AKTIVITAS PENERBANGAN SUPADIO DIHENTIKAN KARENA LANDASAN RUSAK

Sungai Raya, Kalbar, 27/11 - Landasan pacu Bandara Supadio Pontianak terkelupas sehingga mengakibatkan pihak PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio Pontianak menghentikan aktivitas penerbangan sementara waktu. "Pada bagian landasan pacu kita ada yang terkelupas, sehingga harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Makanya untuk sementara waktu kita terpaksa menghentikan aktivitas penerbangan agar tidak menyebabkan kecelakaan," kata General Manager PT. Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak, Normal Sinaga di Sungai Raya, Minggu sore. Menurutnya, kerusakan pada landasan pacu tersebut diakibatkan kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa bulan ini. Selain tingginya curah hujan, pasang air laut juga mengakibatkan landasan pacu tersebut menjadi cepat rusak. "Saat ini dalam perbaikan, namun prosesnya tidak akan berlangsung lama. Kemungkinan dan beberapa jam kedepan sudah bisa digunakan lagi. Jika sudah selesai, tentu penerbangan akan segera kita buka, karena kasihan juga banyak penumpang yang harus rela menunggu karena pesawat yang mereka gunakan belum bisa melakukan penerbangan," tuturnya. Akibat kerusakan tersebut, jadwal penerbangan enam pesawat yang akan datang maupun pergi ke/dari bandara Supadio terpaksa ditunda. "Sekarang ini memang terjadi antrian penumpang yang cukup besar di bandara Supadio. Untuk jumlahnya kita juga kurang tahu, mungkin bisa menghubungi setiap maskapai penerbangan. Yang jelas, kita minta maaf kepada para penumpang akibat kejadian ini," kata Normal. Sementara itu, salah seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Jakarta, Nurmalasari mengatakan dia sudah cukup lama menunggu di bandar Supadio, karena pesawat yang akan dia gunakan belum bisa lepas landas, akibat kerusakan landasan pacu tersebut. "Seharusnya pesawat kita sudah terbang pukul tiga tadi, namun sampai sekarang masih delay. Katanya ada kerusakan pada landasan pacu pesawat, kalau sudah begini, mau tidak mau kita harus menunggu dan mudah-mudahan saja bisa segera terbang," katanya. Sebagai penumpang, dia merasa tidak keberatan jika harus menunggu karena dia juga khawatir jika harus terbang dengan kondisi landasan yang tidak memungkinkan. "Dari pada terjadi hal-hal yang tidak diingkan, lebih baik kita tunggu saja lah," tuturnya. Supardi, salah satu keluarga penumpang pesawat Sriwijaya dari Jakarta-Pontianak mengaku kecewa atas tertundanya aktivitas penerbangan di bandara tersebut. "Saya sudah menunggu kedatangan istri saja yang menggunakan pesawat Sriwijaya sejak jam dua tadi. Tapi sampai sekarang pesawatnya yang sekarang ada di Jakarta masih belum bisa etrbang karena kerusakan landasan di bandara Supadio dan jelas saja saya kecewa, karena tidak tahu harus berapa lama lagi menunggu," katanya.(Rendra)

PANGDAM XII TANJUNGPURA HARAPKAN DUKUNGAN MEDIA

Sungai Raya, Kalbar, 27/11 - Mayjen TNI E Hudawi Lubis yang baru saja dipercayakan sebagai Pangdam XII Tanjungpura mengatakan dia membutuhkan dukungan dari media yang ada untuk membantunya dalam menjalankan tugas di wilayah Kodam XII Tanjung Pura yang mencakup Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. "Kodam XII Tanjungpura ini kan cakupannya terdiri dari dua provensi, Kalbar dan Kalteng. Jika tidak didukung oleh rekan-rekan media, tentu kita akan kesulitan mendapatkan informasi terbaru di dua wilayah ini," kata Hudawi sesaat setelah tiba di Kabupaten Kubu Raya, Minggu. Dengan luasnya cakupan wilayah tersebut, selain memanfataakan informasi dari internal TNI, dia juga sangat membutuhkan informasi dari media cetak dan elektronik terkait kondisi terbaru yang terjadi di lapangan. "Untuk itu saya harapkan hubungan kerjasama antara Pangdam XII yang lama, bisa berlanjut dengan saya sehingga kita bisa bekerjasama dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam menjalankan tugas kami sebagai gatra terdepan penjaga keutuhan NKRI," tuturnya. Selain membutuhkan dukungan media, kita juga akan membutuhkan dukungan dari masyarakat serta peemrintah kabupaten/kota baik yang ada di Kalbar maupun di Kalteng. Hudawi menyatakan, sampai saat ini dia belum memiliki program prioritas yang harus dikerjakan di tempat bertugasnya yang baru. "Saya yakin, Mabes sudah memiliki program prioritas untuk Kodam XII Tanjungpura dan sebagai pejabat baru kita tentu akan melanjutkan program pejabat lama, tentu tidak mungkin, ganti pejabat, lalu berganti program. Kalau begitu kapan bisa majunya, jika tidak ada sinkronisasi program," katanya. Namun, Hudawi menyatakan sebagai tahap awal kepemimpinannya di Kodam XII Tanjungpura, dia akan memulai dengan pembenahan dari internal TNI. "Baru kita bisa melakukannya ke masyarakat," tuturnya. Disinggung mengenai pengamanan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang masuk dalam cakupan kendali Kodam XII Tanjungpura, dengan tegas Hudawi mengatakan akan mempercayakan hal tersebut kepada Korem 121 Alambanawanawai dan Korem 102 Panju Panjung sebagai bagian dari Kodam XII Tanjungpura yang memiliki wilayah perbatasan negara di daerahnya masing-masing. "Namun, kita tentu akan membackup berbagai kegiatan yang dilakukan dua Korem ini, terutama pada tugas kemiliteran," kata Hudawi.(Rendra)

KEDATANGAN PANGDAM XII DISAMBUT DUA UPACARA ADAT

Sungai Raya, Kalbar, 27/11 - Kedatangan Panglima Daerah Militer XII/Tanjungpura baru, Mayjen TNI E Hudawi Lubis disambut dengan upacara adat Melayu dan Dayak di VIO Room Bandara Supadio. "Sesuai dengan rangkaian kegiatan serah terima jabatan Pangdam XII/Tanjungpura yang telah kita susun, siang ini Panglima akan datang dan disambut dengan upacara tepung tawar dengan adat melayu dan penyambutan secara adat Dayak di VIP Room Bandara Supadio," kata Asisten Personel Kodam XII Tanjungpura, Asep Joko Ruchwarsito di Sungai Raya, Minggu. Dalam kegiatan penyambutan tersebut, berlangsung sangat meriah karena sejak turun dari pesawat hingga memasuki ruangan VIP Room Bandara Supadio, berbagai rentetan ritual penyambutan adat Melayu dan Dayak secara bergantian dilakukan. Senin besok, Pangdam XII Tanjungpura, Hudawi beserta istrinya akan mendatangi kantor Makodam untuk pertama kalinya, dengan kegiatan penyambutan prajurit. Baru pada hari Selasa (29/11) akan dilakukan tradisi pelepasan dan pengantaran Pangdam lama, Mayjen TNI Gerhan Lantara. Asep mengatakan, Mayjen TNI Geerhan Lantara akan mendapat tugas baru, yakni sebagai Irjenad. Sementara Mayjen TNI Armyn Ali Anyang, mantan Kasdam nantinya akan menjabat sebagai Kepala Staf ahli TK III Bidang Komsos Panglima TNI. Dia juga menginformasikan, Mayjen TNI E Hudawi Lubis merupakan jebolan perwira Akbari 1980. Terakhir Hudawi menjabat Danpussensif Kodiklat TNI AD. Sementara itu, Pangdam XII Tanjungpura yang baru, E Hudawi Lubis mengatakan, dia merasa mendapatkan penghargaan yang besar oleh Mabes TNI AD, karena di percayakan untuk memimpin Kodam XII Tanjungpura yang memiliki wilayah pantauan di Kalimantran Barat dan Tengah. "Ini merupakan suatu kepercayaan yang tidak ternilai harganya, karena saya diberikan tangung jawab untuk memimpin Kodam XII Tanjungpura. Yang pastinya, sebagai pejabat baru saya akan berusaha keras untuk melanjutkan tugas-tugas dari Pangdam sebelumnya," kata Hudawi yang di dampingi istrinya, Sri Wulandari.(Rendra)

PEMKAB KUBU RAYA SEGERA LUNASI TUNGGAKAN LISTRIK

Sungai Raya, Kalbar, 26/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya siap untuk melunasi pembayaran beban listrik kepada PT. PLN yang menunggak selama enam bulan dengan total tagihan Rp2,5 miliar. "Kita sudah menganggarkan pembayaran beban listrik kepada PT. PLN dalam APBD Perubahan Kubu Raya tahun 2011 ini dengan total anggaran Rp2,8 miliar. Karena anggarannya sudah ada, tinggal menunggu realisasinya saja," kata Kepala Bagian Anggaran dak Keuangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, Gunawan di Sungai Raya, Sabtu. Menurutnya, penunggakan tersebut terjadi karena pada APBD murni Kubu Raya tahun 2011 mengalami keterbatasan anggaran, sehingga pembayaran beban listrik Penegarangan Jalan dan Umum kepada PT. PLN tidak sepenuhnya dianggarkan selama satu tahun. Namun, pada APBD Perubahan 2011, anggaran tersebut ditambahkan untuk pembayaran listrik hingga bulan Desember. Gunawan mengatakan, karena pos anggaran pembayaran beban listrik tersebut sudah berada di pos sekretariat daerah, sehingga tinggal menunggu realisasinya saja. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Mochtar mengatakan sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu proses pencairan anggaran tersebut. "Kita sudah mengusulkan anggaran untuk pembayaran beban Listrik Penerangan Jalan pada APBD murni maupun APBD Perubahan 2011 ini. Kita tunggu saja proses pencairannya, jika anggarannya sudah ada tentu akan kita bayarkan segera," katanya. Sebelumnya, Manajer Rayon Kota PLN Cabang Pontianak Agus Riyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunggak pembayaran listrik jalan umum selama enam bulan. "Tagihan penerangan jalan umum Kubu Raya belum dibayar terhitung sejak Mei-Oktober 2011," Manajer Rayon Kota PLN Cabang Pontianak Agus Riyanto di Pontianak, Sabtu. Jika ditotal, kata Agus, tagihan yang tidak dibayarkan tersebut senilai Rp2,5 miliar dan sampai sekarang, belum ada niat baik dari Pemkab Kubu Raya untuk melunasi utang tersebut. "Padahal sudah kami tagih berkali-kali, namun sampai sekarang sepertinya belum ada niat membayar," jelas Agus. Agus mengatakan, PLN Rayon Pontianak sudah berkali-kali menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya untuk melakukan pertemuan dalam rangka membicarakan tagihan PJU tersebut. Akan tetapi, permohonan bertemu tidak mendapat tanggapan. "Kami sudah berencana memutuskan listrik pada PJU di seluruh Kabupaten Kubu Raya. Hal itu semakin yakin dilakukan jika tagihan tidak juga dibayarkan pemerintah kabupaten," tegas Agus. Agus menjelaskan, di Kalbar seluruh kabupaten/kota melakukan pembayaran PJU. Teknis, setiap kali membayar rekening listriknya, masyarakat dikenakan pajak PJU. Oleh PLN, pajak PJU itu diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Baru setelah itu pemerintah kabupaten/kota menyerahkan kepada PLN sesuai tagihan PJU. "Bukan pemerintah yang membayar tetapi masyarakat. Masyarakat Kubu Raya sudah membayar tetapi tidak diteruskan pemerintahnya kepada PLN," kata Agus.(Rendra)

JENAZAH MAHASISWA IPDN AKAN DIOTOPSI PIHAK KELUARGA

Sungai Raya, Kalbar, 26/11 - Pihak keluarga Gilbertus Ruhe, mahasiswa IPDN Makasar yang meninggal dalam masa pendidikannya menyatakan akan melakukan otopsi terhadap jenazah Gilbertus untuk memastikan penyebab kematiannya. "Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak IPDN, adik kami ini meninggal akibat sakit demam berdarah. Dia dirawat di rumah sakit Makasar sejak tanggal 22 November lalu, namun tadi pagi kami mendapatkan informasi adik saya telah meninggal dunia, tepatnya pukul 07.45 WITA," kata abang kandung Gilbertus, Herkulanus Pongkot di Pontianak, Kamis. Gilbertus merupakan mahasiswa IPDN Makasar angkatan 2009 yang diutus Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan tinggi tersebut. Namun, sayangnya, mahasiswa semester lima IPDN Makasar itu tidak sempat menyelesaikan pendidikannya dan harus dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa. "Sekitar satu minggu lalu, Gilbertus ada menghubungi ibu saya. Katanya tenggorokannya sakit namun dia tidak mengatakan sakit DBD," tutur Herkulanus. Terakhir kali mantan siswa SMA Negeri I Kabupaten Pontianak itu menghubungi keluarganya tanggal 23 November lalu. Gilbertus menyatakan dia sudah masuk rumah sakit dan sudah ditangani pihak rumah sakit. Namun, tetap saja dia tidak menyatakan sakit DBD, melainkan tenggorokannya yang sakit. "Yang kita sayangkan, berdasarkan penuturan Gilbertus, saat dirumah sakit dia sempat dimarahi oleh pengasuh dan seniornya. Karena yang namanya IPDN, dan adik saya masih dalam masa pendidikan, para seniornya tidak percaya kalau adik saya itu benar-benar sakit dan itu sempat dia ceritakan kepada ibu saya," katanya. Namun, berselang tiga hari setelah telepon terakhir dari Gilbertus, pihak keluarga dikejutkan dengan informasi yang disampaikan pihak IPDN Makasar yang menyatakan Gilbertus telah meninggal dunia. Selaku kakak kandung Gilbertus, Herkulanus sangat menyayangkan minimnya informasi yang diberikan pihak IPDN. Pasalnya, saat adiknya masuk rumah sakit pihak IPND sama sekali tidak ada memberikan informasi apapun kepada keluarga. Seharusnya, lanjut Herkulanus, pihak IPDN bisa berperan aktif dalam memberikan informasi kepada keluarga mereka, apakah mengenai sakitnya, hasil pemeriksaan dokternya atau rekam medisnya, untuk meyakinkan pihak keluarga. "Namun sayangnya hal itu tidak dilakukan, tahu-tahu pihak IPDN hany memebrikan informasi kepada kami setelah adik kami meninggal. itu yang membuat keluarga kami curiga, dan kami akan berupaya untuk memastikan kematian adik kami itu, salah satunya dengan visum," katanya. Jenazahnya Gilbertus sendiri langsung dibawa ke Pontianak sore tadi, untuk di semayamkan di Mempawah. Namun, sebelumnya pihak keluarga akan melakukan otopsi terlebih dahulu terhadap jenazah Gilbertus Ruhe, mengingat keluarganya belum yakin jika dia meninggal karena DBD. "Bisa saja meninggalnya karena penyebab lain. Karena secara logika, jika memang sakit yang di deritanya adalah DBD, tentu pihak rumah sakit bisa melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkannya," kata Herkulanus. Dia mengenang, selama masa hidup adiknya, Gilbertus, merupakan sosok yang cerdas, rajin dan sangat dekat dengan semua anggota keluarga. Dia anaknya baik, dan sosoknya sangat menyenangkan. Meski dia kurang banyak berbicara, namun dia selalu berbicara lewat tindakannya dan kami benar-benar merasa kehilangan dengan kematian adik kami in," kenang Herkulanus.(Rendra)

KUBU RAYA GANDENG PENYULUH SWADAYA SWASTA

Sungai Raya, Kalbar, 25/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan, Peternakan dan Kelautan, merangkul penyuluh swadaya dari kalangan masyarakat swasta untuk memenuhi jumlah kelompok pembudidaya ikan yang semakin meningkat dan tersebar di berbagai tempat di wilayah kabupaten itu. "Mengingat tenaga penyuluh yang PNS sangat terbatas, sehingga mengharuskan kita untuk merangkul tenaga penyluh dari kalangan swasta. Karena, berdasarkan fakta yang ada, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya dan Swasta selama ini dirasakan belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama maupun pelaku usaha," kata Kepala Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kubu Raya, Radjudin Samad, di Sungai Raya, Jumat. Dia mengatakan, sesuai dengan fungsi Pusat Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina Penyuluh Perikanan, maka pada tahun 2011 ini, Pusat Penyuluh Kelautan dan Perikanan memprogramkan pelaksanaan peningkatan dan pengukuhan penyuluh wwadaya di 41 kawasan Minipolitan prioritas dan 160 kawasan minapolitan. Untuk Kubu Raya, sementara ini kawasan minapolitan sudah dibentuk dan dikukuhkan di tiga kecamatan yaitu, Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rasau Jaya, yang tersebar di sepuluh titik. Rajudin mengatakan, kegiatan pengukuhan penyuluh swadaya tersebut didahului dengan pelatihan selama kurang lebih dua hari di Kantor BP4K, yang dilangsungkan sejak tanggal 22-23 November 2011. Dengan demikian para penyuluh swadaya sudah siap terjun kelapangan untuk membina kelompok-kelompok pembudidaya dibawah bimbingan dan arahan dari BP4K. "Mereka kita bekali terlebih dahulu sebelum akhirnya dikukuhkan sebagai penyuluh swadaya yang resmi di bawah binaan BP4K Kubu Raya. Kita harapkan mereka melaksanankan tugasnya sebagaimana mestinya meneruskan ilmu yang mereka dapatkan dan yang sudah mereka praktekan sendiri dan sudah berhasil kepada kelompok pembudidaya lainnya," tuturnya. Setelah dikukuhkan, para tenaga penyuluh swasta tersebut akan tetap dikontrol dan didampingi. "Kelebihan mereka dari penyuluh PNS adalah bahwa mereka telah melakukan langsung kegiatan yang sama dan mereka telah berhasil," ungkap Radjudin. Radjudin mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan penyuluhan perikanan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas penyuluh perikanan yang memadai, komunikatif dan kerjasama yang baik secara intensif. Diharapkan agar penyuluh perikanan khususnya penyuluh swadaya yang telah dibentuk dan dikukuhkan benar-benar menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masayarakat Kubu Raya. Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Penyuluh Perikanan BP4K, Sofian Efenddi. Ia mengatakan agar dengan kehadiran tim penyuluh swadaya tersebut mampu mewujudkan system penyuluh perikanan yang menjamin terselenggaranya penyuluhan perikanan secara produktif, efisien dan efektif, dinamis serta profesional. "Kita harapkan penyuluh swadaya ini benar-benar bisa membantu sesama kelompoknya untuk maju bersama-sama, dan kita harapkan mampu meningkatkan produktifitas perikanan diklangan pembudidaya. Disamping itu juga untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh perikanan serta mengembangkan modal penyelenggaraan penyuluh perikanan berbasis pada kebutuhan pelaku utama," kata Sofian. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dibentuk dikukuhkannya penyuluh swadaya perikanan itu adalah untuk membantu pemerintah dalam upaya meneruskan pembinaan terhadap para petani perikanan dan pembudidaya yang terus berkembang di Kubu Raya. Dengan demikian kelembagaan penyuluh perikanan hingga tingkat kecamatan sebagai basisi utama pengembangan perikanan dan bahkan sampai ke pedesaaan bisa terintegrasi dengan baik. Dengan tetap menjalin kemitraan yang terorganisir dengan pemerintah lewat penyuluh dari kalangan PNS. "Semua penyuluh swadaya telah dibekali di BP4K, agar mampu melaksanankan tugas penyuluhan dengan profesiaonal dan bermanfaat," kata Sofyan.(Rendra)

KUBU RAYA KEMBANGKAN USAHA PERIKANAN BAGI PEREMPUAN

Sungai Raya, Kalbar, 25/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan usaha budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pembinaan dan bantuan perikanan bagi pembudidaya ikan dari kaum perempuan yang tersebar di kabupaten itu. "Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dari penyuluh lapangan untuk menularkan ilmu dan sekaligus memberikan solusi kepada para pembudidaya dalam menghadapi persoalan-persoalan pembudidayaan," kata Kepala Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kubu Raya, Radjudin Samad, di Sungai Raya, Jumat. Seiring dengan semakin berkembangnya budidaya perikanan di tengah-tengah masyarakat serta didorong dengan adanya program pemerintah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, pemerintah sangat konsen dalam mengembangkan budidaya perikanan mengingat Kubu Raya merupakan penyangga kebutuhan ikan untuk Kalimantan Barat. Rajudin mengatakan, wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan kawasan perairan dan pesisir. Namun tidak semua masyarakatnya memanfaatkan potensi itu mengembangkan usaha perikanan. "Saya melihat, kaum ibu atau perempuan lebih banyak memiliki potensi mengembangkan sektor ini. selain memperkuat perekonomian keluarga, suami juga bisa mencari penghasilan tambahan dengan pekerjaan sebelumnya," katanya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Supandri Usman mengatakan, program bantuan budidaya perikanan yang digalakkan pemerintah setempat lebih diarahkan kepada pemberdayaan kaum perempuan. Program tersebut, menurut Supandri, sengaja disusun untuk memperkuat rumah tangga. Khususnya kelompok perempuan yang saat ini sudah mulai didorong. Dia mengatakan, program bantuan budidaya perikanan sudah ditetapkan tidak menjadi program sesaat. Artinya, program itu terus berkelanjutan, sehingga produktivitas hasil budidaya di Kubu Raya terus mengalami peningkatan. "Dari program yang dicanangkan, secara teknis diarahkan untuk pembuatan keramba jaring tancap dan keramba jaring apung di sepanjang Sungai Kapuas. Namun program tersebut dijalankan secara bertahap," tuturnya. Supandri menambahkan, dengan dana yang tersedia, pihaknya telah berupaya agar produktivitas budidaya perikanan menjadi salah satu ikon di Kubu Raya. Program itu diupayakan mengikuti program beras lokal yang duluan populer di kalangan masyarakat.(Rendra)

WABUP : OUTPUT PENDIDIKAN KUBU RAYA BELUM BERKUALITAS

Sungai Raya, Kalbar, 22/11 - Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien mengatakan secara kuantitatif pendidikan di kabupaten itu memiliki prestasi yang signifikan di tingkat Kalimantan Barat, namun sebaliknya secara kualitatif, masih belum mampu menghasilkan output yang berkualitas. "Hasil pendidikan tidak seharusnya dinilai secara kualitatif saja, karena dampaknya jika demikian, ketika anak didik kita lulus dari sekolah mereka bingung harus berbuat apa karena tidak mampu menciptakan peluang kerja," kata Andreas saat melakukan kunjungan kerja pada sektor pendidikan di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang dipusatkan di SDN 01 Batu Ampar dan dihadiri sebagian besar kepala sekolah dari SD, SMP hingga SMA di kecamatan tersebut, Selasa. Untuk itu, Andreas berharap peran para guru tidak hanya serta merta mengajar dan mendidik, namun diluar dari yang terjadwal di sekolah, sosok guru mampu memberikan contoh membaca peluang di sekitar. Bisa dilihat sendiri, lanjut Andreas, berapa banyak lembaga pendidikan yang ada masih belum mampu mewujudkan lulusan yang mampu membaca peluang. Akhirnya, ketika pulang kampung mereka menjadi pengangguran. Padahal, di sekitar mereka sendiri begitu banyak peluang, seperti luasnya lahan terbentang yang subur dan sungai yang masih potensial untuk dimanfaatkan. "Ajarkan anak didik sejak dini untuk memanfaatkan peluang. Ini yang sering saya sebut dengan jiwa wirausaha," tuturnya. Berkaitan dengan hal itu pula, Andreas menemukan seorang guru yang bertugas di Batu Ampar mampu membaca peluang lain dengan berkebun kelapa. "Saya pikir ini sebuah contoh yang baik bagi murid," katanya. Tidak hanya itu, Andreas juga menekankan bahwa guru harus membekali anak didik dengan perilaku yang bagus. "Dalam kurikulum sendiri, sangat sedikit sekali alokasi pembentukan kepribadian siswa, sehingga wajar saja ketika siswa bertemu dengan guru di jalan, mereka enggan sekali menyapa. Kalaupun menyapa, terkadang keluar kesan yang kurang santun," katanya. Wakil Bupati yang sudah puluhan tahun terjun kedunia pendidikan hingga saat inipun masih aktif sebagai tenaga pengajar itu menginginkan dengan pola demikian, anak-anak Kubu Raya kedepannya hidup dengan kemandirian yang tangguh serta dibekali moral yang baik pula. Sementara itu, Kabid SMA Dinas Pendidikan Kubu Raya, Anuardi dalam kesempatan tersebut menyampaikan arahan-arahan dari Kadis Pendidikan Kubu Raya, bahwa seluruh sekolah harus mengevaluasi administrasi yang sudah dijalankan. "Seperti penggunaan dana BOS dan lainnya," katanya. Ia menegaskan, di Kubu Raya sendiri tenaga guru sudah cukup mendapatkan perhatian. "Apalagi di daerah pedalam, selain tunjangan daerah terpencil, guru juga ditunjang dengan sertifikasi. Ini kita harapkan bisa meningkatkan kualitas mereka dalam mendidik anak-anak di Kubu Raya agar menjadi generasi yang terdepan dan berkualitas," katanya.(Rendra)

DINAS : PROGRAM INTERNET KECAMATAN TIDAK TEPAT SASARAN

Sungai Raya, Kalbar, 22/11 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan program Kementrian Komunikasi dan Informasi pusat untuk akses internet kecamatan dinilai tidak tepat sasaran, karena internet gratis untuk masyaraka tersebut tidak dapat di akses dengan maksimal karena letaknya yang tidak sesuai. "Berdasarkan informasi yang kita dapat, pemasangan internet kecamata itu sebagian tidak sesuai penempatannya, karena pemasangannya ada yang dirumah pribadi," kata Yusran di Sungai Raya, Selasa. Dia menuturkan dalam pemasangannya, di setiap kecamatan, pihak pemerintah kecamatan saja tidak mengetahuinya. Karena pihak pengelola langsung melakukan pemasangan akses internet tersebut ke titik yang sudah ditentukan, tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten ataupun kecamatan. "Untuk pemasangannya sendiri, camat saja tidak tahu. Karena mereka langsung melakukan pemasangan ke titik yang sudah ditentukan di desa," tuturnya. Menurut Yusran, pemasangan akses internet tersebut tidak sinergi dengan program yang telah dibuat oleh Diskominfo Kubu Raya. Karena banyak titik yang dipasangan untuk internet kecamatan tersebut akan di gunakan Diskominfo Kubu Raya sebagai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). "Ini tidak sinergi dengan program kita yang akan melakukan pemasangan lokasi sebagai titik KIM. Kalau ditempatkan di rumah pribadi itu tidak efektif karena warga yang ingin mengaksesnya merasa tidak enak karena rumah pribadi warga, namun jika ditempatkan di sekolah, tentu dapat di akses oleh para pelajar," katanya. Yusran menuturkan, memang tidak ada masalah yang terlalu signifikan, hanya saja pihaknya menyayangkan pemasangan internet kecamatan tersebut tidak bersinergi dengan program yang telah di buat oleh Diskominfo Kubu Raya. "Untuk saat ini di Kubu Raya sudah ada 11 alat yang terpasang meliputi sembilan kecamatan yang ada di Kubu Raya. Kita sudah melaporkan hal tersebut dan sedang di diskusikan dengan Kemenkominfo dan Diskominfo Kalbar, semoga dalam pemasangan tahap kedua mereka akan melakukan koordinasi dengan kita," kata Yusran.(Rendra)

MABM KUBU RAYA PERTAHANKAN IDENTITAS MELAYU

Sungai Raya, Kalbar, 21/11 - Kubu Raya akan segera memiliki organisasi kebudayaan pertamanya. Dengan dilantiknya pengurus MABM KKR masa bhakti 2009-2014, diharapkan dapat mengakomodir berbagai kebudayaan dan silahturahmi antara masyarakat Melayu yang ada di kabupaten ini. Berdasarkan keterangan yang diberikan calon Ketua MABM KKR, Jipridin, pelantikan kepengurusannya akan dilakukan pada Minggu mendatang, di Rendayan Resort. “Kepengurusan MABM KKR ini dibagi menjadi tiga bagian, pertama Dewan Penasehar MABM yang diketuai oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Untuk kepengurusan kedua Dewan Pemangku Adat yang diketuai oleh Rajudin Samad, dan Dewan Pengurus Harian merupakan pengurus utama dari MABM KKR. Dengan jumlah pengurus dari tuga bagian ini berjumlah 107 orang, yang berasal dari berbagai kalangan. Kami nantinya akan dilantik langsung oleh Krtua MABM Kalbar, Chairil Efendi,” katanya di Sungai Raya, Jumat. Untuk Dewan Pengurus Harian MABM KKR ini di ketuai oleh Jipridin dan wakilnya Rosadi Jamani. Ditunjuknya Jipridin sebagai ketua Dewan Pengurus Harian, berdasarkan ajuan dari beberapa rekan baik di KKR maupun di Kalbar. Tidak hanya itu, dari beberapa nama calon ketua yang diajukan, Jipridin dipercayakan oleh tim penilai yang memang khusus dibentuk untuk memilih ketua harian MABM KKR. Jipridin menjelaskan, ketika kita berbicara tentang adat, maka adat tersebut akan diartikan sebagai suatu kelakuan yang bisa diterima oleh kelompok masyarakat yang ada di suatu tempat di mana adat tersebut diberlakukan. Hal ini mengakibatkan masuknya unsure kebudayaan pada masyarakat tersebut. Dengan adanya MABM ini diharapkan dapat meningkatkan adat dan kebudayaan Melayu di kabupaten ini. “Selama ini, ada kecenderungan bahwa identitas melayu sudah mulai memudar karena adanya akulturasi budaya dan perkawinan silang antar suku melayu dengan suku lainnya. Oleh karena itu, peran dari MABM ini sendiri untuk mempertahankan identitas itu dan mengembangkannya agar apa yang ada pada identitas suku melayu ini tidak pudar, seiiring perkembangan jaman,’ tukasnya.(Rendra)

GURU SD TINGKATKAN PENGETAHUAN SECARA MANDIRI

Sungai Raya, Kalbar, 21/11 - Pemkab Kubu Raya memberikan apresiasinya terhadap para guru SD yang telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara mandiri. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya, Drs Andreas Muhrotien Msi, usai membuka kegiatan Diklat Peningkatan Kemampuan Guru Tingkat Sekolah Dasar (SD) di aula BKKBN Kalbar, Senin. "Sudah beberapa kali mereka melakukan itu. Ini dalam rangka penjamin mutu pendidikan di tingkat dasar. Mereka dilatih, dievaluasi bagaimana mengelola pendidikan, sehingga ini menjadi semangat agar mereka selalu tekun dengan profesi yang mereka pilih," kata Andreas usai membuka Diklat tersebut, di Aula BKKBN Kalbar, kemarin. Para guru ini berinisiatif sendiri dan mengumpulkan biaya sendiri untuk meningkatkan kualitas diri dan pendidikan di Kubu Raya, lalu mereka mengadakan Diklat tersebut selama dua hari. Andreas melihat, upaya ini tidak hanya dilakukan para guru SD, guru SMP dan SMA juga banyak melakukan hal serupa. "Meski begitu, dengan keterbatasan dana yang kita miliki, untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kubu Raya, kita juga sudah menganggarkan untuk alokasi kegiatan seperti itu. Tapi tentu, tidak bisa semua guru bisa kita akomodir," kata Andreas. Wabup berharap, dengan kesadaran para guru itu, secara perlahan apa yang dicanangkan Pemkab Kubu Raya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bisa berjalan beriringan.(Rendra)

KOMISI B CARI SOLUSI ATASI MASALAH PERKEBUNAN

Sungai Raya, Kalbar, 21/11 - Komisi B DPRD KKR komitmen untuk mencari solusi terbaik bersama pemerintah Kubu Raya dalam mengatasi berbagai permasalahan perijinan lahan perkebunan di kabupaten ini. Terlebih bagi perusahaan yang di ketahui melanggar ketentuan perijinan, seperti yang dilakukan PT Bios di Kecamatan Batu Ampar. “Berbagai rapat kerja sudah kita lakukan dengan dinas dan instansi terkait. Dari berbagai pertemuan yang telah kita lakukan, yang paling utama kita bahas adalah untuk menginventarisir lahan perkebunan yang sudah mendapatkan ijin, namun tidak melakukan aktivitas apapun,” kata Ketua Komisi B KKR, Suprapto SH, Jumat. Suprapto merasa prihatin menanggapi berbagai permasalahan perkebunan yang terjadi. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah daerah supaya dapat menekan para investor yang sudah memiliki ijin lengkap, agar di tuntut untuk melakukan aktivitas. “Untuk itu, nantinya kita akan bekerjasama dengan lembaga eksekutiv, terutama Dishutbun KKR untuk memanggil semua pelaku usaha di bidang perkebunan guna membahas permasalahan ini. Dalam pertemuan itu, kita akan membahas berbagai permasalahan yang di hadapi setiap perusahaan dan mencari pemecahan masalahnya,” terang Suprapto. Lebih jauh dia mengatakan, dapat kita lihat saat ini sangat banyak investor yang menanamkan invetasinya di KKR. Namun, hanya segilintir investor yang sudah melakukan aksi di lapangan. Menurutnya, ini yang harus menjadi catatan bagi pemkab Kubu Raya ke depan, agar dapat lebih selektif menerima investor yang mau berinvestasi di KKR. “Karena, jika investor seperti ini di berikan ijin perkebunan, tentu yang akan merugi adalah masyarakat. Karena tujuan masuknya investor itu kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan berujung pada penciptaan perkembangan ekonomi bagi masyarakat,” tandasnya. Mengenai berbagai investor yang sudah terlanjur diberikan ijin, namun masih belum melakukan aktivitasnya, apa lagi masa ijinnya sudah hampir habis, pemerintah mesti bisa mengambil tindakan tegas. Paling tidak para investor seperti ini dapat diberikan teguran tegas atau deadline waktu agar mereka bisa bekerja lebih maksimal. Komisi B KKR juga menilai mengenai kasus perambahan hutan lindung Mangrove yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar oleh perusahaan terjadi karena aturan yang berlaku dalam dunia perkebunan tidak ditegakan. Hal ini jelas mengakibatkan banyak pihak yang merasa di rugikan, terutama masyarakat. Salah satu contoh, ada perusahaan yang belum memiliki kelengkapan ijin (Amdal), namun sudah dibiarkan untuk beraktivitas. Ini jelas menjadi suatu pelanggaran yang seharusnya tidak boleh terjadi. “Kalaupun ada perusahaan yang belum memiliki kelengkapan ijin, namun sudah dibolehkan untuk menanam hanya karena untuk mempercepat penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ini mesti ditelaah dulu. Karena bisa saja perusahaan ini hanya sekedar melakukan aktivitas penanaman. Namun, ujung-ujungnya perusahaan tersebut mandek dan para pekerjanya menjadi terkatung-katung. Ini yang tidak kita inginkan,” terang Suprapto.(Rendra)

EKPRESI GAYA PELAJAR IX PENUH KREATIF

Pontianak, 21/11 - Ajang tahunan Ekspresi Gaya Pelajar ke IX yang dilaksanakan tahun ini berlangsung meriah dan dipenuhi atraksi yang atraktif dan kreatif dari para pelajar yang ada di Kalimantan Barat. "EGP merupakan ajang bergengsi untuk kegiatan ekstra kurikuler di setiap sekolah, sebagai panggung ekspresi yang memiliki peranan yang positif dalam meningkatkan minat dan bakat pelajar Kalbar," kata Fredy Nazri, Koordinator pelaksana kegiatan EGP IX di Pontianak, Senin. Dia mengatakan, animo pelajar Kalbar dalam mengikiti EGP, sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya peserta setiap tahunnya. Dalam ajang tersebut, terlihat siswa SMP dan SMA se-Kalbar yang menjadi peserta EGP memadati GOR Pangsuma, tempat pelaksanaan ajang tersebut. Acara itu merupakan wadah apresiasi dan kreatifitas pelajar Kalbar untuk meningkatkan persatuan dan persahabatan pelajar. "Acara ini sangat ditunggu oleh pelajar SMP dan SMA setiap tahunnya, oleh karena itu, jumlah peserta tahun ini meningkat drastis," tuturnya. Untuk lomba cabang EGP kolaborasi, menampilkan atraksi ekstra kurikuler dengan format kolaborasi dan atraksi seperti band, parodi, pramuka, paskibra, breakdance, dancers, cheerleaders, PMR, marching band, nasyid, vocal group, aksi olahraga perkusi, Pom-Pom Boy, aksi beladiri dan lainnya. "Masing-masing sekolah menampilkan minimal empat atraksi dengan waktu 25 menit," katanya. Selain menggelar EGP Kolaborasi, EGP IX itu juga melaksanakan dan memilih para finalis band serta fashion show dan beatle cheeleders. Ekspresi Gaya Pelajar IX Kalbar memperebutkan Piala bergilir Gubernur Kalbar, serta bingkisan sponsor. Adapun para pemenang pada EGP adalah, untuk kategori SLTA, Juara I diraih SMA Kemala Bhayangkari, Juara 2 yakni SMA Taruna Bumi Khatulistiwa, Juara 3 SMA N 1 Sungai Ambawang, Juara Harapan 1 SMA N 1 Sungai Kakap, Juara Harapan 2 SMA Islam Bawari, dan Juara Harapan 3 SMA Taman Mulia. Untuk Kategori SLTP, Juara 1 diraih SMP N 2 Sungai Pinyuh, Juara 2 SMP N 11 Pontianak, Juara 3 SMP Gembala Baik, Juara Harapan 1 MTs N 2 Pontianak, Juara Harapan 2 SMP N 21 Pontianak, dan Juara Harapan 3 SMP N 1 Sungai Raya. Untuk Kategori The Best, Tari Tradisional terbaik jatuh kepada SMP N 11 Pontianak, Aksi Olahraga terbaik, SMA Islam Bawari, Dancer terbaik, SMA N 1 Sungai Ambawang, Breakdance terbaik, SMA Kemala Bhayangkari, Marching Band terbaik, SMA Taruna Bumi Khatulsitiwa, Pembaca Puisi terbaik, SMA Taman Mulia, Paskibra terbaik, MTs N 2 Pontianak, Pramuka terbaik, SMP N 2 Sungai Pinyuh, PMR terbaik SMA N 1 Sungai Kakap, Pompom Boy terbaik SMA Taman Mulia, Band terbaik SMA Imannuel, Cheerleaders terbaik SMA N 2 Sungai Raya. Yel-yel terbaik SMA N 1 Sungai Ambawang, Suporter terbaik SMP N 11 Pontianak, Parodi/Drama terbaik SMA Panca Bhakti, Pendatang Baru terbaik SMA N 1 Sungai Ambawang.(Rendra)

WARKOP GAJAH MADA DI PENUHI PENDUKUNG TIMNAS

Pontianak, 21/11 - Deretan warung kopi dan cafe yang ada di sepanjang jalan Gajah Mada Kota Pontianak dipenuhi para pendukung tim Nasional Sepak Bola U-23 (Garuda Muda) yang bertarung dengan Malaysia dalam laga final SEA Games 2011. "Lebih asyik nonton bareng fina SEA Games di cafe bola bersama teman-teman, soalnya lebih seru dari apda hanya nonton di rumah. Selain itu, kita juga bisa saling memberikan dukungan untuk tim Garuda Muda yang bermain cukup bagus dalam SEA Games 2011 ini," kata Rizaldi, warga Gang Kuantan, Jalan Imam Bonjol, Pontianak, yang terlihat semangat mendukung tim Garuda Muda bersama temannya di salah satu warung kopi di Jalan Gajah Mada, Pontianak, Senin malam. Dia mengaku tidak pernah ketinggalan menyaksikan pertandingan timnas Garuda Muda dalam SEA Games tahun 2011. Biasanya, Rizaldi selalu pergi bersama teman-teman kantornya untuk nongkrong di salah satu warung kopi favoritnya. Pada malam laga final sepak bola dalam SEA Games tahun ini, deretan warung kopi yang ada di jalan Gajah Mada maupun diwilayah lainnya di kota Pontianak terlihat sesak dipenuhi pengunjung. Hal tersebut menjadi pemandangan lumrah saat moment sepak bola seperti saat ini. Tidak hanya pada kejuaraan SEA Games, namun setiap pertandingan sepak bola seperti Liga Inggris, Itali, terlebih Piala Dunia, warung kopi dan cafe di kota Pontianak tak pernah lenggang dari pengunjung. "Kayangnya memang ini sudah menjadi budaya bagi warga Pontianak, karena diwarung kopi tidak hanya bisa untuk menonton bola, tetapi aktivitas bisnis lainnya juga biasa di lakukan di sini. Bahkan, kalau tidak ada bola pun saya dan teman-taman biasa nongkrong di sini, hanya saja karena malam ini final sepak bola SEA Games, makanya lebih ramai," timpal Herianto, warga Jalan Tanjung Raya II, Pontianak Timur, di warung kopi yang sama. Aming, salah seorang pemilik warung kopi yang ada di Jalan Gajah Mada mengaku di musim kompetisi bola seperti saat ini warung kopi yang diberi nama serupa dengan namanya itu tak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan, saat laga final seperti malam ini, tak jarang warungnya malah kekurangan meja dan kursi. "Kalau sudah begini, keuntungan tentu bisa berlipat-lipat dan bisnis warung kopi ini sangat menjanjikan, karena selain tidak pernah sepi dari pengunjung juga terbilang tidak repot dalam menjalankannya. Dan saya rasa hal ini tidak dirasakan saya saja, karena saat kompetisi bola seperti saat ini, semua warung kopi di Pontianak juga tentu mendapat untung besar," tuturnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, Ayuharro, menuturkan Pemkot telah menjadikan sepanjang Jalan Gajah Mada sebagai kawasan coffee street. Lokasi itu nantinya telah menjadi ikon, bagi warga Kota Pontianak yang hendak menikmati kopi atau lebih dikenal warung kopi. "Coffee street ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Pontianak, tanggal 8 Oktober lalu,” katanya. Pencanangan coffee street yang bertepatan dengan hari jadi ke-240 Kota Pontianak itu, diharapkan menjadi lokasi tujuan wisata domestik dan mancanegara. "Jadi dari mana pun juga, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing bahwa yang namanya coffee street itu adanya di Jalan Gajah Mada," tuturnya.(Rendra)

PENGAMAT : 20 PERSEN DANA PENDIDIKAN DARI APBN MESTI DI KAWAL

Pontianak, 21/11 - Pengamat Ekonomi Kalimantan Barat, Yarlina Yacoub menilai, penambahan anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya untuk mengejar 20 persen dana Pendidikan tersebut. "Dalam peningkatan kualitas pendidikan, suatu daerah tidak hanya cukup mengejar target 20 persen anggran dalam suatu APBN maupun APBD. Namun yang lebih penting adalah proses pengawalan penggunaan anggaran tersebut, artinya proses perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap daerah," katanya di Pontianak, Senin. Menurutnya, dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, tentu tidak bisa langsung jadi, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peemrintah pusat maupun daerah. Yarlina menuturkan, pemenuhan dana pendidikan 20 persen dari APBN maupun APBD memang wajib dilakukan, sesuai dengan amanah UU Sisdiknas. Namun, pemenuhan anggaran tersebut, tentu perlu di kawal agar alokasinya tepat dengan sasaran yang akan dicapai. "Yang perlu dikawal adalah ketepatan program dan pelaksanaan, bahwa pelaksanaan harus mengacu kepada pendidikan di Kalbar. Tidak hanya mencapai angka besaran tersebut," tuturnya. Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura itu menambahkan, saat ini, masih banyak anak usia SMA yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku SMA maupun sederajat. "Artinya, angka anak putus sekolah masih sangat besar. Kelulusan kita juga terbilang rendah, makanya jika bersaing dengan daerah lain, prestasi pendidikan Kalbar jelas jauh karena saat ini saja pendidikan Kalbar masih berada di posisi tiga terbawah," kata Yarlina. Dia juga menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatakn kualitas pendidikan, memang dengan ketersediaan anggaran. "Namun apakah penambahan anggaran tersebut menjamin, jika tidak dikawal dengan baik. Artinya kita harus mempersiapkan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan," tuturnya menjelaskan. Yarlina menambahkan, meningkatkan jumlah anak kembali sekolah itu sangat penting, karena di daerah pedalaman masih banyak anak yang putus sekolah. "Target pemerintah tidak hanya pemberantasan buta huruf, karena itu tinggal beberapa persen lagi. Yang terpenting bagaimana angka partisipasi sekolah, untuk bagaimana anak usia sekolah masuk sekolah," kata Yarlina. Sementara itu,Pengamat Pendidikan Kalbar, DR Aswandi mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat peta alokasi dana pendidikan dalam menganggarkan dana pendidikan. "Selama ini dana yang dianggarkan untuk pendidikan tidak dialokasikan sesuai dengan tataran dan keperluan dari pendidikan yang ada di setiap daerah. Di mana dalam pengalokasiannya baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidak dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, karna memang sampai saat ini belum pernah dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan pendidikan disetiap daerah," kata Aswandi. Menurutnya, akibat tidak adanya peta alokasi dana pendidikan di Kalbar mengakibatkan besarnya kucuran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat menjadi terkesan mubazir. Bahkan yang lebih parah, anggaran yang ada justru banyak mengalami kebocoran dan masuk ke kantong oknum-oknum tertentu(Rendra)

PETANI KUBU PADI MINTA PEMBENAHAN IRIGASI

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - Petani Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B mengharapkan pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membenahi saluran irigasi pada beberapa area persawahan di desa mereka, karena sejak beberapa tahun terakhir, desa mereka menjadi langganan banjir.
"Setiap musim hujan, pasti selalu terjadi banjir dan menyebabkan sawah sawah kami selalu tergenang dan menyebabkan kami sering mengalami gagal panen. Terlebih, jika intensitas turunnya hujan semakin tinggi, beberapa daerah tidak bisa dihindarkan lagi harus terendam kiriman air dari Kabupaten Landak," kata tokoh masyarakat Desa Kubu Padi, Fauzan Adam di Sungai Raya, Jumat.
Dia mengatakan, desa Kubu Padi berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak. Tidak memadainya irigasi di sana merupakan penyebab utama desa tersebut semakin sering dilanda banjir.
Terhadap kondisi itu, Fauzan meminta kepada Pemkab Kubu Raya untuk segera memberikan kebijakan agar irigasi di Kubu Padi segera teratasi.
"Akibat banjir, terus terang, banyak tanaman kami mati terendam. Kepada siapa lagi kami harus meminta. Dengan mekarnya Kubu Raya, kami hanya ingin adanya angin segar untuk pembangunan di desa kami," katanya.
Beberapa waktu lalu saja, kata Fauzan, aktivitas masyarakat di sana mati total akibat meluapnya air sungai. "Kalau ini terus terjadi, bagaimana perekonomian kami," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Suharjo menghimbau para petani yang ada di kabupaten tersebut untuk mewaspadai serangan jamur terhadap tanaman padi disaat pasang laut dan musim hujan yang terjadi saat ini.
"Saat musim hujan dan pasang seperti sekarang ini, kita menghawatirkan serangan jamur pada tanaman padi. Karena jika padi terserang jamur, dalam waktu sepuluh hari saja bisa mengakibatkan padi mati,"katanya di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani mesti menjaga saluran irigasi agar air tidak tergenang.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari petani yang ada di Kecamatan Batu Ampar, di mana serangan jamur sudah terjadi di sana. Para petani juga meminta bantuan pembasmi hama jamur kepada Distanak Kubu Raya.
Suharjo juga mengatakan, meski saat ini curah hujan tinggi, namun pihaknya masih belum mendengar adanya laporan tanaman petani yang terendam banjir.
"Bulan Oktober lalu, sebagian besar petani sudah melakukan penanaman, hanya petani di daerah Kecamatan Sungai Kakap yang belum. Hal ini jelas akan membahayakan petani jika saluran irigasi mereka tidak baik,"katanya.
Untuk mengantisipasi serangan jamur tersebut, Distanak Kubu Raya akan selalu melakukan pemantauan di lapangan melalui Petugas Penyuluh Lapangan yang ada di setiap kecamatan.
"Jika terjadi serangan jamur secara besar-besaran, kita akan turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan obat-obatan bagi petani,"kata suharjo.(Rendra)

PTPN XIII SERIUS KEMBANGKAN SAWIT KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - PTPN XIII kian serius mengembangkan sektor industri perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
"Kita sudah sepaham, sependapat dan satu rencana dengan Pemkab Kubu Raya untuk bekerja sama mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kerja sama ini bukan hanya dengan PTPN XIII, tapi nantinya juga akan bersinergi dengan PTPN III, IV dan lainnya," kata Komisaris Utama PTPN XIII, sekaligus menjabat Deputi Menteri Negara BUMN, Bidang Pengembangan Usaha, Agus Pakpahan, di Sungai Raya, Jumat.
Ia berharap, dalam waktu dekat, paling tidak tahun ini, pihaknya sudah mulai membangun perkebunan di Kubu Raya.
"Konsepnya pengembangan industri berbasis kelapa sawit. Jadi, kita tidak hanya membangun kebun, tapi kita juga akan mengembangkan berbagai industri turunan dari perkebunan sawit, seperti industri agro dan lainnya," tuturnya.
Untuk rencana awal, kata Agus, PTPN XIII membutuhkan lahan seluas 50.000 hektar sedangkan untuk pengembangannya sudah direncakan mencapai 150.000 hektar.
"Untuk penyelesaian pengembangannya, kita butuh waktu paling tidak tiga tahunlah untuk pengembangannya," katanya.
Sedangkan dari segi kondisi tanah yang ada, Agus melihat Kubu Raya sangat cocok untuk pengembangan perkebunan sawit.
Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien menginginkan keseriusan itu perlu disikapi bersama. Ia yakin, saat ini masyarakat membutuhkan kepastian untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang serta berdampak pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang ada.
Mengenai kesediaan lahan yang akan diperuntukkan bagi PTPN XIII, sebab pada masa Pj Bupati lalu, sebanyak 14 perusahaan sudah mengantongi izin dan sudah tidak ada lagi lahan yang tersisa.
Menanggapi hal tersebut, Andreas menegaskan masalah ketersediaan lahan hanya tinggal penataan saja.
"Masalah lahan habis apakah dikerjakan atau tidak oleh mereka yang sudah mengantongi izin," tuturnya.(Rendra)

PEMERHATI : TINJAU ULANG IUP PERKEBUNAN KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 18/11 - Banyaknya perusahaan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan namun belum mengolah lahan, mengharuskan pemerintah setempat untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada perkebunan yang tidak aktiv.
"Dari 22 perusahaan perkenbunan yang ada di Kubu Raya, delapan diantaranya belum menunjukkan kinerja apapun. Akibatnya, banyak masyarakat yang hidupnya terkatung-katung, di mana mereka tidak dapat mengolah lahannya sendiri, karena sebagian telah menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk di kelola," kata Pemerhati Investasi Perkebunan Kabupaten Kubu Raya, Frans Irianto di Sungai Raya, Jumat.
Berdasarkan hal tersebut, dia menyarankan agar bupati Kubu Raya dapat melakukan peninjauan ulang dari izin yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan tersebut.
Dia mengatakan, saat Kubu Raya masih bergabung dengan kabupaten Pontianak, hanya ada lima perusahan yang sudah melakukan aktivitasnya.
Menurutnya, setelah Kubu Raya dibentuk, saat pemerintahan kabupaten itu masih dalam masa transisi, plt bupati memberikan izin pengolahan lahan kepada beberapa perusahaan.
"Namun, hingga saat ini perusahaan-perusahaan tersebut belum terlihat melakukan aktivitasnya. Bahkan, terjadi tumpang tindih lahan baik antara perusahaan dengan masyarakat, maupun antara perusahaan dengan perusahaan," katanya.
Ia menyarankan, bagi perusahaan yang sudah memiliki izin pengolaan lahan, namun hingga saat ini belum melakukan aktivitasnya agar mengembalikan lahan milik masyarakat. Hal itu dirasa lebih baik, agar masyarakat tidak menjadi korban dari permasalahan itu.
Mantan Anggota DPRD Kubu Raya periode 2007-2009 itu menambahkan, dengan kolapnya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian.
Harapan terakhir masyarakat untuk menyambung hidup adalah dari lahan perkebunan. Namun, kenyataannya saat ini, diantara beberapa perusahaan yang tidak melakukan aktivitasnya.
"Jika mereka tidak dapat mengolah kebun mereka sendiri, dari mana mereka dapat menafkahi keluarga mereka. Menurut saya, biarkan masyarakat sendiri yang mengolah dan mencari perusahaan yang mau menjalankan program revitalisasi bagi perkebunan mereka, atau pemerintah mencari perusahaan lain yang benar-benar siap untuk mengolah lahan masyarakat ini," kata Frans.
Dia yakin masih banyak perusahaan yang mau dan serius berinvestasi di Kubu Raya, tentunya dengan pola kemitraan.
"Jika ada perusahaan lain yang siap untuk menjalankan program kemitraan itu, kenapa pemkab mesti mempertahankan perusahaan yang tidak beraktivitas," tuturnya.(Rendra)

BALAI KARANTINA MUSNAHKAN 544 KILOGRAM DAGING BABI

Sungai Raya, Kalbar, 17/11 - Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak memusnahkan 544 kilogram daging babi hutan, yang positif menjadi media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang masuk ke Pontianak tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian Kalbar.
"Selain memusnahkan 544 kilogram daging babi hutam kita juga memusnahkan 18,8 kilogram daging ular, 4,7 kilogram daging kera, dan 8 kilogram daging labi-labi yang dibawa secara bersamaan. Pemusnahan tersebut kita lakukan di halaman Laboratorium Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya dengan cara di bakar," kata Azmal AZ, kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, puluhan kilo daging tersebut masuk melalui pelabuhan Dwikora pada tanggal 25 Oktober lalu dengan menggunakan kapal muatan Bukit Raya dari Kepulauan Natuna dengan tujuan Pontianak.
Dikatakannya, berdasarkan laporan dari petugas KP3L di temukan daging babi tersebut dimuat dalam tujuh box, dengan pemilik atas nama Bum Hui Aa.
"Saat diperiksa, daging-daging tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen Karantina Health Certificate (Sertifikat Kesehatan) yang sah dan tidak melaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian. Barang bukti berupa tujuh box daging babi tersebut kemudian disita dan diamankan oleh Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan baru kita musnahkan hari ini," tuturnya.
Dia menjelaskan, penahanan itu dilakukan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kalimantan Barat.
"Pemusnahan tersebut juga kita lakukan berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 259 tanggal 22 Juli 2005 tentang penutupan sementara Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, babi dan Produknya," kata Azmal.
Pemusnahan daging-daging tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa instansi terkait, seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Pengadilan Negeri Pontianak, KP3L Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak, Kapolsek Sungai Raya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, Stasiun Karantina Ikan Supadio Pontianak, serta beberapa media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional.(Rendra)

LSM : BERI KEWENANGAN MASYARAKAT KELOLA MANGROVE

Sungai Raya, Kalbar, 16/11 - Plt Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jari Borneo Kalimantan Barat, Gustiar menyarankan peemrintah Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berpada di sepanjang garis pantai di kabupaten tersebut.
"Pemerintah Kubu Raya bisa mengajukan kepada peemrintah provinsi dan pusat agar kawasan mangrove di kabupaten itu bisa di kelola langsung oleh masyarakat, dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementrian Kehutanan RI," kata Gustiar di Sungai Raya, Rabu.
Sebagaimana diketahui, kawasan mangrove di sepanjang garis pantai Kubu Raya telah ditetapkan statusnya sebagai kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan melalui SK nomor 256/Kpts-II/2000.
Namun, polemik di kawasan tersebut terus terjadi karena kawasan hutan mangrove yang sudah di buka oleh masyarakat kerap masuk ke ranah hukum yang berjung pada kerugian masyarakat sendiri.
Menurut Gustiar, persoalan ke depan adalah bagaimana menata kembali kawasan mangrove yang sudah mulai terdegradasi tersebut menjadi lestari, bebas dari kerusakan dan memiliki nilai manfaat lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus melakukan pengrusakan.
"Di sinilah peran semua pihak bisa masuk untuk ikut melakukan pelestarian. Persoalan mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa selama ini masyarakat sudah sangat arif dalam mengelola kawasan karena mereka sudah memetik hasil dari hutan mangrove tersebut tanpa harus merusak," tuturnya.
Dia mengatakan, sangat banyak hasil hutan non kayu yang ternyata bisa memberikan penghasilan yang layak bagi kelangsungan hidup mereka.
Satu hal yang menarik tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adalah regulasi baru yang dikeluarkan Menteri Kehutanan yaitu Peraturan 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan mereka secara mandiri melalui sebuah kelembagaan yang dibentuk oleh desa.
"Proses menjadikan sebuah kawasan sebagai hutan desa ini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, tinggal bagaimana proses penguatan kelembagaan di desa bersangkutan yang akan mengusahakan kawasan yang mereka miliki untuk di jadikan hutan desa," tutur Gustiar.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang berada di Kubu Raya khususnya yang memiliki kawasan hutan mangrove sangat merasakan manfaat dari kelestarian kawasan hutan tersebut. Banyak hasil hutan non kayu yang ternyata mampu menopang kehidupan mereka.
Pemerintah, selain masyarakat sendiri tentunya sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan mangrove karena selain sebagai penahan laju abrasi pantai, juga akan berdampak pada pengembangan sektor perikanan dan pertanian (menahan intrusi air laut masuk jauh ke lahan pertanian) yang selama ini telah menampung banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Kerusakan hutan berarti hilangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan dan lebih parah akan berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
"Saya kira pemerintah sudah bisa menghitung berapa nilai baik ekonomi, social, budaya maupun lingkungan yang diperoleh dari pemanfaatan hutan mangrove dengan mengambil hasil hutan non kayu dibandingkan dengan mengambil hasil hutan kayu," katanya.
Jika pengelolaan hutan mangrove melalui kelembagaan hutan desa bisa diinisiasi pemerintah, tentunya akan berdampak baik untuk banyak hal, baik yang langsung dirasakan masyarakat maupun pemerintah.
"Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap kawasan hutan mangrove. Ini penting sebagai bentuk komitmen tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi lebih jauh untuk kepentingan generasi mendatang," kata Gustiar.(Rendra)

DPRD : ARAHKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDIDIK MASYARAKAT

Sungai Raya, Kalbar, 16/11 - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Usman menyarankan pemerintah setempat untuk mengedepankan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendidik, bukan justru memanjakan.
"Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, Kubu Raya memiliki banyak tantangan untuk menjadi kabupaten yang terdepan dan berkualitas, sesuai dengan visi dan misinya," kata Usman di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, tantangan itu dihadapkan pada situasi krisis keuangan global yang mau tidak mau sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini memerlukan perhatian kita semua. Apalagi rencana pembangunan KKR ke depan cukup banyak dan tingkat kemiskinan dan pengangguran di kabupaten ini masih cukup tinggi, jelas ini membutuhkan pemikiran dari semua steakholder agar Kubu Raya dapat terlepas dari berbagai permasalahan yang ada," tuturnya.
Dikatakannya, untuk mendorong masyarakat agar mandiri bukan sesuatu yang mudah. Pemkab mesti mengupayakan terus melalui kebijakan yang pro kerakyatan yang sifatnya mendidik agar warga kita tidak malas dan akhirnya bisa mandiri.
"Hal itu sebagai salah satu cara agar Kubu Raya tidak terlalu tersiksa karena krisis global yang mulai kita rasakan sekarang ini,” tuturnya.
Meski demikian, dia menyatakan, untuk menghadapi krisis global tersebut, arah kebijakan pemerintah Kubu Raya sudah pada jalur yang benar. Yaitu memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu kebijakan pemerintah daerah dengan pendekatan bertumpu pada pertanian cukup baik. Tetapi kebijakan itu dalam praktek tidaklah mudah dilaksanakan.
"Yang jelas, apapun tantangannya, semua komponen mesti bekerjasama. Sebagai lembaga legislatif, kita akan berupaya sebisa mungkin untuk menggiring eksekutiv mewujudkan perubahan bagi masyarakat Kubu Raya," katanya.(Rendra)

KUBU RAYA DIHARAPKAN SELESAIKAN PERMASALAHAN LAHAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Perwakilan Masyarakat Perhutanan Indonesia Kalimantan Barat, Gusti Hardiansyah mengharapkan pemerintah Kubu Raya bisa segara mengatasi kasus tUmpang tindih lahan perkebunan yang marak terjadi belakangan ini.
"Hal semacam ini, bukan cerita baru dalam usaha perkebunan, tetapi tetap saja masih terjadi," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, dengan dibentuknya Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah yang baru dari Kabupaten Pontianak, diharapkan penataan lahan perkebunan dan lainnya dapat segera diinventarisir.
"Sebagai daerah baru tentu akan lebih mudah mengontrolnya ketimbang daerah yang sudah lama. Jelas saya berharap di Kubu Raya tidak ada tumpang tindih lahan," tuturnya.
Dikatakannya, jika diajak untuk berusaha sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kubu Raya, hal tersebut bukan masalah yang berat.
Hanya saja pemerintah dalam hal ini juga harus memberi pelayanan yang optimal bagi para pelaku usaha yang menanampak modalnya. Dia mengharapkan, jangan sampai demi mengejar visi dan misi, hak-hak pelaku usaha diabaikan.
Sebagai sosok yang berpengalaman dalam menangani usaha perkebunan, Hardiansyah berharap kebiasaan lama dari Kabupaten induk dapat disempurnakan. Jangan sampai dengan mekarnya Kubu Raya, justru akan memperparah keadaan.
Dia juga memahami bahwa Kubu Raya masih baru dan butuh banyak penyesuaian untuk membentuk pemerintahan yang diharapkan.
Selain menghindarkan tumpang tindih lahan, Hardiansyah juga sangat menyayangkan untuk mengurus sertifikat tanah dari SKT harus melalui proses yang lama.
Padahal, menurutnya, pembuatan SKT tersebut dapat rampung dalam sebulan. Namun, kenyataannya harus berjalan hingga 6 bulan.
"Belum lagi dengan banyaknya oknum penjaga pintu di internal BPN KKR yang mesti dilewati. Ini adalah pengalaman pribadi saya," katanya.(Rendra)

PDI PERJUANGAN KUBU RAYA PERKUAT KONSOLIDASI PARTAI

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengatakan saat ini pihaknya terus meningkatkan konsolidasi partai dari tingkat bawah untuk menghapadai pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 mendatang.
"Kita saat ini terus memperkuat konsolidasi ditingkat internal partai hingga tingkat desa.Karena dalam menghadapi berbagai pemilihan kepala daerah dan lembaga legislatif kita selalu memperkuat dari bagian terbawah partai," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu dikarenakan kekuatan partai dari tingkat bawah memiliki peranan penting dalam memenangkan suatu pesta demokrasi.
Dia mengatakan kekuatan sebuah partai pada intinya terletak pada kekuatan tingkat ranting, pengurus anak cabang dan pengurus cabang. Namun semuanya tidak terlepas dari koordinasi antara pengurus daerah dan pusat.
"Kita akan terus memberdayakan dan memperhatikan kader dan pengurus partai di tingkat anak cabang dan ranting. Karena kita tidak mau ketika dalam pemilihan kepala daerah ada kader dan simpatisan partai yang memilih diluar calon yang di usung dari PDI Perjuangan," tuturnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya itu menambahkan, untuk kekuatan partai, dari tingkat pengurus saja PDI Perjuangan yang ada di Kubu Raya sudah memiliki ribuan kekuatan. Hal itu yang terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar dalam suatu pesta demokrasi partai berlambang banteng tersebut bisa merebut kemenangan.
Sujiwo mengatakan dalam menghadapi pilgub Kalbar mendatang, saat ini pihaknya terus turun kelapangan untuk memberikan penguatan dan stimulan kepada kader dan simpatisan partai.
"Namun dalam melakukan konsolidasi partai kita selalu mengedepankan asas silahturahmi. Kita selalu mengingatkan kepada para kader dan simpatisan yang ada di tingkat bawah, bahwa kita ini merupakan kader dan simpatisan partai yang harus selalu menjaga silahturahmi," katanya.
Hal tersebut juga sudah sesuai dengan AD/ART partai PDI Perjuangan, di mana ketika ada suatu pemilihan kepala daerah dan lembaga legislatif setiap kader harus bisa mendukung dan mengejawantahkan apa yang telah digariskan oleh pengurus pusat.
"Meski saat ini kita belum memiliki target perolehan suara dalam pilgub nanti, namun kita pastikan kader dan simpatisan kita sudah siap untuk memenangkan calon yang akan diusung," kata Sujiwo.(Rendra)

KUBU RAYA PERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan usaha untuk menguatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
"Saya dan pak Muda selaku Bupati Kubu Raya memiliki strategi pengembangan perekonomian rakyat yang umumnya meliputi beberapa bidang. Diantaranya, pengembangan ekonomi sektor informal, home industri, industri kecil, Industri menengah dan Koperasi," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien di Sungai Raya, Selasa.
Secara konseptual, katanya, pembahasan perekonomian rakyat tersebut merupakan bahasan bidang ekonomi makro yang banyak dipengaruhi oleh keberlakukan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.
Dijelaskannya, sebagaimana diketahui, sistem ekonomi yang berlaku di negara ini hingga masa orde reformasi masih berpijak pada Sistem Ekonomi Pancasila yang selanjutnya lazim disingkat dengan istilah SEP.
"Sistem Ekonomi Pancasila ini masih dianggap relefan bagi Indonesia sebab hingga saat ini struktur ekonomi masyarakat kita masih berupa dual society structures yang terdiri dari Traditional society dan Industrial society," tuturnya.
Andreas menjelaskan, traditional society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang merupakan kelompok mayoritas dari masyarakat Indonesia.
Golongan itu dalam menjalankan aktivitas ekonominya masih sangat mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif tenaga kerja dan teknologi sederhana.
Sedangkan Industrial society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Kuat (GEK), yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya lebih mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif modal dan teknologi modern.
"Melihat dari kenyataan tersebut, terjadi ketimpangan dalam peningkatakn taraf hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan perlu ditingkatkan, agar proses pembangunan kehidupan masyarakat lebih cepat ditingkatkan," tutur Andreas.(Rendra)

DPRD : PEMPROV DIHARAP SEGERA UBAH STATUS JALAN SERDAM

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengajukan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengubah status jalan Sungai Raya Dalam yang merupakan jalan kabupaten menjadi jalan yang dikelola pemerintah provinsi.
"Sebenarnya hal ini sudah lama kita ajukan, namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti. Padahal. Keberadaan jalan Sungai Raya Dalam mestinya sudah dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi," kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu dikarena keberadaan jalan yang sarat masalah dalam pengerjaan proyeknya tersebut, merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Kubu Raya dengan kota Pontianak .
Dengan demikian, jalan itu sudah seharusnya ditanggung oleh provinsi, mengingat letak jalan itu berada antara kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sujiwo mengharapkan Pemkab Kubu Raya harus pro aktif dalam hal itu. Di mana untuk melakukan sharing dengan kota Pontianak sebenarnya juga bisa dijadikan opsi pertama.
Hanya saja, karena sesuai dengan aturan bahwa jalan penghubung antara kabupaten dengan Kabupaten/kota lain haruslah dikelola oleh pemerintah provinsi.
Atas dasar itu, Sujiwo mengharapkan jalan Sungai Raya Dalam bisa diambil alhi oleh provinsi.Dan untuk mewujudkanya, tiga pihak yang terlibat harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
"Antara pemerintah Kubu Raya, kota Pontianak dan provinsi Kalbar harus memikirkan jalan keluarnya," kata Sujiwo.
Terlebih, keberadaan jalan serdam sepengetahuannya akan diteruskan menjadi jalan lingkar, di mana jalan serdam akan dijadikan tembusan menuju jalan A Yani III. Di mana jalan tersebut telah dianggap sebagai jalan penghubung antara Rasau Jaya ke Punggur.
"Karena itu, kita harapkan pemprov Kalbar segera bisa mengambil alih jalan tersebut. Mengingat, di jalur Serdam merupakan perbatasan antara kota dengan Kubu Raya, apa lagi jalur itu semakin hari semakin padat, sehingga perlu penanganan segera," kata Sujiwo.(Rendra)

DPRD SARANKAN SEMUA PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETONISASI

Sungai Raya, Kalbar, 15/11 - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah meyarankan pemerintah setempat untuk meningkatkan pembangunan jalan yang rusak dengan betonisasi.
"Betonisasi jalan itu perlu dilakukan guna menjaga kekuatan badan jalan dari struktur tanah yang lembek dan pengaruh cuaca yang tidak menentu.Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Kubu Raya untuk membuka daerah terisolir dengan pembangunan ruas jalan baru dan kita menyarankan agar pembangunan jalan tersebut menggunakan beton," kata Agus di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat konstktur tanah di Kubu Raya sebagian besar terdiri dari gambut. Hal itu mengakibatkan kondisi jalan menjadi cepat rusak.
Belum lagi kondisi cuaca di Kubu Raya yang kurang mendukung di mana intensitas hujan yang tinggi dan seringnya terjadi banjir mengajibatkan kualitas jalan yang di bangun kurang baik jika hanya dilakukan pengaspalan saja.
"Penggunaan lahan gambut sebagai areal pembangunan baik pertanian, hunian, maupun infrastruktur, termasuk jalan, akhir-akhir ini terlihat semakin menggejala. Sementara selama ini orang membuat jalan di atas gambut dengan menggunakan alas rangkaian kayu gelondongan, untuk memperbaiki daya dukung gambut dan menyeragamkan penurunan, sehingga memerlukan pembabatan hutan," katanya.
Menurutnya, sebagian dari aktivitas itu berada di atas lahan tanah gambut dengan ketebalan yang bervariasi dan memiliki daya dukung yang sangat rendah. Akibatnya banyak menimbulkan masalah bagi konstruksi yang harus dibangun di atas lapisan tanah gambut.
Umumnya diakibatkan oleh rendahnya daya dukung, sifat permeabilitas yang tinggi dan sifat pemampatan (konsolidasi) yang sangat tinggi, terutama kompresi sekunder yang memakan waktu lama.
"Tidak sedikit kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu yang relatif lebih cepat dari umur rencana dan seringkali memerlukan biaya yang cukup besar dalam rangka pembinaan jalan pada lokasi tersebut. Perlu suatu terobosan untuk pembangunan jalan di Kubu Raya agar bisa tahan lama dan tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran pemerintah," kata Agus.
Dia mencontohkan jalan raya yang ada di Rasau Jaya. Setiap dilakukan perbaikan jalan tersbeut selalu saja rusak dalam waktu yang singkat.
"Namun bisa dipastikan dengan di beton, sebagian jalan yang ada di sana meski bergelombang, namun kondisinya cukup baik. Hal itu yang perlu dilakukan ke depan. Bila perlu pada semua jalan yang ada di Kubu Raya," tuturnya.(Rendra)

PEMKAB SERTAKAN PENGANGGURAN INTELEK SEBAGAI TENAGA PENDAPING

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menyertakan pengangguran intelek dalam berbagai program pembangunan di kabupaten tersebut, sebagai upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di kabupaten itu.
"Tingginya angka pengangguran di Kubu Raya jelas menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun, sebagai salah satu upaya yang kita lakukan untuk menekan angka pengangguran ini dengan mengikut sertakan lulusan perguruan tinggi sebagai tenaga pendamping," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien.
Menurutnya, saat ini Pemkab Kubu Raya juga telah melibatkan pengangguran intelek sebagai tenaga penyuluh di tingkat desa dan di bidang kesehatan. Untuk di tingkat desa, sejak tahun 2009 lalu Pemkab Kubu Raya telah membentuk Sarjana Pendamping desa yang bertugas sebagai tenaga penyuluh program pemerintahan yang ditempatkan di setiap desa.
Sedangkan Komite Kesehatan Desa yang juga beranggotakan lulusan perguruan tinggu juga dibentuk untuk memberikan penyuluhan dibidang kesehatan kepada masyarakat dan membantu pustu dan puskesmas dalam menyosialisasikan program kesehatan.
"Ke depan, tentu akan ada lagi program lainnya. Yang jelas, kita tidak akan mebiarkan para tingginya angka penganguran, apa lagi penganggurannya bergelar sarjana, tentu hal itu akan kita hindari," tuturnya.
Sebagai wakil bupati, dia menyadari masih banyak lulusan SMA dan perguran tinggi di kabupaten itu yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Ini menjadi tantangan bagi kita dan diperlukan penanganan efektif untuk menekan angka pengangguran ini. Makanya kita akan menerapkan program tenaga pendamping bagi pemuda di Kubu Raya yang belum mendapatkan pekerjaan," tuturnya.
Dijelaskan Andreas, sebelum para pengangguran intelek itu melakukan tugas sebagai tenaga pendamping, mereka akan di latih terlebih dahulu sesuai dengan tujuan pendampingan. Salah satu contoh pelatihan yang akan di berikan mengacu kepada sistem birokrasi, pengelolaan keuangan desa, dan berbagai pengetahuan mengenai struktur dan mekanisme pemerintahan.
Tidak hanya memerlukan tenaga pendampingan untuk pemerintah desa, nantinya pemkab Kubu Raya juga akan memerlukan tenaga pendampingan untuk bidang pendidikan. Sehingga tenaga pendamping di bidang ini dapat memberikan informasi akurat kepada pemkab mengenai aktiftas belajar mengajar di sekolah yang ada di Kubu Raya, baik itu proses belajar mengajarnya, keaktifan guru juga prestasi sekolah.
"Program pendampingan ini juga akan kita arahkan kepada program wirausaha. Di mana mereka akan kita latih untuk membimbing kelompok masyarakat dalam menjalankan program kewirausahaan, sehingga program kita dapat lebih terarah dan terkontrol," tuturnya.
Tidak hanya itu lulusan SMA dan Pergurruan Tinggi itu nantinya juga akan dilibatkan dalam berbagai koperasi di masyarakat. Berkaitan dengan program yang sudah dicanangkan Bupati Kubu Raya, di mana sejak tahun 2010 lalu seluruh PNS Kubu Raya diwajibkan mengkonsumsi beras lokal, sehingga merekal juga akan dilibatkan dalam hal itu.
"Kita menyadari mungkin program pendampingan yang akan kita lakukan ini tidak bisa serta merta menyerap tenaga pengangguran. Namun setidaknya sedikit demi sedikit angka pengngguran tentu dapat ditekan," katanya.(Rendra)

BPN PRIORITASKAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH MASYARAKAT

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kubu Raya, Tri Santi Hudoyo mengatakan pihaknya akan memprioritaskan program pengembalian batas tanah milik masyarakat, yang selama ini selalu menjadi polemik.
"Dominannya pengembalian batas karena selama ini masyarakat bertanya dimana tanah miliknya yang sebenarnya. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang kerap terjadi ditengah masyarakat," katanya di Sungai Raya, Senin.
Dia mengatakan, untuk program pengembalian batas tanah itu sudah dilakukan sejak dikeluarkannya surat edaran BPN tanggal 24 Juni 2009 yang berisikan antara lain untuk permohonan pengukuran pengembalian batas pemohon harus dapat menunjukan salah satu titik batas tanah dari batas-batas tanah yang dimohon.
Selain itu juga menghadirkan tetangga batas saat dilaksanakan pengukuran di lapangan sesuai azas kontrakditur delinizasi (pasal 18 PP 24/ 1997 dan pasal 19 PMNA / KBPN tahun 1997 sehingga harus clear dan clean agar tiak menimbulkan persoalan baru.
"Karena itu kami saat ini sedang mendata tanah-tanah yang ditelantarkan pemiliknya. Dan target waktu penyelesaiannya tergantung kelengkapan dari si pemohon seperti dua hal tersebut," kata Tri.
Dalam Surat Edaran tersebut juga mencantumkan untuk permohonan pertama kali dengan persyaratan pemohon sudah memasang patok atau tanda batas dan menghadirkan tetangga batas saat dilaksanakan pengukuran di lapangan sesuai azas kontrakditur delinizasi (pasal 18 PP 24/ 1997 dan pasal 19 PMNA / KBPN tahun 1997.
Ditambahkannya dalam penerbitan sertifikat BPN berdasarkan produk dari undang-undang yang juga dilindungi oleh undang-undang. Karena itu jika timbul sengketa di kemudian hari, pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum.
"Akan tetapi kami siap terbuka dan akan memediasi jika masyarakat memilih jalan dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat untuk mencari solusinya," tuturnya.
Lebih lanjut ia menekankan kepada masyarakat diwajibkan memelihara dan menggunakan atau mengusahakan tanah atau lahannya dengan tanaman yang menghasilkan. Kalau pun lahan itu untuk perumahan akan lebih baik dibangun rumah.
"Sehingga kepemilikannya jelas. Dan tanah tersebut tidak terlantar hingga bertahun-tahun," katanya menyarankan.(Rendra)

DPRD : PEMKAB TIDAK SERIUS SELESAIKAN MASALAH PERKEBUNAN

Sungai Raya, Kalbar, 14/11 - Dalam menyelasaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, DPRD setempat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk serius dan duduk bersama dengan pihak perusahaan perkebunan.
"Karena kalau tidak ada kesepakatan apa lagi sampai tidak ada komunikasi yang baik antara peemrintah, pihak investor dan masyarakat, tentu suatu investasi tidak akan bisa berjalan. Namun, dalam hal ini kami menilai sepertinya Pemkab Kubu Raya tidak serius menyelesaikan permasalahan perkebunan yang terjadi di lapangan," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Senin.
Berdasarkan hal tersebut, Komisi B DPRD Kubu Raya yang membidangi masalah perkebunan kembali mengundang pihak perusahaan perkebunan untuk duduk satu meja bersama lembaga legislativ dan eksekutiv Kubu Raya untuk kedua kalinya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi B yang didampingi langsung Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo dan Wakil Ketua DPRD, Usman mempertanyakan sejumlah permasalahan yang selama ini terjadi pada perusahaan perkebunan di Kabupaten temuda di Kalimantan Barat ini.
Pada rapat dengar pendapat itu, sejumlah perusahaan mengeluhkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan, mengingat selama ini pihak perusahaan sudah melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan aturan.
"Bahwasanya dalam menyelesaikan masalah perkebunan ini, pihak legelatif meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubu Raya beserta Asisten I untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan, agar akar masalahnya bisa di selesaikan dengan baik dan bijaksana," katanya.
Namun dalam kenyataannya, dalam rapat tersebut Asisten I Pemkab Kubu Raya Agus Supriadi tidak bisa hadir.
Pihak legeslatif memaklumi ketidak hadiraan Bupati Kubu Raya yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Dan tentunya kondisi itu sangat di sesalkan oleh pihak legeslatif atas ketidakhadiran Asisten I tersebut.
Untuk itu, Sujiwo mengharapkan agar dalam pertemuan selanjutnya, kehadiran Bupati dan Asisten I sangat di butuhkan di dalam mecari akar masalah yang selama ini terjadi.
"Kita mengharapkan agar Pemerintah Daerah bisa secepatnya menyelesaikan masalah perkebunan yang selama ini terjadi. Karena kami yakin perusahaan pun menginginkan agar dalam melakukan aktivitas perkebunannya bisa berjalan dengan baik," kata Sujiwo.
Ditempat yang sama, Hendri, selaku Manager Humas PT. Sintang Raya mengatakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi pihaknya dilapangan.
"Kita mendapatkan kasus tumpang tindih lahan dengan perusahaan lain, di mana perusahan tersebut belum memiliki izin lengkap namun melakukan aktivitas perkebunan. Seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut, namun kenyataannya pihak pemda malah melakukan pembiaran, bahkan pemda juga menyalah-nyalahkan kami," kata Hendri.
Berasarkan hal itu, dia mengakui PT. Sintang Raya sudah mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib dan mengarah keranah hukum.
"Selain itu kami juga melakukan kegiatan plasma sesuai dengan komitmen kami besama koperasi desa namun sampai saat ini kita belum mendapat pesetujuan pemkab terkait proses perizinannya, untuk melakukan revitalisasi. Padahal, dalam bekeja kami sudah 100 persen berpihak kepada masyarakat. Saat ini kami juga dalam proses penerbitan izin pendirian pabrik, dan kita harapkan Pemkab bisa mempecepat proses perizinan tersebut, demi kelancaran kinerja perusahaan," kata Hendri.(Rendra)

KUBU RAYA RAWAN BANJIR DAN PUTING BELIUNG

Sungai Raya, Kalbar, 11/11 - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya Irianto Sudiman mengatakan kabupaten itu menjadi salah satu daerah yang rawan bencana banjir dan angin Puting Beliung.
"Secara geografis Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa, namun sangat rawan banjir dan puting beliung," katanyai Sungai Raya, Jumat.
Dia memaparkan, sebagai wilayah tropis yang terdiri dari bentangan sungai, laut dan kawasan hutan seperti di Kubu Raya, beberapa tahun belakangan tercatat paling sering dilanda bencana alam berupa banjir dan angin puting beliung.
Meski demikian, Badan yang menangani masalah bencana alam serta program pascabencana yang baru terbentuk pada tahun 2010 ini untuk tahun-tahun awal ini belum bisa berbuat banyak.
"Artinya, kita hanya mampu merancang program di tengah minimnya sarana dan prasarana. Namun, jika ada bencana yang melanda, kita tetap bertindak cepat tanggap," ujarnya.
Namun, untuk tahun mendatang Irianto yakin dengan berbagai program yang telah disusun pihaknya sudah menyiapkan berbagai kemungkinan jika ada bencana yang terjadi. "Tapi tentunya kita tidak berharap demikian," tuturnya.
Pun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus tetap waspada terhadap berbagai kondisi yang diciptakan oleh bencana.
Pihaknya memang tidak bisa memprediksi apa dan bagaimana dampak dari bencana yang datang. Yang jelas masyarakat harus tahu bahwa, tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan dini atau tindakan yang harus diambil ketika bencana itu datang.
"Misalnya harus berada di mana ketika ada angin puting beliung datang atau apa yang harus dilakukan ketika banjir melanda. Ini juga akan kami lakukan, secara bertahap di daerah-daerah yang rawan," jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting, adalah bagaimana membangun daerah terkena bencana tersebut atau pascabencana.
Di Pemerintah Pusat, peluang ini banyak, dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya untuk memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang telah tertimpa bencana alam.
Sedangkan masalah yang harus diperhatikan tentunya bagaimana masyarakat bisa menjaga kondisi alam agat bencana itu tidak datang.
"Saya yakin, begitu banyak riset menunjukkan bahwa kondisi alam yang sudah mulai tidak stabil menyebabkan bencana terjadi. Sudah banyak contoh, Lumpur Lapindo misalnya, berapa desa bahkan kecamatan dan kabupaten yang harus menjadi korban keganasan alam dan sampai saat ini belum ada solusinya," kata Irianto.
Di Kubu Raya sendiri, kondisi alamnya masih cukup bersahabat, namun ia berharap eksploitasi terhadap alam seharusnya sejak dini diantisipasi reaksinya.
"Kalau kita banyak menebang, tentu daerah serapan air semakin berkurang. Kalau ini tidak diantisipasi, air yang turun ke bumi (hujan, red) tentu akan merendam daerah yang dilaluinya, kalau irigasi tidak memadai, siap-siap saja banjir akan datang," ujarnya.(Rendra)

WABUP : TIDAK ADA PEMBANGUNAN YANG INSTAN

Sungai Raya, Kalbar, 11/11 - Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien mengatakan pembangunan yang ada di Kubu Raya sejak dibentuk tahun 2007 lalu hingga saat ini masih terus berproses sehingga untuk mewujudkan pembangunan itu tidak ada yang instan.
"Namun untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tidak mungkin dicapai secara instan tetapi melaui proses yang bertahap, yang penting arah yang akan dituju sudah jelas dan terprogram ujar Bupati Muda Mahendrawan," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Dijelaskannya, dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sudah ditentukan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, demikian dengan APBD 2012 nanti.
Hal itu menjadi bukti bahwa pmerintah Kubu Raya sudah sangat pro rakyat dengan jumlah komposisi belanja publik sebesar 52 persen dan 48 persen lainnya untuk belanja aparatur.
Andreas menuturkan, Kabupaten Kubu Raya yang relatif baru terbentuk, dalam rangka mempercepat pembangunan diperlukan spirit dan kekompakan dari semua komponen masyarakat.
Untuk itu seluruh masyarakat agar bersatu dan bersama-sama membangun,jalin sesuatu yang besar dan berfikir negarawan. Apabila terdapat salah paham yang kecil jangan dibesar-besarkan.
"Jika ada masalah laporkan kepada aparat pemerintahan yang terkait, kalau kita memiliki semangat positif dan kompak pasti segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik dan kondisi kehidupan kita lebih maju/sejahtera," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Khairun Anwar mengatakan, sesuai dengan rencana program pembangunan yang ditetapkan pemeritah Kubu Raya akan mengutamakan program pembangunan yang mengarah kepada percepatan pencapaian Millenium Development Goal's atau tujuan pembangunan milenium dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2012.
"Sesuai dengan program pemerintah pusat, tahun 2015 mendatang MDG's harus bisa tercapai. Berdasarkan hal tersebut kita akan mengutamakan program pembangunan pada percepatan pencapaian MDG's sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah pusat," kata Khairun.
Menurutnya, dalam perencanaan program pembangunan Kubu Raya, ada dua target yang diutamakan, yaitu target pencapaian program MDG's dan target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diprogramkan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2008 hingga 2014.
Untuk memastikan keberhasilan dua program tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama SKPD dan lembaga legislatif serta pihak terkait lainnya.(Rendra)

DINKES HARAPKAN MASYARAKAT AKTIV DALAM IMUNISASI CAMPAK

Pontianak, 11/11 - Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Aning Hastuti mengharapkan masyarakat untuk aktiv dalam membawa anak-anaknya ke posyandu atau puskesmas terdekat agar mendapatkan imunisasi campak dan polio agar terhindar dari dua penyakit tersebut.
"Saat ini masih ada sembilan daerah di Kalbar yang belum memenuhi target pemberian imunisasi campak dan polio. Saya rasa selain dinas setempat perlu lebih giat lagi melakukan sosialisasi, peran aktiv masyarakat tentu harus diutamakan," katanya.
Aning menjelaskan campak merupakan penyakit menular dengan gejala kemerahan berbentuk makulo popular selama tiga hari yang didahului dengan panas tinggi selama 38 derajat celcius disertai, batuk, pilek dan mata merah.
Sedangkan polio, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan yang permanen bagi balita hingga tumbuh dewasa.
"Gejala klinis terserang campak yaitu dengan ditandai panas badan hingga 38 derajat celcius kemudian timbul gejala kemerahan pada tubuh setelah satu minggu sampai satu bulan akan berubah kehitaman sehingga kulit tampak bersisik dan disertai batuk, pilek serta mata merah," katanya.
Sebisa mungkin, kata Aning, setelah terdapat tanda-tanda awal sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau pihak medis agar dapat ditangani secepatnya sehingga tidak menimbulkan kematian.
Sementara itu, penyakit polio lebih banyak menyerang anak-anak kelompok umur di atas tiga tahun. Penyakit itu dapat menular melalui manusia yaitu dengan transmisi virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut, jari tangan dan kaki.
Untuk itu, Dinkes Kalbar mengimbau masyarakat untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus Morbili tersebut.
Makanya, dalam sosialisasi tersebut, petugas kesehatan dan kader disamping melakukan penyuluhan penyakit juga memberikan imunisasi.
"Jadi petugas kesehatan bersama kader, melakukan penyuluhan tentang apa itu penyakit campak dan polio. Sekaligus memberikan imunisasi campak dan polio, pada puskesmas dan poskesdes terdekat yang telah disediakan," kata Aning.
Dia mengaku, antisipasi pencegahan peningkatan kasus campak ini bertujuan untuk menyingkirkan (eliminasi) campak dan eradikasi polio. Maka, pihaknya mengimbau kepada seluruh orangtua yang mempunyai balita umur 0-59 bulan, untuk datang ke pos imunisasi terdekat, untuk mendapatkan imunisasi campak dan polio tersebut.
"Sehingga kasus campak dan polio dapat disingkirkan atau dimusnahkan," tuturnya.(Rendra)

SEMBILAN DAERAH BELUM PENUHI TARGET IMUNISASI CAMPAK

Pontianak, 11/11 - Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Aning Hastuti mengatakan target pemberian imunisasiCampak dan Polio yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia belum bisa dipenuhi oleh sembilan kabupaten/kota yang ada di provinsi itu.
"Untuk itu kita meminta kepada sembilan kepala daerah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memenuhi target pemberian imunisasi campak dan polio selama Kampanye Campak dan Polio sejak 18 Oktober hingga 18 November 2011. Kesembilan daerah ini belum memenuhi target, meski ada waktu beberapa hari lagi untuk mencapai target yang telah ditentukan," kata Aning di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, kesembilan daerah tersebut yakni, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.
Sementara 5 daerah yang sudah memenuhi target yang telah ditentukan yakni, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Melawi.
Sehingga itu berdampak pada target dari Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan program kampanye campak dan polio di tahun 2011.
"Untuk campak, baru teralisasi sebanyak 66,85 persen atau 283.341 bayi usia 5-59 bulan dari total 423.875. Sementara polio, baru terealisasi sebanyak 68,47 persen atau 340.651 bayi usia 0-59 bulan dari 497.510," tuturnya.
Aning merincikan, pada hari ke-18 tepatnya pada tanggal 10 November lalu, untuk Kabupaten Kubu Raya, program imunisasi campak baru berjalan 47,52 persen dan polio 47,93 persen, Kota Pontianak campak 64,57 persen dan polio 67,14, Kabupaten Sambas, 95,39 persen dan 92,70 persen, Kabupaten Bengkayang 49,66 persen dan 49,48 persen, Kabupaten Pontianak 50,16 persen dan 50,11 persen, Sekadau 68,38 persen dan 69,27 persen, Ketapang, 39,81 persen dan 41,66 persen, Kayong Utara 95,93 persen dan 96,19, Sintang 76,23 persen dan 79,55 persen, Landak, 52,41 persen dan 55,15 persen, Melawi 93,64 persen dan 90,74 persen, Kota Singkawang 70,22 persen dan 68,58 persen, Sanggau 87,59 persen dan 96,86 persen, Kapuas Hulu 95,11 persen dan 96,80 persen, sehingga untuk capaian imunisasi campak dan polio tingkat provinsi 66,85 persen dan 68,47 persen.
Berdasarkan data tersebut, pihaknya ingin mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh sembilan kabupaten/kota sehingga di hari kedelapan belas itu belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, dibanding dengan lima kabupaten yang sudah memenuhi target tersebut, lokasinya sangat jauh.
Padahal, menurut Aning, tujuan imunisasi campak dan polio itu dilakukan guna tercapainya target reduksi (pengurangan) campak dan eradikasi (menghilangkan) polio serta untuk menghilangkan kelompok rawan campak di daerah berisiko tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan guna menurunkan kematian karena penyakit campak sebesar 90 persen dari tahun sebelumnya.
"Kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio dan campak pada pelayanan rutin," harapnya.(Rendra)