KNPI : BELUM ADA PEMBANGUNAN BERARTI DI KALBAR

Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Barat Doni Iswara menilai selama hampir empat tahun menjabat sebagai Gubernur Kalbar, belum ada perubahan yang berarti dalam pembangunan di di provinsi ini yang dilakukan oleh Cornelis.
"Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008 hingga April 2011 ini hampir empat tahun menjabat, namun sepertinya Gubernur Kalbar belum menunjukkan keseriusanannya membangun provinsi ini," kata Doni di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dari sisi pembangunan baik di daerah maupun di ibu kota Provinsi pembangunan banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, sementara untuk pembangunan yang dilakukan Pemprov Kalbar sendiri dinilai belum signifikan.
"Sepertinya Gubernur masih belum serius membangun Kalbar, karena bisa kita lihat sendiri di banding provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalbar masih banyak daerah yang tertinggal," kata Doni.
Lanjutnya, ketidak seriusan Gubernur Kalbar dalam membangun provinsi ini semakin terlihat di saat Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Pemprov Kalbar beberapa waktu lalu.
"Saat musrembang Gubenurnur sendiri tidak menghadirinya. Bagaimana bisa agenda sepenting itu seorang pemimpin daerah tidak hadir, dan hal tersebut bisa saja mengakibatkan pembangunan yang dirumuskan dari Musrembang itu tidak akan berjalan dengan baik, bahkan terkesan hanya formalitas dan menghabiskan anggaran saja," ucapnya.
Dia mengkhawatirkan ketika hasil Musrembang tersebut telah dirumuskan di mana di dalamnya semua kabupaten/kota telah mengajukan program pembangunan dengan baik, bisa saja terjadi perubahan kebijakan pembangunan oleh Gubernur, karena saat kegiatan tersebut berlangsung Gubernur tidak menghadirinya.
Mantan Sekretaris HMI Kalbar itu berpendapat, bisa saja hasil dari musrembang tersebut tidak terlaksana, karena apa yang dirumuskan di dalamnya belum tentu sesuai dengan kebijakan yang akan diambil Gubernur nantinya dalam pada saat akan merealisasikan hasil dari Musrembang itu.
"Sangat lucu dan aneh, karena berdasarkan informasi yang saya dapat saat Musrembang Landak dan Sekadau Gubernur antusias untuk menghadirinya, namun saat Musrembang Provinsi Gubernur malah tidak datang. Hal itu jelas menunjukkan asumsi masyarakat bahwa Gubernur hanya serius untuk membangun kabupaten asalnya dari pada Kalbar," tutur Doni.
Seharusnya, lanjut Doni, sebagai Gubernur Kalbar harus memfokuskan pembangunan pada seluruh kabupaten/kota, bukan hanya pada kabupaten tertentu.
Doni juga menyinggung mengenai dana alokasi bantuan untuk daerah dari APBD Kalbar 2011 juga dinilai tidak relevan karena pembagiannya yang tidak merata dan hanya dipusatkan pada daerah tertentu.
"Belum ada asas keadilan dalam pembagian dana bantuan itu karena dana bantuan tersebut dibagikan tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," katanya.
Untuk itu dia berharap kepada DPRD sebgai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutive agar mengkaji semua program yang telah dicanangakan oleh Gubernur Kalbar periode 2008/2012, apakah sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau tidak.
"Karena saat akan maju mencalonkan diri sebagai Gubernur, Cornelis pernah mengatakan akan mengedepankan program pembangunan pendidikan dan kesehatan. Namun hingga saat ini program tersebut belum terwujud karena masih banyak sarana kesehatan dan pendidikan yang rusak dan belum memadai," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak Syarif Usmulyani menilai kebijakan Gubernur Kalbar dalam pembagian dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berimbang adalah sebagai suatu bentuk ketidak profesionalan pimpinan daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan.
"Bagaimana bisa dikatakan profesional, jika dalam pengalokasian dana bantuan itu terjadi pilih kasih. Kita juga menyangsikan dalam pengalokasian dan bantuan tersebut tidak mengacu pada sistematikan dan ketentuan yang jelas," kata Usmulyani.
Menurutnya, dengan pemgaian dana bantuan yang tidak merata tersebut, jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada daerah yang kondisi infrastruktur dan pembangunanya masih banyak yang terbengkalai.
"Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kemana arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur," kata Usmulyani.(Rendra)