Sungai Raya, Kalbar, 12/6 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya di nilai kurang tegas dalam menindaklanjuti laporan penyimpangan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan semakin banyak desa di kabupaten tersebut yang tidak menyelesaikan dengan baik Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
"sebagai pembina desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kubu Raya diminta cakap dan tegas untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD desa pada tahun 2010. Jangan sampai muncul masalah dan masyarakat justru yang dirugikan, Apalagi ADD adalah dana rakyat yang diperoleh dari hasil pajak dari masyarakat juga," kata Anggota Komisi A DPRD Kubu Raya, Akhmadsudi di Sungai Raya, Minggu.
Menurut dia selaku anggota Komisi A DPRD Kubu Raya yang melekat mengupas persoalan ADD, BPMPD Kubu Raya harus benar-benar aktiv dalam proses pembinaan. Dengan demikian, LPJ ADD 2010 tidak akan menjadikan aparatur hukum desa sengkarut ataupun bermasalah.
Ia menyarankan Pemdes Kubu Raya memberikan tindakan tegas bagi desa-desa yang tidak menyampaikan SPJ. Harus ada tindakan dan menjadi salah satu prasyarat untuk mengucurkan ADD tahun depannya.
"Beri peringatan dulu jika ada Pemerintah Desa yang tidak bisa menyelesaikan dengan baik LPJ ADDnya. Namun kalau teguran tidak diindahkan sehingga tidak ada SPJ ADD, tidak salah kalau proses hukum dikedepankan," katanya.
Sebab, LPJ merupakan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat yang dipakai desa untuk membangun desa.
Meskipun demikian, Politikus PPP itu itu tetap mengedepankan jalan damai menyikapi kasus LPJ ADD tahun 2010. Pasalnya beberapa kepala desa tersebar, tentunya masih ada yang kesulitan membuat laporan administrasi ADD.
"Itu juga harus menjadi pertimbangan. Namun jangan sampai terlalu lama hingga bertahun. Kalau begitu, aparatur desa dimaksud memang sengaja tidak memberikan LPJ," kata dia.
Sebelumnya Saini Umar, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya mengingatkan aparatur 106 desa tersebar di kabupaten termuda di Kalbar berhati-hati mempergunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yang sebentar lagi dicairkan.
"Belajar tahun 2010 kemarin, banyak temuan mengemuka. Ini seharusnya menjadi pembelajaran bersama-sama. Setidaknya ada 13 desa tidak menyampaikan SPJ ADD kepada pemerintah, baik tahap pertama atau tahap kedua," kata Saini waktu itu.
Ia menyampaikan pencairan alokasi ADD tahun 2011, akan dicairkan sebentar lagi. Makanya keterlambatan penyampaikan LPJ ADD tahun 2010 berpengaruh kepada tahun 2011. Oleh karena itu, para kepala desa diingatkan mengikuti ketentuan juklak, juknis dan peraturan perundangan berlaku.
"ADD jelas menjadi acuan penguna. Jangan sampai, bermain diluar koridor peraturan. Saya tidak akan tanggung jawab, apabila ada yang tersangkut kasus hukum," katanya.
Ia menambahkan peruntukan ADD bukan untuk aparatur. Dalam aturannya sekitar 70 persen adalah pembiayaan infrastruktur desa. Sementara 30 persen dipergunakan sebagai keperluan dan kebutuhan ATK perkantoran desa.
"Disamping itu, dalam pencairan, juga ada waktu dan jadwal tahapan," ujar Saini.
Berdasarkan catatan BPMPD Kubu Raya banyak hal SPJ tahun 2010 tidak disampaikan. Di Desa Batu Ampar misalnya tidak mengajukan ADD sebesar Rp206 juta karena tengah berproses hukum.
Di desa lainnya seperti Desa Sungai Teluk Pakedai Hulu Rp 32,9 juta, Teluk Pakedai 1 Rp 31,4 juta, Madura Rp30,3 juta dan Sungai Deras Rp38,1 belum menyampaikan SPJ tahap II.
Sementara Desa Sungai Nipah Rp70,9 juta belum menyampaikan SPJ tahap I. Selain desa-desa tersebut di Desa Olak-Olak Kubu Rp38,4 juta, Desa Sungai Selamat Rp32,5 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap II, Sungai Bemban Rp128 juta tidak mengajukan karena proses hukum, Desa Pinang Dalam Rp78,2 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap 1. Dan untuk Desa Permata Rp73 juta tidak mencairkan akibat masalah legislasi BPD, Desa Betuah Rp120,4 juta belum sampaikan SPJ tahap II, Sungai Radak 1 Rp34,1 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap II dan Desa Durian Rp38,1 juta belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.(Rendra)
Wednesday, June 15, 2011
KPPOD AWARD TINGKATKAN PERKEMBANGAN INVESTASI KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 12/6 - Pengamat Ekonomi Kalimantan Barat, Dian Patria mengatakan penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk kategori Raperda Terbaik se-Indonesia yang didapat Pemerintah Kubu Raya akan memberikan dampak pada perkembangan investasi pada kabupaten itu.
"Dengan diraihnya penghargaan PPOD beberapa waktu lalu, itu juga akan menjadi salah satu tolak ukur dari para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kubu Raya," kata Dian di Pontianak, Minggu.
Meski demikian, Dian menilai dalam penerbitan ijin usaha yang diterapkan Pemkab Kubu Raya perlu banyak penyempurnaan. Terlebih untuk tenggat waktu dan biaya penerbitan ijin yang tentu mesti diperhatikan lebih baik lagi, agar tidak ada pelaku usaha yang kecewa dari proses penerbitan ijin yang dilakukan.
"Intinya, perlu disempurnakan lagi, agar Pemkab Kubu Raya bisa mempertahankan award yang telah didapat," katanya.
Menurut Dian, tidak bisa dipungkiri, Kubu Raya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi yang banyak dilirik oleh investor. Melihat prospek tersebut, tentu investasi yang masuk dapat memberikan efek global bagi masyarakat dan Pemerintah Kubu Raya.
Karena dengan masuknya suatu investasi tentu penciptaan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka luas, pembangunan akan bisa bergerak cepat dan itu tentu akan mendukung berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Kubu Raya.
Akademisi Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak itu menambahkan, dalam mendapatkan ijin usaha, baik skala mikro maupun makro tentu setiap investor ingin mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan pemerintah Kubu Raya dengan menerapkan pola satu pintu dalam proses perijinan sudah sangat baik. Karena jika dilakukan dengan pola lama (banyak pintu) tentu akan mempersulit para investor untuk mendapatkan sebuah perijinan.
"Bahkan akan banyak biaya yang dikeluarkan dan waktu yang banyak terbuang hanya untuk mendapatkan satu perijinan," tuturnya.
Dia menyarankan, ada baiknya untuk ke depan pemerintah Kubu Raya bisa mengeluarkan buku panduan perijinan yang memuat tentang persyaratan administrasi,langkah untuk mendapatkan suatu ijin usaha, tenggang waktu serta biaya yang diperlukan, sehingga buku itu akan menjadi literatur bagi para pelaku usaha dalam mengajukan ijin.
"Sehingga dengan adanya buku itu, akan lebih lengkap pelayanan satu pintu. Itu juga akan menghindari adanya oknum yang mencoba mendapatkan keuntungan dari pengajuan proses perijinan," katanya.
Dari pengamatan yang dia lakukan baik melalui pemberitaan di media maupun informasi yang didapat dari beberapa pihak, perkembangan ekonomi Kubu Raya sudah bergerak sangat baik untuk kategori daerah penyanggah perkotaan.
Saat ini para pelaku usaha justru cenderung lebih memilih berinvestasi di Kubu Raya, karena selain faktor geografis yang sangat mendukung, ketersediaan lahan yang masih sangat luas dan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah juga menjadi kelebihan tersendiri bagi Kubu Raya.
"Saya rasa itu yang membuat banyak investor melirik Kubu Raya sebagai lahan untuk berinvestasi.Saya yakin, jika pemerintah Kubu Raya bisa terus memoles proses perijinannya maka ke depan perkembangan investias di kabupaten ini akan semakin baik," katanya.
Sebelumnya, Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan Kubu Raya, Agus Supriadi, mengaku cukup bangga bahwa Kubu Raya memperoleh penghargaan kualitas peraturan daerah. Penilaian diberikan karena perda tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak melampaui kewenangan Pemerintah Pusat.
"Apa yang disampaikan Menteri Hatta Rajasa, bahwa dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kabupaten menyelesaikan peraturan pajak. Kubu Raya termasuk di dalamnya. Kita sudah menyelesaikan Perda Perpajakan dan Perda Rertribusi," katanya.
Agus menjelaskan, Kubu Raya merupakan satunya-satunya dari empat perda yang dianalisasi tidak mengandung permasalahan.
Selain itu, ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi, juga program akhir. Di mana disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja yang cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespons berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda tentang perundang-undangan, perpajakan dan perizinan.
"Di situ dinilai, apakah sudah tanggap atau cepat menyambut perda pajak dan retribusi. Sebab, penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," tuturnya.(Rendra)
"Dengan diraihnya penghargaan PPOD beberapa waktu lalu, itu juga akan menjadi salah satu tolak ukur dari para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kubu Raya," kata Dian di Pontianak, Minggu.
Meski demikian, Dian menilai dalam penerbitan ijin usaha yang diterapkan Pemkab Kubu Raya perlu banyak penyempurnaan. Terlebih untuk tenggat waktu dan biaya penerbitan ijin yang tentu mesti diperhatikan lebih baik lagi, agar tidak ada pelaku usaha yang kecewa dari proses penerbitan ijin yang dilakukan.
"Intinya, perlu disempurnakan lagi, agar Pemkab Kubu Raya bisa mempertahankan award yang telah didapat," katanya.
Menurut Dian, tidak bisa dipungkiri, Kubu Raya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi yang banyak dilirik oleh investor. Melihat prospek tersebut, tentu investasi yang masuk dapat memberikan efek global bagi masyarakat dan Pemerintah Kubu Raya.
Karena dengan masuknya suatu investasi tentu penciptaan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka luas, pembangunan akan bisa bergerak cepat dan itu tentu akan mendukung berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Kubu Raya.
Akademisi Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak itu menambahkan, dalam mendapatkan ijin usaha, baik skala mikro maupun makro tentu setiap investor ingin mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan pemerintah Kubu Raya dengan menerapkan pola satu pintu dalam proses perijinan sudah sangat baik. Karena jika dilakukan dengan pola lama (banyak pintu) tentu akan mempersulit para investor untuk mendapatkan sebuah perijinan.
"Bahkan akan banyak biaya yang dikeluarkan dan waktu yang banyak terbuang hanya untuk mendapatkan satu perijinan," tuturnya.
Dia menyarankan, ada baiknya untuk ke depan pemerintah Kubu Raya bisa mengeluarkan buku panduan perijinan yang memuat tentang persyaratan administrasi,langkah untuk mendapatkan suatu ijin usaha, tenggang waktu serta biaya yang diperlukan, sehingga buku itu akan menjadi literatur bagi para pelaku usaha dalam mengajukan ijin.
"Sehingga dengan adanya buku itu, akan lebih lengkap pelayanan satu pintu. Itu juga akan menghindari adanya oknum yang mencoba mendapatkan keuntungan dari pengajuan proses perijinan," katanya.
Dari pengamatan yang dia lakukan baik melalui pemberitaan di media maupun informasi yang didapat dari beberapa pihak, perkembangan ekonomi Kubu Raya sudah bergerak sangat baik untuk kategori daerah penyanggah perkotaan.
Saat ini para pelaku usaha justru cenderung lebih memilih berinvestasi di Kubu Raya, karena selain faktor geografis yang sangat mendukung, ketersediaan lahan yang masih sangat luas dan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah juga menjadi kelebihan tersendiri bagi Kubu Raya.
"Saya rasa itu yang membuat banyak investor melirik Kubu Raya sebagai lahan untuk berinvestasi.Saya yakin, jika pemerintah Kubu Raya bisa terus memoles proses perijinannya maka ke depan perkembangan investias di kabupaten ini akan semakin baik," katanya.
Sebelumnya, Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan Kubu Raya, Agus Supriadi, mengaku cukup bangga bahwa Kubu Raya memperoleh penghargaan kualitas peraturan daerah. Penilaian diberikan karena perda tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak melampaui kewenangan Pemerintah Pusat.
"Apa yang disampaikan Menteri Hatta Rajasa, bahwa dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kabupaten menyelesaikan peraturan pajak. Kubu Raya termasuk di dalamnya. Kita sudah menyelesaikan Perda Perpajakan dan Perda Rertribusi," katanya.
Agus menjelaskan, Kubu Raya merupakan satunya-satunya dari empat perda yang dianalisasi tidak mengandung permasalahan.
Selain itu, ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi, juga program akhir. Di mana disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja yang cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespons berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda tentang perundang-undangan, perpajakan dan perizinan.
"Di situ dinilai, apakah sudah tanggap atau cepat menyambut perda pajak dan retribusi. Sebab, penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," tuturnya.(Rendra)
KUBU RAYA PERMUDAH PENERBITAN IJIN USAHA
"Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kabupaten Kubu Raya terus membuat gebrakan. Tahun 2011, peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu atap terus ditingkatkan dan dalam waktu dekat, empat pola pelayanan baru akan diterapkan secepatnya," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, dalam menerbitkan ijin usaha pemerintah Kubu Raya memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro maupun makro, tanpa meninggalkan syarat-syarat utama dalam proses pengeluaran ijin.
Dia menyatakan, sesuai dengan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di kabupaten tersebut, pihaknya selalu melibatkan berbagai sektor termasuk perbankan untuk memudahkan pemberian modal kepada pelaku usaha kecil dan mikro.
"Intinya kita saat ini sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan investasi diberbagai bidang. Bahkan kita berusaha untuk menjadikan masyarakat Kubu Raya sebagai investor bagi dirinya sendiri, karena yang namanya investor itu bukan hanya mereka yang berani menanamkan modal besar, tetapi juga kecil," tutur Muda.
Dari usaha tersebut, baru-baru ini Kubu Raya mendapatkan KPPOD Award di Hotel Borobudur-Jakarta untuk Kategori Kualitas Peraturan Daerah yang berpihak kepada Dunia Usaha/Investasi. Survey Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2010 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola Ekonomi Daerah di 245 Kabupaten /Kota di 19 Provinsi di Indonesia.
"Kriteria yang digunakan dalam survey TKED 2010 tersebut meliputi 9 indikator yang sebagian besar merupakan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota yaitu, Akses Lahan, Infrastruktur, Perizinan Usaha, Kualitas Peraturan di Daerah, Biaya Transaksi, Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha, Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) dan Keamanan dan Penyelesaian Konflik," kata Muda.
Ditempat terpisah, Hendra salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang Restoran mengungkapkan dalam mendapatkan ijin usaha di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu, dia tidak mengalami kesulitan.
Bahkan dari beberapa ijin usaha yang dia lakukan mendapatkan kemudahan dari Pemkab Kubu Raya. Selain itu proses perijinannya juga sangat cepat.
"Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam berusaha di Kubu Raya, baik saat proses pengajuan ijin maupun dalam menjalankan usaha saya selama ini.Intinya proses perijinan di Kubu Raya sudah sangat baik dan wajar jika Kubu Raya mendapatkan KPPOD Award," kata Hendra.
Meski demikian, saat ini dia mengaku mendapatkan sedikit kendala untuk memperoleh label Halal untuk memasarkan salah satu pruduknya. Pasalnya di Kubu Raya belum memiliki Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan labal halal tersebut.
"Saya sedang membuat Heikeng (penganan khas China dari olahan udang) dan akan membuat lebel halal untuk produk itu. Sejauh ini saya memang belum pernah ,memcoba karena di Kubu Raya belum ada MUI. Sedangkan saat mngjukan ke MUI Kalbar selaui rosesnya yang rumit, biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal, sekitar Rp.7,5 juta, padahal pemerintah mewajibkan produk yang dipasarkan untuk membuat label halal," katanya.
Dia menyatakan, saat mengajukan label halal untuk produk kerupuk udang dulu, dalam pengajuannya tidak dikenakan biaya. "Hanya saja saya menyumbang untuk masjid. Namun setelah pengeluaran label halal itu dipegang oluh suatu asosiasi, prosesnya sangat rumit, ini yang membuat pelaku usaha keberatan untuk membuat label halal pada produknya," tutur Hendra, pemilik Fress n Resto yang terletak di Kecamatan Sungai Raya.
Sementara itu, Suwarno, salah satu pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang budidaya lele di Kecamatan Rasau Jaya juga mengatakan cukup mudah dalam mendapatkan ijin dalam mengembangkan usahanya.
"Menurut saya proses penerbitan ijin usaha yang di terapkan Pemkab Kubu Raya melalui pelayanan 1 pintu sudah sangat baik. Dan kita berharap, ke depan pelayanannya bisa lebih baik lagi agar semakin banyak masyarakat yang berani untuk terjun kedunia usaha," kata Suwarno.(Rendra)
BUPATI : SPD BERIKAN INFORMASI TERBARU KEPADA PEMKAB
Sungai Raya, Kalbar, 9/6 - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengharapkan Sarjana Pendamping Desa bisa memberikan informasi terbaru dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat agar pemerintah bisa dengan cepat mencari solusi dari masalah tersebut.
"Melalui pelatihan kehumasan, jurnalistik dan blogging yang dilakukan Bappeda dan Ikatan Jurnalis Kubu Raya ini kita harapkan SPD bisa meningkatkan perannya dalam memberikan informasi terbaru kepada kita, agar bisa cepat kita tanggapi," kata Muda di Sungai Raya, usai membuka kegiatan pelatihan Jurnalistik, Kehumasan dan Blogging, Kamis.
Muda menyatakan, akses informasi di desa sangatlah penting. Sehingga melalui SPD diharapkan dapat mengolah informasi program-program yang ada dari berbagai sektor , agar masyarakat dapat segera mendapatkan informasi secepatnya.
"Selain itu SPD diharapkan dapat menyampaikan informasi berbagai potensi-potensi sumber daya manusia maupun alam dimana tempatnya mengabdi. Agar seluruh masyarakat khususnya di Kubu Raya dapat mengetahui informasi yang diberikan," katanya.
Menurut Muda, dengan penyampaian informasi yang diberikan para SPD ini diharapkan terjadinya harmoniasasi di dalam pembenahan pemerintahan desa bisa lebih cepat dicapai. Sehingga pemerintah berkepentingan mendapatkan informasi dari para SPD.
"Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari aparatus di bawah, namun informasi dari mereka juga sangatlah penting," katanya.
Hal itu dapat mengaklerelasi program-program yang ada agar bisa lebih nyata dirasakan dan lebih luas ditangkap oleh masyarakat. Sehingga dirinya berharap, program-program pemerintah bisa di akses lebih luas.
Sehingga dengan adanya pelatihan jurnalis itu, dimana masing-masing diberikan pengetahuan ilmu teknologi agar hubungan antara desa satu dengan desa lainnya bisa di ditindaklanjuti dengan cara saling memberikan informasi.
"Agar berbagai potensi diantaranya kebiasaan, adat maupun budaya desa setempat bisa diekspos," ujarnya.
Sehingga jika hal tersebut terekspos, maka pemerintah daerah akan memberdayakan potensi-potensi yang telah diinformasikan oleh para SPD. Termasuklah juag segala potesni konflik apapun bentuknya terkait politik lokal agar bisa dicarikan solusi secepatnya jika dinformasikan dengan segera oleh SPD.
"Dengan kemampuan pengetahuan jurnalis yang didapat para SPD, maka mereka dapat saling memberikan informasi secepat mungkin," kata Muda.
Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Kubu Raya, Deni Hamdani mengatakan pihaknya ingin berbagi pengetahuan tentang dunia jurnalistik yang ditenguni para wartawan khususnya yang tergabung di dalam IJKR.
"Kita berharap, para SPD yang mendapatkan ilmu pelatihan jurnalistik ini dapat menjadikan mereka bisa menjadi jurnalis," katanya.
Deni juga berharap, para SPD yang sudah mendapatkan pelatihan meski hanya sehari saja, bisa memberikan informasi di tempatnya mengabdi untuk dipublikasikan ke masyarakat luas dengan cara bekerja sama dengan IJKR.
"Apalagi, banyak permasalahan desa yang tidak mungkin terjangkau oleh para wartawan khususnya yang berada di Kubu Raya," tuturnya.
Sehingga dengan pelatihan itu, diharapkan mereka mampu menyampaikan informasi melalui pemberitaan dengan kerjasama dengan IJKR.(Rendra)
"Melalui pelatihan kehumasan, jurnalistik dan blogging yang dilakukan Bappeda dan Ikatan Jurnalis Kubu Raya ini kita harapkan SPD bisa meningkatkan perannya dalam memberikan informasi terbaru kepada kita, agar bisa cepat kita tanggapi," kata Muda di Sungai Raya, usai membuka kegiatan pelatihan Jurnalistik, Kehumasan dan Blogging, Kamis.
Muda menyatakan, akses informasi di desa sangatlah penting. Sehingga melalui SPD diharapkan dapat mengolah informasi program-program yang ada dari berbagai sektor , agar masyarakat dapat segera mendapatkan informasi secepatnya.
"Selain itu SPD diharapkan dapat menyampaikan informasi berbagai potensi-potensi sumber daya manusia maupun alam dimana tempatnya mengabdi. Agar seluruh masyarakat khususnya di Kubu Raya dapat mengetahui informasi yang diberikan," katanya.
Menurut Muda, dengan penyampaian informasi yang diberikan para SPD ini diharapkan terjadinya harmoniasasi di dalam pembenahan pemerintahan desa bisa lebih cepat dicapai. Sehingga pemerintah berkepentingan mendapatkan informasi dari para SPD.
"Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari aparatus di bawah, namun informasi dari mereka juga sangatlah penting," katanya.
Hal itu dapat mengaklerelasi program-program yang ada agar bisa lebih nyata dirasakan dan lebih luas ditangkap oleh masyarakat. Sehingga dirinya berharap, program-program pemerintah bisa di akses lebih luas.
Sehingga dengan adanya pelatihan jurnalis itu, dimana masing-masing diberikan pengetahuan ilmu teknologi agar hubungan antara desa satu dengan desa lainnya bisa di ditindaklanjuti dengan cara saling memberikan informasi.
"Agar berbagai potensi diantaranya kebiasaan, adat maupun budaya desa setempat bisa diekspos," ujarnya.
Sehingga jika hal tersebut terekspos, maka pemerintah daerah akan memberdayakan potensi-potensi yang telah diinformasikan oleh para SPD. Termasuklah juag segala potesni konflik apapun bentuknya terkait politik lokal agar bisa dicarikan solusi secepatnya jika dinformasikan dengan segera oleh SPD.
"Dengan kemampuan pengetahuan jurnalis yang didapat para SPD, maka mereka dapat saling memberikan informasi secepat mungkin," kata Muda.
Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Kubu Raya, Deni Hamdani mengatakan pihaknya ingin berbagi pengetahuan tentang dunia jurnalistik yang ditenguni para wartawan khususnya yang tergabung di dalam IJKR.
"Kita berharap, para SPD yang mendapatkan ilmu pelatihan jurnalistik ini dapat menjadikan mereka bisa menjadi jurnalis," katanya.
Deni juga berharap, para SPD yang sudah mendapatkan pelatihan meski hanya sehari saja, bisa memberikan informasi di tempatnya mengabdi untuk dipublikasikan ke masyarakat luas dengan cara bekerja sama dengan IJKR.
"Apalagi, banyak permasalahan desa yang tidak mungkin terjangkau oleh para wartawan khususnya yang berada di Kubu Raya," tuturnya.
Sehingga dengan pelatihan itu, diharapkan mereka mampu menyampaikan informasi melalui pemberitaan dengan kerjasama dengan IJKR.(Rendra)
Monday, June 13, 2011
KUBU RAYA JUARA JAMBORE 1000 PTK PAUD NI
Sungai Raya, Kalbar, 8/6 - Putra-putri Kabupaten Kubu Raya kembali menorehkan prestasi bagi kabupaten baru tersebut setelah berhasil menjadi juara umum dalam Jambore 1000 PTK PAUD NI (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal) tingkat provinsi.
"Kontingen Kubu Raya berhasil merebut 8 emas 1 perak 2 perunggu mengalahkan 13 kontingen dari kabupaten/ kota lainnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, dengan hasil tersebut menambah deretan prestasi yang berhasil diraih oleh putra-putri Kubu Raya dan tentunya hal itu sangat membanggakan pemerintah setempat.
Dari hasil tersebut, tim Kubu Raya berhak mewakili Kalimantan Barat ke ajang Jambore 1000 PTK PAUD NI tingkat nasional.
Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus, memberi apresiasi atas keberhasilan tersebut. Ia menilai, indikator keberhasilan itu yakni di bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) yang berupaya terus meningkatkan dan membina lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang ada di masyarakat.
"Tentunya ini juga tak terlepas dari peran masyarakat yang proaktif memberikan pembinaan dan pengajaran sesuai bidangnya masing-masing dalam rangka meningkatkan pendidikan nonformal," ucap Frans.
Dari 14 kategori yang diperlombakan tim Kubu Raya berhasil merebut di 8 kategori. Disebutkan Frans mereka antara lain Kategori Pengelola PAUD Juara I atas nama Yusup. Kemudian dikategori Pengelola PKBM juga Juara I atas nama Sarpandi. Pengelola Kursus Susanto Juara I. Kategori Media Pembelajaran diraih Syiahyuningsih juga rebut Juara I. Kategori Keaksaraan direbut Miftahulhuda. Kategori Instruktur Senam direbut Syahril. Kategori Tata Rias atas nama Aminah yang juga juara I.
Di Seni Musik juga merebut Juara I atas nama Triastuti. Begitu pula di Seni Tari J. Nopiani merebut emas.
"Sedangkan untuk Mobil Pintar (kategori Pengelola Program PAUD NI) Kubu Raya rebut Juara II atas nama Hasunah. Kategori Guru PAUD Juara III atas nama Murdiana. Dan Pengelola TBM Juara III atas nama Nurhayani," ungkapnya.
Jambore yang dibuka langsung Gubernur Kalbar tersebut melombakan 14 kategori antara lain Guru PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PKBM, Pengelola TBM, Pamong Belajar SKB dan BPKB, Penilik, Pengelola Kursus, Instruktur Kursus Seni Tari, PTK PAUD NI, Tutor Pendidikan Keaksaraan Instruktur Senam, Instruktur Tata Rias, Instruktur Seni Musik, dan Pengelola Program PAUD NI.(Rendra)
"Kontingen Kubu Raya berhasil merebut 8 emas 1 perak 2 perunggu mengalahkan 13 kontingen dari kabupaten/ kota lainnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, dengan hasil tersebut menambah deretan prestasi yang berhasil diraih oleh putra-putri Kubu Raya dan tentunya hal itu sangat membanggakan pemerintah setempat.
Dari hasil tersebut, tim Kubu Raya berhak mewakili Kalimantan Barat ke ajang Jambore 1000 PTK PAUD NI tingkat nasional.
Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus, memberi apresiasi atas keberhasilan tersebut. Ia menilai, indikator keberhasilan itu yakni di bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) yang berupaya terus meningkatkan dan membina lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang ada di masyarakat.
"Tentunya ini juga tak terlepas dari peran masyarakat yang proaktif memberikan pembinaan dan pengajaran sesuai bidangnya masing-masing dalam rangka meningkatkan pendidikan nonformal," ucap Frans.
Dari 14 kategori yang diperlombakan tim Kubu Raya berhasil merebut di 8 kategori. Disebutkan Frans mereka antara lain Kategori Pengelola PAUD Juara I atas nama Yusup. Kemudian dikategori Pengelola PKBM juga Juara I atas nama Sarpandi. Pengelola Kursus Susanto Juara I. Kategori Media Pembelajaran diraih Syiahyuningsih juga rebut Juara I. Kategori Keaksaraan direbut Miftahulhuda. Kategori Instruktur Senam direbut Syahril. Kategori Tata Rias atas nama Aminah yang juga juara I.
Di Seni Musik juga merebut Juara I atas nama Triastuti. Begitu pula di Seni Tari J. Nopiani merebut emas.
"Sedangkan untuk Mobil Pintar (kategori Pengelola Program PAUD NI) Kubu Raya rebut Juara II atas nama Hasunah. Kategori Guru PAUD Juara III atas nama Murdiana. Dan Pengelola TBM Juara III atas nama Nurhayani," ungkapnya.
Jambore yang dibuka langsung Gubernur Kalbar tersebut melombakan 14 kategori antara lain Guru PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PKBM, Pengelola TBM, Pamong Belajar SKB dan BPKB, Penilik, Pengelola Kursus, Instruktur Kursus Seni Tari, PTK PAUD NI, Tutor Pendidikan Keaksaraan Instruktur Senam, Instruktur Tata Rias, Instruktur Seni Musik, dan Pengelola Program PAUD NI.(Rendra)
KUBU RAYA BERI PEMBEKALAN KEPADA DESA BERMASALAH
Sungai Raya, Kalbar, 8/6 - Tiga belas desa yang bermasalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2010 lalu akan diberikan penasehatan dan pembekalan dari Inspektorat Kubu Raya.
"Dari hasil audit pengelolaan ADD desa tahun 2010 lalu memang ada beberapa desa yang masih bermasalah. Untuk itu dalam waktu dekat kita akan meminta inspektorat Kubu Raya untuk memberikan pembekalan kepada desa-desa tersebut," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan pembekalan tersebut akan bermanfaat bagi aparatur desa supaya diketahui problem atau masalah dihadapi sehingga SPJ ADD tidak asal-asalan disampaikan kepada pemerintah.
"Biasanya ada persoalan ketika SPJ tidak dilaporkan. Dan kita ingin kedepankan pendekatan manusiawi supaya ADD tersebut benar-benar dipertanggungjawabkan secara menyeluruh," ungkap dia.
Lanjutnya, masalah SPJ ADD biasanya beragam. Kerap kali erat kaitannya dengan aplikasi SPJ ADD di lapangan. Dengan demikian, persoalan tersebut bukannya dihindari, namun harus dihadapi.
"Itu karena berkaitan dengan kinerja aparatur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Muda menegaskan, keterlambatan LPJ 2010 tentu akan berpengaruh pada ADD 2011. Bahkan dapat berpengaruh kepada kinerja aparatur desa dan pengelolaan ADD tahun berikutnya.
Namun juga harus diperinci, karena LPJ biasanya bukan semata-mata tanggung jawab para kepala desa.
"Biasanya tidak murni kesalahan kades. Ada juga akibat problem kades non aktiv dan tidak mungkin ditimpakan kesalahannya kepada kades aktiv sekarang," kata Muda.
Sebagai Bupati, Muda menginginkan SPJ ADD tahun 2010 dipisahkan cara pertanggunjawabannya. Jangan bersalah lalu dibebankan kepada kades yang baru dipilih.
Dia menginginkan penyelesaian cara efektif LPJ ADD tahun 2010 adalah dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Makanya Pemkab akan turut campur, supaya persoalan ini tidak memblunder hingga ke aparatur hukum. ”Kalau ada cara bijak, kita akan sikapi secara menyeluruh," katanya.(Rendra)
"Dari hasil audit pengelolaan ADD desa tahun 2010 lalu memang ada beberapa desa yang masih bermasalah. Untuk itu dalam waktu dekat kita akan meminta inspektorat Kubu Raya untuk memberikan pembekalan kepada desa-desa tersebut," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan pembekalan tersebut akan bermanfaat bagi aparatur desa supaya diketahui problem atau masalah dihadapi sehingga SPJ ADD tidak asal-asalan disampaikan kepada pemerintah.
"Biasanya ada persoalan ketika SPJ tidak dilaporkan. Dan kita ingin kedepankan pendekatan manusiawi supaya ADD tersebut benar-benar dipertanggungjawabkan secara menyeluruh," ungkap dia.
Lanjutnya, masalah SPJ ADD biasanya beragam. Kerap kali erat kaitannya dengan aplikasi SPJ ADD di lapangan. Dengan demikian, persoalan tersebut bukannya dihindari, namun harus dihadapi.
"Itu karena berkaitan dengan kinerja aparatur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Muda menegaskan, keterlambatan LPJ 2010 tentu akan berpengaruh pada ADD 2011. Bahkan dapat berpengaruh kepada kinerja aparatur desa dan pengelolaan ADD tahun berikutnya.
Namun juga harus diperinci, karena LPJ biasanya bukan semata-mata tanggung jawab para kepala desa.
"Biasanya tidak murni kesalahan kades. Ada juga akibat problem kades non aktiv dan tidak mungkin ditimpakan kesalahannya kepada kades aktiv sekarang," kata Muda.
Sebagai Bupati, Muda menginginkan SPJ ADD tahun 2010 dipisahkan cara pertanggunjawabannya. Jangan bersalah lalu dibebankan kepada kades yang baru dipilih.
Dia menginginkan penyelesaian cara efektif LPJ ADD tahun 2010 adalah dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Makanya Pemkab akan turut campur, supaya persoalan ini tidak memblunder hingga ke aparatur hukum. ”Kalau ada cara bijak, kita akan sikapi secara menyeluruh," katanya.(Rendra)
ANGGARAN RUMAH DINAS DIALIHKAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN
Sungai Raya, Kalbar, 9/6 - Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Iskandar mengatakan pemerintah Kubu Raya telah mengalihkan alokasi pembangunan rumah dinas bupati sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan rumah dinas guru dan sarana pendidikan di kabupaten tersebut.
"Pada APBD Kubu Raya 2011 lalu, saat akan pengesahan, Bupati Kubu Raya membatalkan alokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan dialihkan untuk pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil dan pembangunan sarana fisik sekolah," kata Iskandar di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya pos pembangunan rumah dinas tersebut sudah dicantumkan oleh Bappeda Kubu Raya untuk diajukan dalam APBD Kubu Raya 2011.
"Namun, saat akan disahkan, tiba-tiba Pak Bupati meminta rencana itu di urungkan dan dialihakn ke sektor pembangunan lainnya yang lebih substansial," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan.
"Kubu Raya ini kan kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati. Makanya dana Rp6 miliar itu kita alihkan ke pembangunan rumah dinas guru dan sarana fisik sekolah di daerah terpencil," kata Muda.
Bukan hanya anggaran pengadaan rumah dinas, rencana pengadaan mobil dinas Bupati yang juga dianggarkan pengadaannya pada tahun 2011 ini sebesar hampir Rp1 miliar juga dialihkan untuk pengadaan kendaraan bagi tenaga lapangan dan bantuan motor bagi Polisi.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.
Saat disinggung mengenai kedudukan rumah pribadinya yang ada di Kota Pontianak dan sempat menjadi pembicaraan beberapa pihak, dengan tenang Muda menyatakan hal itu hanya tanggapan negatif segelintir pihak.
"Saya memang Bupati Kubu Raya, namun rumah masih di Pontianak dan memang sudah banyak orang yang mempertanyakan hal itu. Tapi sejauh ini meski rumah saya di Kota Pontianak, tidak menghambat pelayanan saya kepada masyarakat Kubu Raya," ujarnya, sambil tertawa.
Bahkan, lanjut Muda, dirumah pribadinya dia masih tetap menerima masyarakat Kubu Raya yang akan bertandang. "Bisa dilihat sendirilah, setiap hari bahkan sampai jauh malam, banyak masyarakat yang datang dan itu tetap kita layani," katanya.
Muda berharap, dengan pengalihan alokasi dana tersebut bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.
"Kita bukan mau mencari hal lain, jelas itu sangat jauh dari pikiran saya. Yang saya mau, proses pembangunan itu dulu yang berjalan dan untuk rumah serta mobil dinas, saya masih belum kepikiran untuk saat ini," ucap Muda.
Dia menambahkan, pemindahan alokasi rencana pembelian mobil dinas bukan baru tahun ini dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan Muda saat pertama menjabat sebagai Bupati Kubu Raya tahun 2008 lalu, di mana anggaran untuk pembelian mobil tersebut dialihkan untuk pembelian motor untuk petugas lapangan dan hand tracktor untuk kelompok tani.(Rendra)
"Pada APBD Kubu Raya 2011 lalu, saat akan pengesahan, Bupati Kubu Raya membatalkan alokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan dialihkan untuk pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil dan pembangunan sarana fisik sekolah," kata Iskandar di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya pos pembangunan rumah dinas tersebut sudah dicantumkan oleh Bappeda Kubu Raya untuk diajukan dalam APBD Kubu Raya 2011.
"Namun, saat akan disahkan, tiba-tiba Pak Bupati meminta rencana itu di urungkan dan dialihakn ke sektor pembangunan lainnya yang lebih substansial," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pembangunan rumah dinas Bupati saat ini dirasakan masih belum begitu diperlukan.
"Kubu Raya ini kan kabupaten baru, masih banyak hal substansial yang perlu dilakukan dibanding rumah dinas Bupati. Makanya dana Rp6 miliar itu kita alihkan ke pembangunan rumah dinas guru dan sarana fisik sekolah di daerah terpencil," kata Muda.
Bukan hanya anggaran pengadaan rumah dinas, rencana pengadaan mobil dinas Bupati yang juga dianggarkan pengadaannya pada tahun 2011 ini sebesar hampir Rp1 miliar juga dialihkan untuk pengadaan kendaraan bagi tenaga lapangan dan bantuan motor bagi Polisi.
"Mobil yang saya gunakan saat ini juga masih jauh dari kata layak, makanya saat ini tidak perlu lah mobil dinas. Karena kita lebih mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," kata Muda.
Saat disinggung mengenai kedudukan rumah pribadinya yang ada di Kota Pontianak dan sempat menjadi pembicaraan beberapa pihak, dengan tenang Muda menyatakan hal itu hanya tanggapan negatif segelintir pihak.
"Saya memang Bupati Kubu Raya, namun rumah masih di Pontianak dan memang sudah banyak orang yang mempertanyakan hal itu. Tapi sejauh ini meski rumah saya di Kota Pontianak, tidak menghambat pelayanan saya kepada masyarakat Kubu Raya," ujarnya, sambil tertawa.
Bahkan, lanjut Muda, dirumah pribadinya dia masih tetap menerima masyarakat Kubu Raya yang akan bertandang. "Bisa dilihat sendirilah, setiap hari bahkan sampai jauh malam, banyak masyarakat yang datang dan itu tetap kita layani," katanya.
Muda berharap, dengan pengalihan alokasi dana tersebut bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.
"Kita bukan mau mencari hal lain, jelas itu sangat jauh dari pikiran saya. Yang saya mau, proses pembangunan itu dulu yang berjalan dan untuk rumah serta mobil dinas, saya masih belum kepikiran untuk saat ini," ucap Muda.
Dia menambahkan, pemindahan alokasi rencana pembelian mobil dinas bukan baru tahun ini dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan Muda saat pertama menjabat sebagai Bupati Kubu Raya tahun 2008 lalu, di mana anggaran untuk pembelian mobil tersebut dialihkan untuk pembelian motor untuk petugas lapangan dan hand tracktor untuk kelompok tani.(Rendra)
KABUPATEN BARU DAPAT PENGHARGAAN PEMBUAT PERDA TERBAIK
"Kubu Raya berada pada peringkat pertama dengan nilai sub-indeks 100,0, di ikuti dengan Kota Solok (Sumatera Barat) dan Maluku Tengah (Maluku) dengan nilai sub-indeks 99,0," kata Asisten I Bidang hukum dan Pemerintahan Pemkab Kubu Raya, Agus Supriadi di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya penilaian tersebut dilakukan oleh KPPOD berdasarkan survei langsung di lapangan dari 245 kabupaten/kota se-Indonesia.
Peniliannya dititik beratkan pada empat perda di Kubu Raya yang dianalisis tidak mengandung permasalahan. Sementara itu Kota Solok dan Maluku Utara berada pada peringkat kedua, karena masing-masing dari tujuh perda dari daerah itu yang dianalisis hanya ditemukan satu perda yang bermasalah pada satu dari 14 kriteria pelanggaran.
Perda tersebut adalah Perda Kota Solok No. 6 /2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang melanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif. Selain Kota Solok, tiga daerah lain di Sumbar - Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang juga menempati peringkat delapan besar untuk sub-indeks itu.
Sementara itu di Maluku Utara satu-satunya perda yang bermasalah adalah Perda No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK). Letak permasalahan perda juga sama yakni nelanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif.
Atas prestasi tersebut, Kubu Raya mendapatkan award dari KPPOD dengan kategori Kabupaten terbaik dalam pengelolaan Perda.
"Pemberiaan penghargaan itu disampaikan langsung Menteri Kordinator Perekonomian RI, Bapak Hatta Radjasa atas prakarsa Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah bekerjasama dengan AusAID dan The Asia Foundation. Ini penghargaan luar biasa dan cukup mengejutkan bagi kabupaten terbaru seperti Kubu Raya," kata Agus.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan meski membanggakan, namun penghargaan tersebut juga menjadi beban.
"Saya maksudkan beban di sini karena sudah mendapatkan penghargaan itu, tentu kita harus lebih baik lagi dalam membuat perda ke depannya," kata Muda.
Untuk itu dia berharap jajaran peemrintahan yang dipimpinnya bersama instansi terkait seperti DPRD setempat bisa meningkatkan kerjasama dalam membuat perda yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Penghargaan ini tentu bukan hanya untuk Pemkab Kubu Raya, tetapi itu didapat berkat kerjasama yang baik dari DPRD dan masyarakat Kubu Raya. Dan itu membuktikan bahwa selama ini kita solid dalam membangun kabupaten ini," ucap Muda.
Dia memaparkan, ada beberapa kriteria dalam survey dan sampling yang dilakukan KPPOD baik secara langsung dan tidak.
Diantara penilaian yang dilakukan adalah dengan mewawancara langsung baik pelaku usaha kecil, menengah dan kegiatan lintas ekonomi juga pelayanan di mana salah satunya terkait dengan kualitas perda.
Dari penilaian itu Kubu Raya disurvey dan hasilnya cukup mengejutkan survey murni tanpa koordinasi dengan Pemkab atau sebagainya dari lembaga terpercaya selama 8 bulan di seluruh kab/kota di Indonesia.
Dari hasil penilaian tersebut ada juga tabel tentang peringkat dan rekomendasi serta program akhir disebutkan sebagai penilaian daerah mana saja cepat tanggap, cepat dan tepat dalam merespon berbagai perkembangan terkait penyesuaian perda-perda perundang-undangan perpajakan dan perizinian.
"Salah satu poin penilaian disitu apakah sudah tanggap atau cepat menyambut petrda pajak dan retribusi. Dampak penyesuaian akan berdampak kepada investasi pada kegiatan perekonomian masyarakat," katanya.
"Selain itu point penting lainnya yang menjadi penilaian adalah pelayanan terpadu satu pintu. Yang jelas, penghargaan ini buan untuk Pemkab saja tetapi untuk seluruh masyarakat Kubu Raya," kata Muda.(Rendra)
BANYAK DESA BERMASALAH DALAM PENGELOLAAN ADD
Sungai Raya, Kalbar, 7/6 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Saini Umar mengungkapkan pihaknya tidak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa kepada beberapa desa mengingat masih banyak desa yang bermasalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
"Untuk itu kami menghimbau kepada 106 desa tersebar di kabupaten termuda di Kubu Raya untuk berhati-hati dalam mempergunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa tahun 2011 ini," kata Saini di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, berdasarkan data pengelolaan ADD tahun 2010 lalu, banyak temuan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.
Untuk itu, pada proses pencairan alokasi ADD tahun 2011 akan dicairkan tidak lama lagi dia berharap para kepala desa dapat mengikuti ketentuan juklak dan juknis dan peraturan perundangan berlaku dalam mengelola ADD.
Ia menambahkan ADD peruntukannya bukan dipergunakan untuk aparatur. Dalam aturan peruntukan sekitar 70 persen adalah infrastruktur desa. Sementara 30 persen dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan ATK perkantoran desa.
"Disamping itu, dalam pencairannya juga ada tahapan," ujar Saini.
Dia menjelaskan pada tahun 2010, banyak desa tersangkut kasus untuk ADD. Kasunya seperti beberapa desa terlambat pencairan, ada juga desa kadesnya atau aparaturnya tersangkut kasus hukum.
Seperti desa di Kecamatan Sungai Ambawang dan beberapa desa lainnya, pada tahun 2010 ADD disana tidak bisa dicairkan. Alasannya tidak bisa proses karena disebabkan batas waktu pencairan sudah nyaris habis hingga tanggal 25 desember.
Sementara bentuk pertanggung jawaban tahap awal tidak bisa dilampirkan.
Saini menjelaskan di Desa Batu Ampar alokasi dana desa tahap pertama dan kedua sebesar Rp206 juta tidak bisa dicairkan. Itu karena tidak diajukan dan berakibat kepada proses hukum.
Di Kecamatan Teluk Pakedai, lanjutnya, Desa Teluk Pakedai Hulu (32 juta), Teluk Pakedai 1 (21,1 juta), Desa Madura (30,3 juta) dan Desa Sungai Deras (38,1 juta) tidak dapat dicairkan karena belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.
"Demikian dengan Desa Sungai Nipah 101 juta belum dicarikan karena belum menyampaikan SPJ ADD tahap 1," ujarnya.
Untuk Kecamatan Kubu di Desa Olak-Olak Kubu (38,4 juta) dan Desa Sungai Selamat (32,5 juta) belum menyampaikan SPJ ADD tahap II. Sedangkan Desa Sungai Bemban dengan total ADD berjumlah Rp128,8 juta tidak mengajukan karena tengah menjalani proses hukum.
Begitu juga dengan Desa Pinang Dalam (111,8 juta) belum menyampaikan SPJ tahap 1. "Akibatnya ADD tahap II tidak bisa dicairkan," kata dia.
Saini juga mengatakan, di Kecamatan Terentang khususnya Desa Permata dengan ADD sebesar Rp105,7 juta tidak dapat dicairkan karena masalah legislasi BPD. Di Desa Betuah dengan total ADD Rp172 juta untuk tahap awal tidak dapat dicairkan karena belum menyampaikan SPJ tahap awal.
"Dan Desa Sungai Radak II (34,1 juta) belum menyampaikan SPJ tahap II," katanya.
Di Ibukota Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya di Desa Tebang Kacang dengan ADD berjumlah Rp42,4 juta tidak dicairkan ADD tahap II. Untuk Desa Mekar Sari (46,2 juta) belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.
Sementara di Desa Teluk Kapuas dengan total ADD Rp149 juta tidak mengajukan karena tengah berproses hukum.
Saini menjelaskan dengan rincian permasalahan diatas, ia meminta aparatur desa selalu melakukan evaluasi. Pasalnya, dana ADD yang dipergunakan merupakan dana rakyat dan alokasinya harus jelas pertanggungjawabannya.(Rendra)
"Untuk itu kami menghimbau kepada 106 desa tersebar di kabupaten termuda di Kubu Raya untuk berhati-hati dalam mempergunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa tahun 2011 ini," kata Saini di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, berdasarkan data pengelolaan ADD tahun 2010 lalu, banyak temuan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.
Untuk itu, pada proses pencairan alokasi ADD tahun 2011 akan dicairkan tidak lama lagi dia berharap para kepala desa dapat mengikuti ketentuan juklak dan juknis dan peraturan perundangan berlaku dalam mengelola ADD.
Ia menambahkan ADD peruntukannya bukan dipergunakan untuk aparatur. Dalam aturan peruntukan sekitar 70 persen adalah infrastruktur desa. Sementara 30 persen dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan ATK perkantoran desa.
"Disamping itu, dalam pencairannya juga ada tahapan," ujar Saini.
Dia menjelaskan pada tahun 2010, banyak desa tersangkut kasus untuk ADD. Kasunya seperti beberapa desa terlambat pencairan, ada juga desa kadesnya atau aparaturnya tersangkut kasus hukum.
Seperti desa di Kecamatan Sungai Ambawang dan beberapa desa lainnya, pada tahun 2010 ADD disana tidak bisa dicairkan. Alasannya tidak bisa proses karena disebabkan batas waktu pencairan sudah nyaris habis hingga tanggal 25 desember.
Sementara bentuk pertanggung jawaban tahap awal tidak bisa dilampirkan.
Saini menjelaskan di Desa Batu Ampar alokasi dana desa tahap pertama dan kedua sebesar Rp206 juta tidak bisa dicairkan. Itu karena tidak diajukan dan berakibat kepada proses hukum.
Di Kecamatan Teluk Pakedai, lanjutnya, Desa Teluk Pakedai Hulu (32 juta), Teluk Pakedai 1 (21,1 juta), Desa Madura (30,3 juta) dan Desa Sungai Deras (38,1 juta) tidak dapat dicairkan karena belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.
"Demikian dengan Desa Sungai Nipah 101 juta belum dicarikan karena belum menyampaikan SPJ ADD tahap 1," ujarnya.
Untuk Kecamatan Kubu di Desa Olak-Olak Kubu (38,4 juta) dan Desa Sungai Selamat (32,5 juta) belum menyampaikan SPJ ADD tahap II. Sedangkan Desa Sungai Bemban dengan total ADD berjumlah Rp128,8 juta tidak mengajukan karena tengah menjalani proses hukum.
Begitu juga dengan Desa Pinang Dalam (111,8 juta) belum menyampaikan SPJ tahap 1. "Akibatnya ADD tahap II tidak bisa dicairkan," kata dia.
Saini juga mengatakan, di Kecamatan Terentang khususnya Desa Permata dengan ADD sebesar Rp105,7 juta tidak dapat dicairkan karena masalah legislasi BPD. Di Desa Betuah dengan total ADD Rp172 juta untuk tahap awal tidak dapat dicairkan karena belum menyampaikan SPJ tahap awal.
"Dan Desa Sungai Radak II (34,1 juta) belum menyampaikan SPJ tahap II," katanya.
Di Ibukota Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya di Desa Tebang Kacang dengan ADD berjumlah Rp42,4 juta tidak dicairkan ADD tahap II. Untuk Desa Mekar Sari (46,2 juta) belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.
Sementara di Desa Teluk Kapuas dengan total ADD Rp149 juta tidak mengajukan karena tengah berproses hukum.
Saini menjelaskan dengan rincian permasalahan diatas, ia meminta aparatur desa selalu melakukan evaluasi. Pasalnya, dana ADD yang dipergunakan merupakan dana rakyat dan alokasinya harus jelas pertanggungjawabannya.(Rendra)
KUBU RAYA DAN POLRI SUKSESKAN PROGRAM KB
Sungai Kakap, Kalbar, 7/6 - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya bekerjasama mengurangi tingginya angka kelahiran bayi dengan menggelar bulan bhakti KB Kesehatan Bhayangkara dan launching program masyarakat mitra polisi di Kecamatan Sungai Kakap, Selasa.
"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polda Kalbar, sedangkan kita sebagai tuan rumah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan kita sangat mendukung program ini untuk menyukseskan program KB yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendarwan di Sungai Kakap, Selasa.
Menurut Muda, untuk menyukseskan program KB di Kubu Raya tentu akan lebih mudah karena Polri dan Bhayangkari ikut berperan di dalamnya.
"Dengan ber-KB, pemahaman masyarakat akan bagaimana keluarga itu berkualitas dan mempunyai visi dalam berkeluarga itu lebih cepat. Karena mereka mempunyai jaringan dari Kecamatan sampai ketingkat desa, dengan begitu program pemerintah akan lebih mudah tercapai," kata Muda.
Dia juga menyatakan pihaknya akan terus menggaungkan program KB tersebut kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa keluarga berkualitas menjadi tolak ukur kemajuan suatu keluarga.
Juga untuk menyadarkan masyarakat untuk mengendalikan angka kelahiran dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Agar kondisi anak-anak dimasa depannya jauh lebih baik dari sekarang ini.
"Sasarannya jelas bahwa ada pemahaman tentang kontrasepsi, pelayanan. Terlebih sekarang ini ada program baru seperti jampersal, ini sekaligus bisa memudahkan sosialisasi dengan adanya bulan bhakti KB kes Polri ini," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Brigjend Sukrawardi Dahlan mengatakan kegiatan tersebut terkait dalam rangka birokrasi polri yang lebih implementatif, lebih mengaplikasikan bentuk pelayanan polisi terhadap masyarakat.
"Sesuai dengan kebijakan kapolri repitalisasi pelaksanaan tugas pokok polisi itu sendiri bagaimana polisi itu berada didepan masalah sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang berpotensi pada masalah sosial dan kriminal dapat lebih awal diatas dengan pola-pola yang sudah saya sampaikan tadi," katanya.
Sukrawardi juga mengharapkan setiap keluarga dapat melahirkan anak yang berkualitas dalam pengertian dia bagus pemahaman agamanya, cerdas otaknya dan baik perilakunya.
"Memberikan pehamanan dari awal, karena bagaimana pun pemahaman tentang kualitas hidup itu jauh lebih besar manfaatnya terhadap kesinambungan hidup serta perkembangan perilaku dari keluarga itu," kata Sukrawardi.(Rendra)
"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polda Kalbar, sedangkan kita sebagai tuan rumah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan kita sangat mendukung program ini untuk menyukseskan program KB yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendarwan di Sungai Kakap, Selasa.
Menurut Muda, untuk menyukseskan program KB di Kubu Raya tentu akan lebih mudah karena Polri dan Bhayangkari ikut berperan di dalamnya.
"Dengan ber-KB, pemahaman masyarakat akan bagaimana keluarga itu berkualitas dan mempunyai visi dalam berkeluarga itu lebih cepat. Karena mereka mempunyai jaringan dari Kecamatan sampai ketingkat desa, dengan begitu program pemerintah akan lebih mudah tercapai," kata Muda.
Dia juga menyatakan pihaknya akan terus menggaungkan program KB tersebut kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa keluarga berkualitas menjadi tolak ukur kemajuan suatu keluarga.
Juga untuk menyadarkan masyarakat untuk mengendalikan angka kelahiran dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Agar kondisi anak-anak dimasa depannya jauh lebih baik dari sekarang ini.
"Sasarannya jelas bahwa ada pemahaman tentang kontrasepsi, pelayanan. Terlebih sekarang ini ada program baru seperti jampersal, ini sekaligus bisa memudahkan sosialisasi dengan adanya bulan bhakti KB kes Polri ini," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Brigjend Sukrawardi Dahlan mengatakan kegiatan tersebut terkait dalam rangka birokrasi polri yang lebih implementatif, lebih mengaplikasikan bentuk pelayanan polisi terhadap masyarakat.
"Sesuai dengan kebijakan kapolri repitalisasi pelaksanaan tugas pokok polisi itu sendiri bagaimana polisi itu berada didepan masalah sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang berpotensi pada masalah sosial dan kriminal dapat lebih awal diatas dengan pola-pola yang sudah saya sampaikan tadi," katanya.
Sukrawardi juga mengharapkan setiap keluarga dapat melahirkan anak yang berkualitas dalam pengertian dia bagus pemahaman agamanya, cerdas otaknya dan baik perilakunya.
"Memberikan pehamanan dari awal, karena bagaimana pun pemahaman tentang kualitas hidup itu jauh lebih besar manfaatnya terhadap kesinambungan hidup serta perkembangan perilaku dari keluarga itu," kata Sukrawardi.(Rendra)
KUBU RAYA AJUKAN PENAMBAHAN 400 PNS
"Kita sudah mengajukan kouta CPNS untuk tahun 2011/2012. Sebenarnya kebutuhan kita jauh dari itu, namun untuk 400 itu saja kita belum tahu apakah disetujui dengan jumlah itu atau tidak," kata Nuh di Sungai Raya, Senin.
Yang pasti untuk tenaga guru, Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan sekitar 1.805 tenaga guru. Sementara tenaga medis masih dibutuhkan sekitar 400 lebih.
"Makanya kita mengutamakan tenaga guru dan kesehatan, mengingat kita masih banyak kekurangan," katanya.
Noh menambahkan, ketimpangan dan kekurangan PNS di daerah-daerah pedalaman, Kubu Raya mengajukan kuota lebih besar. Namun berapa banyak yang disetujui belum dapat diketahui pasti.
Dia juga mengatakan pengajuan kuota CPNS tahun 2011/2012 tetap dilakukan. Ini sambil menunggu bagaimana putusan Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai NIP CPNS tahun 2010/2011.
"Kita memang tidak mengetahui bagaimana nasib NIP CPNS tahun 2010/2011 lalu. Yang pasti sampai sekarang kita masih menunggu," ujarnya.
Dia meyakinkan kalau Kabupaten Kubu Raya tidak akan diberikan sanksi sehubungan masih kisruhnya CPNS tahun 2010/2011. Karenanya kuota pengajuan CPNS tahun 2011/2012 tetap diajukan ke BKN dan Kemenpan dan RB. "Kita tetap ajukan, karena sebagai daerah baru, Kubu Raya sangat kekurangan tenaga guru dan medis," katanya.
Nuh burtutur berdasarkan pengalaman tahun lalu, biasanya kuota penerimaan CPNS dikeluarkan sekitar bulan September-Oktober. Sementara untuk tesnya dilakukan menjelang tutup tahun sekitar Desember.
"Kita tunggu saja, berapa banyak kuota yang disetujui pemerintah pusat," katanya.
Ia menjelaskan untuk tahun ini, formasi yang diajukan Kabupaten Kubu Raya lebih besar dari tahun sebelumnya. Itu karena kebutuhan Kubu Raya memang cukup tinggi akan tenaga CPNS baru.(Rendra)
BERAS LOKAL : BUPATI BANTAH GUNAKAN BERAS DARI LUAR
"Isu tersebut sudah cukup lama saya dengar. Tapu kita berani memastikan bahwa itu tidak benar," kata Muda di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sejak beras lokal Kubu Raya di produksi, hingga saat ini Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jaya Bersama sebagai sektor hilir dari produksi beras tersebut selalu menggunakan beras petani Kubu Raya.
Hal tersebut dilakukan agar beras lokal laris terjual, sehingga para petani di kawasan Kubu Raya tidak merugi.
"Itu sesuai dengan komitmen kita dari awal. Karena tujuan kita memproduksi beras lokal itu bukan untuk mencari untung, tetapi lebih untuk mensejahterakan petani," tuturnya.
Dia mengakui, saat ini memang KPRI Jaya Bersama kesulitan stok dalam pengadaan beras akibat banyaknya permintaan pasar. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya akan terus mencetak lahan sawah baru, untuk memenuhi kebutuhan beras lokal tersebut.
Areal persawahan baru tersebut diperkirakan seluas 2000 hektare, di beberapa kecamatan di Kubu Raya, guna memperkuat ketahanan pangan. "Seperti di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang, Kuala Mandor B, dan Teluk Pakedai," tuturnya.
Selama ini daerah pengembangan padi lahan pertanian hanya fokus di dua kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Kakap dan Rasau Jaya. Total luas sawah di Kabupaten Kubu Raya mencapai 54.000 hektare.
"Mudah-mudahan dengan diperluasnya lahan pertanian padi baru, maka ke depannya Kubu Raya akan menjadi salah satu sentra produksi beras terbesar di Kalbar," katanya.
Pengembangan sawah baru itu, termasuk dari rencana pemerintah Kalbar, yaitu menjadikan pulau Kalimantan sebagai pulau pangan di Indonesia.
"Dengan demikian, beras lokal petani bisa laris di pasaran," kata Muda.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Suharjo mengaku, untuk membantu mengembangkan program beras lokal, maka dipersiapkanlah program food estate.
"Program ini berasal dari Pemerintah Pusat. Dan Kubu Raya menjadi salah satu bagian yang ditunjuk untuk mengembangkan program tersebut," tuturnya.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
Selain itu, kata Suharjo, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global.
"Dan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan," katanya.
Aspek penyediaan yang dalam hal itu ditentukan oleh faktor produksi pangan mengandung makna perlunya penyediaan pangan yang cukup sepanjang waktu, dengan mengutamakan pemenuhannya bersumber dari hasil produksi daerah Kabupaten Kubu Raya, sehingga Kabupaten Kubu Raya terbebas dari ketergantungan pangan kepada pihak luar.(Rendra)
IJKR LATIH SARJANA PENDAMPING DESA KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 6/6 - Ikatan Jurnalis Kubu Raya memberikan pelatihan kehumasan, jurnalistik dan blogging untuk Sarjana Pendamping Desa Kubu Raya sebagai penguatan tugas bagi para tenaga kontrak tersebut dalam menjalankan tugasnya.
"Pelatihan ini merupakan salah satu program IJKR yang diarahkan untuk membantu pemerintah kabupaten dalam memberikan pembekalan kepada sarjana pndamping desa. Intinya kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi kita terhadap pemkab Kubu Raya dalam menjalankan perogramnya," kata Ketua IJKR, Deni Hamdani di Sungai Raya, Senin.
Deni menambahkan, dalam kegiatan pelatihan itu, IJKR menggandeng Bapeda Kubu Raya, mengingat SPD berada dibawah wewenang badan tersebut.
"Kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, tanggal 9 Juni bertempat di aula Bupati Kubu Raya. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan pembekalan itu sebagai transformasi kemampuan dan pengetahuan bagi SPD tentang kehumasan, jurnalistik dan blogging," tuturnya.
SPD sendiri sebagai lini terdepan dari pemerintah Kubu Raya dalam masyarakat yang bertugas untuk membantu dan memaksimalkan terlaksananya program-program pemerintahan yang telah dicanangkan Pemkab Kubu Raya melalui dinas dan instansi terkait.
"Tujuan pelatihan jurnalistik kepada SPD diarahkan untuk menjadikan mereka sebagai penulis produktif yang dapat memudahkan mereka dalam menulis laporan baik melalui laporan tertulis maupun pada media massa," ujar Deni.
Sedangkan pembekalan tentang kehumasan diarahkan untuk memudahkan para SPD dalam mengakomodir berbagai permasalahan yang terdapat di tengah masyarakat dan mencari jalan keluarnya melalui pendekatan-pendekatan kepada pihak tertentu.
Pembekalan kehumasan itu juga diarahkan untuk mensinergikan tugas dan fungsi SPD dalam menunjang keberhasilan program yang telah dicanangkan oleh Pemkab.
Di tempat yang sama, Ketua panitia pembekalan kehumasan, jurnalistik dan blogging bagi SPD Kubu Raya, Rendra Oxtora menambahkan, pemberian materi blogging kepada SPD diarahkan untuk memudahkan publikasi tugas dan kegiatan mereka di lapangan melalui media weebsite, blog.
Media blog itu juga dapat dimanfaatkan SPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
"Sebenarnya, tiga pokok materi pelatihan itu merupakan satu kesatuan. Seperti yang sudah di paparkan Ketua IJKR tadi, ketiga materi itu dipastikan bisa memudahkan tugas SPD dalam menjalankan tugasnya," kata Rendra.
Dia menambahkan, melalui media blog yang dapat diakses diinternet, selain dapat digunakan SPD untuk mempublikasikan kegiatan mereka, juga dapat menjadi media bagi Pemkab Kubu Raya dalam memantau aktifitas SPD dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
"Selain itu, kami para jurnalis yang ada di Kubu Raya juga dapat memanfaatkan blog tersebut sebagai bahan pemberitaan, mengingat SPD juga bagian dari pemerintahan. Karena selama ini SPD juga sering merilis berita kepada kami," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam pelatihan tersebut, IJKR menghadirkan Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Negara Antara Kalimantan Barat sebagai nara sumber jurnalistik. Untuk materi Kehumasan, IJKR melibatkan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kubu Raya.
"Dan untuk materi blogging akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita berharap kegiatan itu bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi SPD sesuai dengan tujuan kegiatan itu," kata Rendra.(Rendra)
"Pelatihan ini merupakan salah satu program IJKR yang diarahkan untuk membantu pemerintah kabupaten dalam memberikan pembekalan kepada sarjana pndamping desa. Intinya kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi kita terhadap pemkab Kubu Raya dalam menjalankan perogramnya," kata Ketua IJKR, Deni Hamdani di Sungai Raya, Senin.
Deni menambahkan, dalam kegiatan pelatihan itu, IJKR menggandeng Bapeda Kubu Raya, mengingat SPD berada dibawah wewenang badan tersebut.
"Kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, tanggal 9 Juni bertempat di aula Bupati Kubu Raya. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan pembekalan itu sebagai transformasi kemampuan dan pengetahuan bagi SPD tentang kehumasan, jurnalistik dan blogging," tuturnya.
SPD sendiri sebagai lini terdepan dari pemerintah Kubu Raya dalam masyarakat yang bertugas untuk membantu dan memaksimalkan terlaksananya program-program pemerintahan yang telah dicanangkan Pemkab Kubu Raya melalui dinas dan instansi terkait.
"Tujuan pelatihan jurnalistik kepada SPD diarahkan untuk menjadikan mereka sebagai penulis produktif yang dapat memudahkan mereka dalam menulis laporan baik melalui laporan tertulis maupun pada media massa," ujar Deni.
Sedangkan pembekalan tentang kehumasan diarahkan untuk memudahkan para SPD dalam mengakomodir berbagai permasalahan yang terdapat di tengah masyarakat dan mencari jalan keluarnya melalui pendekatan-pendekatan kepada pihak tertentu.
Pembekalan kehumasan itu juga diarahkan untuk mensinergikan tugas dan fungsi SPD dalam menunjang keberhasilan program yang telah dicanangkan oleh Pemkab.
Di tempat yang sama, Ketua panitia pembekalan kehumasan, jurnalistik dan blogging bagi SPD Kubu Raya, Rendra Oxtora menambahkan, pemberian materi blogging kepada SPD diarahkan untuk memudahkan publikasi tugas dan kegiatan mereka di lapangan melalui media weebsite, blog.
Media blog itu juga dapat dimanfaatkan SPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
"Sebenarnya, tiga pokok materi pelatihan itu merupakan satu kesatuan. Seperti yang sudah di paparkan Ketua IJKR tadi, ketiga materi itu dipastikan bisa memudahkan tugas SPD dalam menjalankan tugasnya," kata Rendra.
Dia menambahkan, melalui media blog yang dapat diakses diinternet, selain dapat digunakan SPD untuk mempublikasikan kegiatan mereka, juga dapat menjadi media bagi Pemkab Kubu Raya dalam memantau aktifitas SPD dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
"Selain itu, kami para jurnalis yang ada di Kubu Raya juga dapat memanfaatkan blog tersebut sebagai bahan pemberitaan, mengingat SPD juga bagian dari pemerintahan. Karena selama ini SPD juga sering merilis berita kepada kami," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam pelatihan tersebut, IJKR menghadirkan Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Negara Antara Kalimantan Barat sebagai nara sumber jurnalistik. Untuk materi Kehumasan, IJKR melibatkan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kubu Raya.
"Dan untuk materi blogging akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita berharap kegiatan itu bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi SPD sesuai dengan tujuan kegiatan itu," kata Rendra.(Rendra)
TINGKAT KELULUSAN UN SMP KUBU RAYA MENINGKAT
Sungai Raya. Kalbar, 5/6 - Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tahun ini kembali bersyukur karena angka kelulusan siswa SMP dalam Ujian Nasional pada tahun ini kembali meningkat dibanding tahun lalu dengan tingkat kelulusan 98,41 persen.
"Tahun lalu, tingkat kelulusan siswa SMP dalam Ujian Nasional sebesar 80 persen. Tahun ini kembali meningkat menjadi 98,41 persen, dan kita sangat bersyukur, karena jika dibanding tahun lalu, kelulusan kita meningkat hingga 18,41 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya Frans Randus di Sungai Raya, Minggu.
Frans menjelaskan, meski kelulusan tingak SMP Kubu Raya menduduki peringkat ke 7 se-Kalimantan Barat, namun melihat peningkatan angka kelulusan menunjukkan hasil yang baik.
Untuk jumlah sekolah negeri dan swasta yang mengikuti Ujian Nasional ada 151 sekolah yang terdiri atas 62 sekolah negeri dan 89 sekolah swasta sengan jumlah siswa 6.746 orang peserta.
Dalam ujian tahun ini terdapat 107 orang siswa tidak lulus, dan tidak ada sekolah yang tidak lulus 100%. "Rata-rata angka tidak lulus sekolah negeri hanya 1 hingga 6 Orang, sedang Swasta 1 hingga 12 orang," katanya.
Untuk peringkat pertama diraih oleh SMP Swasta Tunas Bangsa dengan total nilai empat mata pelajaran yang di UN kan : 33,39. Peringkat ke dua MTs Miftahul Ulum II Desa Punggur Kecil dengan nilai tertinggi 31,27.
Peringkat ke tiga di pegang SMP Swasta Tunas Duta Sukalanting dengan total nilai 31,09.
"Saya cukup puas dengan hasil ujian tahun ini karena peta mutu sekolah merata. Saya sampaikan terima kasih kepada Pemda Kubu Raya, dalma hal ini Bupati, dan DPRD yang begitu besar perhatian terhadap pendidikan. Demikian dengan pengawas sekolah, dewan guru, komite sekolah, orang tua dan seluruh masyarakat Kubu Raya termasuk media massa atas kerja keras dan dukungannya sehingga UN tahun ini berjalan lancar,tertib dan aman," kata Frans.(Rendra)
"Tahun lalu, tingkat kelulusan siswa SMP dalam Ujian Nasional sebesar 80 persen. Tahun ini kembali meningkat menjadi 98,41 persen, dan kita sangat bersyukur, karena jika dibanding tahun lalu, kelulusan kita meningkat hingga 18,41 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya Frans Randus di Sungai Raya, Minggu.
Frans menjelaskan, meski kelulusan tingak SMP Kubu Raya menduduki peringkat ke 7 se-Kalimantan Barat, namun melihat peningkatan angka kelulusan menunjukkan hasil yang baik.
Untuk jumlah sekolah negeri dan swasta yang mengikuti Ujian Nasional ada 151 sekolah yang terdiri atas 62 sekolah negeri dan 89 sekolah swasta sengan jumlah siswa 6.746 orang peserta.
Dalam ujian tahun ini terdapat 107 orang siswa tidak lulus, dan tidak ada sekolah yang tidak lulus 100%. "Rata-rata angka tidak lulus sekolah negeri hanya 1 hingga 6 Orang, sedang Swasta 1 hingga 12 orang," katanya.
Untuk peringkat pertama diraih oleh SMP Swasta Tunas Bangsa dengan total nilai empat mata pelajaran yang di UN kan : 33,39. Peringkat ke dua MTs Miftahul Ulum II Desa Punggur Kecil dengan nilai tertinggi 31,27.
Peringkat ke tiga di pegang SMP Swasta Tunas Duta Sukalanting dengan total nilai 31,09.
"Saya cukup puas dengan hasil ujian tahun ini karena peta mutu sekolah merata. Saya sampaikan terima kasih kepada Pemda Kubu Raya, dalma hal ini Bupati, dan DPRD yang begitu besar perhatian terhadap pendidikan. Demikian dengan pengawas sekolah, dewan guru, komite sekolah, orang tua dan seluruh masyarakat Kubu Raya termasuk media massa atas kerja keras dan dukungannya sehingga UN tahun ini berjalan lancar,tertib dan aman," kata Frans.(Rendra)
PEMKAB KUBU RAYA BUAT KOMUNITAS SEPEDA PEGAWAI
"Sebagai kabupaten baru kita belum memiliki komunitas sepeda di untuk para pegawai di Kubu Raya, dengan harapan para pegawai ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Karena selain baik bagi kesehatan, penggunaan sepeda juga bisa menekan emisi gas kendaraan," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, hal penting lainnya yang bisa di dapat dengan membentuk komunitas sepeda tersebut diyakini juga dapat menjalin silaturahmi dan sarana keakraban.
"Nantinya Pemerintah Daerah Kubu Raya akan membentuk komunitas sepeda agar para pegawai bisa berangkat ke kantornya masing-masing dapat mengunakan sepeda. Dengan bersepeda juga dapat menjalin silaturahmi serta menjalin keakraban, bahkan sekarang ini sudah banyak yang datang ke kantornya menggunakan sepeda," katanya.
Muda menjelaskan di pemda Kubu Raya nantinya akan mengupayakan agar setiap even bisa melibatkan para pelajarR."Karena mereka lah yang bisa menggairahkan sepeda ini dan bersepeda nantinya akan kita galakkan. Kita biasakan melalui even dulu, siapa tahu perlahan-lahan akan menjadi terbiasa, seperti beberapa institusi lain sudah memiliki komunitas sepeda dan mudah-mudahan di Pemda KKR dapat terbentuk," tutur Muda.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kubu Raya, Aswin Fuad mengatakan di jajarannya sendiri kegiatan bersepeda akan segera dilakukan setiap seminggu sekali bagi para pegawai.
"Di BLH KKR nanti setiap hari Jumat setiap minggunya para pegawai yang sudah mempunyai sepeda dan rumahnya tidak terlalu jauh harus menggunakan sepeda. Dan dari saya akan memulainya setiap hari jumat menggunakan sepeda, karena dengan bersepeda mudah-mudahan gas emisi dapat berkurang," kata Aswin.
Aswin juga menjelaskan akan menggalakkan penanaman pohon karena pohon dapat menyerap gas CO2 yang ada di udara sehingga harus terus ditumbuhkan dan dilakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon juga sangat penting dan kita harapkan hal tersebut akan terus dilakukan di lingkungan masyarakat. Kami berharap udara dapat bersih dari gas emisi secara bertahap dan jika tidak bisa cepat lebih baik perlahan-lahan dan gas emisi dapat berkurang," katanya.(Rendra)
KUBU RAYA KEMBANGKAN FOOD ESTATE
"Kubu Raya ditunjuk sebagai salah satu kabupaten yang mengembangkan program Food Estate dari tiga kabupaten yang ditunjuk oleh pemerintah pusat," kata Suharjo di Sungai Raya, Rabu.
Adapun rencana lokasi kegiatan difokuskan di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap yang diarahkan pada Kawasan Padu Empat seluas 5.300 hektare, Kawasan Desa Kerawang, Desa Sumber Agung dan Desa Muara seluas 8.250 hekatare, Kawasan Kakap seluas 6.610 hektare.
Dia mengatakan program Food Estate memiliki cakupan lebih luas dibanding program Rice Estate yang saaat ini sudah dikembangkan Pemerintah Kubu Raya.
Pasalnya, program Food Estate itu tidak hanya mencakup pada pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, dan pengembangan holtikultura.
"Kita juga menggandeng mitra yang sudah menyatakan berminat untuk menjalin kerjasama yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Sungai Budi Group," tuturnya.
Tujuan dari Pembangunan Food Estate dengan Pola Kemitraan itu adalah membangun suatu sentra pertanian untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta/pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan.
"Selain itu, juga diarahkan untuk mewujudkan kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing dipasar global.
Suharj menjelaskan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu unsur penting dari ketahanan nasional, harus didukung oleh tiga aspek penting yaitu aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
Aspek penyediaan yang dalam hal itu ditentukan oleh faktor produksi pangan mengandung makna perlunya penyediaan pangan yang cukup sepanjang waktu, dengan mengutamakan pemenuhannya bersumber dari hasil produksi daerah Kabupaten Kubu Raya, sehingga Kabupaten Kubu Raya terbebas dari ketergantungan pangan kepada pihak luar.
Dalam proses produksi itu petani sebagai produsen memiliki posisi yang sangat strategic untuk penyediaan pangan bagi warga Kabupaten Kubu Raya, sehingga sangat wajar apabila kesejahteraan petani harus senantiasa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
"Aspek distribusi memegang peran penting agar ketersediaan pangan untuk Kabupaten Kubu Raya dapat terdistribusi secara merata, sehingga kerawanan pangan pada daerah daerah tertentu dapat dicegah serta keterjangkauan (akses) rakyat kepada pangan baik secara fisik maupun ekonomis dapat diwujudkan," katanya.(Rendra)
TUNJANGAN PENEMPATAN GURU KONTRAK DI MALAYSIA RP15 JUTA
Pontianak, 1/6 - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Aswandi mengatakan pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk memperhatikan pendidikan dengan memberikan tunjangan besar bagi guru kontrak yang ditempatkan di Sabah, Malaysia Timur.
"Untuk guru kontrak yang ditempatkan di Malaysia mendapatkan tunjangan Rp.15 juta perbulan. Itu menunjukkan pemerintah pusat sedang serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Aswandi di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Ternyata, sejauh ini anak-anak Indonesia selain yang ada di dalam negeri yang berada di daerah perbatasan, ada juga yang diluar negeri yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.
"Seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang berada Malaysia dan negara lainnya, saat ini masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Karena saat ini masih banyak anak-anak TKI khususnya di Malaysia yang belum mengenyam pendidikan," katanya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 lalu menurunkan guru kontrak di Malaysia untuk mengajar anak-anak TKI melali pendidikan formal dan non-formal.
"Pemerintah tidak mau anak-anak TKI yang ada di Malaysia tidak mengenyam pendidikan Indonesia. Karena akalaupun ada anak TKI yang sekolah di Malaysia dia akan mengenyam pendidikan di sana, sehingga tidak mengenal pendidikan Indonesia," tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan tenaga pendidik kontrak yang nantinya akan ditempatkan di Malaysia.
"Dalam rangka pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah Malaysia, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Pendidikan Nasional membutuhkan 109 orang guru sebagai tenaga pengajar untuk ditempatkan disana," ujarnya.
Aswandi yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi guru kontrak di Sabah Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat menyatakan pihaknya akan mulai membuka pendaftaran guru kontrak tersebut tanggal 24 Juni mendatang.
Untuk persyaratannya, selain bukan pegawai negeri sipil pendidikan guru yang akan ditempatkan di sana minimal harus S1/D4 dengan IPK minimal 2,7.
"Bagi yang sudah menikah, tidak diperkenankan untuk membawa keluarga dan hanya boleh pulang ke Indonesia saat libur sekolah," katanya.
Selain itu, guru tersebut juga harus menanadatangani surat perjanjian kerja selama dua tahun setelah lulus seleksi.
"Hak yang akan didapatkan guru adalah tunjangan sebesar Rp15 juta perbulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku atau total Rp360 juta selama dua tahun," kata Aswandi.
Nantinya, keberangkatan guru yang lulus seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan September 2011, tahap kedua bulan November 2011 dan tahap ketiga Mei 2012.
"Seleksi ini akan dilakukan secara nasional, dan untuk Kalimantan Barat, Untan dipercayakan sebagai salah satu panitia seleksi," kata Aswandi.(Rendra)
Pontianak, 1/6 - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Aswandi mengatakan pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk memperhatikan pendidikan dengan memberikan tunjangan besar bagi guru kontrak yang ditempatkan di Sabah, Malaysia Timur.
"Untuk guru kontrak yang ditempatkan di Malaysia mendapatkan tunjangan Rp.15 juta perbulan. Itu menunjukkan pemerintah pusat sedang serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Aswandi di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Ternyata, sejauh ini anak-anak Indonesia selain yang ada di dalam negeri yang berada di daerah perbatasan, ada juga yang diluar negeri yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.
"Seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang berada Malaysia dan negara lainnya, saat ini masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Karena saat ini masih banyak anak-anak TKI khususnya di Malaysia yang belum mengenyam pendidikan," katanya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 lalu menurunkan guru kontrak di Malaysia untuk mengajar anak-anak TKI melali pendidikan formal dan non-formal.
"Pemerintah tidak mau anak-anak TKI yang ada di Malaysia tidak mengenyam pendidikan Indonesia. Karena akalaupun ada anak TKI yang sekolah di Malaysia dia akan mengenyam pendidikan di sana, sehingga tidak mengenal pendidikan Indonesia," tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan tenaga pendidik kontrak yang nantinya akan ditempatkan di Malaysia.
"Dalam rangka pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah Malaysia, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Pendidikan Nasional membutuhkan 109 orang guru sebagai tenaga pengajar untuk ditempatkan disana," ujarnya.
Aswandi yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi guru kontrak di Sabah Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat menyatakan pihaknya akan mulai membuka pendaftaran guru kontrak tersebut tanggal 24 Juni mendatang.
Untuk persyaratannya, selain bukan pegawai negeri sipil pendidikan guru yang akan ditempatkan di sana minimal harus S1/D4 dengan IPK minimal 2,7.
"Bagi yang sudah menikah, tidak diperkenankan untuk membawa keluarga dan hanya boleh pulang ke Indonesia saat libur sekolah," katanya.
Selain itu, guru tersebut juga harus menanadatangani surat perjanjian kerja selama dua tahun setelah lulus seleksi.
"Hak yang akan didapatkan guru adalah tunjangan sebesar Rp15 juta perbulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku atau total Rp360 juta selama dua tahun," kata Aswandi.
Nantinya, keberangkatan guru yang lulus seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan September 2011, tahap kedua bulan November 2011 dan tahap ketiga Mei 2012.
"Seleksi ini akan dilakukan secara nasional, dan untuk Kalimantan Barat, Untan dipercayakan sebagai salah satu panitia seleksi," kata Aswandi.(Rendra)
Sunday, June 12, 2011
KEDATANGAN PRESIDEN PERKUAT KISRUH KKR DAN PEMPROV
Sungai Raya, Kalbar, 30/5 - Kedatangan presiden Republik Indonesia dan rombongan di Kalimantan Barat memperkuat polemik yang selama ini terjadi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
"Bisa kita lihat dengan jelas arogansi pemerintah provinsi terhadap Kubu Raya pada penutupan neon box banner program pemerintahan milik pemkab Kubu Raya yang terletak di sepanjang jalan Ahmad Yani 2 oleh pemerintah provinsi," kata Ketua KNPI Kubu Raya Nursaid, saat menggelar konfrensi pers di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi kalbar untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan.
"Namun sangat disayangkan disisi lain penyambutan tersebut kami nilai telah mengesampingkan program-program pemerintah kabupaten yang terdapat pada banner tersebut. Dan kami dari organisasi-organisasi kepemudaan bersama pemerintah kabupaten Kubu raya dan juga masyarakat sangat kecewa dengan hal ini," katanya.
Nursaid yang didampingi Ketua Gema Kasgoro Kubu Raya Gubrani, Korwil KNPI Kubu Raya Saprani, Wakil Ketua Pemuda Tarbiyah Kubu Raya Jaka Iswara, Ketua Ipnu Kubu Raya Muhammad Amin, Ketua Sarjana Alwashiliyah Kubu Raya Tediono, Koordinator Sarjana Pendaming Desa Musa, dan Ketua LSM LP2UK Kubu Raya Firman menilai beleho sosialisasi program pemerintah kabupaten kubu raya yang benar-benar menjadi andalan program pembangunan pemerintah kabupaten kubu raya terpaksa ditutup dengan pemasangan baliho ucapan kedatangan SBY.
"Ini sangat disayangkan pada hal baleho ucapan selamat datang presiden RI sudah banyak berseleweran di mana-mana, namun itu masih kurang cukup," tuturnya.
Itu yang dibilai gabungan OKP Kbu Raya itu menilai hal tersebut sebagai sikap arogansi pemerintah propinsi Kalimantan barat yang tidak perduli dengan program pemerintah kabupaten.
Terlebih penutupan baliho program pemerintah kabupaten tersebut tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kubu Raya.
"Padahal melalui beberapa baleho sosialisasi program-program ungulan pemkab Kubu Raya juga dimaksudkan agar dapat dilihat secara lansung oleh presiden RI dan rombongan dengan harapan pemerintah pusat mengetahui perkembangan dan kemajuan Kubu Raya sebagai kabupaten termuda," kata Nursaid.
Ironisnya, lanjut Nursaid, baleho iklan komersil lainnya yang tidak menyangkut kepentingan masyarakat (iklan swasta) tidak ditutup.
Sebagai Pengurus KNPI dan jajaran OKP yang berhimpun di wadah KNPI Kubu Raya sangat kecewa dan menyayangkan sikap pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam menutup baliho sosialisasi program pemerintah kabupaten Kubu Raya.
Bahkan, pemprov dinilai lebih mengedepankan penyambutan seremonial dan mengesampingkan program real pemerintah kabupaten. "Terlebih yang datang itu bukan hanya presiden RI saja, tapi dirombongan tersebut hadir pula beberapa para menteri KB 2 yang juga memili kaitan dengan program-program unggulan pemkab Kubu Raya," katanya.
Menuryt gaunga ornas itu, kesuksesan program pemerintah propinsi Kalimantan barat juga sangat didukung dengan suksesnya program di kabupaten/kota.
"Pertanyaannya kenapa sikap arogansi dan sinis ini dilakukan dan diwujudkan dalam penutupan baliho sosialisasi program pemerintah kabupaten," kata Nursaid.
Terkait tidak dilibatkannya pemkab Kubu Raya dalam penyambutan SBY juga sangat disayangkan karena Kubu Raya sebagai pintu gerbang Kalbar sudah seharusnya pemkab setempat dilibatkan.
"Ini jelas menunjukkan adanya unser sentiment dari gubernur terhadap Kubu Raya dan sejauh ini kita ketahui antara gubernur kalbar dan bupati kubu raya terdapat kesenjangan. Namun dalam hal ini seharusnya gubernur bisa bersikap dewasa dan tidak memandang individu tetapi lebih kepada kabupaten, karena secara tidak langsung kubu raya juga menjadi bagian dari kalbar," katanya.
Ketua Gema Kosgoro Kubu Raya Gubrani menambahkan, mengenai program beras lokal Kubu Raya yang tidak dimiliki kabupaten lain dan menjadi program unggulan sepertinya juga tidak mendapat dukungan pemerintah provinsi, karena baliho yang berisikan gambaran umum program tersebut juga ditutup oleh Pemprov.
Demikian dengan program KSP Grameen dan PKK Kubu Raya, juga ditutup.
"Kita mempertanyakan ada apa dengan semua ini, apa program-program tersebut tidak boleh dituangkan dalam banner untuk dibaca oleh presiden. padahal banner tersebut sudah dipasang dua tahun lalu. Kenapa baru sekarang itu ditutup bahkan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu," kata Gubrani.(Rendra)
"Bisa kita lihat dengan jelas arogansi pemerintah provinsi terhadap Kubu Raya pada penutupan neon box banner program pemerintahan milik pemkab Kubu Raya yang terletak di sepanjang jalan Ahmad Yani 2 oleh pemerintah provinsi," kata Ketua KNPI Kubu Raya Nursaid, saat menggelar konfrensi pers di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi kalbar untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan.
"Namun sangat disayangkan disisi lain penyambutan tersebut kami nilai telah mengesampingkan program-program pemerintah kabupaten yang terdapat pada banner tersebut. Dan kami dari organisasi-organisasi kepemudaan bersama pemerintah kabupaten Kubu raya dan juga masyarakat sangat kecewa dengan hal ini," katanya.
Nursaid yang didampingi Ketua Gema Kasgoro Kubu Raya Gubrani, Korwil KNPI Kubu Raya Saprani, Wakil Ketua Pemuda Tarbiyah Kubu Raya Jaka Iswara, Ketua Ipnu Kubu Raya Muhammad Amin, Ketua Sarjana Alwashiliyah Kubu Raya Tediono, Koordinator Sarjana Pendaming Desa Musa, dan Ketua LSM LP2UK Kubu Raya Firman menilai beleho sosialisasi program pemerintah kabupaten kubu raya yang benar-benar menjadi andalan program pembangunan pemerintah kabupaten kubu raya terpaksa ditutup dengan pemasangan baliho ucapan kedatangan SBY.
"Ini sangat disayangkan pada hal baleho ucapan selamat datang presiden RI sudah banyak berseleweran di mana-mana, namun itu masih kurang cukup," tuturnya.
Itu yang dibilai gabungan OKP Kbu Raya itu menilai hal tersebut sebagai sikap arogansi pemerintah propinsi Kalimantan barat yang tidak perduli dengan program pemerintah kabupaten.
Terlebih penutupan baliho program pemerintah kabupaten tersebut tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kubu Raya.
"Padahal melalui beberapa baleho sosialisasi program-program ungulan pemkab Kubu Raya juga dimaksudkan agar dapat dilihat secara lansung oleh presiden RI dan rombongan dengan harapan pemerintah pusat mengetahui perkembangan dan kemajuan Kubu Raya sebagai kabupaten termuda," kata Nursaid.
Ironisnya, lanjut Nursaid, baleho iklan komersil lainnya yang tidak menyangkut kepentingan masyarakat (iklan swasta) tidak ditutup.
Sebagai Pengurus KNPI dan jajaran OKP yang berhimpun di wadah KNPI Kubu Raya sangat kecewa dan menyayangkan sikap pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam menutup baliho sosialisasi program pemerintah kabupaten Kubu Raya.
Bahkan, pemprov dinilai lebih mengedepankan penyambutan seremonial dan mengesampingkan program real pemerintah kabupaten. "Terlebih yang datang itu bukan hanya presiden RI saja, tapi dirombongan tersebut hadir pula beberapa para menteri KB 2 yang juga memili kaitan dengan program-program unggulan pemkab Kubu Raya," katanya.
Menuryt gaunga ornas itu, kesuksesan program pemerintah propinsi Kalimantan barat juga sangat didukung dengan suksesnya program di kabupaten/kota.
"Pertanyaannya kenapa sikap arogansi dan sinis ini dilakukan dan diwujudkan dalam penutupan baliho sosialisasi program pemerintah kabupaten," kata Nursaid.
Terkait tidak dilibatkannya pemkab Kubu Raya dalam penyambutan SBY juga sangat disayangkan karena Kubu Raya sebagai pintu gerbang Kalbar sudah seharusnya pemkab setempat dilibatkan.
"Ini jelas menunjukkan adanya unser sentiment dari gubernur terhadap Kubu Raya dan sejauh ini kita ketahui antara gubernur kalbar dan bupati kubu raya terdapat kesenjangan. Namun dalam hal ini seharusnya gubernur bisa bersikap dewasa dan tidak memandang individu tetapi lebih kepada kabupaten, karena secara tidak langsung kubu raya juga menjadi bagian dari kalbar," katanya.
Ketua Gema Kosgoro Kubu Raya Gubrani menambahkan, mengenai program beras lokal Kubu Raya yang tidak dimiliki kabupaten lain dan menjadi program unggulan sepertinya juga tidak mendapat dukungan pemerintah provinsi, karena baliho yang berisikan gambaran umum program tersebut juga ditutup oleh Pemprov.
Demikian dengan program KSP Grameen dan PKK Kubu Raya, juga ditutup.
"Kita mempertanyakan ada apa dengan semua ini, apa program-program tersebut tidak boleh dituangkan dalam banner untuk dibaca oleh presiden. padahal banner tersebut sudah dipasang dua tahun lalu. Kenapa baru sekarang itu ditutup bahkan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu," kata Gubrani.(Rendra)
SMS PENCATUTAN MEMPERKERUH KISRUH CPNS KUBU RAYA
Sungai Raya, Kalbar, 29/5 - Polemik CPNS Kabupaten Kubu Raya kembali memanas setelah beredarnya pesan melalui SMS yang menyatakan Koordinator CPNS Kabupaten Kubu Raya 2010, Bontot Wawan Kusumanto yang mengajak para peserta CPNS yang lulus untuk menuntut Pemkab Kubu Raya karena dinilai menjadi penyebab permasalahn CPNS tersebut.
"Dalam hal ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat SMS tersebut. Dipastikan SMS itu dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan kisruh CPNS Kubu Raya untuk membuat permasalahan semakin keruh," kata Bontot di Sungai Raya, Minggu.
Dalam SMS tersebut nama Bontot dicatut untuk mengajak 260 CPNS Kubu Raya 2010 yang lulus menuntut pemkab Kubu Raya.
"SMS berisikan ajakan untuk mendemo pemkab dan mengatas namakan saya sebagai koordinator CPNS Kubu Raya adalah SMS gelap dan isinya suatu rekayasa yang justru sengaja disebarkan untuk mendeskreditkan CPNS dan Pemkab," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan CPNS Kubu Raya yang disebabkan oleh belum keluarnya SK dari Kementrian Aparatur Negara dan Birokrasi menimbulkan banyak masyarakat dan keluarga CPNS yang bersimpati. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pemberitaan yang dimuat di media lokal Kalbar selama ini.
"Karena banyak yang bersimpati, mungkin itu yang menyebabkan ada oknum yang tidak senang dan berusaha untuk memperkeruh suasana yang saat ini masih kondusif. Sampai sekarang kami CPNS yang lulus masih menunggu dengan sabar diterbitkannya SK tersebut, dan tidak ada gejolak yang terjadi antara kami," kata Bontot.
Untuk itu dia berharap agar para CPNS Kubu Raya yang lulus seleksi pada tahun 2010 untuk tidak terpancing dengan SMS dan provokasi yang menyesatkan tersebut.
"Sekali lagi saya tekankan bahwa SMS dan isu yang beredar mengatas namakan saya adalah fitnah," ujarnya.
Lanjutnya, sejauh ini CPNS Kubu Raya 2010 sudah melakukan berbagai upaya legal untuk memperjuangkan hak mereka atas SK CPNS tersebut.
"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah terus mensupport dan mendukung Pemkab Kubu Raya untuk memperjuangkan SK kami agar cepat dikeluarkan oleh Kemenpan. Dan kami tahu pasti Pemkab Kubu Raya sudah berusaha keras untuk melakukan hal tersebut," katanya.
Menganai SMS pencatutan tersebut, Bontot menyatakan dia dan CPNS Kubu Raya 2010 lainnya akan mengambil langkah lebih lanjut. "Bisa saja kita menempuh jalur hukum untuk mengusut siapa yang membuat SMS tersebut, karena tidak hanya menjatuhkan nama saya, tetapi SMS itu juga telah mendeskreditkan Pemkab Kubu Raya," ujarnya.
Saat ini, lanjut Bontot SMS tersebut cukup meresahkan para CPNS Kubu Raya 2010. Dia mengaku sudah banyak rekan-rekannya yang mempertanyakan mengenai kebenaran SMS kaleng tersebut.
"Karena ini sudah meresahkan, bisa saja kita melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan itu akan kami lakukan," kata Bontot.(Rendra)
"Dalam hal ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat SMS tersebut. Dipastikan SMS itu dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan kisruh CPNS Kubu Raya untuk membuat permasalahan semakin keruh," kata Bontot di Sungai Raya, Minggu.
Dalam SMS tersebut nama Bontot dicatut untuk mengajak 260 CPNS Kubu Raya 2010 yang lulus menuntut pemkab Kubu Raya.
"SMS berisikan ajakan untuk mendemo pemkab dan mengatas namakan saya sebagai koordinator CPNS Kubu Raya adalah SMS gelap dan isinya suatu rekayasa yang justru sengaja disebarkan untuk mendeskreditkan CPNS dan Pemkab," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan CPNS Kubu Raya yang disebabkan oleh belum keluarnya SK dari Kementrian Aparatur Negara dan Birokrasi menimbulkan banyak masyarakat dan keluarga CPNS yang bersimpati. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pemberitaan yang dimuat di media lokal Kalbar selama ini.
"Karena banyak yang bersimpati, mungkin itu yang menyebabkan ada oknum yang tidak senang dan berusaha untuk memperkeruh suasana yang saat ini masih kondusif. Sampai sekarang kami CPNS yang lulus masih menunggu dengan sabar diterbitkannya SK tersebut, dan tidak ada gejolak yang terjadi antara kami," kata Bontot.
Untuk itu dia berharap agar para CPNS Kubu Raya yang lulus seleksi pada tahun 2010 untuk tidak terpancing dengan SMS dan provokasi yang menyesatkan tersebut.
"Sekali lagi saya tekankan bahwa SMS dan isu yang beredar mengatas namakan saya adalah fitnah," ujarnya.
Lanjutnya, sejauh ini CPNS Kubu Raya 2010 sudah melakukan berbagai upaya legal untuk memperjuangkan hak mereka atas SK CPNS tersebut.
"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah terus mensupport dan mendukung Pemkab Kubu Raya untuk memperjuangkan SK kami agar cepat dikeluarkan oleh Kemenpan. Dan kami tahu pasti Pemkab Kubu Raya sudah berusaha keras untuk melakukan hal tersebut," katanya.
Menganai SMS pencatutan tersebut, Bontot menyatakan dia dan CPNS Kubu Raya 2010 lainnya akan mengambil langkah lebih lanjut. "Bisa saja kita menempuh jalur hukum untuk mengusut siapa yang membuat SMS tersebut, karena tidak hanya menjatuhkan nama saya, tetapi SMS itu juga telah mendeskreditkan Pemkab Kubu Raya," ujarnya.
Saat ini, lanjut Bontot SMS tersebut cukup meresahkan para CPNS Kubu Raya 2010. Dia mengaku sudah banyak rekan-rekannya yang mempertanyakan mengenai kebenaran SMS kaleng tersebut.
"Karena ini sudah meresahkan, bisa saja kita melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan itu akan kami lakukan," kata Bontot.(Rendra)
PDI PERJUANGAN HIDUPKAN MESIN POLITIK PILGUB KALBAR
"Kegiatan pelatihan militansi kader PDI Perjuangan Kubu Raya ini merupakan yang pertama kalinya di lakukan di Kalbar. Ini kita lakukan sebagai persiapan kita dalam strategi pemenangan pemilihan gubernur dan bupati yang akan datang," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya Sujiwo, di Singkawang, Minggu.
Menurutnya, dalam pelatihan tersebut pihaknya akan mengevaluasi berbagai kekalahan dan kemenangan yang telah diraih partai banteng mocong putih itu. Selain itu, sesuai dengan nama pelatihan tersebut, PDI Perjuangan akan menanamkan pemiliran militansi para kadernya agar bisa bekerja lebih maksimal dalam menyukseskan berbagai program yang ada pada partai itu.
Dalam pelatihan militansi kader itu juga akan disampaikan berbagai materi tentang partai dan strategi pemenangan pilgub dan pilbub mendatang. Tidak hanya materi, tetapi juga akan dilakukan out bond dan games untuk mengasah kekompakan dan pembentukan mental dari peserta.
"Kami menyadari kalau kegiatan pelatihan selalu dilaksanakan di hotel, itu hanya akan menjadikan mental materealistis dari pengurus dan kader. Makanya kita melakukan kegiatan ini di alam terbuka, di Pantai Batu Payung Singkawang ini agar sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini bisa tercapai," kata Sujiwo.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 200 kader PDI Perjuangan yang terdiri atas ketua ranting dan pengurus PAC se-Kubu Raya.
"Kegiatan ini merupakan awal, karena nantinya seluruh pengurus ranting dan anak ranting juga akan kita berikan pelatihan dan pembekalan ini. Dan kita juga menghadirkan pemateri dari DPD PDI Perjuangan Kalbar dan DPP pusat," ujarnya.
Lanjutnya, hasil dari kegiatan tersebut memang tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, melainkan dapat dibuktikan pada saat pelaksanaan pilgub dan pilbup maupun pilleg dan pilpres mendatang.
Dalam Pilgub Kalbar mendatang, seperti yang telah disepakati pengurus DPC dan Ranting serta Anak Ranting PDI Perjuangan Kubu Raya secara bersama, pihaknya tetap akan mendukung Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis sebagai Gubernur.
Ketua DPRD Kubu Raya itu juga mengatakan, pihaknya menyadari pelaksanaan pilgub Kalbar mendatang akan menjadi suatu tantangan berat. Untuk itu mulai dari saat ini pihaknya telah menempa para kader agar bisa mempersiapkan berbagai strategi pemenangan pemilu.
"Jika kader kita sudah militan, tentu berbagai persoalan yang muncul dalam pilgub mendatang bisa diatasi dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui bersama dalam pelaksanaan pemiilu tentu akan muncul berbagai serangan dari lawan politik," ujarnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kubu Raya, Agus Sudarmansyah menambahkan, kegiatan pelatihan itu nantinya akan lebih sering dilakukan para pengurusnya untuk memperkuat mesin politik partai.
"Pelatihan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi juga akan kita lanjutkan pada agenda-agenda berikutnya, karena agenda ini merupakan agenda yang berkelanjutan," kata Agus.
Dia berharap dari kegiatan itu bisa menjadi hasil kerja nyata dari program partai, sehingga para kader bisa berjuang keras untuk memenangkan pelaksanaan berbagai pemilu nantinya.(Rendra)
DPRD : MASIH BANYAK SEKOLAH PERLU PEMBENAHAN
Sungai Raya, Kalbar, 27/5 - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya Mustafa mengharapkan pemerintah setempat lebih serius dalam memperhatikan pendidikan, mengingat masih banyak bangunan sekolah yang perlu pembenahan.
"Meski pemerintah kabupaten sudah menganggarkan biaya perbaikan bangunan fisik sekolah, namun anggaran tersebut masih sangat terbatas sehingga tidak bisa mengcover banyak sekolah," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Kubu Raya memiliki beberapa daerah yang terisolir seperti Kecamatan Teluk Pakedai, Kuala Mandor B, Batu Ampar dan Terentang. Di mana di empat kecamatan ini masih banyak sekolah yang rusak.
0Dari sekian banyak sekolah yang rusak ada 69 sekolah yang rusak parah di Kubu Raya dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, khususnya dinas terkait di Pemkab Kubu Raya.
Diharapkan dari beberapa sekolah yang rusak dapat segera diperbaiki dan dianggarkan perbaikannya pada baik pada ABT KKR 2011 maupun dalam APBD KKR 2012. Untuk memperbaiki sekolah yang rusak itu, pemkab Kubu Raya juga bisa melakukan pengajuan dana bantuan baik dari Pemprov Kalbar maupun dari pemerintah pusat.
"Kalau hanya mengandalkan APBD jelas tidak akan mencukupi. Untuk itu, dinas terkait bersama instansi lainnya harus pandai-pandai mendapatkan dana bantuan dari peemrintah provinsi maupun pusat," ujarnya.
Diungkapkannya, berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kubu Raya untuk lima tahun ke depan, tidak ada lagi sekolah di Kubu Raya yang rusak. Hal itu yang diharapkan dapat terus diperjuangkan oleh pemkab Kubu Raya. "Dalam hal ini, kami dari Komisi D tentu akan mendukung berbagai kebijakan pemkab Kubu Raya, khususnya yang berpihak pada kemajuan dunia pendidikan," paparnya.
Menanggapi adanya pernyataan beberapa pihak yang mengungkapkan bahwa Pemkab Kubu Raya tidak serius menanggapi permasalahan pendidikan yang ada, di nilai Mustafa sebagai suatu hal yang wajar.
Menurutnya, meski selama ini Pemkab Kubu Raya sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten itu, namun belum maksimal.
" Memang untuk melakukan pembenahan itu bukan hal yang mudah dan butuh waktu. Namun, jika pemeirntah daerah bisa fokus dan gencar untuk menjalankan program-program pendidikan dan mencari dukungan dari pemerintah pusat, tentu hal itu bisa cepat dilakukan," kata Mustafa.(Rendra)
"Meski pemerintah kabupaten sudah menganggarkan biaya perbaikan bangunan fisik sekolah, namun anggaran tersebut masih sangat terbatas sehingga tidak bisa mengcover banyak sekolah," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Kubu Raya memiliki beberapa daerah yang terisolir seperti Kecamatan Teluk Pakedai, Kuala Mandor B, Batu Ampar dan Terentang. Di mana di empat kecamatan ini masih banyak sekolah yang rusak.
0Dari sekian banyak sekolah yang rusak ada 69 sekolah yang rusak parah di Kubu Raya dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, khususnya dinas terkait di Pemkab Kubu Raya.
Diharapkan dari beberapa sekolah yang rusak dapat segera diperbaiki dan dianggarkan perbaikannya pada baik pada ABT KKR 2011 maupun dalam APBD KKR 2012. Untuk memperbaiki sekolah yang rusak itu, pemkab Kubu Raya juga bisa melakukan pengajuan dana bantuan baik dari Pemprov Kalbar maupun dari pemerintah pusat.
"Kalau hanya mengandalkan APBD jelas tidak akan mencukupi. Untuk itu, dinas terkait bersama instansi lainnya harus pandai-pandai mendapatkan dana bantuan dari peemrintah provinsi maupun pusat," ujarnya.
Diungkapkannya, berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kubu Raya untuk lima tahun ke depan, tidak ada lagi sekolah di Kubu Raya yang rusak. Hal itu yang diharapkan dapat terus diperjuangkan oleh pemkab Kubu Raya. "Dalam hal ini, kami dari Komisi D tentu akan mendukung berbagai kebijakan pemkab Kubu Raya, khususnya yang berpihak pada kemajuan dunia pendidikan," paparnya.
Menanggapi adanya pernyataan beberapa pihak yang mengungkapkan bahwa Pemkab Kubu Raya tidak serius menanggapi permasalahan pendidikan yang ada, di nilai Mustafa sebagai suatu hal yang wajar.
Menurutnya, meski selama ini Pemkab Kubu Raya sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kabupaten itu, namun belum maksimal.
" Memang untuk melakukan pembenahan itu bukan hal yang mudah dan butuh waktu. Namun, jika pemeirntah daerah bisa fokus dan gencar untuk menjalankan program-program pendidikan dan mencari dukungan dari pemerintah pusat, tentu hal itu bisa cepat dilakukan," kata Mustafa.(Rendra)
KUBU RAYA DAN PLN TAMBAH DAYA LISTRIK
Sungai Raya, Kalbar, 27/5 - Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Gandhi Setyagraha mengatakan pemerintah Kubu Raya akan segera merealisasikan penambahan daya pemakaian listrik di beberapa kecamatan yang saat ini masih membutuhkan tambahan pasokan listrik.
"Sampai saat ini masih ada sekitar tiga kecamatan dan hampir 50 desa yang masih belum dialiri listri, ada juga yang sudah dialiri namun hanya dua belas jam. Dalam waktu dekat, kita akan merealisasikan hal tersebut karena kita sudah melakukan MoU dengan PLN," kata Gandhi di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, sementara ini penambahan daya tersebut baru akan dilakukan di Kecamatan Batu Ampar. Dalam hal itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah 5 akan menambah daya pemakaian listrik bagi masyarakat Kecamatan Batu Ampar menjadi 24 jam, yang mana sebelumnya hanya 12 jam saja.
Minimnya pasokan listrik yang ada di Kecamatan Baru Ampar, mengakibatkan masyarakat sekitar sangat sulit melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena selama ini litrik yang di pasok di Desa Batu Ampar bukan langsung dari Kota Pontianak namun menggunakan mesin listrik sendiri dari Desa Batu Ampar.
"Situasi ini sudah lama berlangsung, bahkan sejak Kecamatan Batu Ampar masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak," ucapnya.
Menanggapi situasi itu, Gandhi mengatakan, pihak PLN Wilayah Kalbar sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisi di Kecamatan tersebut. Untuk itu Gandhi meminta kepada masyarakat Batu Ampar untuk bersabar dalam menikmati pasokan listrik 24 jam, dan sekarang prosesnya sedang berjalan.
Selain di Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Kabupaten ke 14 di Kalimantan Barat itu juga secara bertahap akan menambah pasokan listrik di Kecamatan lainnya menjadi 24 jam, terutama Kecamatan yang berada di daerah pesisir, seperti Kecamatan Terentang, Telok Pa’Kedai, Kubu dan Kecamatan Kuala Mandor B. Gandhi memaparkan dengan adanya pasokan listrik hingga 24 jam bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir, merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kubu Raya.
Sebelumnya, Kepala Desa Padang Tikar dua Effendi mangatakan, masayarakat sekitar hanya bisa menikmati listrik 12 jam saja, dari jam 5 Sore hingga jam 5 Shubuh terkadang sampai jam 6 pagi.
sementara siangnya, dari jam 5 Shubuh hingga jam 4 sore masyakarat sekitar hanya bisa menggunakan mesin gengset untuk menikmati listrik. Namun hanya sebagian masyarakat saja yang bisa memiliki gengset.
Untuk itu, Efendi meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kondisi ini. Karena dari 14 Desa yang di Kecamatan Batu Ampar hanya 10 Desa saja yang bisa menikmati listrik 12 jam, namun 4 Desa lainnya hingga saat ini belum bisa menikmakmati pasokan litrik.
"Karena masyarakat sekitar sudah lama mendambakan pasokan litrik di Kecamatan Batu Ampar ini bisa menjadi 24 jam," kata Effendi.(Rendra)
"Sampai saat ini masih ada sekitar tiga kecamatan dan hampir 50 desa yang masih belum dialiri listri, ada juga yang sudah dialiri namun hanya dua belas jam. Dalam waktu dekat, kita akan merealisasikan hal tersebut karena kita sudah melakukan MoU dengan PLN," kata Gandhi di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, sementara ini penambahan daya tersebut baru akan dilakukan di Kecamatan Batu Ampar. Dalam hal itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah 5 akan menambah daya pemakaian listrik bagi masyarakat Kecamatan Batu Ampar menjadi 24 jam, yang mana sebelumnya hanya 12 jam saja.
Minimnya pasokan listrik yang ada di Kecamatan Baru Ampar, mengakibatkan masyarakat sekitar sangat sulit melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena selama ini litrik yang di pasok di Desa Batu Ampar bukan langsung dari Kota Pontianak namun menggunakan mesin listrik sendiri dari Desa Batu Ampar.
"Situasi ini sudah lama berlangsung, bahkan sejak Kecamatan Batu Ampar masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak," ucapnya.
Menanggapi situasi itu, Gandhi mengatakan, pihak PLN Wilayah Kalbar sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisi di Kecamatan tersebut. Untuk itu Gandhi meminta kepada masyarakat Batu Ampar untuk bersabar dalam menikmati pasokan listrik 24 jam, dan sekarang prosesnya sedang berjalan.
Selain di Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Kabupaten ke 14 di Kalimantan Barat itu juga secara bertahap akan menambah pasokan listrik di Kecamatan lainnya menjadi 24 jam, terutama Kecamatan yang berada di daerah pesisir, seperti Kecamatan Terentang, Telok Pa’Kedai, Kubu dan Kecamatan Kuala Mandor B. Gandhi memaparkan dengan adanya pasokan listrik hingga 24 jam bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir, merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kubu Raya.
Sebelumnya, Kepala Desa Padang Tikar dua Effendi mangatakan, masayarakat sekitar hanya bisa menikmati listrik 12 jam saja, dari jam 5 Sore hingga jam 5 Shubuh terkadang sampai jam 6 pagi.
sementara siangnya, dari jam 5 Shubuh hingga jam 4 sore masyakarat sekitar hanya bisa menggunakan mesin gengset untuk menikmati listrik. Namun hanya sebagian masyarakat saja yang bisa memiliki gengset.
Untuk itu, Efendi meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kondisi ini. Karena dari 14 Desa yang di Kecamatan Batu Ampar hanya 10 Desa saja yang bisa menikmati listrik 12 jam, namun 4 Desa lainnya hingga saat ini belum bisa menikmakmati pasokan litrik.
"Karena masyarakat sekitar sudah lama mendambakan pasokan litrik di Kecamatan Batu Ampar ini bisa menjadi 24 jam," kata Effendi.(Rendra)
KUBU RAYA ANTISIPASI KTP GANDA
"Dengan adanya E-KTP, banyak problem yang akan terselesaikan. Jangan ada pembiaran karena kita pun juga akan ikut salah," kata Muda saat mensosialisasikan persiapan pembuatan KTP Elektronik kepada Camat dan Kepala Desa di Sungai Raya, Rabu.
Dia bersyukur Kubu Raya dipercaya masuk dalam gelombang pertama bersama dengan 97 dari 497 kabupaten/ kota dalam penerapan E-KTP yang penerapannya selama 100 hari.
Ditargetkan tingkat keberhasilan untuk di Kubu Raya minimal 80 persen dari jumlah penduduk sudah memiliki KTP Elektronik.
Muda mengaku akan menemukan beberapa kendala dalam penerapan E-KTP karena kondisi geografis Kubu Raya yang terbilang relatif sulit sebagai daerah perairan. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak.
"Saya akan turun dan kawal langsung program ini. Kita harus sukses dan dilakukan secara masiv serta bekerja secara massal," ujarnya.
Apalagi ada sidik jari yang harus diambil. Karena itu penguatan pembuatan E-KTP tersebut akan dimulai dari RT, desa, camat dan instansi terkait mesti bekerja keras untuk mencapai target itu.
Meski demikian, Muda optimis jika itu terealisasi maka pembuatan KTP tidak lagi menunggu berhari-hari namun melainkan hanya dalam hitungan jam sudah selesai.
Dia merasa penerapan E-KTP tantangan bagi dirinya. Karena banyak effect domino yang bakal muncul ketika indentitas tidak tertib. Apalagi telah melakukan MoU dengan Mendagri untuk program nasional tersebut.
"Ini sangat penting dalam rangka upaya percepatan proses pembangunan database identitas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kubu Raya, Lilik Kurniasih mengatakan saat ini pihaknya telah mulai menyosialisasikan penerapan E-KTP. Efektif pelaksanaannya dimulai bulan Agustus. Sistemnya seperti membuat SIM.
"Jadi pembuatannya dipusatkan di kantor kecamatan masing-masing. Mekanismenya seperti buat SIM. Masyarakat bisa langsung datang ke kantor camat, mendaftar, dan langsung difoto ditempat serta bubuhi sidik jari dan tanda tangan," ujarnya.
Setelah itu data tersebut akan diinput langsung ke Dinas Dukcapil Kubu Raya yang kemudian ke Dinas Dukcapil provinsi dan seterusnya akan di input oleh pemerintah pusat.
"Jadi KTP itu nantinya akan berlaku secara nasional, sehingga masyarakat tidak bisa lagi membuat KTP ganda. Keuntungan lainnya, data kependudukan akan lebih akurat," tuturnya.
Disebutkannya pihaknya saat ini telah melakukan berbagai persiapan mulai dari pendataan penduduk, penerbitan NIK, operator, dan program kerjasama dengan beberapa SKPD.(Rendra)
PLN MERUGI RP.1,105 MILIAR AKIBAT LAYANGAN
"Pentingnya penertiban itu digelar, karena sekitar 70 persen gangguan listrik berasal dari tali kawat layang-layang. Sedangkan sisanya berasal dari gangguan pembangkit, transmisi dan distribusi listrik," kata Doing di Sungai Raya, Rabu.
PLN mengalami kerugian karena padam total akibat layang-layang tersebut. Di tahun 2010, kerugian mencapai Rp1,105 miliar karena PLN tidak dapat menjual 1,713 juta kilo watt hour ke konsumen.
Selain kerugian karena tidak dapat menjual energi listrik, layang-layang yang menggunakan benang kawat juga dapat mengancam kerusakan mesin pembangkit dan jaringan PLN lainnya.
"Kalau benang baja itu mengenai jaringan listrik dapat menimbulkan hubung singkat. Hal itu membuat mesin bekerja lebih berat sehingga terjadi pemadaman total dan untuk mengembalikan ke posisi normal setidaknya dibutuhkan waktu dua hingga tiga jam," ujarnya.
Dia menyatakan pihaknya tidak melarang permainan layang-layang, asalkan tidak menggunakan kawat. Permainan layang-layang menggunakan tali kawat dikhawatirkan dapat merusak kabel listrik yang berada tak jauh dari pemukiman masyarakat.
"Bayangkan saja dalam kondisi mesin hidup dengan suhu sekitar 70 derajat tiba-tiba mati, otomatis dapat merusak mesin. Padahal untuk mematikan mesin dengan suhu 70 derajat ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit," kata Doing.
Penyebab pemadaman ini akibat layang-layang ini, kata dia, bisa dibuktikan ketika dalam kondisi hujan, pemadaman tidak terjadi. Sebab tak ada yang bermain layang-layang.
"Persoalan layang-layang ini sudah terjadi sejak 1992. Kita tidak mau melakukan pemadaman, karena barang yang kita jual kan listrik. Kalau sering dilakukan pemadaman mesin kita juga akan sering rusak," ujarnya.
Lokasi kejadian gangguan layang-layang kerap terjadi di Siantan dan Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, khususnya di areal pemakaman Tionghoa karena kerap dijadikan tempat bermain layang-layang.
"Akibat kejadian di Siantan dan Parit Baru ini mengakibatkan beban listrik yang ada di Jungkat sebesar 15 Mw hilang, begitu pula daya yang disalurkan di Mempawah dan Ngabang sebesar 15 Mw," ujar Doing.
Dijelaskan dia, pemadaman listrik selain akibat layang-layang, juga karena mesin PLTD di Siantan sedang dalam masa pemeliharaan.
Setahun yang lalu mesin itu belum pernah dilakukan pemeliharaan. Selain di PLTD Siantan, di daerah Sei Raya, Singkawang juga terdapat pembangkit tenaga listrik.
Di Sungai Raya, ujarnya, mempunyai kapasitas daya mencapai 100 MW, di Siantan 50 dan 30 MW. Tetapi sekarang ini kapasitas mesin yang 30 MW di PLTD Siantan sedang masa pemeliharaan. Sedangkan di Singkawang sebesar 20 MW.
Kalau setiap mesin bisa hidup, lanjut dia, dampak layang-layang masih bisa dihindari. Paling lama 10 menit pemadaman dilakukan. Tetapi karena mesin 30 MW sedang pemeliharaan jadi dayanya cukup berat dari mulai mati hingga hidup kembali.
"Untuk daerah yang kerap menjadi target razia layang-layang berada di jalan 28 Oktober, jalan Parit Pangeran, Pontianak Timur, Parit Baru, dan Pontianak Barat," katanya.(Rendra)
SATPOL PP DAN PLN GELAR PENERTIBAN LAYANGAN
Sungai Raya, Kalbar, 25/5 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya bersama PLN wilayah Kalimantan Barat melakukan penertiban terhadap pemain layangan disejumlah kawasan di kabupaten tersebut.
"Pebnertiban layangan yang menggunakan tali kawat memang baru pertama kali dilakukan bersama-sama dengan pihak PLN, namun kegiatan ini sering kita lakukan sendiri," kata Kasatpol PP Kubu Raya Andi Asriadi di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, penertiban tersebut sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum. Sehingga masyarakat harus menantaati peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat khususnya anak-anak untuk tidak bermain layangan menggunakan tali kawat. Sebab, permainan layangan menggunakan tali kawat selama ini lebih banyak mudarat daripada manfaat.
Andi mengatakan, para pemain layangan yang menggunakan benang kawat yang terjaring penertiban tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Perda.
"Jika seseorang kedapatan bermain layangan menggunakan tali kawat akan didenda paling lama Rp 50 juta atau 6 bulan kurungan. Tetapi kita belum dapat menerapkan sanksi karena penertiban kemarin hanya sebatas imbaun saja," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Deputi Manager Komunikasi dan Hukum PLN Wilayah Kalbar, Doing mengatakan lokasi utama penertiban adalah kawasan yang dijadikan arena permainan layang-layang yang dekat dengan jaringan transmisi 150 KV milik PLN yang rentan terhadap gangguan.
"Selain itu juga tim menyisir kecamatan Sungai Raya, hingga Sungai Kakap," ujarnya.
Menurut Doing, kawat layangan memang kerap menjadi penyebab black out sistem kelistrikan. Apalagi, ketika mengenai transmisi berkapasitas besar.
Pemain layang-layang di wilayah Kubu Raya, memang banyak menggunakan tali kawat yang terbuat dari baja untuk mengait benang layang-layang yang putus saat masih di udara.
Namun, ketika kawat layangan mengenai jaringan listrik, tidak hanya merugikan PLN saja. Akan tetapi, masyarakat selaku konsumen juga dirugikan, kalau sampai listrik padam.
Bahkan, tak sedikit akibat kawat layangan itu jatuh korban jiwa.
"Maka dari itu kita selalu mengingatkan, kalau mau bermain layangan jangan menggunakan tali kawat. Itu sangat berbahaya, dan mengganggu sistem kelistrikan kita," katanya.(Rendra)
"Pebnertiban layangan yang menggunakan tali kawat memang baru pertama kali dilakukan bersama-sama dengan pihak PLN, namun kegiatan ini sering kita lakukan sendiri," kata Kasatpol PP Kubu Raya Andi Asriadi di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, penertiban tersebut sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum. Sehingga masyarakat harus menantaati peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat khususnya anak-anak untuk tidak bermain layangan menggunakan tali kawat. Sebab, permainan layangan menggunakan tali kawat selama ini lebih banyak mudarat daripada manfaat.
Andi mengatakan, para pemain layangan yang menggunakan benang kawat yang terjaring penertiban tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Perda.
"Jika seseorang kedapatan bermain layangan menggunakan tali kawat akan didenda paling lama Rp 50 juta atau 6 bulan kurungan. Tetapi kita belum dapat menerapkan sanksi karena penertiban kemarin hanya sebatas imbaun saja," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Deputi Manager Komunikasi dan Hukum PLN Wilayah Kalbar, Doing mengatakan lokasi utama penertiban adalah kawasan yang dijadikan arena permainan layang-layang yang dekat dengan jaringan transmisi 150 KV milik PLN yang rentan terhadap gangguan.
"Selain itu juga tim menyisir kecamatan Sungai Raya, hingga Sungai Kakap," ujarnya.
Menurut Doing, kawat layangan memang kerap menjadi penyebab black out sistem kelistrikan. Apalagi, ketika mengenai transmisi berkapasitas besar.
Pemain layang-layang di wilayah Kubu Raya, memang banyak menggunakan tali kawat yang terbuat dari baja untuk mengait benang layang-layang yang putus saat masih di udara.
Namun, ketika kawat layangan mengenai jaringan listrik, tidak hanya merugikan PLN saja. Akan tetapi, masyarakat selaku konsumen juga dirugikan, kalau sampai listrik padam.
Bahkan, tak sedikit akibat kawat layangan itu jatuh korban jiwa.
"Maka dari itu kita selalu mengingatkan, kalau mau bermain layangan jangan menggunakan tali kawat. Itu sangat berbahaya, dan mengganggu sistem kelistrikan kita," katanya.(Rendra)
KUBU RAYA HAPUS PEMBUATAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA
"Penghapusan itu dikarenakan Perdanya telah dicabut lantaran produk lama dari Kabupaten Pontianak. Saat ini Kabupaten Pontianak sudah melakukan revisi dari perda tersebut sehingga Kubu Raya tidak bisa lagi menggunakannya," kata Maria di Sungai Raya, Selasa.
Selain itu, SITU hanya sebagai surat izin yang menunjukan suatu tempat usaha yang dikelola masyarakat. Dan itu sudah tercantum didalam Izin UUG (Undang-undang Gangguan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) serta Akta.
"Dan pencabutan Perda dari kabupaten induk itu sudah dilakukan sejak Oktober 2010. Sehingga dengan demikian secara hukum tidak berlaku lagi untuk di Kubu Raya. Jadi untuk selamanya SITU di Kubu Raya tidak akan lagi diterbitkan," ujarnya.
Apalagi SITU merupakan aturan yang bersifat lokal yang penerbitannya berdasarkan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Tidak ada peraturan yang melebihi diatasnya baik seperti peraturan pemerintah atau pun peraturan menteri lainnya bahkan undang-undang. Sehingga penerbitannya berdasarkan Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Kajian lainnya disebutkan Maria, bahwa setiap jenis usaha yang berdampak pada lingkungan sudah tercantum di dalam UUG atau HO. Sedangkan yang tidak berdampak pada lingkungan masuk dalam SIUP.
"Dengan kajian-kajian itu lah sehingga tidak perlu lagi diterbitkan SITU. Semuanya aspek sudah ada di UUG, SIUP, TDP atau Akta. Baik penunjukan tempat usaha, pengontrolan dan lain sebagainya," ucapnya.
Disebutkan Maria, hanya beberapa daerah saja yang masih menggunakan SITU namun hampir sebagian besar sudah tidak lagi menggunakan SITU sebagai izin penunjukan tempat suatu usaha.
"Ini juga untuk menyederhanakan atau menghilangkan duplikasi-duplikasi perizinan yang dinilai terlalu banyak serta untuk menekan tingginya biaya yang dikeluarkan," kata Maria.(Rendra)
PEMKAB KUBU RAYA PIDANAKAN OKNUM MASYARAKAT
Sungai Raya, Kalbar, 24/5 - Pemerintah Kubu Raya akan mempidanakan oknum masyarakat yang mengaku ahli waris tanah pasar Parit Baru setelah memenangkan tuntutan dari masyarakat atas lahan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah.
"Hari ini putusan pengadilan tinggi mempawah atas tuntutan oknum masyarakat yang menggugat kita atas lahan Pasar parit Baru telah dikeluarkan. Langkah selanjutnya, kita akan menuntut oknum masyarakat tersebut karena telah melakukan penyerobotan atas lahan milik pemkab," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kubu Raya, Mustafa di Sungai Raya, Selasa.
Dia mengatakan, tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan aset daerah sejak lama. Polemik tersebut terjadi sejak tahun 1999 saat Kubu Raya masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan aset peemrintah provinsi. Namun setelah otonomi daerah, aset tersebut diserahkan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Pontianak.
Seiring dengan pembentukan Kubu Raya, aset tersebut jadi milik pemerintah Kubu Raya. Namun dalam perjalanannya, oknum masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut menuntut pemkab Kubu Raya karena merasa tanah tersebut adalah miliknya.
"Jadi permasalahan itu sebenarnya merupakan peninggalan kabupaten induk. Awalnya oknum masyarakat itu memang sudah mempermasalahkan lahan tersebut, namun baru setelah Kubu Raya terbentuk, sengketa ini masuk dalam ranah hukum," kata Mustafa.
Namun, setelah satu tahun lebih proses hukum sengketa lahan tersebut, akhirnyapengadilan tinggi Mempawah menggugurkan semua gugatan oknum masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemkab Kubu Raya memiliki kekuatan hukum atas lahan tersebut.
"Saat ini oknum masyarakat tersebut mengajukan banding. Namun, karena kita sudah memiliki alas hukum yang kuat, maka kita akan segera melakukan penggusuran atas bangunan yang ada pada lahan tersebut," jelasnya.
Menurut Mustafa, lahan Pasar Parit Baru tersebut tahun 2009 lalu sudah dibangun untuk pasar dan akan ditempati 70 pedagang kaki lima yang sebelumnya di gusur dari pasar dadakan di samping Polda Kalbar.
Mustafa mengharapakan Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut agar tidak terjadi penyerobotan lahan atau pun pengakuan lahan tersebut dari orang lain lagi.
"Kami harapkan BPN Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Karena gugatan yang dilakukan penggugat kemarin, pekerjaan pembangunan pasar menjadi terhambat," kata Mustafa.(Rendra)
"Hari ini putusan pengadilan tinggi mempawah atas tuntutan oknum masyarakat yang menggugat kita atas lahan Pasar parit Baru telah dikeluarkan. Langkah selanjutnya, kita akan menuntut oknum masyarakat tersebut karena telah melakukan penyerobotan atas lahan milik pemkab," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kubu Raya, Mustafa di Sungai Raya, Selasa.
Dia mengatakan, tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan aset daerah sejak lama. Polemik tersebut terjadi sejak tahun 1999 saat Kubu Raya masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan aset peemrintah provinsi. Namun setelah otonomi daerah, aset tersebut diserahkan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Pontianak.
Seiring dengan pembentukan Kubu Raya, aset tersebut jadi milik pemerintah Kubu Raya. Namun dalam perjalanannya, oknum masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut menuntut pemkab Kubu Raya karena merasa tanah tersebut adalah miliknya.
"Jadi permasalahan itu sebenarnya merupakan peninggalan kabupaten induk. Awalnya oknum masyarakat itu memang sudah mempermasalahkan lahan tersebut, namun baru setelah Kubu Raya terbentuk, sengketa ini masuk dalam ranah hukum," kata Mustafa.
Namun, setelah satu tahun lebih proses hukum sengketa lahan tersebut, akhirnyapengadilan tinggi Mempawah menggugurkan semua gugatan oknum masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemkab Kubu Raya memiliki kekuatan hukum atas lahan tersebut.
"Saat ini oknum masyarakat tersebut mengajukan banding. Namun, karena kita sudah memiliki alas hukum yang kuat, maka kita akan segera melakukan penggusuran atas bangunan yang ada pada lahan tersebut," jelasnya.
Menurut Mustafa, lahan Pasar Parit Baru tersebut tahun 2009 lalu sudah dibangun untuk pasar dan akan ditempati 70 pedagang kaki lima yang sebelumnya di gusur dari pasar dadakan di samping Polda Kalbar.
Mustafa mengharapakan Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut agar tidak terjadi penyerobotan lahan atau pun pengakuan lahan tersebut dari orang lain lagi.
"Kami harapkan BPN Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Karena gugatan yang dilakukan penggugat kemarin, pekerjaan pembangunan pasar menjadi terhambat," kata Mustafa.(Rendra)
OGAN HILIR BELAJAR PERDA DI KUBU RAYA
"Kami dari Komisi II DPRD Ogan Hilir berjumlah 11 orang sengaja berkunjung ke Kubu Raya untuk mempelajari sistem pembuatan perda di Kubu Raya. Karena kami menilai sebagai kabupaten baru, Kubu Raya cukup intens membuat perda," kata Ketua Komisi II DPRD Ogan Hilir, Pomi Wijaya di Sungai Raya, Selasa.
Dikatakannya, ada tiga Raperda yang akan dipelajari dari Kubu Raya yaitu retribusi perizinan retribusi badan usaha yang mengacu pada perubahan Undang-undang 28 tahun 2009.," ungkap Pomi di DPRD Kubu Raya.
"Kami memilih Kubu Raya untuk melakukan kunjungan kerja dan mempelajari Perda yang ada di kabupaten ini karena Ogan Hilir dan Kubu Raya sama-sama daerah pemekaran," ujarnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, Angggota DPRD Ogan Hilir merasa telah mendapatkan masukan berarti tentang pembuatan perda yang dijalankan pemerintah Kubu Raya khususnya mengenai retribusi dan perizinan.
"Kita menggali dan saling sharing masalah apa yang dapat dibawa dari kubu Raya yang saat ini hampir keselurhan di Kubu Raya sudah ada. Yang jelas dari kunjungan ini kita mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang dapat membantu tugas kita," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo mengatakan dari kunjungan anggota DPRD Ogan Hilir ke Kubu Raya adanya keinginan untuk mengadopsi mengenai kebijakan berkenaan dengan Perda.
Menurut Sujiwo kondisi Ogan Hilir yang hampir mirip dengan daerah Kubu Raya yaitu sama-sama daerah pemekaran sehingga melakukan pertukaran pemikiran.
"Daerah kita sama-sama pemekaran baru tapi sekilas pemeritah dan DPRD Kubu Raya patut berbangga Raperda yang kita sahkan jauh lebih baik dalam implemetasinya" kata Sujiwo.
Selain itu menurut Sujiwo, PAD dari Ogan Hilir selama enam tahun berjalan sebesar belasan milyar dan untuk Kubu Raya sudah dapat hampir 28 miliyar.
"Ini merupakan suatu prestasi yang dimiliki Kubu Raya, DPRD dan pemerintah Kabupaten tinggal meningkatkan prestasi ini," katanya.
Sujiwo menambahkan memang kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari Perda yang disahkan namun merupakan suatu pedukung. "Kita jauh didepanya dan kinerja patut dibanggakan. Kita dapat membandingkan lebih unggul. Kita terus berusaha menjalankan dengan solid untuk perkembangan kubu raya," ujar Sujiwo.(Rendra)
WARGA DESA PEMBUATAN PERDA PENYALURAN GAS ELPIGI
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Belasan perwakilan masyarakat tiga desa di Kecamatan Sungai Kakap mendesak DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk segera membuat perda tentang penyaluran gas elpigi di kabupaten tersebut.
"Selama ini, meski konversi gas ke minyak tanah sudah berlangsung selama dua tahun, namun kelangkaan elpigi di Desa Sungai Itik masih terjadi. Pasalnya penyaluran gas elpigi di desa kami dimonopoli oleh agen," kata Muhammad Adam, juru bicara perwakilan masyarakat Desa Jeruju Besar, Sungai Itik dan Sungai Kupah saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Kubu Raya perlu segera membuat perda yang mengatur peredaran elpigi tersebut.
"Kita minta dewan segera membuat Perda tentang mekanisme pendistribusian LPG di Kubu Raya. Supaya penyalurannya tertib dan tidak simpang siur," ujarnya.
Perda itu menurut dia sangat penting lantaran selama ini diduga kerap berbagai penyimpangan soal pendistribusian LPG di Kubu Raya.
Mulai dari mekanisme penyaluran, warga yang belum mendapatkan tabung gas, harga hingga soal peraturan yang dinilai cenderung merugikan pangkalan dan konsumen.
"Masa agen boleh beli ke pangkalan sementara pangkalan tidak boleh. Harganya pun juga sama yaitu Rp12.250 sementara waktu kita tanya ke Pertamina masih Rp11.000. Jadi saya hanya bisa jual Rp12.750. Ini belum bisa nutup modal. Baru bisa kembali modal lima tahun," jelasnya.
Ia tegaskan tidak memberi deadline atau batas waktu kepada dewan untuk pembuatan perda tersebut. "Hanya kalau tidak juga ditanggapi maka kami terpaksa akan kembali lagi ke sini (dewan,red)," ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, belum dapat memastikan kapan perda dibuat karena membutuhkan kajian dan dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang berkompeten.
"Kita akan koordinasi dengan pihak Pemkab dan lainnya seperti Pertamina, Dihutbuntam (Pertambangan, agen, pengecer atau pangkalan. Tapi kita akan usahakan secepatnya Perda itu dibuat," katanya.
Menurut dia pihaknya tetap menindak lanjuti aspirasi warga. Apalagi penyalurannya ada yang diduga langsung potong kompas yakni dari agen atau pengecer ke konsumen mestinya harus ke pangkalan lebih dulu.
Bahkan menurut mereka ada sekitar 400 warga yang belum mendapatkan tabung gas LPG sebagai bentuk dari program konversi minyak tanah.
"Ini sama saja membunuh hak dan ekonomi masyarakat. Jika ada unsur pidananya maka kami akan laporkan ke aparat kepolisian supaya ada pelajaran bagi oknum agen atau pengecer untuk tidak memainkan distribusi LPG ini," kata Agus.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya Bambang Sridadi menyayangkan banyaknya temuan permasalahan atas pendistribusian LPG di Kubu Raya.
"Kita akan koordinasikan lagi dengan Pemkab dan instansi terkait. Tapi secara pribadi saya setuju Perda itu dibuat. Mudah-mudahan bisa secepatnya, ya kalau bisa dalam satu bulan lebih bagus lagi," kata Bambang.(Rendra)
"Selama ini, meski konversi gas ke minyak tanah sudah berlangsung selama dua tahun, namun kelangkaan elpigi di Desa Sungai Itik masih terjadi. Pasalnya penyaluran gas elpigi di desa kami dimonopoli oleh agen," kata Muhammad Adam, juru bicara perwakilan masyarakat Desa Jeruju Besar, Sungai Itik dan Sungai Kupah saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Kubu Raya perlu segera membuat perda yang mengatur peredaran elpigi tersebut.
"Kita minta dewan segera membuat Perda tentang mekanisme pendistribusian LPG di Kubu Raya. Supaya penyalurannya tertib dan tidak simpang siur," ujarnya.
Perda itu menurut dia sangat penting lantaran selama ini diduga kerap berbagai penyimpangan soal pendistribusian LPG di Kubu Raya.
Mulai dari mekanisme penyaluran, warga yang belum mendapatkan tabung gas, harga hingga soal peraturan yang dinilai cenderung merugikan pangkalan dan konsumen.
"Masa agen boleh beli ke pangkalan sementara pangkalan tidak boleh. Harganya pun juga sama yaitu Rp12.250 sementara waktu kita tanya ke Pertamina masih Rp11.000. Jadi saya hanya bisa jual Rp12.750. Ini belum bisa nutup modal. Baru bisa kembali modal lima tahun," jelasnya.
Ia tegaskan tidak memberi deadline atau batas waktu kepada dewan untuk pembuatan perda tersebut. "Hanya kalau tidak juga ditanggapi maka kami terpaksa akan kembali lagi ke sini (dewan,red)," ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, belum dapat memastikan kapan perda dibuat karena membutuhkan kajian dan dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang berkompeten.
"Kita akan koordinasi dengan pihak Pemkab dan lainnya seperti Pertamina, Dihutbuntam (Pertambangan, agen, pengecer atau pangkalan. Tapi kita akan usahakan secepatnya Perda itu dibuat," katanya.
Menurut dia pihaknya tetap menindak lanjuti aspirasi warga. Apalagi penyalurannya ada yang diduga langsung potong kompas yakni dari agen atau pengecer ke konsumen mestinya harus ke pangkalan lebih dulu.
Bahkan menurut mereka ada sekitar 400 warga yang belum mendapatkan tabung gas LPG sebagai bentuk dari program konversi minyak tanah.
"Ini sama saja membunuh hak dan ekonomi masyarakat. Jika ada unsur pidananya maka kami akan laporkan ke aparat kepolisian supaya ada pelajaran bagi oknum agen atau pengecer untuk tidak memainkan distribusi LPG ini," kata Agus.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya Bambang Sridadi menyayangkan banyaknya temuan permasalahan atas pendistribusian LPG di Kubu Raya.
"Kita akan koordinasikan lagi dengan Pemkab dan instansi terkait. Tapi secara pribadi saya setuju Perda itu dibuat. Mudah-mudahan bisa secepatnya, ya kalau bisa dalam satu bulan lebih bagus lagi," kata Bambang.(Rendra)
DINAS CIPTA KARYA DAN BINA MARGA DI SEGEL
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya disegel beberapa oknum masyarakat yang merasa kesal karena dinas tersebut dinilai tidak bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
"Bayangkan saja, sudah jam sembilan lewat tapi tidak ada satu orang pun di kantor itu. Yang namanya jam dinas dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, ini bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik kalau kantor saja jam sembilan masih belum buka, makanya kami segel saja," kata Suharso, masyarakat Kubu Raya yang menyegel kantor tersebut.
Berdasarkan kejadian tersebut dia meminta inspektorat dan BKD Kubu Raya untuk menindak tegas pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diniali tidak disiplin dalam bekerja.
Menurutnya, berlakunya jam Dinas yang ada di Kabupaten Kubu Raya ternyata masih ada pegawai yang tidak masuk sesuai dengan jam kantor yang ada.
"Bagi anda yang merasa di gaji melalui APBD sekali lagi maaf, jangan jabatan mau, fasilitas mau, sopoy juga mau. Tetapi kerja ogah-ogahan, sebaiknya angkat kaki saja dari Kubu Raya," sindirnya.
Suharso menjelaskan kosongnya pegawai sudah terjadi beberapa kali, bahkan dari 42 orang yang ada di kantor tersebut hampir setengahnya tidak ada di kantor dengan alasan sedang kerja di lapangan.
"Hampir separoh tidak ada di kantor, mereka beralasan katanya sedang kelapangan dan semoga saja itu benar. Bupati saja sudah mengeluarkan aturan jam kerja tetapi sampai sekarang saja masih ada pegawai yang belum datang," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Bina Marga, Matsum mengatakan pegawai yang berjumlah 42 orang tersebut memang sedang sibuk melaksanakan tugas dan masih banyak yang sedang melaksanakan tugas dilapangan.
"Kita juga kan melayani tidak sesuai waktu, ada musimnya dan terkadang pembayaran hingga malam dan itu tidak dihitungkan oleh mereka.Tolong itu dipertimbangkan, PNS juga manusia, kami juga tidak ada, kantor juga ngontrak, mobil dinas juga belum ada," kata Maksum.(Rendra)
"Bayangkan saja, sudah jam sembilan lewat tapi tidak ada satu orang pun di kantor itu. Yang namanya jam dinas dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, ini bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik kalau kantor saja jam sembilan masih belum buka, makanya kami segel saja," kata Suharso, masyarakat Kubu Raya yang menyegel kantor tersebut.
Berdasarkan kejadian tersebut dia meminta inspektorat dan BKD Kubu Raya untuk menindak tegas pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diniali tidak disiplin dalam bekerja.
Menurutnya, berlakunya jam Dinas yang ada di Kabupaten Kubu Raya ternyata masih ada pegawai yang tidak masuk sesuai dengan jam kantor yang ada.
"Bagi anda yang merasa di gaji melalui APBD sekali lagi maaf, jangan jabatan mau, fasilitas mau, sopoy juga mau. Tetapi kerja ogah-ogahan, sebaiknya angkat kaki saja dari Kubu Raya," sindirnya.
Suharso menjelaskan kosongnya pegawai sudah terjadi beberapa kali, bahkan dari 42 orang yang ada di kantor tersebut hampir setengahnya tidak ada di kantor dengan alasan sedang kerja di lapangan.
"Hampir separoh tidak ada di kantor, mereka beralasan katanya sedang kelapangan dan semoga saja itu benar. Bupati saja sudah mengeluarkan aturan jam kerja tetapi sampai sekarang saja masih ada pegawai yang belum datang," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Bina Marga, Matsum mengatakan pegawai yang berjumlah 42 orang tersebut memang sedang sibuk melaksanakan tugas dan masih banyak yang sedang melaksanakan tugas dilapangan.
"Kita juga kan melayani tidak sesuai waktu, ada musimnya dan terkadang pembayaran hingga malam dan itu tidak dihitungkan oleh mereka.Tolong itu dipertimbangkan, PNS juga manusia, kami juga tidak ada, kantor juga ngontrak, mobil dinas juga belum ada," kata Maksum.(Rendra)
SATPOL PP BONGKAR BANGUNAN PASAR PARIT BARU
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Kepala Satuan Polisi Pamongpraja akan segera melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri masih berdiri di depan pasar tradisional Parit Baru yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya.
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Music is my life..
.JPG)
Singapure...Why Not...!!!
Banana Boad
Nyemplung di tengah laut
Pesawat Deteksi TNI AU
.JPG)
Foto diambil saat latihan bersama antara TNI AU Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, yang difokuskan di pangkalan udara TNI AU Pontianak
