DPRD : BPMPD KUBU RAYA KURANG TEGAS

Sungai Raya, Kalbar, 12/6 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya di nilai kurang tegas dalam menindaklanjuti laporan penyimpangan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan semakin banyak desa di kabupaten tersebut yang tidak menyelesaikan dengan baik Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
"sebagai pembina desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kubu Raya diminta cakap dan tegas untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD desa pada tahun 2010. Jangan sampai muncul masalah dan masyarakat justru yang dirugikan, Apalagi ADD adalah dana rakyat yang diperoleh dari hasil pajak dari masyarakat juga," kata Anggota Komisi A DPRD Kubu Raya, Akhmadsudi di Sungai Raya, Minggu.
Menurut dia selaku anggota Komisi A DPRD Kubu Raya yang melekat mengupas persoalan ADD, BPMPD Kubu Raya harus benar-benar aktiv dalam proses pembinaan. Dengan demikian, LPJ ADD 2010 tidak akan menjadikan aparatur hukum desa sengkarut ataupun bermasalah.
Ia menyarankan Pemdes Kubu Raya memberikan tindakan tegas bagi desa-desa yang tidak menyampaikan SPJ. Harus ada tindakan dan menjadi salah satu prasyarat untuk mengucurkan ADD tahun depannya.
"Beri peringatan dulu jika ada Pemerintah Desa yang tidak bisa menyelesaikan dengan baik LPJ ADDnya. Namun kalau teguran tidak diindahkan sehingga tidak ada SPJ ADD, tidak salah kalau proses hukum dikedepankan," katanya.
Sebab, LPJ merupakan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat yang dipakai desa untuk membangun desa.
Meskipun demikian, Politikus PPP itu itu tetap mengedepankan jalan damai menyikapi kasus LPJ ADD tahun 2010. Pasalnya beberapa kepala desa tersebar, tentunya masih ada yang kesulitan membuat laporan administrasi ADD.
"Itu juga harus menjadi pertimbangan. Namun jangan sampai terlalu lama hingga bertahun. Kalau begitu, aparatur desa dimaksud memang sengaja tidak memberikan LPJ," kata dia.
Sebelumnya Saini Umar, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya mengingatkan aparatur 106 desa tersebar di kabupaten termuda di Kalbar berhati-hati mempergunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yang sebentar lagi dicairkan.
"Belajar tahun 2010 kemarin, banyak temuan mengemuka. Ini seharusnya menjadi pembelajaran bersama-sama. Setidaknya ada 13 desa tidak menyampaikan SPJ ADD kepada pemerintah, baik tahap pertama atau tahap kedua," kata Saini waktu itu.
Ia menyampaikan pencairan alokasi ADD tahun 2011, akan dicairkan sebentar lagi. Makanya keterlambatan penyampaikan LPJ ADD tahun 2010 berpengaruh kepada tahun 2011. Oleh karena itu, para kepala desa diingatkan mengikuti ketentuan juklak, juknis dan peraturan perundangan berlaku.
"ADD jelas menjadi acuan penguna. Jangan sampai, bermain diluar koridor peraturan. Saya tidak akan tanggung jawab, apabila ada yang tersangkut kasus hukum," katanya.
Ia menambahkan peruntukan ADD bukan untuk aparatur. Dalam aturannya sekitar 70 persen adalah pembiayaan infrastruktur desa. Sementara 30 persen dipergunakan sebagai keperluan dan kebutuhan ATK perkantoran desa.
"Disamping itu, dalam pencairan, juga ada waktu dan jadwal tahapan," ujar Saini.
Berdasarkan catatan BPMPD Kubu Raya banyak hal SPJ tahun 2010 tidak disampaikan. Di Desa Batu Ampar misalnya tidak mengajukan ADD sebesar Rp206 juta karena tengah berproses hukum.
Di desa lainnya seperti Desa Sungai Teluk Pakedai Hulu Rp 32,9 juta, Teluk Pakedai 1 Rp 31,4 juta, Madura Rp30,3 juta dan Sungai Deras Rp38,1 belum menyampaikan SPJ tahap II.
Sementara Desa Sungai Nipah Rp70,9 juta belum menyampaikan SPJ tahap I. Selain desa-desa tersebut di Desa Olak-Olak Kubu Rp38,4 juta, Desa Sungai Selamat Rp32,5 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap II, Sungai Bemban Rp128 juta tidak mengajukan karena proses hukum, Desa Pinang Dalam Rp78,2 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap 1. Dan untuk Desa Permata Rp73 juta tidak mencairkan akibat masalah legislasi BPD, Desa Betuah Rp120,4 juta belum sampaikan SPJ tahap II, Sungai Radak 1 Rp34,1 juta belum sampaikan SPJ ADD tahap II dan Desa Durian Rp38,1 juta belum menyampaikan SPJ ADD tahap II.(Rendra)