APDESI SAMBAS DUKUNG PERCEPATAN PROVINSI KAPUAS RAYA

Pontianak, 19/6 - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas ikut menyatakan dukungannya dalam mempercepat proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pasca dikeluarkannya dukungan oleh Forum Kepala Desa se-Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
"Kami selaku pengurus APDESI Kabupaten Sambas merasa apa yang dilakukan rekan-rekan Forum Kepala Desa se-Kalbar ada benarnya. Jika pembentukan Kapuas Raya bisa dilakukan, tentu akan berimbas pada peningkatan pembangunan di daerah provinsi induk dan provinsi pemekaran karena pemerintah Kalbar bisa lebih fokus melakukan pembangunan, mengingat rentang pemerintahannya lebih kecil," kata Irfan, Ketua Apdesi Kabupaten Sambas, Minggu.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh perwakilan kepala desa se-Kalbar untuk mendorong percepatan pembentukan Kapuas Raya perlu mendapat dukungan dari semua element masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah calon Provinsi Kapuas Raya.
"Saya dan rekan-rekan Kepala Desa yang ada di Sambas juga sudah menyatukan pendapat untuk mendukung pembentukan Kapuas Raya. Karena tidak bisa di pungkiri, setelah beberapa periode pergantian Gubernur, pembangunan belum bisa dilakukan secara merata, baik di provinsi yang akan di mekarkan, maupun pada provinsi Induk," ujarnya.
Itu membuktikan bahwa pemerintah Kalbar masih belum mampu menciptakan pemerataan pembangunan karena terlalu banyak daerah yang harus di urus. Menurutnya, jika lingkup daerah di Kalbar diperkecil, tentu akan baik sekali.
"Untuk apa memiliki wilayah yang luas, namun pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh provinsi tidak bisa maksimal. Belum lagi porsi pembangunan yang dilakukan pada tahun 2011 ini hanya difokuskan pada daerah tertentu saja," kata Irfan.
Ditemui terpisah, Kepala Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepualauan Kabupaten Bengkayang Alhadi, mempertanyakan pernyataan Gubernur Kalbar di salah satu media lokal pada Kamis (16/6) lalu yang menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak masuk akal.
Menurutnya, kelayakan Kapuas Raya sebagai provinsi baru sudah sangat sesuai. Selain kondisi geografis daerah calon provinsi baru tersebut sangat strategis, komposisi penduduk dan persyaratan lainnya untuk pemekaran daerah juga sudah sangat sesuai.
"Bahkan sebelumnya juga sudah dilakukan berbagai kajian oleh beberapa pihak, sehingga keluarlah wacana pemekaran Kapuas Raya. Namun, sayangnya hal itu sampai saat ini belum bisa dilakukan, karena sudah bukan menjadi rahasia lagi, Gubernur Kalbar takut kehilangan kantong suaranya dalam pemilukada, jika provinsi Kapuas Raya itu dibentuk," ujarnya.
Alhadi menambahkan, sesuai dengan beberapa persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang di tetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, calon daerah pemekaran terlebih dahulu sudah memiliki lahan atau lokasi perkantoran. Dan, kesiapan lahan perkantoran itu perlu dicantumkan dalam persyaratan teknis pemekaran daerah.
"Seperti yang kita ketahui, untuk lahan perkantoran itu juga sudah disiapkan oleh Pemkab Sintang, sebagai calon ibu kota dari Kapuas Raya. Jadi kurang apa lagi, demikian dengan jumlah penduduk, juga sudah memadai sehingga apa yang dikatakan Gubernur bahwa pembentukan Kapuas Raya tidak masuk akal itu perlu kita pertanyakan kembali," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Pawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Zeni juga ikut menyuarakan hal serupa.
Dia menyatakan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu juga mengucapkan terimakasih kepada Forum Kades se-Kalbar yang telah memberikan dukungan pembentukan Kapuas Raya.
"Kami selaku kepala desa yang berada di salah satu wilayah calon provinsi Kapuas Raya sangat bangga atas partisipasi rekan-rekan kades. Ini cukup aneh, karena biasanya masyarakat di daerah induk tidak mengijinkan wilayahnya dimekarkan, namun yang terjadi saat ini justru masyarakat di daerah induk yang memberikan dorongan," kata Zeni.
Berdasarkan dukungan dan dorongan Forum Kades se-Kalbar tersebut, dia menyatakan telah membahas hal tersebut bersama pengurus APDESI Kapuas Hulu.
Bahkan, menurutnya, beberapa kepala Desa yang ada di Kapuas Hulu berharap ada suatu pertemuan kembali yang dilakukan dengan skala besar yang melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa untuk membahas pembentukan Kapuas Raya dan mendorong proses percepatannya.
"Untuk daerahnya tidak masalah, namun ada baiknya dilaksanakan di Sintang sebagai calon Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya. Kalau perlu pertemuan itu dilakukan secepatnya," kata Zeni.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Zeni merasa yakin pembentukan Provinsi Kapuas Raya secepatnya bisa dilakukan.(Rendra)