KUBU RAYA PROTES REKOEMDASI BKN

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersikeras mendesak Badan Kepegawaian Nasional untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan Lembar Jawaban Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil 2011 agar SK CPNS kabupaten tersebut bisa segera di keluarkan Menteri Aparatur Negara.
"Kita sangat menyayangkan rekomendasi pengulangan test CPNS yang dikeluarkan oleh BKN dan ditujukan kepada Menpan. Bahkan kami menilai BKN mencari-cari kesalahan dari pelaksanaan test CPNS di Kubu Raya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya Muhammad Noh Saiman, Jumat.
Noh berani memastikan dalam pelaksanaan test CPNS Kubu Raya tidak pernah terjadi kecurangan sehingga BKN tidak ada dasar secara subtansial untuk melakukan pembatalan.
Menurut dia Pemkab Kubu Raya sudah transparan dalam penerimaan CPNS. Kalaupun ada permasalahan dalam penerimaan CPNS KKR itu hanya bersifat administratif pada saat test berlangsung.
Dia menjelaskan, pada LJK memang tidak dibubuhi bertandatangan peserta, karena kolomnya memang tidak tersedia. Namun, tanda tangan peserta dibubuhi pada daftar hadir atau daftar absen dan amplop soal.
Permasalahan lainnya yang diributkan oleh banyak pihak adalah Pemkab Kubu Raya tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penunjukkan pihak ketiga untuk pelaksanaan test CPNS tersebut.
"Mengenai hal itu, tidak ada ketentuan yang kita langgar, karena untuk pelaksanaannya bahkan penunjukkan pihak ketiga kita tidak wajib berkoordinasi dengan Pemprov," tutur Noh.
"Kami juga heran, dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKN untuk pengulangan test CPNS Kubu Raya memang sudah dilayangkan kepada Menpan, namun permasalahannya dalam rekoemndasi tersebut tidak ada satupun disebutkan kata curang dalam penerimaan test CPNS di Kubu raya," katanya.
Namun, katanya, yang penting sebelumnya peserta ditest semua. Bahkan ketika di Jakarta ke BKN para saksi, inspektorat, BKD dan seluruhnya menerima bahkan discan ulang. Jumlah peserta ikut, keseluruhannya benar, demikiand engaqn hasil isian soal tersebut, tidak ada yang salah.
"Namun anehnya kenapa BKN tetap merekomendasikan pengulangan test CPNS Kubu Raya. Sepertinya ada yang tidak benar. Kasihan kalau Peserta lulus mau dikorbankan," ucapnya.
Namun, dia menyatakan surat rekomendasi yang dikeluarkan baru sebatas rekomendasi BKN dan tidak bersifat final. "Ini masih dibahas mengenai surat rekomendasi. Apalagi, persoalannya tak satu katapun menyebut persoalan kecurangan," ungkapnya.
Ia juga terus mengkritisi keanehan kalimat persoalan koordinasi yang dipermasalahkan. "Padahal waktu ujian berlangsung ada orang BKN datang. Pertanyaannya kenapa haruslah menunggu sesudah ujian berlangsung. Ini seperti ada yang sengaja mempersoalkan CPNS Kubu Raya," tanya Noh.
Dia mempertanyakan, kenapa perwakilan BKN tidak mempermasalahkannya pada waktu test berlangsung, supaya diketahui dan ada kerjasama untuk melakukan pembetulan. "Kenapa tidak pada saat itu. Dan itu berarti ada pembiaraan," ucap dia.
Noh menambahkan dalam surat rekomendasi Badan Kepegawaian Negara tidak ada satu katapun kalimat kecurangan. Persoalannya hanya administrasi. Namun sepertinya mengorbankan yang besar, terkecuali LJK ditukar.
"Jadi, pada dasarnya tidak ada dasar untuk membatalkan CPNS Kubu Raya,” ungkapnya. “Dan ini belum keputusan final, karena yang memutuskan Menpan dan kita akan menunggu," kata dia.
Dia juga menerangkan pembatalan dilakukan kalau terjadi kecurangan luar biasa seperti di daerah Sulawesi.
Namun, Noh sekali lagi memastikan pelaksanaan test di Kubu Raya seluruhnya transparan. "Peserta lulus dan tidak, untuk nilai skornya diumumkan.”Poin atau scoring juga diumumkan terbuka," tuturnya.
Karena itu, sambung Noh, persoalan sebetulnya sudah terlalu jauh dan perlebihan. Persoalan CPNS Kubu Raya disikapi sangat tendensius. "Kita berharap jangan sampai persoalan rekomendasi mengorbakan kepentingan publik. Dalam hal ini peserta lulus memiliki hak memperoleh NIP," katanya.
Selain itu, Noh juga mempertanyakan surat rekomendasi masalah tanda tangan LJK ikut dipermasalahkan. Kalau dilihat, itu hanya administrasi dan dapat diselesaikan dengan administrasi. Katanya di LJK tidak ada tanda tangan.
"Ini hanya subtansial," tutur Noh.(Rendra)