LSM : BERI KEWENANGAN MASYARAKAT KELOLA MANGROVE

Sungai Raya, Kalbar, 16/11 - Plt Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jari Borneo Kalimantan Barat, Gustiar menyarankan peemrintah Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berpada di sepanjang garis pantai di kabupaten tersebut.
"Pemerintah Kubu Raya bisa mengajukan kepada peemrintah provinsi dan pusat agar kawasan mangrove di kabupaten itu bisa di kelola langsung oleh masyarakat, dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementrian Kehutanan RI," kata Gustiar di Sungai Raya, Rabu.
Sebagaimana diketahui, kawasan mangrove di sepanjang garis pantai Kubu Raya telah ditetapkan statusnya sebagai kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan melalui SK nomor 256/Kpts-II/2000.
Namun, polemik di kawasan tersebut terus terjadi karena kawasan hutan mangrove yang sudah di buka oleh masyarakat kerap masuk ke ranah hukum yang berjung pada kerugian masyarakat sendiri.
Menurut Gustiar, persoalan ke depan adalah bagaimana menata kembali kawasan mangrove yang sudah mulai terdegradasi tersebut menjadi lestari, bebas dari kerusakan dan memiliki nilai manfaat lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus melakukan pengrusakan.
"Di sinilah peran semua pihak bisa masuk untuk ikut melakukan pelestarian. Persoalan mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa selama ini masyarakat sudah sangat arif dalam mengelola kawasan karena mereka sudah memetik hasil dari hutan mangrove tersebut tanpa harus merusak," tuturnya.
Dia mengatakan, sangat banyak hasil hutan non kayu yang ternyata bisa memberikan penghasilan yang layak bagi kelangsungan hidup mereka.
Satu hal yang menarik tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adalah regulasi baru yang dikeluarkan Menteri Kehutanan yaitu Peraturan 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan mereka secara mandiri melalui sebuah kelembagaan yang dibentuk oleh desa.
"Proses menjadikan sebuah kawasan sebagai hutan desa ini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, tinggal bagaimana proses penguatan kelembagaan di desa bersangkutan yang akan mengusahakan kawasan yang mereka miliki untuk di jadikan hutan desa," tutur Gustiar.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang berada di Kubu Raya khususnya yang memiliki kawasan hutan mangrove sangat merasakan manfaat dari kelestarian kawasan hutan tersebut. Banyak hasil hutan non kayu yang ternyata mampu menopang kehidupan mereka.
Pemerintah, selain masyarakat sendiri tentunya sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan mangrove karena selain sebagai penahan laju abrasi pantai, juga akan berdampak pada pengembangan sektor perikanan dan pertanian (menahan intrusi air laut masuk jauh ke lahan pertanian) yang selama ini telah menampung banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Kerusakan hutan berarti hilangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan dan lebih parah akan berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
"Saya kira pemerintah sudah bisa menghitung berapa nilai baik ekonomi, social, budaya maupun lingkungan yang diperoleh dari pemanfaatan hutan mangrove dengan mengambil hasil hutan non kayu dibandingkan dengan mengambil hasil hutan kayu," katanya.
Jika pengelolaan hutan mangrove melalui kelembagaan hutan desa bisa diinisiasi pemerintah, tentunya akan berdampak baik untuk banyak hal, baik yang langsung dirasakan masyarakat maupun pemerintah.
"Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap kawasan hutan mangrove. Ini penting sebagai bentuk komitmen tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi lebih jauh untuk kepentingan generasi mendatang," kata Gustiar.(Rendra)