KUBU RAYA PROTES REKOEMDASI BKN

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersikeras mendesak Badan Kepegawaian Nasional untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan Lembar Jawaban Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil 2011 agar SK CPNS kabupaten tersebut bisa segera di keluarkan Menteri Aparatur Negara.
"Kita sangat menyayangkan rekomendasi pengulangan test CPNS yang dikeluarkan oleh BKN dan ditujukan kepada Menpan. Bahkan kami menilai BKN mencari-cari kesalahan dari pelaksanaan test CPNS di Kubu Raya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya Muhammad Noh Saiman, Jumat.
Noh berani memastikan dalam pelaksanaan test CPNS Kubu Raya tidak pernah terjadi kecurangan sehingga BKN tidak ada dasar secara subtansial untuk melakukan pembatalan.
Menurut dia Pemkab Kubu Raya sudah transparan dalam penerimaan CPNS. Kalaupun ada permasalahan dalam penerimaan CPNS KKR itu hanya bersifat administratif pada saat test berlangsung.
Dia menjelaskan, pada LJK memang tidak dibubuhi bertandatangan peserta, karena kolomnya memang tidak tersedia. Namun, tanda tangan peserta dibubuhi pada daftar hadir atau daftar absen dan amplop soal.
Permasalahan lainnya yang diributkan oleh banyak pihak adalah Pemkab Kubu Raya tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penunjukkan pihak ketiga untuk pelaksanaan test CPNS tersebut.
"Mengenai hal itu, tidak ada ketentuan yang kita langgar, karena untuk pelaksanaannya bahkan penunjukkan pihak ketiga kita tidak wajib berkoordinasi dengan Pemprov," tutur Noh.
"Kami juga heran, dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKN untuk pengulangan test CPNS Kubu Raya memang sudah dilayangkan kepada Menpan, namun permasalahannya dalam rekoemndasi tersebut tidak ada satupun disebutkan kata curang dalam penerimaan test CPNS di Kubu raya," katanya.
Namun, katanya, yang penting sebelumnya peserta ditest semua. Bahkan ketika di Jakarta ke BKN para saksi, inspektorat, BKD dan seluruhnya menerima bahkan discan ulang. Jumlah peserta ikut, keseluruhannya benar, demikiand engaqn hasil isian soal tersebut, tidak ada yang salah.
"Namun anehnya kenapa BKN tetap merekomendasikan pengulangan test CPNS Kubu Raya. Sepertinya ada yang tidak benar. Kasihan kalau Peserta lulus mau dikorbankan," ucapnya.
Namun, dia menyatakan surat rekomendasi yang dikeluarkan baru sebatas rekomendasi BKN dan tidak bersifat final. "Ini masih dibahas mengenai surat rekomendasi. Apalagi, persoalannya tak satu katapun menyebut persoalan kecurangan," ungkapnya.
Ia juga terus mengkritisi keanehan kalimat persoalan koordinasi yang dipermasalahkan. "Padahal waktu ujian berlangsung ada orang BKN datang. Pertanyaannya kenapa haruslah menunggu sesudah ujian berlangsung. Ini seperti ada yang sengaja mempersoalkan CPNS Kubu Raya," tanya Noh.
Dia mempertanyakan, kenapa perwakilan BKN tidak mempermasalahkannya pada waktu test berlangsung, supaya diketahui dan ada kerjasama untuk melakukan pembetulan. "Kenapa tidak pada saat itu. Dan itu berarti ada pembiaraan," ucap dia.
Noh menambahkan dalam surat rekomendasi Badan Kepegawaian Negara tidak ada satu katapun kalimat kecurangan. Persoalannya hanya administrasi. Namun sepertinya mengorbankan yang besar, terkecuali LJK ditukar.
"Jadi, pada dasarnya tidak ada dasar untuk membatalkan CPNS Kubu Raya,” ungkapnya. “Dan ini belum keputusan final, karena yang memutuskan Menpan dan kita akan menunggu," kata dia.
Dia juga menerangkan pembatalan dilakukan kalau terjadi kecurangan luar biasa seperti di daerah Sulawesi.
Namun, Noh sekali lagi memastikan pelaksanaan test di Kubu Raya seluruhnya transparan. "Peserta lulus dan tidak, untuk nilai skornya diumumkan.”Poin atau scoring juga diumumkan terbuka," tuturnya.
Karena itu, sambung Noh, persoalan sebetulnya sudah terlalu jauh dan perlebihan. Persoalan CPNS Kubu Raya disikapi sangat tendensius. "Kita berharap jangan sampai persoalan rekomendasi mengorbakan kepentingan publik. Dalam hal ini peserta lulus memiliki hak memperoleh NIP," katanya.
Selain itu, Noh juga mempertanyakan surat rekomendasi masalah tanda tangan LJK ikut dipermasalahkan. Kalau dilihat, itu hanya administrasi dan dapat diselesaikan dengan administrasi. Katanya di LJK tidak ada tanda tangan.
"Ini hanya subtansial," tutur Noh.(Rendra)

MASYARAKAT TERUS PROTES AKTIVITAS PT FSL

Sungai Raya - Masyarakat Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampat terus memprotes aktivitas perluasan lahan yang dilakukan PT. Fajar Saudara Lestari pada lahan masyarakat, yang juga telah menyebabkan korban meninggal.
"Sampai sore tadi masyarakat terus melakukan aksi protes terhadap PT FSL setelah satu minggu sebelumnya masyarakat melakukan penahanan tiga alat berat persuahaan tersebut," kata Camat Batu Ampar, Syahril Nur di Sungai Raya, Jumat.
Dia mengatakan, masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk menghentikan perluasan lahan dan mematuhi SK penghentian sementara aktivitas perluasan lahan yang telah di keluarkan oleh Bupati Kubu Raya kepada perusahaan itu.
Masyarakat juga menuntut agar aparat kepolisian turun tangan lantaran adanya korban meninggal dunia sebelum aksi penahanan dilakukan.
Tuntutan warga tersebut disampaikan dalam berita tertulis dan ditandatangani para muspika setempat seperti Pj. Kades Batu Ampar, Camat Batu Ampar Syahril Nur, Kapolsek Batu Ampar AKP Suanto SH dan Danramil Sutaji. Dalam surat tersebut warga menyampaikan beberapa tuntutan.
"Misalnya tuntutan mengusut tuntas adanya korban jiwa meninggal akibat pembukaan lahan (imas tumbang) oleh perusahaan PT. FSL. Mereka seharusnya tidak boleh melakukan perluasan sesuai SK Bupati Kubu Raya,” ujar Syahril.
Masih dalam surat tersebut kalau masyarakat Batu Ampar mendukung pengembangan pertanian sebagai program Pemkab Kubu Raya dan sebagai program nasional untuk pengembangan pertanian bahan panganb.
Kemudian, warga berkomitmen surat penghentian kegiatan yang dikeluarkan Bupati Kubu Raya untuk PT. Fajar Saudara Lestari dengan surat nomor 188/1050/HK. Perusahaan diminta tidak melakukan kegiatan apapun kecuali perawatan telah tertanam.
Khusus kunci 3 alat eskavator ditahan, warga meminta muspika kecamatan menyerahkan kepada kepala daerah sampai ada keputusan tetap dan jelas. "Setelah keputusan dikeluarkan barulah kebijakan menyerahkan alat eskavator dapat dipindahkan," ujarnya.
Masih dalam surat tersebut, Syahril membacakan apabila Pemkab tidak mengambil kebijakan jelas dan perusahaan tetap melakukan perluasan dan penanaman, maka akan ada aksi. Warga di Desa Batu Ampar, Cabang Ruan, Padu Ampat dan Karang Anyar akan mengambil kebijakan sendiri. "Tentunya kebijakan yang kami anggap benar, meski dengan cara berbeda," kata dia.
Surat penyerahan tiga alat berupa kunci eskavator ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, TP4L, Kapolres Mempawah, BPN Kalbar dan Kubu Raya.
Selain itu, warga Batu Ampar, Cabang Ruan, Karang Anyar dan Padu Ampar juga mendesak koereksi izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Fajar Saudara Lestari.
Di mana awalnya izin lokasi berada di Teluk Nibung, Bangun Harjo, Nipah Panjang dan Panda, namun beraksi di daerah lain. Akibatnya lahan pertanian masyarakat nyaris menjadi korban. Apalagi kawasan tersebut direncanakan menjadi penetapan kawasan pertanian abadi berkelanjutan.(Rendra)

DINKES TEKAN ANGKA TBC HINGGA 50 PERSEN

Sungai Raya - Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya akan memperkecil angka penderita Turbekulosis di kabupaten tersebut hingga 50 persen dari total penderita TBC pada tahun 2010 yang mencapai 506 kasus.
"Dari data yang ada pada kita, jumlah penderita TBC di Kubu Raya pada tahun 2010 mencapai 506 kasus. Pada tahun ini akan kita tekan dengan target 50 persen," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan di Sungai Raya, Jumat.
Dia menjelaskan, dari total 506 kasus tersebut, penderita TBC terbanyak pada kalangan dewasa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kubu Raya. Dari jumlah itu, Dinas Kesehatan bertekad dan berupaya menekan lajunya angka penderita TBC.
Lanjutnya, sampai sekarang para penderita TBC itu dimonitor dan dilakukan pengobatan rutin agar bisa sembuh total. Disebutkannya, pengobatan bagi penderita TBC ini tidak hanya dapat sekali namun melainkan secara kontinu selama enam bulan berturut-turut.
"Si penderita harus setiap hari minum obat, jika dia satu kali saja tidak minum obat maka akan lama penyembuhannya," ucapnya.
Karena itu untuk mengawasi dan memantau perkembangan penyembuhan penderita TBC ini sambung Titus, pihaknya membutuhkan tenaga-tenaga medis sukarela yang siap di lapangan.
Namun, ia menyayangkan masih ada masyarakat yang merasa malu untuk melakukan pemeriksaan jika terinfeksi TBC yang disebabkan oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa ini.
Bakteri itu merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia.
"Kadang masyarakat malu. Gejalanya batuk berdahak dua minggu berturut-turut. Jadi masyarakat harus periksa ke puskesmas. Begitu pula keluarganya harus membantu upaya penyembuhan," pintanya.
Titus menjelaskan, TBC merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka kematian (mortalitas), angka kejadian penyakit (morbiditas), maupun diagnosis dan terapinya.
Dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan China dalam hal jumlah penderita di antara 22 negara dengan masalah TBC terbesar di dunia.
Hasil survei Kesehatan Rumah Tangga Depkes RI tahun 1992, menunjukkan TBC merupakan penyakit kedua penyebab kematian, sedangkan pada tahun 1986 merupakan penyebab kematian keempat.
Pada tahun 1999 WHO Global Surveillance memperkirakan di Indonesia terdapat 583.000 penderita Tuberkulosis / TBC baru pertahun dengan 262.000 BTA positif atau insidens rate kira-kira 130 per 100.000 penduduk. Kematian akibat Tuberkulosis / TBC diperkirakan menimpa 140.000 penduduk tiap tahun.
Jumlah penderita TBC paru dari tahun ke tahun di Indonesia terus meningkat. Saat ini setiap menit muncul satu penderita baru TBC paru, dan setiap dua menit muncul satu penderita baru TBC paru yang menular. Bahkan setiap empat menit sekali satu orang meninggal akibat TBC di Indonesia.
"Karena itu langkah kita salah satunya mengadakan pelatihan kader sehingga nantinya penderita TBC dapat mengetahui pola penyembuhan TBC," tambah Ketua PPTI Kubu Raya Marijan yang baru dilantik kemarin siang oleh Ketua DPW PPTI Kalbar Pandi Tjahya.
Ia juga akan merangkul semua SKPD untuk membantu mengenal lebih dekat mengenai TBC, mulai dari gejala, penyembuhan atau pencegahan. Kelengkapan alat juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah pasien benar-benar positif atau negatif terinfeksi TBC ini.
Penularan TBC melalui udara yang tercemar oleh Mikobakterium tuberkulosa yang dilepaskan/dikeluarkan oleh si penderita TBC saat batuk, dimana pada anak-anak umumnya sumber infeksi adalah berasal dari orang dewasa yang menderita TBC.
Bakteri itu masuk kedalam paru-paru dan berkumpul hingga berkembang menjadi banyak (terutama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah), Bahkan bakteri ini pula dapat mengalami penyebaran melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening sehingga menyebabkan terinfeksinya organ tubuh yang lain seperti otak, ginjal, saluran cerna, tulang, kelenjar getah bening dan lainnya meski yang paling banyak adalah organ paru.(Rendra)

SIDOARJO BELAJAR PEMEKARAN DI KUBU RAYA

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mempelajari proses pemekaran Kabupaten Kubu Raya sebagai persiapan pemekaran Kabupaten Sidoarjo menjadi kota.
"Untuk kesekian kalinya Kubu Raya menjadi percontohan untuk pemekaran darah. Ini jelas menjadi kebanggan tersendiri bagi kita karena sebagai kabupaten baru, namun bisa menjadi acuan dalam pemekaran wilayah," kata Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo usai menerima kunjungan DPRD Sidoarjo, Kamis.
Dia mengatakan, selain menanyakan proses pemekaran, kunjungan DPRD Sidoarjo ke Kubu Raya juga melakukan sharing tentang Badan Musyawarah.
Sujiwo menjelaskan, Banmus di DPRD Kubu Raya sangat fleksibel, tidak terdapat kepentingan, karena semata mengutamakan kepentingan masyarakat Kubu Raya. "Berbeda dengan daerah lain yang bargaining tertentu. Kita akan tetap pertahankan Banmus Kubu Raya seperti ini," ujarnya.
DPRD Kubu Raya juga menjelaskan berbagai hal tentang Banmus, di antaranya penyusunan rencana kerja, pergantian keanggotaan Banmus yang dilakukan 2,5 tahun sekali yang diatur dengan tata tertib DPRD Kubu Raya.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo, Haji Muhammad Dawud Sutrisno mengatakan pihaknya tertarik mempelajari sistem pemekaran Kubu Raya berdasarkan rekomendasi Kementrian Dalam Negeri RI.
"Saya anggap di sini termasuk pemekaran yang sukses, di daerah lain ada yang tidak sukses," katanya.
Dawud menjelaskan, para wakil rakyat DPRD Sidoharjo yang berkunjung ke DPRD Kubu Raya terdiri atas 23 orang anggota Banmus dan staff Sektariat Daerah (Setda) Sidoharjo.
"Kami ingin mengetahui proses pemekarannya dan Insya Allah akan dijadikan acuan untuk pemekaran Sidoharjo yang akan membentuk kota," katanya.
Dia mengungkapkan, Sidoharjo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk, APBD dan PAD terbesar se Jawa Timur. "Sehingga sudah pantas dimekarkan, agar pembangunannya lebih optimal lagi," kata Dawud.
Jumlah penduduk di Sidoharjo mencapai sekitar 1,95 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 650 kilometer. APBD-nya mencapai sekitar Rp 1,6 triliun dengan PAD sekitar 325 miliar.
"Potensi di Sidoharjo cukup besar, di mana di tempat kami ini terdapat 15 ribu perusahaan industri," ungkap Dawud.
Kendati dari beberapa jumlah penduduk, APBD dan PAD Sidoharjo lebih besar, Kubu Raya dinilai berhasil mengembangkan daerah yang baru terbentuk.
"Baru sekitar dua tahun terbentuk, APBD Kubu Raya sudah sekitar Rp 700 miliar, pembangunan juga lebih baik ketimbang sewaktu masih tergabung di Kabupaten Pontianak," kata Dawud.
Masih terkait pemekeran tersebut, DPRD Sidoharjo juga mempelajari berbagai pengelolaan kelembagaan di Kubu Raya, terutama mengenai Banmus di kabupaten termuda di Kalbar itu.
Menurut Dawud, terdapat beberapa perbedaan di antara Banmus Sidoharjo dengan Kubu Raya, terutama mengenai rangkap jabatan. "Kami di Sidoharjo, anggota DPRD yang telah masuk ke salah satu badan dapat masuk ke badan lainnya, sedang di sini dilarang rangkap jabatan itu," katanya.
Dawud menjelaskan, rangkap jabatan dalam badan di DPRD Kubu Raya itu sesuai dengan UU 27/2009 dan setelah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terkait sharing informasi mengenai Banmus ini, DPRD Sidoharjo menyerahkan kuisioner yang berisikan belasan poin terkait Banmus untuk dijawab wakil rakyat di Kubu Raya. "Kita juga memberikan kuisioner untuk jawaban tertulisnya," katanya.(Rendra)

SISWA SMA KUBU RAYA DAPAT BOS DAERAH

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan operasional sekolah bagi 40 persen siswa SMA yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.
"Program BOS yang dicanangkan pemerintah pusat hanya untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, sedangkan kita tahu kalau biaya SMA itu cukup tinggi, makanya kita memberikan BOS Daerah yang diambil dari APBD Kubu Raya untuk 40 persen siswa SMA yang kurang mampu," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.
Menurut Muda, sistem pendidikan wajib belajar sembilan tahun harus ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Pasalnya untuk penyerapan tenaga kerja, lulusan SMA akan sulit terserap.
Sementara itu, kondisi yang terjadi di lapangan, masih banyak orang tua, khususnya bagi mereka yang kurang mampu mengalami kesulitan untuk mengekolahkan anaknya hingga jenjang SMA.
"Untuk itu, kita menyisihkan APBD kita untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu agar bisa terus bersekolah hingga SMA," tutur Muda.
Lanjutnya, selain pemberian dana BOS SMA tersebut Kubu Raya juga menganggarkan pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
"Satu SMA ada tiga siswa dengan perolehan NEM tertinggi yang akan mendapatkan beasiswa itu. Tujuannya untuk memperbanyak sarjana di Kubu Raya," katanya.
Dengan semakin banyaknya sarjana dan lulusan SMA di kabupaten tersebut, Muda berharap pihaknya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Kita akan selalu konsen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kubu Raya. Untuk itu, 30 persen APBD Kubu Raya difokuskan untuk pendidikan," ucap Muda.
Lanjutnya, selain program BOS dan Beasiswa, Pemkab Kubu Raya juga mengadakan program pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa baru pada jenjang pendidikan SD hingga SMA.
Dia berpendapat, kendala utama yang dihadapi orang tua untuk menyekolahkan anaknya adalah saat anak tersebut pertama kali masuk sekolah.
Dengan adanya bantuan seragam gratis tersebut, Muda berharap tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani menyekolahkan anaknya. Sehingga pola pikir masyarakat tentang pendidikan akan lebih baik.(Rendra)

BKKBN : 22.000 SASARAN KB DI KUBU RAYA

Sungai Raya - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Barat, Siti Fathona mengatakan pihaknya menargetkan 22.000 ribu masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang akan menjadi sasaran program KB pada tahun ini.
"Dari laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kubu Raya, hingga bulan Maret lalu keberhasilan perekrutan peserta KB baru sudah mencapai 17 persen dari target yang kita tetapkan tahun ini," kata Siti di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, meski kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya sulit dijangkau dan struktur masyarakatnya yang heterogen namun masyarakatnya sangat baik dalam menerima berbagai program yang dicanangkan BKKBN melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kubu Raya.
Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kubu Raya sangat terbuka dengan berbagai hal yang baru sehingga BKKBN Kalbar tidak mengalami kesulitan dalam menyukseskan program-programnya.
Itu berbeda sekali dengan penyuluhan KB yang dilakukan di daerah lainnya, khususnya di daerah pedalama. Selain karakteristik masyarakat yang kurang menerima hal yang baru, kondisi geografis kabupaten lain di Kalbar juga sulit dijangkau.
"Hal itu yang mengakibatkan BKKBN Kalbar mengalami kendala dalam menjalankan programnya," tutur Siti.
Lanjutnya, akibat keterbukaan masyarakat Kubu Raya tersebut, program penggalakkan KB dengan alat dan sistem terbaru menjadi lebih mudah.
"Untuk penggunaan spiral dan vasektomi sudah banyak masyarakat Kubu Raya yang menggunakannya. Sementara untuk kabupaten lainnya, khususnya di daerah terpencil masyarakat hanya mengetahui KB dengan kondom dan pil saja sehingga program BKKBN sedikit tersendat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kubu Raya Nurmarini mengatakan, untuk menyukseskan program BKKBN di Kubu Raya pihaknya terus melakukan berbagai terobosan terbaru.
Seperti melakukan kerjasama dengan Komite Kesehatan Desa yang teridiri dari para pemuda di Kubu Raya untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang program KB.
Lanjutnya, dari hasil sensus penduduk tahun 2010 pertumbuhan dan perkembangan penduduk ternyata melebihi angka proyeksi yang diperkirakan.
Walaupun dengan kepadatan penduduk sekitar 71 jiwa perkilometer persegi, Kubu Raya masih memberi ruang yang sangat luas dibandingkan dengan penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera.
"Namun seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk," kata Rini.
Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyikapinya, antara lain dimulai dengan rapat kerja daerah yang kita lakukan hari ini sebagai langkah awal untuk menyukseskan program KB tersebut.(Rendra)

SUKSESKAN KB MELALUI BIDAN DAN KKD

Sungai Raya - Bupati Kubu Raya Muda Mahendarwan menekankan kepada peran aktif Bidan dan Komite Kesehatan Desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program KB, untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk di kabupaten itu.
"Dalam menjalankan program KB itu, tidak mesti dilakukan dengan alat kotrasepsi, namun yang paling terpenting adalah keunggulan dan kualitas keluarga itu sendiri, dengan kondisi yang tidak terbebani di dalam kehidupannya," kata Muda saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana di Sungai Raya, Kamis.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui BPPKB setempat akan menekan terus laju perkembangan KB dengan memberikan sejumlah informasi kepada masyarakat.
Dengan demikian program KB yang di jalankan bisa sesuai dengan program yang ada sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Normarini akan memantapkan komitmen dan gerak langkah dalam pencapaian sasaran program pembangunan Kependudukan dan Keluarga berencana.
Di dalam mencapai sasaran program pembangunan tersebut BPPKB Kabupaten Kubu Raya senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa kegiatan yang di lakukan pada tahun 2011 ini.
"Salah satunya penyelenggaraan pembangunan kesehatan ibu dan anak berbasis peemberdayaan keluarga atau yang di kenal dengan audit kesehatan keluarga," kata Rini.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat Siti Fathonah mengatakan, keberhasilan Program KB ini tergantung kepada kepekaan di dalam melihat bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di kubu Raya.
Siti menilai, meski masyarakat Kubu Raya yang multikultur, namun masyarakatnya bisa mudah menerima sesuatu yang baru.
"Sehingga Kubu Raya bisa di jadikan sebagai Daerah yang berhasil di dalam menjalankan program KB ini, mengingat capaian sasarannya melebihi dari yang di tetapkan oleh BKKBN Kalbar dengan angka keberhasilan mencapai 17 persen," kata Siti.(Rendra)

KAWASAN TRANSMIGRASI KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN

Sungai Raya - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya Roqib mengharapkan pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan sarana dan tenaga kesehatan di kawasan transmigrai SP I Madani UPT XXII Tebang Kacang yang masih dirasakan kurang memadai.
"Sampai saat ini, jumlah penduduk di daerah transmigrasi tersebut terus bertambah, baik oleh masyarakat lokal,aupun masyarakat yang datang dari pulau Jawa. Sementara tenaga medis di sana hanya satu orang sehingga sangat tidak mungkin untuk melayani masyarakat," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Lanjutnya, pada bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan Puskesmas Pembantu dan tenaga medis yakni perawat atau bidan.
Namun saat ini keberadaan bidan di kawasan transmigrasi tersebut hanya satu orang. Sementara kondisi pustu di sana juga kurang memadai.
Selain itu, jika nantinya pemerintah akan menempatkan tenag medis di sana, dia juga meminta kepada para tenaga medis yang ditempatkan di sana agar proaktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat setempat dalam hal pengetahuan kesehatan.
Selain itu, Raqib meminta pemerintah kabupaten memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Kubu Raya. Mengingat kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi titik fokus pemerintah.
"Sebagai kabupaten baru, Kubu Raya memang sangat membutuhkan peningkatan dua bidang itu," katanya.
Sementara di bidang pendidikan, ia mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
"Karena masih ada beberapa sekolah yang masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Memang pada tahun ini ada beberapa sekolah yang telah dialokasikan untuk mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus)," tuturnya.
Ia memberi apresiasi pada pemerintah yang berupaya memperhatikan dua bidang tersebut. Namun demikian ia sangat mengharapkan dapat diseimbangkan dengan peningkatan displin guru dan tenaga medis.
"Itu dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kubu Raya untuk lebih cepat supaya visi misi Kubu Raya yang terdepan dan berkualitas dapat tercapai," katanya.(Rendra)

DPRD LIRIK RESTRIBUSI HUTAN KAYU MASYARAKAT

Sungai Raya - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya Darmawansyah Haji Mahmud mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan peredaran hasil hutan bukan kayu dari hutan masyarakat.
"Kita sudah melakukan survei pada beberapa daerah yang telah mengptimalkan PAD mereka dari hasil hutan bukan kayu. Bahkan kita sudah melakukan kunjungan kerja di Kementrian Kehutanan di Jakarta," kata Darmawansyah di Sungai Raya, Rabu.
Lanjutnya, berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 yang disempurnakan dengan PP Nomor 3 Tahun 2008, menyebutkan bahwa kayu yang berasal dari hutan hak tidak dikenakan PSHDR demikian halnya dengan hasil kayu yang dibudidayakan oleh masyarakat, namun tetap menggunakan SKAU.
Berangkat dari hal tersebut, Komisi B DPRD Kubu Raya meminta petunjuk kepada pemerintah pusat tentang mekanisme penarikan restribusi dari hutan kayu yang tumbuh di lahan masyarakat agar daerah bisa mendapatkan PAD dari sektor tersebut.
"Berdasarkan arahan Kemenhut RI, kami mendapatkan rekomendasi untuk mengunjungi Kabupaten Koloka di Sumatra Selatan yang telah menerapkan penarikan restribusi dari hutan kayu pada lahan masyarakat," tuturnya.
Komisi B Kubu Raya telah melakukan kunjungan kerja ke Kolaka dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan contoh peraturan daerah tentang restribusi hutan kayu tersebut.
Dari hasil kunjungan kerja tersebut Komisi B DPRD Kubu Raya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan di perlukan pemkab Kubu Raya untuk membuat perda penarikan restribusi kayu hutan rakyat.
"Untuk itu dalam waktu dekat kita akan membuat draft perda inisiatif tentang penarikan restribusi hutan kayu masyarakat terebut," kata Darmawansyah.
Agar nantinya tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat, khususnya para pengusaha kayu, Komisi B DPRD Kubu Raya juga akan melibatkan masyarakat pemilik lahan hutan kayu dan para pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.
"Kita ingin win-win solution, sehingga setelah perda itu disahkan tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Kita juga optimis jika perda itu bisa meningkatkan PAD Kubu Raya," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kecamatan Sungai Raya itu.(Rendra)

KEJELASAN SK CPNS KUBU RAYA MASIH MENGAMBANG

Kunjungan Komisi A DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya ke Kementrian Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional Jumat, 8/4 untuk mempertanyakan hasil CPNS kabupaten tersebut masih membuahkan hasil sehingga hal tersebut masih mengambang.
"Upaya untuk menanyakan langsung ini, karena persoalan CPNS Kubu Raya ini memang di tangan pusat. Dari beberapa kali pertemuan, disebutkan kalau tim pusat sedang mengecek ulang," kata Kepala BKD Kubu Raya, Selasa.
Lanjutnya, karena kewenangan pengesahan CPNS itu sudah di pusat menyebabkan pihaknya sulit menentukan kapan SK CPNS itu keluar. "Kita tunggulah, mudahan berjalan lancar," harap Noh.
Menurut Noh, menunggu penerbitan SK CPNS itu sebenarnya bukan barang baru, karena penyampaiannya bersamaan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh di Indonesia. Sehingga pemeriksaannya di pusat membutuhkan banyak waktu.
Tetapi, kejelasan SK CPNS Kubu Raya menjadi polemik setelah adanya laporan penyalahgunaan prosedur dan dugaan penyimpangan penerimaan di kabupaten termuda di Kalbar tersebut.
Kian hari polemik tersebut kian meluas. Bahkan terkesan terjadi ketidakharmonisan antara Pemprov Kalbar dengan Pemkab Kubu Raya serta menjurus pada persoalan politik dan lainnya.
Pemprov Kalbar yang tidak terima dituding menahan SK CPNS Kubu Raya segera mengundang tim dari pusat untuk menjelaskan duduk persoalan tersebut. Tetapi pertemuannya dilakukan secara terutup di Praja Dua Kantor Gubernur Kalbar yang dihadiri pejabat terkait di Pemprov Kalbar dan Pemkab Kubu Raya.
Setelah pertemuan tertutup tersebut, Tim dari pusat yang terdiri atas pejabat di BKN dan KemenPAN pun menjelaskan adanya pelanggaran terhadap prosedur kerjasama dengan pihak ketiga untuk tes CPNS dan tidak adanya koordinasi antara Pemkab Kubu Raya dengan Pemprov Kalbar.
Selain itu, terdapat pula laporan yang masuk ke BKN, kalau penerimaan CPNS Kubu Raya terindikasi menyimpang dari aturan. Akibatnya, tim yang terdiri atas BKN dan KemenPAN itu pun mengevaluasi atau mengecek ulang.
Sampai kini, beberapa pihak enggan menyebutkan siapa yang melapor ke pusat terkait adanya penyimpangan pada penerimaan CPNS Kubu Raya itu. Tim Pusat pun masih merahasiakan nama tersebut.
"Dari hasil kunjungan kita tersebut kita mendapatkan jawaban bahwa SK CPNS Kubu Raya masih dalam tahap peemriksaan dan proses pemberkasan. Mengenai kapan diterbitnya SK CPNS tergantung pusat, kita belum tahu," kata Asmara Hadi, Ketua Komisi A DPRD Kubu Raya, saat ditemui terpisah.
Sebelumnya, Komisi A DPRD dan BKD Kubu Raya telah berkunjung ke pusat untuk mengetahui kejelasan mengenai penerbitan SK CPNS Kubu Raya. kunjungan tersebut dengan harapan mendapatkan penjelasan langsung dari BKN atau Kemenpan.(Rendra)

WARGA CABANG RUAN PROTES AKTIVITAS PERUSAHAAN SAWIT

Akibat kesal dengan aktivitas perkebunan PT Fajar Saudara Lestari yang merambah lahan masyarakat menyebabkan masyarakat Dusun Cabang Ruan Kecamatan Batu Ampat terpaksa melakukan aksi protes dengan menahan tiga alat berat milik perusahaan sawit tersebut.
"Aksi penahanan tiga alat berat tersebut merupakan bentuk protes masyarakat karena perusahaan itu mulai menggarap lahan warga yang sudah ditanami padi," kata Camat Batu Ampar, Syahril Nur saat dihubungi melalui telepon, Selasa.
Lanjutnya, aksi tersebut sudah dilakukan warga Desa Cabang Ruan sejak dua hari lalu. "Proses penahanan itu dilakukan sejak dua hari lalu dan hari Senin lalu, kami terima kuncil alat beratnya," bebernya.
Syahril menjelaskan, warga mengambil kuncil tiga eskavator itu, karena aktivitasnya masuk ke areal pertanian masyarakat. "Lokasi pertanian tersebut sudah direncanakan untuk menjadi areal tanaman pangan, bukan perkebunan," terangnya.
Menurut dia, sebenarnya penahanan Alber yang dilakukan warga tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Bupati Kubu Raya yang melarang melaksanakan kegiatan apapun di areal tersebut, kecuali membenahi administrasi.
"Namun pihak perusahaan masih melakukan perluasan atau pebersihan lahan (land clearing)," kata Syahril.
Dia menceritakan, penahanan alat berat milik PT Fajar Saudara Lestari itu tidak sampai menimbulkan tindakan anarkis sehingga tidak jatuh korban. "Tidak ada korban jiwa, atau tindak kekerasan, kondisi saat penahanan sangat kondusif," tuturnya.
Setelah warga menyerahkan kunci ketiga alat berat tersebut ke Muspika, sambil mewanti-wanti untuk tidak menyerahkannya ke pihak kontraktor yang akan beraktivitas di areal pertanian masyarakat.
Sementara itu, pihak perusahaan masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai penahanan alat berat yang akan melakukan land clearing di areal pertanian yang memang telah dilarang Pemkab Kubu Raya itu.(Rendra)

KUBU RAYA BEBAS HIV/AIDS

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Titus Nursiwan mengatakan sejak kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu terbentuk tahun 2007 lalu, kabupaten itu bebas dari penyakit AIDS.
"hingga saat ini KITA masih belum menemukan ada warga yang menderita pengakit AIDS. dan itu menandakan Kubu Raya bebas dari penularan virus tersebut," kata Titus di Sungai Raya, Selasa.
Dikatakannya beberapa waktu lalu pihaknya telah mengadakan test darah terpadu di lokalisasi Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya yang selama ini dikenal sebagai daerah lokalisasi.
"Kita test. Semuanya bersih. Itu mengambarkan penderita HIV-AIDS di Kubu Raya belum ada," ujarnya.
Test tersebut dilakukan di Lokalisasi di Bintang Mas, karena disana merupakan satu-satunya tempat yang biasanya banyak dikunjungi para hidung belang.
Dalam pelaksanaan tes tersebut, para pekerja seks komersial di sina kooperatif dan saling menjaga ketika berhubungan badan selalu mengikuti petunjuk dinas seperti mengharuskan pasangannya mengunakan kondom.
"Ini yang selalu kita katakan dan bicarakan kepada mereka," ujarnya.
Dia juga mengatakan saat ini pihaknya juga belum pernah mendengar adanya laporan warga Kubu Raya yang menderita HIV/AIDS, baik dari puskesmas di Kubu Raya maupun dari Rumah Sakit lainnnya di Kalbar.
HIV-AIDS, sambungnya, dapat menyerang siapa saja. Namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab AIDS. Misalnya orang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.
Kemudian pengguna narkoba suntik pengguna jarum suntik secara bersama-sama. Ada juga pasangan seksual pengguna narkoba suntik dan bayi yang ibunya positif HIV.
Ia menambahkan HIV dapat dicegah dengan memutus rantai penularan.
Caranya menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko,tidak menggunakan jarum suntik secara bersam-sama dan sedapat mungkin tidak memberi ASI pada anak bila ibu positif HIV.
Sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus HIV sehingga kualitas hidup ODHA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup.
Dinas Kesehatan Kubu Raya tidak saja akan bertandang ke Bintang Mas. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke wilayah lain. Tujuannya supaya penderita HIV-AIDS dapat dicegah dan tidak menyebar.(Rendra)

KUBU RAYA PERKUAT KAWASAN PANGAN

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan pada tahun 2011 ini pihaknya akan merealisasikan rencana pembangunan real estate (kawasan pangan) disetiap kecamatan dan akan terus diperkuat dengan pola management pertanian terpadu.
"Sektor Pertanian menjadi prioritas Pemkab Kubu Raya, dan perealisasian kawasan pangan itu kita lakukan untuk meningkatkan hasil produksi beras petani," kata Muda di Sungai Raya, Selasa.
Muda menjelasakan rice estate dimaksudkan untuk memperkuat swasembada pangan di Kubu Raya.
Saat ini sudah ada lima rice estate di lima Kecamatan yaitu, Kecamatan Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Kecamatan Batu Ampar. Pemkab mendukung rice estate dengan perluasan lahan dan peningkatan produksi beras, apalagi pangan merupakan persoalan utama di Kubu Raya dengan luas wilayah dan penduduknya yang besar serta meliputi daerah pesisir yang cukup jauh.
"Saat ini jumlah penduduk bertambah, sementara untuk satu jiwa makan sebanyak 190 kg pertahunnya, namun konsumsi beras Indonesia saat ini hanya 50 hingga 80 kg per jiwa pertahunnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi persediaan pangan di Indonesia," ucap Muda.
Hasil panen gabah kering giling (GKG) di Desa Kuala Mandor B dengan luas lahan 30 hektar menghasilkan 4 ribu GKG. Panen raya tersebut menunjukkan Kubu Raya mulai gencar menggalakkan sektor pertanian.
"Di tahun 2011 ini kita akan buka sekitar 2 ribu hektar lagi lahan pertanian. Semuanya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan beras lokal di Kubu Raya," ujarnya.
Saat ini kawasan Sungai Kakap dan Batu Ampar menjadi unggulan produksi beras. Namun, kedepannya tidak hanya dua kecamatan itu saja. Akan tetapi merambah hingga ke desa-desa di tujuh Kecamatan lainnya.
"Kita optimis, apabila seluruh program berjalan dengan baik, maka angka kemiskinan dan pengangguran dengan sendirinya akan berkurang", kata Muda.(Rendra)

Presiden Tidak Perlambat Izin Pemeriksaan Pejabat

Selasa, 12 April 2011 15:12 WIB | 294 Views

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa ia tidak pernah memperlambat pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
"Hari-hari terakhir ini diramaikan ada (permohonan izin-red) pemeriksaan pejabat negara di meja Presiden, meja saya bersih," kata Presiden saat memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa.
Presiden menjelaskan bahwa setiap hari setidaknya memeriksa dan menandatangani 15 hingga 20 dokumen seperti undang-undang, peraturan presiden, instruksi presiden, surat kuasa dan juga termasuk surat permohonan izin pemeriksaan pejabat negara.
"Saya katakan tidak ada yang bermalam, begitu (surat-red) masuk dan (kemudian-red) keluar," katanya.
Bila ada surat permohonan izin pemeriksaan yang dikembalikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kata Presiden, itu karena ada penjelasan yang kurang lengkap. Namun setelah kembali ke meja Presiden maka segera ditandatangani.
Meski demikian, Presiden juga mengatakan ada komponen peraturan lain juga menyangkut izin pemeriksaan pejabat negara.
Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 27 tahun 2009, bila dalam 60 hari izin pemeriksaan bagi pejabat negara dan 30 hari bagi izin pemeriksaan anggota DPR belum dikeluarkan Presiden maka penyidik dapat memproses pemeriksaan tersebut.
"Dan biasanya begitu di meja saya sebelum jatuh tempo pasti sudah keluar," tegas Presiden.
Presiden sempat menyayangkan keluarnya pernyataan dari kalangan pemerintah sendiri mengenai lambatnya izin pemeriksaan dari Presiden keluar tanpa mencek apakah betul surat yang dimaksud sudah sampai ke meja Presiden atau belum dan meminta agar teliti dalam mengeluarkan pernyataan.
Walaupun demikian, Presiden Yudhoyono memerintahkan pada Seskab Dipo Alam dan Jaksa Agung Basrief Arief untuk mencari surat izin pemeriksaan yang dimaksud.
"Saya tahu Jaksa Agung sudah berikan penjelasan, Seskab juga, tapi coba cari dan temukan, dimana surat yang konon belum keluar itu," tegas Kepala Negara.
Sidang kabinet berlangsung mulai pukul 14.00 WIB membahas mengenai paparan Komite Inovasi Nasional tentang cetak biru pengembangan inovasi dikaitkan dengan rencana pembangunan nasional 15 tahun mendatang dan juga pembahasan rencana kerja pemerintah 2012 mendatang.
Sidang dihadiri oleh Wapres Boediono dan seluruh menteri kabinet serta anggota Komite Inovasi Nasional.(P008/R007/S026)

DISBUDPARPORA GALI POTENSI SENI DAN BUDAYA LOKAL

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya terus berupaya menggali potensi kebudayaan dan kesenian lokal untuk dijadikan ciri dan karakteristik daerah.
"Sebagai langkah awal untuk menggali potensi tersebut kita telah membentuk Dewan Kesenian yang beranggotakan para seniman, pekerja seni, budayawan, pengurus sanggar dan Dewan kesenian Provinsi Kalimantan Barat Satarudin ramli, Fitrah dan Cecep," kata Kepala Bidang Kebudayaan, Disbudparpora Kubu Raya, Busri, di Sungai Raya, Minggu.
Dari hasil pembentukan pengurus Dewan Kesenian Daerah Kubu Raya tersebut, Busri sendiri terpilih sebagai ketua.
"Sebagai langkah awal kita telah merumuskan beberapa program kerja diantaranya, mendata sanggar-sanggar dan pekerje seni yang ada di Kubu Raya, menggali potensi berkesenian baik Sumber Daya Manusia maupun sanggar seni dan budaya," ucapnya.
Busri menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan kesenian tersebut diantaranya untuk mempertahankan kesenian dan budaya daerah agar tidak punah.
"Nantinya, Dewan Kesenian Daerah ini juga akan menjadi tempat bernaung dan mengadu para pekerje seni dalam menyampaikan aspirasi pada pemerintah daerah," jelasnya.
Hal yang lebih utama, dengan adanya Dewan Kesenian Daerah itu, akan menjadi corong antara pemerintah daerah dengan para pekerja seni, sanggar dan sejenisnya untuk mendapatkan dana bantuan serta pembinaan yang dialokasikan dari APBD Kubu Raya.
Busri menyatakan, untuk mempertahankan seni budaya agar tidak tercabut dari karakteristik aslinya merupakan hal yang dikedepankan dalam pembinaan seni dan budaya di wilayah Kubu Raya.
Oleh karena itu, pengembangan seni budaya yang tersebar di Kubu Raya akan menjadi perhatian pihak Disbudparpora.
Menurut Busri mempertahankan karakteristik seni dan budaya dalam nuansa yang orisinal adalah sebuah kebijakan yang sangat penting di tengah perkembangan kesenian dan budaya yang dipengaruhi perkembangan zaman.
Pembinaan bidang kesenian dan kebudayaan tersebut tidak terlepas dari pengembangan potensi wisata. Oleh karena itu, kedua potensi daerah ini harus dikembangkan secara bersamaan, terutama dalam menjaga kelestarian.
"Kita melihat masyarakat memiliki kepedulian yang cukup baik dalam memelihara kesenian daerah," katanya.
Kreativitas masyarakat dalam pengembangan seni juga dapat dilihat saat kegiatan Robo'-robo' dan Cap Go Meh beberapa waktu lalu. "Dalam even tersebut terlihat minat masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan seni budaya cukup baik," katanya.

KEMENAG PONTIANAK TINGKATKAN PROFESIONALISME KONSELOR PRA NIKAH

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia Kalimantan Barat meningkatkan kinerja konselor dam Kepala Kantor Urusan Agama agar lebih profesional dalam memberikan pembinaan calon pengantin pranikah.
"Kita telah memberikan Diklat kepada konselor yang ada di Kota Pontianak dan Kubu Raya beberapa waktu lalu, di mana kegiatan ini merupakan pertama kalinya kita lakukan," kata Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kementrian Agama Kota Pontianak, Mohammad Zaini, di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, kegiatan Diklat itu dilakukan sebagai salah satu usaha untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di kota pontianak dan Kubu Raya.
Lanjutnya, Diklat Teknik Conseling calon pengantian dan penghitungan angkat kredit penghulu, itu sangat ditunggu sudah cukup lama oleh para kepala KUA, Penghulu Fungsional dan seksi urais Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kubu Raya.
Melalaui kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang profesional oleh konselor dalam pembinaan calon pengantin pranikah sebagai salah satu usaha untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di kota pontianak, sekaligus sebagai pembekalan bagi konselor dalam memberikan konseling kepada klien untuk mengatasi problem rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahhmah sesuai dengan tuntunan ajaran islam.
"Sementara DIKLAT penghitungan angka kredit bagi penghulu yang merupakan salah satu pejabat fungsional yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu meningkatkan potensi diri sekaligus untuk percepatan pencapaian jabatan fungsional penghulu pertama, muda dan madya," kata Zaini.
Sehingga seorang penghulu fungsional dan kepala KUA tidak akan sulit untuk mencapai golongan IVa sampai IVc.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Asyari sangat mengharapkan Balai Diklat Kementerian Agama RI untuk mengadakan DDTK dikota Pontianak pada masa yang akan datang.
Dia juga sangat berharap agar panitia pusat dapat merealisasikan kegiatan yang sama dengan objek yang berbeda seperti Diklat Konselor BP4, Diklat Jabatan Fungional Penghulu yang sangat diperlukan pada KUA Kecamatan, yang masih belum terpenuhi secara maksimal yang meakibatkan pelayanan, pencatatan, pengawasan nikah dan rujuk belum dirasakan optimal di kota pontianak, mengingat penduduk yang mayoritas beragama islam.
"Idealnya setiap KUA harus memiliki penghulu fungsional sesuai dengan kelurahan yang ada di kecamatan se kota pontianak yang berjumlah minimal 36 penghulu fungsional," ucap Asyari.(Rendra)

KNPI : BELUM ADA PEMBANGUNAN BERARTI DI KALBAR

Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Barat Doni Iswara menilai selama hampir empat tahun menjabat sebagai Gubernur Kalbar, belum ada perubahan yang berarti dalam pembangunan di di provinsi ini yang dilakukan oleh Cornelis.
"Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008 hingga April 2011 ini hampir empat tahun menjabat, namun sepertinya Gubernur Kalbar belum menunjukkan keseriusanannya membangun provinsi ini," kata Doni di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dari sisi pembangunan baik di daerah maupun di ibu kota Provinsi pembangunan banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, sementara untuk pembangunan yang dilakukan Pemprov Kalbar sendiri dinilai belum signifikan.
"Sepertinya Gubernur masih belum serius membangun Kalbar, karena bisa kita lihat sendiri di banding provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalbar masih banyak daerah yang tertinggal," kata Doni.
Lanjutnya, ketidak seriusan Gubernur Kalbar dalam membangun provinsi ini semakin terlihat di saat Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Pemprov Kalbar beberapa waktu lalu.
"Saat musrembang Gubenurnur sendiri tidak menghadirinya. Bagaimana bisa agenda sepenting itu seorang pemimpin daerah tidak hadir, dan hal tersebut bisa saja mengakibatkan pembangunan yang dirumuskan dari Musrembang itu tidak akan berjalan dengan baik, bahkan terkesan hanya formalitas dan menghabiskan anggaran saja," ucapnya.
Dia mengkhawatirkan ketika hasil Musrembang tersebut telah dirumuskan di mana di dalamnya semua kabupaten/kota telah mengajukan program pembangunan dengan baik, bisa saja terjadi perubahan kebijakan pembangunan oleh Gubernur, karena saat kegiatan tersebut berlangsung Gubernur tidak menghadirinya.
Mantan Sekretaris HMI Kalbar itu berpendapat, bisa saja hasil dari musrembang tersebut tidak terlaksana, karena apa yang dirumuskan di dalamnya belum tentu sesuai dengan kebijakan yang akan diambil Gubernur nantinya dalam pada saat akan merealisasikan hasil dari Musrembang itu.
"Sangat lucu dan aneh, karena berdasarkan informasi yang saya dapat saat Musrembang Landak dan Sekadau Gubernur antusias untuk menghadirinya, namun saat Musrembang Provinsi Gubernur malah tidak datang. Hal itu jelas menunjukkan asumsi masyarakat bahwa Gubernur hanya serius untuk membangun kabupaten asalnya dari pada Kalbar," tutur Doni.
Seharusnya, lanjut Doni, sebagai Gubernur Kalbar harus memfokuskan pembangunan pada seluruh kabupaten/kota, bukan hanya pada kabupaten tertentu.
Doni juga menyinggung mengenai dana alokasi bantuan untuk daerah dari APBD Kalbar 2011 juga dinilai tidak relevan karena pembagiannya yang tidak merata dan hanya dipusatkan pada daerah tertentu.
"Belum ada asas keadilan dalam pembagian dana bantuan itu karena dana bantuan tersebut dibagikan tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," katanya.
Untuk itu dia berharap kepada DPRD sebgai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutive agar mengkaji semua program yang telah dicanangakan oleh Gubernur Kalbar periode 2008/2012, apakah sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau tidak.
"Karena saat akan maju mencalonkan diri sebagai Gubernur, Cornelis pernah mengatakan akan mengedepankan program pembangunan pendidikan dan kesehatan. Namun hingga saat ini program tersebut belum terwujud karena masih banyak sarana kesehatan dan pendidikan yang rusak dan belum memadai," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak Syarif Usmulyani menilai kebijakan Gubernur Kalbar dalam pembagian dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berimbang adalah sebagai suatu bentuk ketidak profesionalan pimpinan daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan.
"Bagaimana bisa dikatakan profesional, jika dalam pengalokasian dana bantuan itu terjadi pilih kasih. Kita juga menyangsikan dalam pengalokasian dan bantuan tersebut tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," kata Usmulyani.
Menurutnya, dengan pemgaian dana bantuan yang tidak merata tersebut, jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada daerah yang kondisi infrastruktur dan pembangunanya masih banyak yang terbengkalai.
"Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kemana arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur," kata Usmulyani.(Rendra)