KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TIDAK SESUAI DENGAN DAERAH

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo menilai berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk daerah banyak yang masih tidak sesuai dan tidak bisa diaplikasikan di lapangan.
"Sejauh ini antara pemerintah pusat dan daerah telah terjadi ketidak sinergian. Pasalnya, dalam mengeluarkan kebijakan terkadang pemerintah pusat tidak mensinergikannya dengan kebutuhan daerah," kata Sujiwo di Sungai Raya, Senin.
Dia mencontohka, dalam mengeluarkan kebijakan pembagian Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan Nasional mengagarkan bantuan buku untuk perpusatakaan.
Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi di daerah, di mana pemerintah daerah lebih membutuhkan bantuan dana untuk perbaikan atau pengadaan ruang kelas yang dirasakan lebih urgent dari pada pengadaan buku.
"Contoh lain, pada DAK bidang kesehatan 2010, Kubu Raya mendapatkan bantuan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah sakit," kata Sujiwo.
Padahal, Kubu Raya tidak memiliki rumah sakit, sehingga dana bantuan tersebut terkatung-katung dan tidak digunakan sehingga harus dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, kata Sujiwo, dalam pembagian dana bantuan dari peemrintah pusat ke daerah dinilai tidak proporsional.
"Karena selama ini kita melihat, ada beberapa daerah yang luas wilayah dan jumlah penduduknya kecil namun mendapatkan dana lebih besar dari daerah yang luas wilayah dan penduduknya lebih besar. Dan itu masih terus terjadi hingga saat ini," ucapnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya itu juga mengatakan, seharusnya pemerintah pusat memeiliki standarisasi dan kriteria dalam memberikan bantuan tersebut.
Paling tidak dilakukan pendataan langsung ke lapangan tentang berbagai kebutuhan daerah, agar regulasi yang dikeluarkan tidak sia-sia dan tepat sasaran.
"Hal tersebut jelas akan sangat berpengaruh pada tolak ukur keberhasilan otonomi daerah," ucapnya.
Dia berharap, apa yang disampaikan kepada tim kosultan dirjen Otda Departemen Dalam negeri Republik Indonesia itu bisa menjadi masukan dan regulasi bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja peemrintah daerah dalam memebrikan layanan publik terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, Konsultan Bank Dunia yang ditugaskan menjadi tim diskusi Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr Agus Dwiyanto menyatakan sejauh ini pihaknya sudah mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait regulasi peemrintah pusat terhadap peemrintah daerah.
"Rata-rata permasalahan yang disampaikan adalah tidak sesuainya regulasi, khususnya bantuan dana yang dicanangkan peemrintah pusat untuk daerah," kata Sgus.
Untuk itu dia akan mencari informasi lebih jelas dari Bupati dan DPRD di daerah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Otonomi Daerah dan sinergitas antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan kondisi di lapangan.
"Dari informasi ini yang nantinya akan kita sampaikan kepada Dirjen Otda untuk ditindak lanjuti," ucap Agus.(Rendra)