adanya upaya dari Pemprov Kalbar untuk mengetahui kejelasan dari nasib CPNS Kubu Raya itu.
Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sungai Raya itu juga mengatakan, sejak polemik CPNS Kubu Raya mencuat kepermukaan, Pemprov Kalbar dinilai hanya sibuk melakukan penyanggahan. Sementara upaya untuk membantu kejelasan proses ini masih tidak kelihatan sama sekali.
"Bahkan apa yang dilakukan Pemprov Kalbar selama ini, seperti mendatangkan Tim dari pusat dan lainnya malah memunculkan kesan di masyarakat kalau pada dasarnya Pemprov memang tidak setuju percepatan SK CPNS Kubu Raya," katanya.
Bahkan parahnya lagi, tambah dia, dengan semakin rumitnya permasalahan SK CPNS Kubu Raya itu seperti menguak kembali ketidakharmonisan antara Pemkab Kubu Raya dengan Pemprov Kalbar.
"Karena sebelumnya juga sudah tampak pada pemilihan Sekda Kubu Raya yang sempat menjadi polemik," ungkapnya.
Menurut Bembenk, seyogianya Pemprov Kalbar, memperlihatkan upayanya membantu kelancaran proses pengeluaran SK CPNS Kubu Raya bukan sibuk menyalahkan pihak lain atau juga merasa terjadi pembunuhan karakter seseorang.
"Karena ini menyangkut Pemprov Kalbar juga," katanya.
Dia menjelaskan, seandainya penerimaan CPNS Kubu Raya diulang atau menjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya ini juga akan menjadi preseden buruk bagi Pemprov Kalbar.
"Karena salah satu kabupatennya tidak sukses menjalankan penerimaan CPNS. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal tersebut," tuturnya.
Apalagi, tambah Bambang, persoalan itu menyangkut masyarakat yang telah menaruh harapan besar untuk menjadi abdi negara.
"Tentu kasihan bagi mereka yang telah benar-benar mengikuti penerimaan tes CPNS, tetapi malah sekarang mereka tidak
mengetahui kejelasan nasibnya, ini kan menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di masyarakat," katanya.
Bambang juga mengharapkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan berupaya keras mencari solusi untuk penyelesaian persoalan itu, agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.
"Kalau memang permasalahan ini tidak dapat diselesaikan, kita bisa menyampaikan usulan inisiatif untuk membentuk Pansus," tuturnya.(Rendra)

KUBU RAYA UPAYAKAN PERCEPATAN SK CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Noh Syaiman mengatakan, saat ini pihaknya telah berupaya untuk mempercepat keluarnya SK CPNS yang saat ini masih belum menemukan titik jelas.
"Kita sudah beberapa kali ke pusat untuk mempertanyakan kejelasan mengenai SK CPNS Kubu Raya. Komisi A DPRD Kubu Raya juga mengundang kami untuk menyelesaikan permasalahan CPNS ini," katanya.
Dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD Kubu Raya yang berlangsung tertutup hari ini, Noh menyampaikan semua data yang diperlukan terkait persoalan CPNS Kubu Raya tersebut.
"Untuk itu kita dan Dewan juga akan ke Jakarta, rencananya Kamis besok atau Jumat," katanya.
Rencana keberangkatan BKD dan Komisi A DPRD Kubu Raya ke Jakarta tersebut untuk menemui Deputi Pengendalian dan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian Negara.
"Kita akan menanyakan langsung sejauhmana proses pengeluaran SK CPNS Kubu Raya ini," terang Noh.
Dia menjelaskan, upaya menanyakan langsung itu, karena persoalan ini memang sudah di tangan pusat yang sedangkan mengecek ulang penerimaan CPNS Kubu Raya.
"Karena kewenangannya sudah di pusat, susah juga kita menentukan kapan (SK CPNS keluar, red), kita tunggulah, mudahan berjalan lancar, kita doakan saja," kata Noh.
Dia berpendapat tidak akan ada masalah dari penerimaan CPNS tersebut karena dalam dalam pelaksanaannya BKD Kubu Raya sudah mengikuti prosedur yang ada.
"Jadi intinya pertemuan tersebut hanya untuk memastikan kapan SK CPNS Kubu Raya bisa keluar untuk meredam polemik yang terjadi saat ini," papar Nuh.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kubu Raya, Asmara Hadi enggan berkomentar lebih banyak terkait rencana kepergian bersama BKD ke Jakarta tersebut.
"Itu belum pasti, karena Kamis itu ada paripurna, tidak mungkin kita meninggalkan paripurna," katanya.
Asmara Hadi enggan menjelaskan secara mendetail mengenai rencana keberangkatan tersebut, kendati di desak para wartawan dari media cetak dan elektronik.
Di satu sisi, BKD Kubu Raya sudah memastikan keberangkatnya bersama Komisi A DPRD Kubu Raya. Tetapi para wakil rakyat tersebut masih menyangsikannya, karena berbenturan dengan agenda Badan Musyawarah berupa paripurna di DPRD Kubu Raya besok.(Rendra)

DESA SUNGAI SELAMAT TERBANTU PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kepala Desa Sungai Selamat, Dadang Suwantri mengatakan merasa terbantu dengan kehadiran PT Sintang Raya di desa yang dipimpinnya karena perusahaan tersebut turut memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian masyarakat.
"Jumlah penduduk Desa Sungai Selamat sekitar 700, 85 persen masyarakat desa bekerja di PT Sintang Raya, hal tersebut jelas memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat," kata Dadang di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, dengan dilakukannya panen perdana PT Sintang Raya beberapa waktu lalu telah menunjukkan ekseriusan perusahaan perkebunan sawit tersebut untuk berinvestasi di Kubu Raya.
"Sebagai warga Desa Sungai Selamat kami sangat berterimakasih atas usaha Sintang Raya yang telah berusaha memajukan desa. Hal tersebut bisa dilihat dengan sudah berhasilnya perkebunan tersebut memanen perdana buah sawit," ucapnya.
Dia menyatakan, walaupun produksi belum begitu besar, namun perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja cukup besar.
"Kami sebagai pemerintahan desa mengharapkan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat serta menjadikan kebut tersebut agar bisa menghidupi masyarakat dalam waktu lama. Karena untuk menjaga iklim investasi tersebut, tentu diperlukan kebersamaan," tuturnya.
Meski telah berhasil melakukan panen perdana, namun Dadang menyatakan PT SIntang Raya masih memiliki beberapa kelemahan. Pasalnya sperusahaan tersebut sejauh ini belum bisa menentukan titik plasma.
Hal itu diakibatkan kelambanan dari peemrintah daerah untuk membantu kelancaran perusahaan tersebut. "Padahal mnasyarakat menginginkan adanya kejelasan tentang titik plasma tersebut," katanya.
Lanjutnya, PT SIntang Raya mulai aktif sejak tahun 2007 lalu, sejauh ini juga cukup banyak berperan bagi masyarakat, diantaranya sumbangasih pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Ambawang dan Desa Dabung sepanjang 17 Kilometer, kemudian jalan di Desa Sungai Selamat.
Dengan masuknya perusahaan tersebut, akses jalan sudah terbuka, meski belum diaspal. Namun masyarakat sudah banyak terbantu, karena masyarakat tidak perlu lagi melewati transportasi laut.
"Harapan kita selaku masyarakat, diharapkan pemerintah dan perusahaan bisa mewujudkan cita-cita masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat," kata Dadang.
Dia juga berharap, perusahaan juga harus mengedepankan hak-hak masyarakat terutama masyarakat pemilik lahan.
"Kita juga berharap perusahaan itu bisa terus ekssis hingga nantinya, sehingga masyarakat bisa terus bertahan hidup dan mapan," ucapnya.(Rendra)

KUBU RAYA WUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN

Bupati Kubu Raya Muda Mahendarwan menekankan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat untuk menggalakkan program kemandirian pangan kepada masyarakat petani.
"Mengingat ancaman kerawanan pangan di dunia cukup tinggi, diperlukan pola baru dalam meningkatkan hasil pertanian. Bukan lagi dengan program ketahanan pangan, tetapi harus mengarah kepada kemandirian pangan," kata Muda saat membuka Kegiatan Sosialisasi Program Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kbupaten Kubu Raya Tahun 2011, Selasa.
Menurutnya, pengaruh cuaca ekstrem saat ini akan mempengaruhi ketahanan pangan di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan terobosan terbaru untuk mencegah terjadinya rawan pengan.
Berangkat dari hal tersebut, sejak Kubu Raya memiliki pemerintahan definitif sudah fokus untuk mencegah kerawanan pangan ditengah masyarakat.
Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan percepatan ketahanan pangan dan memperbanyak cetak sawah diseluruh kecamatan. Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga mewajibkan setiap desa untuk membuat lumbung pangan sendiri.
"Sehingga jika terjadi bencana alam atau perubahan iklim yang menyebabkan agagl panen, masyarakat sudah memiliki kas beras sendiri," ucap Muda.
Lanjutnya, dalam waktu kurang dari tiga tahun bisa di lihat perkembangan pertanian di Kubu Raya cukup pesat.
Lapangan bermain masyarakat telah bergeser dengan dibukanya areal pertanian baru yang terus dikembangkan dengan sistem pertanian terpadu dan modern.
"Hal lain yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan program pertanian dengan peternakan dan perikanan," kata Muda.
Sehingga masyarakat petani tidak hanya bisa fokus pada pertaniannya, tetapi sambil menunggu waktu panen, petani juga bisa beternak dan meemlihara ikan.
Terobosan tersebut jelas bisa terus dimaksimalkan, mengingat masih banyaknya lahan kosong yang bisa di garap di Kubu Raya. "Tinggal bagaimana menggerakkan masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan kosong tersebut secara bijak," ucapnya.
Muda yang dikenal sebagai Bupati Beras itu juga mengatakan, selain menciptakan kemandirian pangan yang dimulai dari tingkat keluarga, terobosan tersebut juga akan memperkecil jumlah pengangguran dan berujung pada menurunnya angka kemiskinan di tengah masyarakat.
Dalam menjalankan program pertanian itu Pemerintah Kubu Raya akan terus memberikan pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat petani, bahkan membantu petani yang kesulitan dalam mendpatkan bibit unggul dan pupuk.
Selanjutnya, Muda menyadari saat ini Kubu Raya masih kekurangan tenaga penyuluh. Hal ini diakibatkan luasnya cakupan wilayah Kubu Raya sehingga memerlukan banyak tenaga penyuluh pertanian yang dapat membantu dan mendampingi para petani.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, antara Dinas Pertanian dan Penyuluh di lapangan harus membentuk pengorganisasian yang baik agar bisa merangkul semua Upja dan Gapoktan yang ada di seluruh daerah di Kubu Raya.
"Kita menginginkan agar konsolidasdi proses produksi pertanian bsia lebih mudah. Karena jika hal tersebut bisa diwujudkan makan untuk mewujudkan kemandirian pangan jelas akan mudah diraih," kata Muda.
Dia berharap, dengan pembangunan infrastruktur secara simultan yang telah kita lakukan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka.(Rendra)

KUBU RAYA TINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN 14 PERSEN

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Suharjo mengatakan, meski saat ini produksi beras mengalami surflus mencapai 35 ribu ton per tahun, namun pihaknya akan menargetkan peningkatan produktivitas hingga 14 persen, dari 190.000 ton Gabah Kering Giling pada 2010 menjadi sekitar 216.600 ton GKG pada 2011.
"Banyak yang menilai, kita terlalu optimis untuk menetapkan target produksi sebesar itu," kata Suharjo, ditemui usai pembukaan Sosialisasi Program Kegiatan Distanak, Selasa.
Dia menyatakan, Pemkab Kubu Raya dinilai terlalu optimis menargetkan kenaikan produksi tersebut, karena berkaca dari produktivitas pada tahun sebelumnya yang menurun 3 persen, dari sekitar 197.000 GKG pada 2009 menjadi sekitar 190.000 GKG pada 2010.
Suharjo menjelaskan, penurunan produktivitas pada 2010 dibandingkan 2009 itu disebabkan beberapa faktor. Di antaranya cuaca yang ekstrem, yakni hujan yang terus menerus sehingga banyak lahan pertanian yang terendam air.
Seperti masyarakat di Kecamatan Terentang yang tidak bisa menanam padi, karena lahan terendam air sampai lima bulan, berkali-kali dicoba ditanam padi tetapi gagal panen.
Akibat kejadian tersebut, semula areal tanam sekitar 59.000 hektar itu tidak semuanya berhasil panen pada 2010. Sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian sekitar 3 persen.
Kendati terjadi penurunan produksi mencapai 3 persen pada 2010, kata Suharjo, Kubu Raya masih surflus mencapai 35.000 ton. Hal tersebut dilihat dari tingkat kebutuhan per kapita sekitar 139,15 kilogram per tahun, dengan jumlah penduduk Kubu Raya sekitar 5.200 jiwa.
"Memang dengan produksi 190.000 ton GKG itu masih terdapat surflus sekitar 35.000 ton per tahun, tetapi produksi kita banyak dijual ke Pontianak yang jumlah penduduknya lebih banyak," kata Suharjo.
Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kata Suharjo, Pemkab Kubu Raya tetap optimis meningkatkan produktitas GKB pada tahun ini mencapai 14 persen. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Di antaranya menambah areal tanam seluas 15.000 hektar melalui program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). "Program ini kita fokuskan pada musim gaduh (kering, red), sebagai upaya untuk peningkatan produksi," jelas Suharjo.
Selain itu, tambah dia, di Kubu Raya juga dilakukan pencetakan sawah seluas 600 hektar dan optimalisasi lahan seluas 500 hektar untuk tahun ini.
"Optimalisasi lahan ini maksudnya, lahan yang tadinya dimanfaatkan sekedarnya ditingkatkan lagi, misalnya semula hanya bisa tanam satu kali per tahun, diupayapakan menjadi dua kali per tahun, atau kalau daya lahannya mendukung bisa tanam tiga kali setahun," paparnya.
Dia menjelaskan, untuk menggerakan sektor pertanian tersebut, bukan hanya dari sisi pemanfaatan lahan. Tetapi bagaimana mengajak seluruh komponen masyarakat
untuk memanfaatkan lahan pertanian.
Berbagai upaya ditempuh untuk mengajak masyarakat, di antaranya melalui dorongan, promosi melalui media massa dan penyuluhan. "Kita lihat animo masyarakat cukup tinggi untuk mengembangkan sektor pertanian atau memanfaatkan lahan-lahan pertanian," terang Suharjo.
Animo masyarakat cukup tinggi untuk mengembangkan sektor pertanian, karena tidak ada lagi sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian di Kubu Raya. "Paling terbuka adalah sektor pertanian secara luas," kata Suharjo.
Dia mengatakan, untuk menekuni sektor pertanian, masyarakat tidak lagi memerlukan keahlian khusus untuk bekerja, mereka hanya membutuhkan pembinaan-pembinaan.
"Kapan saja, mereka bisa memanfaatkan lahan untuk bertani, kebetulan juga, kondisi harga pangan cukup baik, sehingga masyarakat banyak yang tertarik," ujar Suharjo.(Rendra)

KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TIDAK SESUAI DENGAN DAERAH

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo menilai berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk daerah banyak yang masih tidak sesuai dan tidak bisa diaplikasikan di lapangan.
"Sejauh ini antara pemerintah pusat dan daerah telah terjadi ketidak sinergian. Pasalnya, dalam mengeluarkan kebijakan terkadang pemerintah pusat tidak mensinergikannya dengan kebutuhan daerah," kata Sujiwo di Sungai Raya, Senin.
Dia mencontohka, dalam mengeluarkan kebijakan pembagian Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan Nasional mengagarkan bantuan buku untuk perpusatakaan.
Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi di daerah, di mana pemerintah daerah lebih membutuhkan bantuan dana untuk perbaikan atau pengadaan ruang kelas yang dirasakan lebih urgent dari pada pengadaan buku.
"Contoh lain, pada DAK bidang kesehatan 2010, Kubu Raya mendapatkan bantuan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah sakit," kata Sujiwo.
Padahal, Kubu Raya tidak memiliki rumah sakit, sehingga dana bantuan tersebut terkatung-katung dan tidak digunakan sehingga harus dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, kata Sujiwo, dalam pembagian dana bantuan dari peemrintah pusat ke daerah dinilai tidak proporsional.
"Karena selama ini kita melihat, ada beberapa daerah yang luas wilayah dan jumlah penduduknya kecil namun mendapatkan dana lebih besar dari daerah yang luas wilayah dan penduduknya lebih besar. Dan itu masih terus terjadi hingga saat ini," ucapnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya itu juga mengatakan, seharusnya pemerintah pusat memeiliki standarisasi dan kriteria dalam memberikan bantuan tersebut.
Paling tidak dilakukan pendataan langsung ke lapangan tentang berbagai kebutuhan daerah, agar regulasi yang dikeluarkan tidak sia-sia dan tepat sasaran.
"Hal tersebut jelas akan sangat berpengaruh pada tolak ukur keberhasilan otonomi daerah," ucapnya.
Dia berharap, apa yang disampaikan kepada tim kosultan dirjen Otda Departemen Dalam negeri Republik Indonesia itu bisa menjadi masukan dan regulasi bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja peemrintah daerah dalam memebrikan layanan publik terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, Konsultan Bank Dunia yang ditugaskan menjadi tim diskusi Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr Agus Dwiyanto menyatakan sejauh ini pihaknya sudah mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait regulasi peemrintah pusat terhadap peemrintah daerah.
"Rata-rata permasalahan yang disampaikan adalah tidak sesuainya regulasi, khususnya bantuan dana yang dicanangkan peemrintah pusat untuk daerah," kata Sgus.
Untuk itu dia akan mencari informasi lebih jelas dari Bupati dan DPRD di daerah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Otonomi Daerah dan sinergitas antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan kondisi di lapangan.
"Dari informasi ini yang nantinya akan kita sampaikan kepada Dirjen Otda untuk ditindak lanjuti," ucap Agus.(Rendra)

PERLU TEROBOSAN BARU UNTUK KEBERHASILAN OTDA

Konsultan Bank Dunia yang ditugaskan menjadi tim diskusi Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr Agus Dwiyanto mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan terobosan terbaru untuk meningkatkan keberhasilan otonomi daerah.
"Kita sudah melakukan diskusi dengan beberapa kepala daerah dan DPRD baik yang ada di Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Kalbar untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah," kata Agus di sungai Raya, Kamis.
Selain itu, pihaknya juga mencari informasi mengenai sejauh mana peemrintah daerah menjalankan otonomi daerah di daerahnya masing-masing.
"Nantinya, dari informasi yang kita dapat dari peemrintah daerah akan kita rumuskan menjadi suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan," jelas Agus.
Dia menyatakan, dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan peemrintah daerah, hampir sebagian permasalahan yang dipaparkan oleh kepala daerah adalah ketidak sesuaian kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan peemrintah pusat untuk daerah.
Agus mencontohkan, dalam pengalokasian DAK bidang kesehatan 2010 untuk Kubu Raya mendapatkan bantuan dari peemrintah pusat untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah sakit.
Namun kenyataannya Kubu Raya tidak memiliki Rumash sakit, dan pemrintah daerah setempat lebih memfokuskan peningkatan layanan Puskesmas yang dirasakan lebih dekat dan dibutuhkan masyarakat.
"Tentu hal seperti itu perlu diluruskan, agar dana bantuan yang digelontorkan peemrintah pusat kepada daerah bisa disesuaikan dan dimanfaatkan dengan baik. Hal-hal seperti ini yang tentunya perlu diubah dan ini akan kita sampaikan kepada Kemendagri," tuturnya.
Agus menyatakan, berbagai persoalan yang terjadi pada Otonomi Daerah sangat kompleks sehingga diperlukan suatu terobosan untuk mengubah paradigma yang telah terjadi saat ini.
Lanjutnya, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemeirntah pusat sejauh ini bersifat menyeluruh tanpa melihat kondisi di lapangan.
Dalam artian, kebijakannya diseragamkan untuk semua daerah di Indonesia, padahal kondisi di lapangan antara daerah satu dengan daerah lainnya tentu memiliki permasalahan yang berbeda.
"Kebijakan yang sentralistik tersebut jelas tidak sesuai dengan era Otonomi Daerah yang ada saat ini. Makanya perlu suatu terobosan untuk mengubahnya," Agus.(Rendra)

DPRD KUBU RAYA SEPAKAT SAHKAN RAPERDA PDAM

Pansus PDAM DPRD Kabupaten Kubu Raya mengatakan untuk meningkatkan pelayanan PDAM setempat, maka perusahaan air minum yang saay ini masih bernaung di bawah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kubu Raya harus dijadikan perusahaan daerah.
"Hal tersebut perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan air bersih dan air minum maka DPRD Kabupaten Kubu Raya sepakat untuk mensahkan Raperda tentang PDAM Kubu Raya," kata Ketua Pansus PDAM DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, pengesahan Raperda PDAM Kubu Raya menjadi Perda ini berdasarkan pada pandangan masing-masing fraksi akan keberadaan PDAM di dlaam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Mengingat selama ini PDAM Kubu Raya masih melanjutkan program dari Kabupaten Pontianak.
Dia menilai, dengan adanya Raperda PDAM Kubu Raya ini, setidaknya ada payung hukum yang harus di jalankan dalam penyelenggaran PDAM di Kubu Raya.
Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya ini mengungkapkan, rencana di sahkannya Raperda PDAM Kubu Raya ini setelah pihaknya melakukan koordinasi ke Departemen Dalam Negeri bidang Keuangan Daerah, di mana pihak Depdagri memperbolehkan berdirinya PDAM di Kubu Raya, karena selama ini status PDAM Kubu Raya masih berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah – SKPD.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubu Raya ini menjelaskan, selama ini kerja pansus sudah cukup maksimal di dalam membahas Raperda PDAM ini.
Di mana seluruh fraksi menilai, bahwasanya sudah saatnya Kubu Raya memiliki PDAM sendiri dan memiliki badan hukum yang jelas tanpa harus melanjutkan program PDAM dari Kabupaten Pontianak.
"Karena selama ini, jumlah masyarakat membutuhkan sarana air bersih dan air minum ini cukup besar, terutama di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya dan Sekitarnya," kata Agus.
Kedepannya dengan berdirinya PDAM di Kubu Raya ini, Agus mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, keberadaan PDAM tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat saja akan tetapi ada keuntungan bagi Daerah di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - PAD.(Rendra)

DPRD : DESA PERLU ANGGARAN KHUSUS UNTUK PENDATAAN KEPENDUDUKAN

Panitia Khusus (Pansus) Administrasi Kependudukan DPRD Kubu Raya mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya mengalokasikan dana khusus ke desa untuk pendataan kependudukan.
“Karena desa itu nantinya akan diberikan tugas perbantuan untuk mengurus pendataan kependudukan,” kata Khalid Hermawan ST, Ketua Pansus Administrasi Kependudukan DPRD Kubu Raya ditemui usai Laporan Pansus kepada Unsur Pimpinan DPRD Kubu Raya, kemarin (4/4).
Khalid menjelaskan, pelaksanaan administrasi kependudukan, seperti mengurus Kartu Tanda Pendudu (KTP) Elektronik dan lainnya nanti diserahkan ke pemerintahan desa. “Dengan tugas perbantuan ini, tentunya berkonsekuensi pada pembiayaan di tingkat desa,” ujarnya.
Pembiayaan tersebut di antaranya untuk penyiapan fasilitas pendataan penduduk serta pemanfaatan tenaga operator terampil. “Untuk melaksanakan itu nanti setidaknya dibutuhkan empat tenaga operator yang terampil,” ungkap Khalid.
Olehkarenanya, kata Khalid, diharapkan Pemkab Kubu Raya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengalokasikan anggaran khusus pendataan ependudukan itu, di samping anggaran lainnya. “Sehingga pembiayaan dalam pendataan penduduk itu tidak membebani masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pansus Administrasi Kependudukan DPRD Kubu Raya juga mengusulkan agar Disdukcapil Kubu Raya menyusun program-program dan penggunaan anggaran
terkait pendataan kependudukan itu.
Karena persoalan pendataan penduduk ini merupakan urusan wajib pemerintah dengan target perapian dan penertiban data penduduk. Untuk melaksanakannya tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Kita minta Disdukcapil jangan sungkan untuk mengajukan program, apalagi untuk melaksanakan KTP Elektronik,” kata Khalid.
Selain pengusulan tersebut, Pansus juga menyebutkan beberapa hal yang dapat dimasukkan dalam Perda Administrasi Kependudukan, di antaranya batas maksimal pengurusan data kependudukan selama 14 hari. “Terhitung sejak semua datanya sudah lengkap, ada pula yang 7 hari dan 3 hari,” ungkap Khalid.Dalam kesempatan itu, Khalid juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, kalau dispensasi pengurusan data kependudukan berakhir 31 Desember 2011.
“Bila lewat dari dispensasi tersebut, pengurusan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ingatnya.(Rendra)

DINAS KEHUTANAN TURUNKAN TIM PANTAU TITIK API

Plt Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Mulyadi mengatakan saat ini pihaknya telah menurunkan tiga tim untuk memantau asal titik api yang ada di Kecamatan Rasau Jaya dan Kubu.
"Kita berusaha bergerak cepat memantau dan menemukan lokasi hot spot (titik api) yang tertangkap Satelit NOAA berada di Kubu Raya. Saya sudah tugaskan tim turun ke lokasi yang menurut laporan masyarakat dan pantauan satelit NOAA berada di Kecamatan Rasau Jaya dan Kubu," kata Mulyadi di Sungai Raya, Senin.
Menurut dia, Dishutbun menurunkan setidaknya 3 tim ke lapangan. Pihaknya juga langsung melakukan koordinasi dengan tim pemadam kebakaran Manggala Agni di Rasau Jaya.
"Kita ikut minta bantuan pemadaman. Namun sepertinya tim Manggala Agni juga terbatas. Alasannya seluruh kekuataan sedang berada di Purun, Mempawah, Kabupaten Pontianak," ucapnya.
Hanya saja, Dishutbuntam tidak menyerah begitu saja. Timnya langsung dikoordinasikan dengan pimpinan daerah setempat seperti camat dan kepala desa. Dishutbun Kubu Raya terus mengarahkan agar titik api tersebut tidak meluas dan menyebabkan kebarakan lahan.
"Kami lakukan secara manual saja. Sebab, peralatan kami terbatas. Caranya dengan membuat parit untuk membatasi gerak api," kata Mulyadi.
Selain itu, ia juga meminta lahan-lahan kering harus dipindahkan. Dalam hal ini, masyarakat petani juga ikut dikerahkan dan diarahkan.
Pasalnya seperti di Kecamatan Rasau Jaya tidak sedikit lahan gambut menyebar dan terbakar. Apalagi lahan gambut kedalamannya mencapai 1-2 meter bahkan bisa sampai 8 meter.
"Ini yang sulit karena api-api tersebut kebanyakan berasal dari dalam gambut. Sangat berbahaya kalau perlengkapan terbatas. Terperosok kedalam saja, bisa-bisa kita menjadi korban," ucapnya.
Dishutbun Kubu Raya juga juga menghimbau kepada perusahaan terutama perkebunan yang banyak bertebaran di Kubu Raya untuk melokalisir adanya titik api. Pihaknya bahkan sudah mengerahkan tim dan membuatg surat-surat ke perusahaan tersebar.
"Sangat sulit memadamkan api, kalau sudah berada di areal gambut. Disamping sulitnya air, juga peralatan terbatas. Jadi tindakan awal kami lakukan pencegahan," katanya.(Rendra)

KUBU RAYA KEMBANGKAN EKONOMI MELALUI DESA

Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien mengatakan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia termasuk di Kubu Raya, diperlukan peluang pengembangan usaha sektor riil berbasis desa.
"Sektor riil tersebut, tentunya yang berbasis desa, di antaranya produk-produk pertanian yang merupakan sektor usaha masyarakat yang mampu bertahan kendati terjadi krisis ekonomi," katanya di Sungai Raya, Minggu.
Untuk mengangkat potensi pedesaan itu, terang Andreas, Pemerintah Pusat telah mencanangkan Gerakan Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product (OVOP).
"Kita tinggal mensinergiskannya dengan program daerah, karena tujuannya sama mengangkat perekonomia di pedesaan," katanya.
Dia menjelaskan, Gerakan OVOP ini merupakan pembangunan linstas sektoral yang melibatkan dinas atau badan terkait, aparatur kecamatan/desa dan masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta lembaga keuangan.
"Kita telah berkomitmen untuk mendukung gerakan OVOP ini bekerjasama dengan para stakeholder atau pihak yang berkepentingan, agar kesejahteraan masyarakat apat lebih baik," papar Andreas.
Komitmen itu diwujudkan dengan pencanganan Gerakan OVOP beberapa waktu lalu di Kubu Raya. Selanjutnya akan dibuat paying hukum dalam bentuk peraturan bupati atau surat keputusan bupati.
"Juga akan dibuat Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas mengawal jalannya Gerakan OVOP itu, leading sectornya di Dinas Koperasi dan UMKM," ucapnya.
Tahun ini, untuk mendukung Gerakan OVOP itu, sedangkan dilakukan penyusunan database atau pemetaan potensi apa saja yang terjadi di seluruh desa di Kubu Raya yang dapat dikembangkan.
Dari 109 Desa di Kubu Raya paling tidak pada 2015, produk OVOP Kubu Raya dapat diterapkan di 50 desa dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.(Rendra)

GUBERNUR KALBAR DINILAI TIDAK PROFESIONAL

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak Syarif Usmulyani menilai kebijakan Gubernur Kalbar dalam pembagian dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berimbang adalah sebagai suatu bentuk ketidakprofesionalan pimpinan daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan.
"Bagaimana bisa dikatakan profesional, jika dalam pengalokasian dana bantuan itu terjadi pilih kasih. Kita juga menyangsikan dalam pengalokasian dan bantuan tersebut tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," kata Usmulyadi di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dengan pemgaian dana bantuan yang tidak merata tersebut, jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada daerah yang kondisi infrastruktur dan pembangunanya masih banyak yang terbengkalai.
Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kemana arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur.
Dia menjelaskan, berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Miliar tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengalokasiannya.
Untuk Kota Pontianak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar, Kota Singkawang Rp7,57 miliar, Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar, Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar, Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar, Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar, Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar, Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar, Kabupaten Landak Rp26,65 miliar, Kabupaten Melawi Rp6,60 miliar, Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar, Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.
"Dari pembagian tersebut jelas menunjukkan arogansi seorang pemimpin yang terkesan lebih mementingkan daerah asalnya, di banding daerah di Kalbar lainnya. Sekali lagi saya tekankan, yang namanya Gubernur Kalbar itu adalah milik masyarakat Kalbar, bukan milik masyarakat kabupaten/kota tertentu," ucapnya.
Usmulyani juga menyatakan, sebagai seorang yang mengaku bagaimana menjalankan suatu roda pemerintahan, Gubernur Kalbar tentu tahu bagaimana menjalankan fungsinya. Apa lagi sebagai kepanjangan tangan peemrintah pusat di daerah.
"Dalam mengambil suatu kebijakan, tentu ada tolak ukur dan ketentuan perundang-udangan dan peraturan yang harus di patuhi. Apa lagi dalam membagikan kur pembangunan, pasti ada tolak ukurnya dan pembagiannya mesti adil, bukan asal semau gue seperti yang dilakukan Gubernur Kalbar saat ini," katanya.
Pengamat transportasi udara Kalbar itu juga menambahkan, dalam penyelesaian masalah peemrintahan yang terjadi di Kbaupaten/kota, seorang Gubernur layaknya dapat memberikan jalan keluar terbaik.
"Tidak seperti yang terjadi saat ini, seperti berbagai permasalahan yang terjadi di Kubu Raya terkait permasalahan CPNS, lahan perkebunan, pemilihan sekda beberapa waktu lalu dan beberapa permasalahan lainnya," jelas Usmul.
Dia berpendapat, melihat dinamika yang terjadi saat ini, Gubernur Kalbar terkesan arogan dalam menyelesaikan permasalahan di Kubu Raya. "Bahkan bisa saya katakan Gubernur Kalbar sepertinya sengaja memperkeruh suasana. Seharusnya itu tidak terjadi," tuturnya.
Usmulyani menilai antara Pemkab Kubu Raya dan Pemprov Kalbar terjadi perang dingin dan saling adu kepentingan. Untuk itu dia berharap hal-hal seperti itu bisa dihindari agar proses pembangunan di Kalbar bisa berjalan dengan baik.
"Tidak seharusnya tontonan politik tidak sehat seperti itu di suguhkan kepada masyarakat. Kita berharap semua pihak bisa mengesampingkan ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak," ucap usmul.(Rendra)

ANTISIPASI KERUSAKAN JALAN DENGAN JEMBATAN TIMBANG

Menanggapi sering rusaknya jalan Adi Sucipto yang terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, Zaini Umar mengatakan didaerah tersebut perlu didirikan jembatan timbang untuk mengukur tonase kendaraan yang lewat.
"Sejauh ini kendaraan seberat apapun melintasi jalan Adi Sucipto. Tidak ada patokan yang membatasi berat kendaraan yang akan melewati jalan tersebut," katanya di Sungai Raya, Minggu.
Lanjutnya, hal itu yang mengakibatkan kekuatan jalan tidak bisa bertahan lama. Karena biar bagaimanapun peemrintah provinsi memperbaiki jalan tersebut, namun kerusakan tetap saja terjadi.
"Bisa kita lihat kenyataannya. Baru di perbaiki, belum satu bulan sudah rusak lagi. Tentu diperlukan peraturan dan ketentuan yang jelas untuk menjaga kondisi jalan tersebut," ucap Zaini.
Dia menyatakan kerusakannya jalan-jalan provinsi di Kubu Raya sudah sangat parah. Menurut dia Pemprov Kalbar sudah harus memikirkan bagaimana jembatan timbang dibangun.
Pasalnya kendaraan dengan tonase berat sering melewati jalan provinsi seperti jalan Adisucipto, Rasau Jaya dan Sungai Kakap. Saat ini jalan-jalan tersebut tidak memiliki batas aturan berapa berat terminim boleh terlewati.
"Kendaraan dengan tonase berat sering melewati jalan-jalan ini. Sehingga menjadi salah satu penyumbang kerusakan jalan provinsi di Kubu Raya. Meski diperbaiki setiap tahun, kerusakannya juga setiap tahun terjadi," katanya.
Lanjutnya, penyediaan pengadaan sarana jembatan timbang kewenangannya berada di Provinsi Kalbar. Kubu Raya tidak boleh menganggarkan karena jalan-jalan rusak tersebut tanggung jawabnya berada di provinsi.
"Kalau ada jembatan timbang, kita bisa atur kapasitas daya angkutan boleh dilewati. Sebab, kalau tidak demikian, jalan-jalan provinsi di Kubu Raya setiap tahun menjadi proyek tambal sulam," kata Zaini.
Ia menerangkan selama ini standar jalan-jalan provinsi di Kubu Raya tidak jelas berapa kemampuan dan bebannya. Sementara kendaraan truk gandeng dan kendaraan dengan tonase berat sering melewatinya. Sehingga jalan-jalan seperti di depan BRU dan Parit Baru setiap tahun menjadi langganan rusak.(Rendra)