SUNGAI KAKAP JUARA UMUM FESTIVAL QASIDAH REBANA

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Kecamatan Sungai Kakap kembali menjadi juara umum pada Festival Qasidah Rebana Klasik II se-Kubu Raya yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Sungai Raya, 17-19 Juni 2011.
"Dalam festival tersebut, tampil sebagai juara pertama group At-Taqwa utusan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap, disusul juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang). Hadiah dan piala bergilir diserahkan langsung Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan setelah menutup secara resmi festival tahunan tersebut," kata Ketua Panitia, Busri, di Sungai Raya, Senin.
Dia menilai secara kuantitas memang festival tahun ini terjadi penurunan peserta, namun secara kualitas, Ia melihat hal itu jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Selaku penyelenggara, Busri mengapresiasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang yang mendukung sepenuhnya kesuksesan agenda itu.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan respon masyarakat terhadap event ini begitu antusias. "Tentu Pemda tidak akan menyia-nyiakan stigma positif yang telah lama dibentuk seperti ini. Dan event ini sudah ditetapkan menjadi salah satu agenda Pemda Kubu Raya setiap tahunnya," tutur Bupati.
Ia mengatakan agenda seperti ini memang sengaja digelar keliling kecamatan, hal itu supaya pembinaan seni qasidah rebana terus berjaan. Namun, bupati juga mengingatkan agar proses kaderisasi terus dijalankan.
"Saya yakin, masih banyak remaja putri yang potensial mengembangkan kesenian ini," tuturnya.
Bahkan, kelak agenda ini terus tumbuh subur dan kontinu, Muda yakin nantinya Kubu Raya akan menjadi pusat budaya qasidah rebana di Provinsi Kalbar. "Tidak ada yang mustahil, selagi kita bisa melakukannya," ujar bupati.
Juara 1, group At-Taqwa (Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap), juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang), juara 4 group Miftahul Jannah (Desa Punggur Kecil), juara 5 group Ummul Mukminin (Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap) dan juara 6 group Al-Mawaddah (Kuala Mandor B).(Rendra)

KUBU RAYA RANCANG PROGRAM BERBASIS MDGs

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Guna menyusun modul pengelolaan kebijakan dan program pembangunan pemerintahan daerah menuju pencapaian Milenium Development Goals (MDGs), Pemerintah Kabupatenn Kubu Raya melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama beberapa instansi terkait.
"Ada beberapa hal penting terkait MDGs mengingat Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan berharap besar di dalam forum FGD agar dapat tersusun modul-modul yang menjadi rencana program aksi untuk percepatan pencapaian target sasaran MDGs khususnya di Kubu Raya," kata Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya, Gandhi Satyagraha di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, tujuan pembangunan MDGs adalah untuk mengatasi 8 tantangan utama seperti menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu.
"Serta memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan," katanya.
Lanjutnya, ada 3 hal pokok yang difokuskan pada FGD diantaranya, masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal itu, lanjut Ganhi sangatlah penting karena berkaitan juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 3 faktor tersebut.
"Secara nasional banyak hal yang belum dicapai, karena tidak tercapainya kabupaten, tidak tercapainya provinsi juga tidak akan mencapai target secara nasional," tuturnya.
Gandhi menjelaskan untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ini sebenarnya program kegiatan sampai dengan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan baik secara nasional dan daerah memang programnya sudah cukup baik.
Hanya saja memang dalam program penanggulangan persoalan tersebut banyak indikator yang harus diselesaikan terutama dalam membuka lapangan pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kelaparan.
"Dalam hal ini Kubu Raya sudah melakukan langkah-langkah kongkrit terutama dalam langkah pencetakan sawah baru, menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk ketahanan pangan daerah. Ini salah satu langkah kita untuk menyiapkan kantung pengaman guna menanggulangi masalah ketahanan pangan sekaligus permasalahan kemiskinan dan kelaparan," katanya.(Rendra)

PEKKA DAN KUBU RAYA TINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rasau Jaya, Kalbar, 20/6 - Forum Wilayah Perempuan Kepala Keluarga melangsunggan dialog bersama Pemerintah Kubu Raya dan masyarakat Rasau Jaya untuk membahas peningkatan pemberdayaan perempuan dan berbagai yang dibutuhkan dan berkembang pada masyarakat sekitar.
"Dialog ini pada saya nilai cukup baik, karena secara tidak langsung sangat mendorong program pemberdayaan perempuan yang telah kita canangkan melalui koperasi Grameen," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Rasau Jaya, Senin.
Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam berbagai hal. Disamping itu, Muda melihat di Kubu Raya saat ini masih banyak keluarga yang rentan dengan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dengan berbagai kegiatan positif yang bersifat memperluas wawasan kaum perempuan, selaku Bupati, Muda yakin hal itu bisa diminimalisir.
"Saya menaruh harapan agar ibu-ibu Pekka bisa mencari nilai tambah, dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Namun, Muda juga mengingatkan agar menjauhkan dari pola pikir yang sifatnya mengukur sesuatu yang diperoleh dengan cara instan," katanya.
Sebab, beberapa tahun lalu, Kubu Raya masih memiliki potensi pemanfaatan hutan, yang diperoleh dengan cara instan. Namun, untuk saat ini bisa dilihat sendiri hampir sebagian besar perusahaan kayu gulung tikar.
Dengan kondisi itu, sudah saatnya masyarakat harus berproses untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga saat ini pola cocok tanam lebih digalakkan, seperti pertanian dan lainnya.
Khusus untuk kaum perempuan, sejak awal di masa kepemimpinannya, Muda juga sudah mencetuskan program yang dikhususkan untuk perempuan di Kubu Raya.
"Saat ini kita sudah memiliki koperasi khusus perempuan atau KSP Grameen. Dengan sistem yang sudah ditata sedemikian rupa, seluruh proses bantuan permodalan untuk usaha jauh lebih dimudahkan dari peminjaman lain," ujar Muda.
Sebagai Bupati, Muda juga menaruh harapan besar agar Forwil Pekka ini bisa terus memprovokasi kaum ibu supaya pola pemikiran bisa bergeser kepada hal-hal yang jauh lebih produktif.
Pada kesempatan itu, para anggota Pekka se Kalbar juga saling bertukar informasi dan menggelar pameran foto aktivitas kaum ibu kepala rumah tangga dan bazar murah bagi seluruh anggota.
Di tempat yang sama, Sekretaris Nasional Pekka, Nani Zulminarni menjelaskan ada beberapa kategori perempuan yang menjadi anggota Pekka, pertama janda meninggal, janda cerai, perempuan yang suaminya tidak dapat mencari nafkah karena sakit menaun atau cacat, perempuan yang suaminya merantau, sehingga istri yang menanggung nafkah keluarga dan perempuan lajang yang menanggung nafkah anggota keluarganya.
"Ada lima aspek pemberdayaan yang kita kembangkan, yakni kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol menjadi komponen penting dalam proses penguatan yang dilakukan di lapangan," ujarnya.(Rendra)

KAHMI SINTANG DESAK PEMBENTUKAN PROVINSI KAPUAS RAYA

Pontianak, 20/6 - Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Sintang, Tarmin mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu percepatan pembentukan provinsi Kapuas Raya menyusul semakin banyaknya dukungan dari element masyarakat yang mendukung pembentukan provinsi tersebut.
"Kita sangat bersyukur karena semakin banyak element masyarakat yang terus mendukung percepatan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. untuk itu kami mengharapkan agar Gubernur Kalbar bisa ikut melancarkan proses pembentukan Kapuas Raya, bukan sebaliknya malah menghambat," katanya di konfirmasi via telepon, Senin.
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama Forum Kepala Desa se-Kalimantan Barat membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung pembentukan provinsi Kapuas Raya.
Dengan adanya proses yang sudah terjadi saat ini, Tarmin mengatakan tidak ada lagi alasan Pemerintah Kalimantan Barat untuk menghambat pembentukan provinsi tersebut. Apa lagi jika mengungkapkan pembentukan Kapuas Raya tidak masuk akal.
"Kita mempertanyakan, yang tidak masuk akal itu bagian mananya. Padahal sudah jelas, sejak enam tahun lalu proses pembentukan provinsi Kapuas Raya sudah berjalan dan sudah melalui berbagai kajian," ujarnya.
Dia yakin, dengan banyaknya dukungan dari masyarakat, cepat atau lambat Provinsi Kapuas Raya akan terbentuk. Tinggal bagaimana mendorong percepatan proses pembentukannya.
Dan untuk mempercepat proses tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah Kalimantan Barat. Dia berharap, jangan sampai ada suatu kepentingan tertentu sehingga menghambat proses tersebut.
Mengingat pembentukan Provinsi Kapuas Raya diarahkan untuk mendekatkan proses pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, Tarmin meminta agar Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat bisa segera mengambil langkah bijak.
"Karena jika kita mencontoh Pulau Jawa, Kalbar ini sudah bisa menjadi beberapa provinsi karena daerah ini cukup luas. Jadi, jelas masuk akal kalau Kalbar dipecah lagi menjadi beberapa provinsi," kata Tarmin.
Lanjutnya, sebagai calon Ibu Kota Porvinsi Kapuas Raya saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang sudah melakukan berbagai persiapan, baik dari administrasi pemerintahan maupun lahan perkantoran. Tinggal bagaimana semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat mendorong kelancaran proses tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kayung mengatakan dia dan kepala desa lainnya yang ada di Kabupaten Sintang saat ini melakukan pergerakan untuk mempercepat proses pemekaran Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kapuas Raya.
"Selaku kepala desa akan terus berusaha untuk memperjuangkan terbentuknya Kapuas Raya. Yang pasti kita akan menempuh jalur yang ada dan pembentukan Kapuas Raya ini tidak boleh ditunda-tunda lagi," katanya.
Senada dengan Ketua Kahmi Sintang, Kayung juga berharap agar peemrintah provinsi tidak menghambat pembentukan Kapuas Raya. Pasalnya, pembentukan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat sendiri agar bisa merasakan percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang maksimal.
"Kalau sampai menghalang-halangi jelas melanggar sistem demokrasi dan hak asasi masyarakat," katanya.(Rendra)

PEMKAB SANKSI MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya Rusnaldi mengatakan pihak akan memberikan sanksi kepada masyarakat dan jadwal pembuangan sampah untuk menghindari penumpukan sampah pada beberapa titik di Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya.
"Soal sampah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, juga masyarakat serta pihak-pihak lainnya di Kubu Raya. Karena harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kabupaten yang bersih dan sehat," katanya di Sungai Raya, Senin.
Apalagi, lanjut Rusnaldi, kawasan tersebut merupakan koridor arteri nasional sehingga perlu perlakuan khusus. Dan jalur tersebut juga merupakan pintu gerbang Kalbar yang biasanya dilalui para tamu luar.
Lantas sanksi yang diterapkan kepada mereka yang buang sampah. "Masih sedang kita kaji dan pikirkan, namun kita akan buat surat edaran bupati yang disebarkan ke masyarakat berisikan sanksi dan jadwal pembuangan sampah mulai dari pukul 06.00 sore hingga 06.00 pagi. Sementara Perda Nomor 1 tahun 2010 belum merinci tentang itu," tuturnya.
Sementara itu, Camat Sui Raya, Bachtiar menyayangkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah di jalur Jalan Soekarno Hatta. Ia meminta agar masyarakat tidak membuang sampah di kawasan tersebut karena menurut dia, jalan tersebut merupakan jalan protokol tempat keluar masuknya tamu-tamu yang datang ke Kalbar.
"Jadi kawasan Soekarno Hatta (A Yani II) harus bebas dari sampah yang meluber ke jalan," katanya ditemui waktu lalu.
Ia tegaskan padahal tempat yang kerap menjadi pembuangan sampah oleh masyarakat sudah dipagari agar masyarakat tidak membuangnya di tempat tersebut.
"Tapi masih ada saja masyarakat yang buang sampah ke tempat itu. Ini menunjukan bahwa masyarakat kita masih belum peduli dengan kebersihan," tuturnya.
Menurut dia, hal itu akan berdampak pada keindahan lingkungan bahkan penyakit yang dibawa oleh lalat. Jangan sampai Kubu Raya terkesan sebagai kabupaten yang kumuh dengan banyaknya sampah bertebaran di pinggir jalan.
Sementara untuk melakukan patroli rutin di sepanjang kawasan tersebut, ia akui belum masih dapat dilakukan lantaran keterbatasan personil. "Akan tetapi kita minta masyarakat dapat bekerja sama untuk tidak membuang sampah sembarangan," kata Bahtiar.(Rendra)

SUNGAI KAKAP JUARA UMUM FESTIVAL QASIDAH REBANA

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Kecamatan Sungai Kakap kembali menjadi juara umum pada Festival Qasidah Rebana Klasik II se-Kubu Raya yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Sungai Raya, 17-19 Juni 2011.
"Dalam festival tersebut, tampil sebagai juara pertama group At-Taqwa utusan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap, disusul juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang). Hadiah dan piala bergilir diserahkan langsung Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan setelah menutup secara resmi festival tahunan tersebut," kata Ketua Panitia, Busri, di Sungai Raya, Senin.
Dia menilai secara kuantitas memang festival tahun ini terjadi penurunan peserta, namun secara kualitas, Ia melihat hal itu jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Selaku penyelenggara, Busri mengapresiasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang yang mendukung sepenuhnya kesuksesan agenda itu.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan respon masyarakat terhadap event ini begitu antusias. "Tentu Pemda tidak akan menyia-nyiakan stigma positif yang telah lama dibentuk seperti ini. Dan event ini sudah ditetapkan menjadi salah satu agenda Pemda Kubu Raya setiap tahunnya," tutur Bupati.
Ia mengatakan agenda seperti ini memang sengaja digelar keliling kecamatan, hal itu supaya pembinaan seni qasidah rebana terus berjaan. Namun, bupati juga mengingatkan agar proses kaderisasi terus dijalankan.
"Saya yakin, masih banyak remaja putri yang potensial mengembangkan kesenian ini," tuturnya.
Bahkan, kelak agenda ini terus tumbuh subur dan kontinu, Muda yakin nantinya Kubu Raya akan menjadi pusat budaya qasidah rebana di Provinsi Kalbar. "Tidak ada yang mustahil, selagi kita bisa melakukannya," ujar bupati.
Juara 1, group At-Taqwa (Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap), juara 2, group Miftahul Jannah (Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap), juara 3, group Al-Jannah (Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang), juara 4 group Miftahul Jannah (Desa Punggur Kecil), juara 5 group Ummul Mukminin (Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap) dan juara 6 group Al-Mawaddah (Kuala Mandor B).(Rendra)

DINKES KUBU RAYA TINGKATKAN ANGGARAN JAMKESDA

Sungai Raya, Kalbar, 20/6 - Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan mengatakan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat Kubu Raya yang tidak mendapatkan Jamkesmas akan ditambah pada APBD Perubahan Kubu Raya 2011 sebesar Rp.200 hingga 300 juta.
"Dari hasil rapat dengan Komisi D DPRD Kubu Raya, kami mengajukan untuk penambahan anggaran Jamkesda sebesar Rp200 juta. Namun, dari Komisi D meminta kita untuk menambah anggaran tersebut, kemungkinan anggarannya akan kita tingkatkan menjadi Rp300 juta," kata Titus di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, dari 38 ribu masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan jamkesmas baru mampu terakomodir sekitar 15 ribu jiwa. Sehingga masih ada sekitar 23 ribu masyarakat kurang mampu di Kubu Raya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Titus menjelaskan target dari tambahan anggaran tersebut realisasinya akan dilakukan bertahap kepada setiap masyarakat.
Selain berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan Jamkesda, Dinas Kesehatan Kubu Raya juga akan meningkatkan sosialisasi program Jampersal kepada seluruh masyarakat Kubu Raya.
"Untuk Jampersal ini karena program pemerintah pusat sehingga tidak ada batasan, siapa pun ibu yang melahirkan anak tidak memandang mampu atau kaya semuanya gratis tapi pelayanan kesehatan pemerintah," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa mengatakan selama ini dinas kesehatan sudah bekerja maksimal dengan puskesmas yang tersebar sudah melakukan langkah kongkrit dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Jamkesda perlu kita tambah, karena jamkesmas kuotanya bertambah di KKR ini sehingga lebih kita tekankan lagi di jamkesda. Dinkes memerlukan 200 juta tapi kuotanya akan ditambah lagi sekitar 400 juta. Karena APBD murni kita anggarkan 1,6 M, kemudian dari APBD perubahan akan ditingkatkan lagi," kata Mustafa.
Dia menjelaskan, yang perlu diperbaiki adalah pemerataan bidang para medis di setiap Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes.
"Sekarang kita mendapatkan 5 dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan ditempatkan di pesisir. Kendalanya karena CPNS 2010 kemarin yang bermasalah seharusnya mereka sekarang sudah bisa bekerja, itu juga menjadi persoalan, sehingga harus diantisipasi dengan Bidan PTT yang sekarang sudah mulai berjalan dan ditempatkan di setiap desa yang ada di Kubu Raya," ujarnya.(Rendra)

99 PERSEN SISWA SD KUBU RAYA LULUS UN

Sungai Raya, Kalbar, 19/6 - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Iskandar berani memastikan dari 9.703 peserta Ujian Nasional tingkat SD, 99 persen dari jumlah tersebut akan lulus.
"Untuk Kubu Raya sendiri, semua sekolah sudah mendapatkan nilai-nilai yang telah didistribusikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kubu Raya. Dari 9.703 siswa SD negeri , dipastikan hampir 99 persen lulus," kata Iskandar di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, setelah sampai di tangan sekolah, maka sekolah akan mengadakan rapat dewan guru untuk memverifikasi nilai anak didiknya apakah sudah sesuai dengan batas kelulusan yang telah ditentukan oleh sekolah sebelumnya.
"Kami berharap agar pengumuman kelulusan nantinya disikapi dengan biasa saja mengingat pengumuman tersebut merupakan hal yang biasa," ujarnya.
Sesuai aturan, paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni kelulusan SD sudah diumumkan. Dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah memberikan keterangan bahwa pengumuman hasil kelulusan tingkat SD pada 20 Juni 2011. Dimana pengumuman ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Untuk itu, Iskandar mengimbau agar guru dalam pelaksanaan pengumuman kelulusan dapat mengawasi siswanya agar tidak melakukan aksi corat-coret.
Selain itu, sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai, ijazah sudah harus diserahkan ke siswa.
"Kami tidak membatasi waktu pengisian ijazah karena jumlah siswa di masing-masing sekolah berbeda. Jumlah siswa yang ratusan tidak bisa disamakan dengan yang hanya puluhan," katanya.
Namun, Iskandar berharap ijazah dapat segera disampaikan kepada anak. Bagi anak yang akan melanjutkan sekolah ke luar kota, mereka dapat menggunakan surat keterangan terlebih dahulu yang dibuat oleh sekolah.(Rendra)

APDESI SAMBAS DUKUNG PERCEPATAN PROVINSI KAPUAS RAYA

Pontianak, 19/6 - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas ikut menyatakan dukungannya dalam mempercepat proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pasca dikeluarkannya dukungan oleh Forum Kepala Desa se-Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
"Kami selaku pengurus APDESI Kabupaten Sambas merasa apa yang dilakukan rekan-rekan Forum Kepala Desa se-Kalbar ada benarnya. Jika pembentukan Kapuas Raya bisa dilakukan, tentu akan berimbas pada peningkatan pembangunan di daerah provinsi induk dan provinsi pemekaran karena pemerintah Kalbar bisa lebih fokus melakukan pembangunan, mengingat rentang pemerintahannya lebih kecil," kata Irfan, Ketua Apdesi Kabupaten Sambas, Minggu.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh perwakilan kepala desa se-Kalbar untuk mendorong percepatan pembentukan Kapuas Raya perlu mendapat dukungan dari semua element masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah calon Provinsi Kapuas Raya.
"Saya dan rekan-rekan Kepala Desa yang ada di Sambas juga sudah menyatukan pendapat untuk mendukung pembentukan Kapuas Raya. Karena tidak bisa di pungkiri, setelah beberapa periode pergantian Gubernur, pembangunan belum bisa dilakukan secara merata, baik di provinsi yang akan di mekarkan, maupun pada provinsi Induk," ujarnya.
Itu membuktikan bahwa pemerintah Kalbar masih belum mampu menciptakan pemerataan pembangunan karena terlalu banyak daerah yang harus di urus. Menurutnya, jika lingkup daerah di Kalbar diperkecil, tentu akan baik sekali.
"Untuk apa memiliki wilayah yang luas, namun pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh provinsi tidak bisa maksimal. Belum lagi porsi pembangunan yang dilakukan pada tahun 2011 ini hanya difokuskan pada daerah tertentu saja," kata Irfan.
Ditemui terpisah, Kepala Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepualauan Kabupaten Bengkayang Alhadi, mempertanyakan pernyataan Gubernur Kalbar di salah satu media lokal pada Kamis (16/6) lalu yang menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak masuk akal.
Menurutnya, kelayakan Kapuas Raya sebagai provinsi baru sudah sangat sesuai. Selain kondisi geografis daerah calon provinsi baru tersebut sangat strategis, komposisi penduduk dan persyaratan lainnya untuk pemekaran daerah juga sudah sangat sesuai.
"Bahkan sebelumnya juga sudah dilakukan berbagai kajian oleh beberapa pihak, sehingga keluarlah wacana pemekaran Kapuas Raya. Namun, sayangnya hal itu sampai saat ini belum bisa dilakukan, karena sudah bukan menjadi rahasia lagi, Gubernur Kalbar takut kehilangan kantong suaranya dalam pemilukada, jika provinsi Kapuas Raya itu dibentuk," ujarnya.
Alhadi menambahkan, sesuai dengan beberapa persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang di tetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, calon daerah pemekaran terlebih dahulu sudah memiliki lahan atau lokasi perkantoran. Dan, kesiapan lahan perkantoran itu perlu dicantumkan dalam persyaratan teknis pemekaran daerah.
"Seperti yang kita ketahui, untuk lahan perkantoran itu juga sudah disiapkan oleh Pemkab Sintang, sebagai calon ibu kota dari Kapuas Raya. Jadi kurang apa lagi, demikian dengan jumlah penduduk, juga sudah memadai sehingga apa yang dikatakan Gubernur bahwa pembentukan Kapuas Raya tidak masuk akal itu perlu kita pertanyakan kembali," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Pawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Zeni juga ikut menyuarakan hal serupa.
Dia menyatakan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu juga mengucapkan terimakasih kepada Forum Kades se-Kalbar yang telah memberikan dukungan pembentukan Kapuas Raya.
"Kami selaku kepala desa yang berada di salah satu wilayah calon provinsi Kapuas Raya sangat bangga atas partisipasi rekan-rekan kades. Ini cukup aneh, karena biasanya masyarakat di daerah induk tidak mengijinkan wilayahnya dimekarkan, namun yang terjadi saat ini justru masyarakat di daerah induk yang memberikan dorongan," kata Zeni.
Berdasarkan dukungan dan dorongan Forum Kades se-Kalbar tersebut, dia menyatakan telah membahas hal tersebut bersama pengurus APDESI Kapuas Hulu.
Bahkan, menurutnya, beberapa kepala Desa yang ada di Kapuas Hulu berharap ada suatu pertemuan kembali yang dilakukan dengan skala besar yang melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa untuk membahas pembentukan Kapuas Raya dan mendorong proses percepatannya.
"Untuk daerahnya tidak masalah, namun ada baiknya dilaksanakan di Sintang sebagai calon Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya. Kalau perlu pertemuan itu dilakukan secepatnya," kata Zeni.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Zeni merasa yakin pembentukan Provinsi Kapuas Raya secepatnya bisa dilakukan.(Rendra)

WAKIL BUPATI SARANKAN MASYARAKAT CINTA PRODUK LOKAL

Sungai Raya, Kalbar, 16/6 - Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien menghimbau agar masyarakat Kubu Raya bisa meningkatkan kecintaannya terhadap produk lokal dibanding produk impor untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan negara ini.
"Pencanangan Aku Cinta Indonesia (ACI) sudah bertahun-tahun diluncurkan, bahkan sudah beberapa kali berganti kepala negara, ACI terus digaungkan," kata Andreas saat membuka kegiatan sosialisasi kegiatan ACI di Sungai Raya, Kamis.
Namun, lanjutnya, hingga kini persoalan mengonsumsi produk hasil negeri sendiri masih menjadi tantangan bagi kalangan pemerintah agar masyarakat lebih arif dan bijak dengan memilih produk hasil produksi rakyat bangsa ini, ketimbang produk impor.
Menurutnya, ACI seharusnya dimulai dari cinta tentang kondisi pluraitas bangsa Indonesia, yakni cinta budaya.
"Jika ini sudah bisa terwujud, barulah mencitai produk dalam negeri. Menghargai budaya dulu, menghargai hasil karya orang lain untuk menumbuhkan cinta produk Indonesia," katanya usai membuka sosialisasi Cinta Produk Dalam Negeri.
Ia melihat, ACI sudah cukup lama digaungkan, namun sejauh pemantauannya masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah keatas cenderung menggunakan produk luar negeri.
"Ini harus kita ciptakan bagaimana masyarakat Indonesia mau menggunakan produk dalam negeri dalam rangka ikut berempati pada masyarakat yang kurang mampu maupun home industri yang ada," jelasnya.
Andreas melihat, memang sebagian besar produk-produk dalam negeri masih dihasilkan dari home industri dan hasilnya pun masih kalah bersaing dengan produk impor, meski tidak semuanya seperti itu.
Terlepas dari kondisi itu, Andreas meminta seluruh peserta yang hadir terdiri dari para kepala sekolah, tokoh masyarakat, Sarjana Pendamping Desa dan lainnya agar bisa menciptakan rasa kepedulian terhadap kondisi kemiskinan masyarakat di sekitar. "Kalau tidak dimulai seperti ini, semakin menggunakan produk luar negeri, tentunya lama kelamaan akan mematikan produk dalam negeri. Terlebih yang masih berskala kecil," katanya.
Ia mencontohkan, dalam hal ini Pemda Kubu Raya juga terus menggencarkan mengonsumsi produk lokal, seperti beras lokal yang saat ini sudah cukup populer di provinsi Kalbar.
Terkait kondisi yang ada, Andreas melihat saat ini media-media promosi produk luar negeri lebih dominan bertebar dimana-mana. Di sisi lain, sikap konsumtif masyarakat Indonesia jauh lebih bangga menggunakan produk impor ketimbang produk hasil karya bangsa sendiri.(Rendra)

ANGKA KEASARAAN FUNGSIONAL KUBU RAYA MASIH TINGGI

Sungai Raya, Kalbar, 16/6 - Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Supardi
mengatakan, hingga saat ini jumlah masyarakat yang mengalami keaksaraan fungsional di kabupaten itu mencapai 12 ribu orang.
"Kita akui, angka keaksaraan fungsional di Kubu Raya memang masih tergolong tinggi. Namun, itu sudah mengalami penurunan
karena saat masih bergabung dengan kabupaten Pontianak, jumlahnya mencpai 20 ribu," kata Supardi di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, angka 20 ribu tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak, tahun 2008. Namun setelah
dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, jumlah keaksaraan fungsional hanya 16 ribu.
"Berbagai upaya terus kita lakukan untuk menekan angka keaksaraan fungsional tersebut, sehingga saat ini jumlahnya hanya
tinggal 12 ribu orang. Dan kita targetkan tahun 2015 mendatang, tidak ada lagi mwayarakat Kubu Raya yang buta huruf,"
ujarnya.
Supardi menyatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam memberantas keaksaraan fungsional karena anggaran yang disediakan
Pemkab Kubu Raya untuk menuntaskan hal itu sangat minim.
Untuk itu dia berharap agar DPRD bersama lembaga Pemerintah Kubu Raya bisa menganggarkan lebih untuk program
pemberantasan keaksaraan fungsional itu.
Lanjutnya, untuk menyukseskan program itu, Dinas pendidikan Kubu Raya sejauh ini telah melibatkan Lembaga Kegiatan
Belajar Masyarakat yang tersebar di sembilan kecamatan di kabupaten itu.
"Namun, kembali ke anggaran, karena minim jadi hal itu tidak maksimal. Karena dalam bekerjasama dengan LKBM kita juga
menyeleksi lembaga yang benar-benar mampu untuk menjalankan program itu," ujarnya.
Sejauh ini, sambungnya, untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan minimnya anggaran untuk program pemberantasan
keaksaraan fungsional dikarenakan pihaknya memerlukan data akurat untuk jumlah masyarakat Kubu Raya yang mengalami buta
huruf.
"Kalau datanya sudah klop, tentu akan lebih mudah menganggarkannya. Karena kita tidak ingin, anggaran tersebut
disalahgunakan," kata Muda.
Dia menyadari, tingginya angka buta huruf akan mempengaruhi indeks pendidikan di kabupaten yang dipimpinnya. Untuk itu
dia menyatakan akan membuat suatu program yang benar-benar terarah dan masiv agar tahun 2015 mendatang Kubu Raya benar-benar bebas dari keaksaraan fungsional.(Rendra)

BUPATI : BIROKAT JANGAN DEWAKAN JABATAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/6 - Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan mengingatkan para birokrat untuk tidak mendewakan jabatan yang sudah di pegang maupun yang akan di pegang.
"Saya ingatkan kepada para birokrat jangan sekali-sekali mendewakan jabatan yang telah diamanahkan. Sudah bukan zamannya seorang yang dipercaya memegang amanah jabatan dengan memanfaatkan jabatan itu untuk mempersulit atau menghambat pelayanan kepada masyarakat," kata Muda saat melantik pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kubu Raya, Rabu.
Menurutnya, sudah sepatutnya para birokrat untuk menyadari bahwa saat mengemban jabatan, sesungguhnya harus berpikir bahwa apa yang orang lain butuhkan harus dilakukan dalam konteks pelayanan.
"Tidak perlulah kita menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak efektif. Karena sebetulnya pola birokrasi yang selama ini menghambat dan sudah disadari secara langsung, akan menghambat berbagai kegiatan dan pertumbuhan pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
Selaku Bupati dia menyatakan hal itu bukan hanya diarahan kepada para pejabat yang dilantik. Karena saran tersebut juga disampaikan untuk dirinya, di mana Muda menginginkan jabatan yang diberikan jangan sampai berdampak pada salah pemanfaatan sehingga arogansi secara berlebihan yang akan ditunjukkan.
"Yang terpenting, bagaimana kita mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok kita," tutur Muda.
Sebetulnya, birokrasi yang berjalan, tergantung pada dinamika yang terjadi di masyarakat. Kalau zaman kerajaan dulu sifat birokrasi cenderung 'penaklukan'.
Artinya masyarakat atau rakyat harus tunduk dengan penakluk atau penguasa saat itu.
"Kalau saat ini, birokrasi atau pemerintahan sudah harus berbasis pelayanan. Bentuknya, bagaimana birokrasi yang ada bisa memaksimalkan bagaimana memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, supaya bisa hidup lebih aman, baik dan berkeadilan," kata Muda.
Dalam pelantikan tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 17 pejabat eselon III dan 32 orang pejabat eselon IV dan dilantik langsung oleh Bupati Kubu Raya, di Aula Kantor Bupati.
Sementara itu, salah seorang Pejabat Eselon II yang dilantik, TH.C Leydianto menuturkan dengan dipercayakan untuk kedua kalinya menjabat sebagai Kepala Disperindag Kubu Raya, mantan Assisten III itu menyatakan sesuai tugas yang diemban, sebagai langkah pertama pihaknya akan melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang ada.
"Kita akan mengkaji potensi-potensi yang ada dan kendala agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pertumbuhan sektor ruang lingkup Disperindag nantinya," ujar Leydianto.(Rendra)

KUBU RAYA PERSIAPKAN MUNAS APKASI VII

Sungai Raya, Kalbar, 15/6 - Asisten I Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Agus Suparwandi mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke VII yang akan di gelar di Kubu Raya pada tanggal 24 hingga 25 Juni mendatang.
"Berdasarkan ahsil rapat terakhir Dewan pengurus APKASI akhir pekan lalu, kita sudah memastikan bahwa pelaksanaan Munas APKASI ke VII akan dipusatkan di Kubu Raya pada akhir Juni nanti," kata Agus di Sungai Raya, Rabu.
Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Rakernas dan Munaslub APKASI VI itu menjelaskan, pada agenda tersebut akan dihadiri ratusan Bupati se-Indonesia.
"kalau tidak ada halangan, hampir tiga ratus Bupati akan menghadiri agenda tersebut," ujar Agus.
Selain itu, Assisten Bidang Pemerintahan Pemda Kubu Raya ini menyatakan, dalam rangkaian agenda yang sama, tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Bapak Gemawan Fauzi, Menteri Pertanian, Bapak Suswono dan Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan.
"Untuk pembukaannya, akan dipimpin langsug oleh Bapak Mendagri," tutur Agus.
Agus menambahkan, rangkaian kegiatan selain rapat kerja dan Munaslub, penyelenggara juga menyiapkan stand-stand untuk festival kuliner yang diikuti oleh seluruh anggota APKASI dari Provinsi Kalbar.
"Semua kabupaten yang ada di Kalbar akan menampilkan masakan khas daerah pada festival nanti," jelasnya.
Mengenai isu strategis yang akan diangkat pada Rakernas nanti, Agus menyatakan agenda tersebut dikemas dengan model panel antara Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dengan materi ketahanan pangan dan moratorium yang disampaikan Pemerintah melalui Inpres no 10 Tahun 2011.(Rendra)

DPRD BENTUK PANSUS USUT PERMASALAHAN PT. WBA

Sungai Raya, Kalbar, 15/6 - DPRD Kabupaten Kubu Raya akan membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan management PT. Wahana Bhakti Agung (WBA) yang sudah lama belum menemukan titik terang.
"Saya melihat permasalahan PT. WBA sudah sangat kronis. Makanya dalam waktu dekat kita akan membentuk pansus untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu,”" kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, usai berdialog dengan para karyawan PT WBA di Kantor DPRD Kubu Raya, Rabu.
Menurutnya, para karyawan PT. WBA yang hingga saat ini masih tinggal di asrama yang tidak dialiri listrik. Selain itu, hampir 2 bulan gaji para karyawan yang berjumlah lebih kurang 600an itu belum dibayar perusahaan.
Untuk itu, sebagai perwakilan masyarakat DPRD Kubu Raya ikut merasakan dan ingin bertanggung jawab dalam hal itu. Bahkan DPRD Kubu Raya tetap akan memperjuangkan hak-hak karyawan PT. WBA yang hingga saat ini nasibnya belum begitu jelas.
Sujiwo menegaskan, permasalahan ini harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran upah dan hak-hak nya para karyawan. Dan nantinya Pansus yang akan bekerja untuk mengurai permasalahan ini sampai hak-hak para karyawan terbayar.
"Tentunya kita akan memilah, mana yang harus diselesaikan lewat jalur pengadilan dan mana yang harus diselesaikan melalui kami," ujarnya.
Sementara Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa mengaku, pihaknya sudah melaporkan ke pimpinan DPRD terkait pembentukan pansus. Dan dalam tata tertib DPRD, Pansus dibuat paling lama 1 bulan.
"Besok kemungkinan kita akan rapat paripurna. Sekaligus membahas permasalahan PT WBA," katanya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa sesuai dengan tugas mereka akan lebih memokuskan hak-hak karyawan.
"Kita fokus itu dulu dan disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kami juga tidak melihat persoalan aset, karena itu menyangkut wewenang internal perusahaan," katanya.
Lebih lanjut, mengenai tujangan karyawan yang dipersoalkan, pihaknya berjanji akan menyelesaikannya.
"Tunjangan mereka tentu harus kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. WBA memang perlu pemikiran bersama dan kearifan kita untuk menyelesaikannya," kata Mustafa.
Koordinator koordinator aksi, Hery, kepada sejumlah wartawan mengatakan, aksi itu sekaligus buntut demo yang pernah dilakukan karyawan beberapa waktu lalu di perusahaan industri perkayuan tersebut.
Di sana para karyawan beraksi menuntut segala hak, termasuk persoalan internal manajemen perusahaan, agar secepatnya dituntaskan.
"Kita hanya menuntut hak kawan-kawan yang sudah dibohongi perusahaan dan manajemen selama 16 bulan terakhir, termasuk ketidakjelasan persoalan Jamsostek dan persoalan gaji karyawan bulanan belum dibayar. Ada juga karyawan meninggal, keluarganya minta bantuan kepada kami untuk menguruskan, akan tetapi tidak diperdulikan perusahaan," ungkapnya.
Dia menambahkan sejak perusahaan berjalan selama kurang lebih 1 tahun, karyawan tidak memperoleh kesejahteraan sebagaimana layaknya. Malah para pekerja ditekan, dirongrong, dan dipaksa menandatangani surat pernyataan yang bukan ranahnya karyawan.
"Bukan wewenang karyawan kok terlibat? Padahal kami tidak tahu fungsi penandatanganan dan kami diharuskan mendukung managemen yang memegang sekarang," kata Hery.
Dia menyampaikan tuntutan disampaikan karena melihat persoalan PT WBA sudah terlalu panjang. Bahkan bisa dibilang melebar, tanpa penyelesaian hingga sekarang. Padahal karyawan hanya berkeinginan dapat bekerja tenang dan santai tentunya dengan upah layak. Untuk itu, dirinya mewakili karyawan PT WBA berharap agar DPRD Kubu Raya mau membantu pihaknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga nasib para karyawan PT WBA tidak terkatung-katung.(Rendra)

Gawai Rakyat Rasau Jaya Umum ke 8 Meriah

Sungai Raya, Kalbar, 13/6 - Puncak perayaan Gawai Rakyat ke 8 di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, Minggu (12/6) berlangsung meriah. Kebiasaan tahunan masyarakat semakin lama dikemas menjadi paket wisata yang saat ini semakin banyak menarik para pengunjung. Meski baru tingkat lokal, namun kebiasaan tersebut sejak tahun lalu sudah dimasukkan menjadi agenda wisata Pemda Kubu Raya, potensi seperti inilah menurut banyak pihak seharusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Menurut Kades Rasau Jaya Umum, Musa Zakariah kebiasaan Gawai Rakyat ini sudah dilakukan sejak awal membuka kampung ini dan dimulai sekitar tahun 1961. "Setiap kegiatan untuk menanam padi, maupun untuk kegiatan lainnya semua warga kumpul bersama membawa makanan dan membaca doa selamat, semakin lama dilaksanakan kebiasaan ini dikemas," katanya.
Untuk memeriahkan agenda tersebut, pihak panitia juga menggelar lomba sampan bidar memperebutkan piala bergilir Bupati Kubu Raya yang menjadi sajian paling ditunggu-tunggu para pengunjung.
Selain sektor wisata tersebut, Musa juga menuturkan desa yang dipimpinnya itu saat ini sedang melakukan peningkatan produktivitas pertanian. "Tahun ini kita sedang mencoba untuk bertanam dua kali setahun. Kalau tahun lalu, kita masih satu kali setahun menanam padi. Tapi kita coba," katanya.
Persoalan infrastrukturpun turut disinggung Kades yang murah senyum ini, selagi kepala daerah turut hadir dan didengar masyarakat langsung, mewakili masyarakat Musa menyampaikan agar Bupati Kubu Raya juga memperhatikan Desa Rasau Jaya Umum dari sisi pembangunan.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya mengatakan selain meningkatkan potensi yang ada, sudah saatnya masyarakat Rasau Jaya Umum dan sekitarnya lebih menata lokasi wilayah mereka. "Saat ini daerah kita sudah tidak lagi dikunjungi oleh orang lokal, banyak orang luar yang berlalu lalang di kawasan kita, apalagi Rasau Jaya sebagai tempat transit ke beberapa daerah dan menjadi tujuan investasi, sudah barang tentu masyarakat harus menghidupkan kembali rasa gotong royong memperbagus daerah kita," ujar Muda.
Ia mencontohkan, di Desa Rasau Jaya Umum masuk dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri, banyak pembangunan fisik yang dialokasikan kesini, seperti jalan poros. "Tidak ada salahnya kita bergotong royong agar jalan yang sudah dibangun ditebas pinggirannya. Sebab, jika sisi jalan penuhi dengan semak belukar, tentu hal itu bisa berpengaruh terhadap pengguna jalan," kata Bupati.
Mengenai perhatian pembangunan, Bupati menilai saat ini keberpihakan Pemda Kubu Raya sudah jauh berbeda, apalagi sejak dua tahun terakhir keberpihakan itu sudah tertuang dalam APBD dengan porsi 51 persen untuk belanja publik dan 49 persen untuk belanja langsung. "Selain itu, di Rasau Jaya Umum tidak hanya pembangunan secara fisik yang kita alokasikan, berbagai program utama juga sudah banyak dilaksanakan di sini. Meski demikian Muda juga berharap agar masyarakat Rasau Jaya Umum terus menjaga kekompakan untuk pembangunan daerah ini," tuturnya.(Rendra)

KONTINGEN KUBU RAYA WAKILI KALBAR KETINGKAT NASIONAL

Sungai Raya, Kalbar, 13/6 - Kontingen Kabupaten Kubu Raya akan mewakili Kalimantan Barat ketingkat Nasional setelah 0harus puas mendapatkan juara dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasioanal (OOSN) Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Pontianak.
"Dalam olimpiade tersebut, kontingen kita dari mulai SD sampai SMA mengalami peningkatan hasil yang diraih," kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbudparpora Kubu Raya Sukiman, di Sungai Raya, Senin.
Dia menjelaskan untuk tingkat SD, Kubu Raya tetap juara umum, untuk tingkat SMP berada diurutan ke dua sedangkan yang mengalami kenaikan SMA yang tahun lalu juara tiga sekarang mendapatkan juara dua.
"Dengan hasil ini kami cukup puas namun hasil ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kami dalam mengirim para atlit kemarin melakukan seleksi yang sangat ketat untuk menjaring atlit yang benar-benar berbakat," kata Sukiman.
Sukiman mengatakan untuk menjadikan atlit KKR lebih baik lagi pihaknya berencana akan mengaktifkan kompetisi-kompetisi ditingkat kecamatan, antar sekolah maupun klub.
"Kita akan melakukan yang terbaik dan mengaktifkan kembali kompetisi-kompetisi ditingkat kecamatan, antar sekolah maupun klub agar bisa menciptakan bibit yang berbakat," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kubu Raya, Fauzi Kasim mengatakan akan terus meningkatkan kualitas atlet agar semakin meraih hasil terbaik di berbagai kompetisi yang diikuti.
"Prestasi terus kami tingkatkan agar semakin baik lagi. Untuk OOSN tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Surabaya pada 2 hingga 7 juli 2011 mendatang, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar untuk lebih memonitoring siswa berprestasi tersebut agar menjadi semakin baik lagi," ungkap Fauzi Kasim.(Rendra)

NASIB CPNS KUBU RAYA MASIH BELUM JELAS

Sungai Raya, Kalbar, 13/6 - Polemik Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya yang kian berkepanjangan terus menguji kesabaran para CPNS yang lulus pada tahun 2010 lalu, bahkan hingga saat ini nasib 236 CPNS tersebut belum memiliki kejelasan.
"Sampai saat ini nasib kami belum juga jelas. Seharusnya kami sudah bisa mendapatkan SK CPNS dan Nomor Induk Kepegawaian, namun sampai hari ini itu masih belum jelas," kata perwakilan CPNS Kubu Raya tahun 2010, Jumiati, saat menggelar aksi damai, menuntut kejelasan nasib mereka di Kantor Bupati Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, permasalahan CPNS Kubu Raya yang tak kunjung usai juga hingga sekarang membuat para CPNS semakin gerah hingga akhirnya untuk kesekian kalinya mendatangi Kantor Bupati.
Puluhan CPNS tersebut dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan hujatan dan keinginan mereka terhadap Pemerintah Daerah yang menyatakan mereka selama enam bulan terombang ambing tanpa pekerjaan.
Mereka juga meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan mereka janji-janji tanpa bukti yang nyata.
"Kami menyampaikan sikap dan meminta pemkab agar para CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi maupun tertulis menolak rekomendasi yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara untuk melaksanakan tes ulang dalam bentuk apapun. Rekomendasi BKN tersebut menimbulkan keresahan serta berpotensi konflik dimasyarakat Kalbar khususnya Kubu Raya," katanya.
Para CPNS Kubu Raya tersebut sepenuhnya sudah dinyatakan lulus dan mereka tidak ingin test di ulang lagi. Bahkan mereka merasa sudah berhak untuk diangkat menjadi PNS.
"Kami menilai dasar-dasar yang dituangkan dalam rekomendasi tersebut sangat tidak substansial. Jangan korbankan kami peserta yang sudah lulus hanya dikarenakan kurang sempurnanya administrasi dan penyelenggaraan yang dilakukan pihak penyelenggara. Kami minta Menpan tidak mengindahkan rekomendasi yang disampaikan BKN," ujar Jumiati.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kubu Raya, Muhammad Noh Syaiman mengatakan dia sudah tiga kali dipanggil Kemenpan dan sampai hari ini surat resmi tentang CPNS belum diterima BKD Kubu Raya.
"Kami juga sudah mengirim surat secara resmi kepada Menpan dan sudah tiga kali, aspirasi yang mereka sampaikan akan kami sampaikan ke Menpan dan kami hanya proses administrasi. Masalah kebijakan dan kewenangan sudah ada ditangan Menpan," ujarnya.
Menurut Noh, pihaknya sudah membantu para CPNS Kubu Raya tahun 2010. Namun bantuan itu hanya hanya sebatas prosedur dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu salah seorang CPNS Kubu Raya lainnya, Isra mengatakan dirinya merasa bingung dengan permasalahan CPNS tersebut dan permasalahan ini belum jelas juga hingga sekarang.
"Bukan kesalahan kita kalau tidak ada tanda tangan, masa hanya karena tidak ada tanda tangan kami semua harus mengulang. Karena didalam LJK tidak ada kolom tanda tangan dan kami merasa dikorbankan jika seperti ini terus, kami mohon Menpan tidak terima rekomendasi BKN untuk dilakukan tes ulang," katanya.(Rendra)