GUBERNUR KALBAR DINILAI TIDAK PROFESIONAL

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak Syarif Usmulyani menilai kebijakan Gubernur Kalbar dalam pembagian dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berimbang adalah sebagai suatu bentuk ketidakprofesionalan pimpinan daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan.
"Bagaimana bisa dikatakan profesional, jika dalam pengalokasian dana bantuan itu terjadi pilih kasih. Kita juga menyangsikan dalam pengalokasian dan bantuan tersebut tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," kata Usmulyadi di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dengan pemgaian dana bantuan yang tidak merata tersebut, jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada daerah yang kondisi infrastruktur dan pembangunanya masih banyak yang terbengkalai.
Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kemana arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur.
Dia menjelaskan, berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total alokasi dana Rp141,27 Miliar tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengalokasiannya.
Untuk Kota Pontianak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar, Kota Singkawang Rp7,57 miliar, Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar, Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar, Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar, Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar, Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar, Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar, Kabupaten Landak Rp26,65 miliar, Kabupaten Melawi Rp6,60 miliar, Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar, Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.
"Dari pembagian tersebut jelas menunjukkan arogansi seorang pemimpin yang terkesan lebih mementingkan daerah asalnya, di banding daerah di Kalbar lainnya. Sekali lagi saya tekankan, yang namanya Gubernur Kalbar itu adalah milik masyarakat Kalbar, bukan milik masyarakat kabupaten/kota tertentu," ucapnya.
Usmulyani juga menyatakan, sebagai seorang yang mengaku bagaimana menjalankan suatu roda pemerintahan, Gubernur Kalbar tentu tahu bagaimana menjalankan fungsinya. Apa lagi sebagai kepanjangan tangan peemrintah pusat di daerah.
"Dalam mengambil suatu kebijakan, tentu ada tolak ukur dan ketentuan perundang-udangan dan peraturan yang harus di patuhi. Apa lagi dalam membagikan kur pembangunan, pasti ada tolak ukurnya dan pembagiannya mesti adil, bukan asal semau gue seperti yang dilakukan Gubernur Kalbar saat ini," katanya.
Pengamat transportasi udara Kalbar itu juga menambahkan, dalam penyelesaian masalah peemrintahan yang terjadi di Kbaupaten/kota, seorang Gubernur layaknya dapat memberikan jalan keluar terbaik.
"Tidak seperti yang terjadi saat ini, seperti berbagai permasalahan yang terjadi di Kubu Raya terkait permasalahan CPNS, lahan perkebunan, pemilihan sekda beberapa waktu lalu dan beberapa permasalahan lainnya," jelas Usmul.
Dia berpendapat, melihat dinamika yang terjadi saat ini, Gubernur Kalbar terkesan arogan dalam menyelesaikan permasalahan di Kubu Raya. "Bahkan bisa saya katakan Gubernur Kalbar sepertinya sengaja memperkeruh suasana. Seharusnya itu tidak terjadi," tuturnya.
Usmulyani menilai antara Pemkab Kubu Raya dan Pemprov Kalbar terjadi perang dingin dan saling adu kepentingan. Untuk itu dia berharap hal-hal seperti itu bisa dihindari agar proses pembangunan di Kalbar bisa berjalan dengan baik.
"Tidak seharusnya tontonan politik tidak sehat seperti itu di suguhkan kepada masyarakat. Kita berharap semua pihak bisa mengesampingkan ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak," ucap usmul.(Rendra)