KUBU RAYA CAPAI ENAM STRATEGI PEMBANGUNAN

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyatakan telah mencapai enam strategi pembangunan yang menjadi bagian dari program utama pembangunan pada tahun 2010 lalu.
"Enam strategi pembangunan itu merupakan bidang spesifik yang ingin dicapai, dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang lebih operasional bagi masyarakat," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat.
Adapun strategi pembangunan kabupaten Kubu Raya mencakup enam bidang, yaitu pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan bidang lingkungan hidup dan pembangunan bidang sosial budaya, dengan program prioritas pada pengentasan kemiskinan, peningkatan -kualitas sumberdaya manusia baik kualitas pendidikan maupun kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.
Dalam rangka mewujudkan strategi dan program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Kubu Raya tabun 2010.
"Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah otonom yang usianya relatif baru sehingga diperlukan adanya langkah-langkah strategis dan terarah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintaran yang menjadi kewenangannya secara efisien dan efektif," ucapnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan perda nomor 8 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kubu Raya periode 2009 -2014, yang dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kubu raya tahun 2010 dan perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kerja untuk 1 (satu) tahun anggaran.
Di mana program-program yang telah dibuat berisikan visi, misi, dan saran strategis organisasi yang berdasarkan wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang umumnya masih rendah.
"Hanya saja kita mengakui dalam hal pendapatan dari pembayaran pajak dan retribusi daerah sumber daya manusia yang menangani pendapatan daerah masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnysa masih terbatas sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum optimal," ucapnya.
Selain itu, peraturan daerah di bidang pendapatan asli daerah belum lengkap sesuai dengan potensi daerah, sehingga belum dapat secara optimal untuk menggali pendapatan asli daerah.
Tidak hanya itu, Kubu Raya juga belum memiliki database wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang masih belum lengkap dan belum akurat sehingga tidak mendukung secara optimal terhadap penerimaan pendapatan daerah.
"Untuk itu, hal ini akan menjadi masukan utama bagi kita sehingga untuk tahun berikutnya peningkatan PAD dari sektor pajak bisa lebih dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan di kabupaten ini," ucap Muda.(Rendra)

AKTIVITAS PT KANDELIA ALAM RESAHKAN WARGA

Sungai Raya - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya, Syaiful Anwar berharap Pemerintah Kalimantan Barat dapat meninjau ulang ijin PT Kandelia Alam yang diniali telah melanggar ketentuan ijin perusahaan dan penebangan hutan mangrove yang berada dekat di pemukiman warga.
"Kita mendapat aspirasi dari masyarakat Desa Kubu, Kecamatan Kubu yang merasa resah dengan aktivitas penebangan mangrove yang dilakukan PT Kandelia Alam," kata Syaiful di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, penebangan mangrove yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah mempengaruhi mata pencarian masyarakat di sana yang sebagian besar berprovesi sebagai petani dan nelayan.
Akibat penebangan mangrove itu, para nelayan di sana menjadi kesulitan mendapatkan hasil sungai dan laut. Pasalnya, biota laut yang biasa hidup di daerah mangrove menjadi berpindah karena ekosistem mereka terganggu.
"Permasalahan lainnya adalah pertaian masyarakat juga menjadi rusak akibat air laut yang masuk ke area pertanian. Air asin laut jelas menganggu produktivitas pertanian, bahkan menyebabkan padi petani menjadi mati," katanya.
Lanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan arang briket itu sudah lama meresahkan masyarakat. Namun pemerintah Kubu Raya tidak bisa mengambil tindakan tegas lantaran ijin perusahaan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
"Sayangnya sejauh ini peemrintah provinsi melalui Dinas Kehutanannya tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek aktivitas perusahaan itu," tuturnya.
Dia menyatakan, keberadaan perusahaan di suatu daerah tentu harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, bukan sebaliknya malah menyusahkan masyarakat.
"Jadi atas hal tersebut kita harapkan Dinas Kehutanan Kalbar bisa segera melakukan tindakan agar aktivitas perusahaan itu tidak meresahkan masyarakat," harapnya.(Rendra)

KUBU RAYA RANGKUL BANK TUMBUHKAN WIRAUSAHA BARU

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merangkul bank negeri dan swasta untuk menumbuhkan dam mematangkan jiwa wirausaha para pelaku ekonomi dan masyarakat di kabupaten tersebut.
"Sesuai dengan visi misi saya dan Bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, kita akan fokus untuk terus menumbuhkan wirausaha baru di kabupaten ini. Salah satu usaha yang kita lakukan adalah dengan menggandeng bank negeri dan swasta untuk memberikan modal bari masyarakat yang akan berwirausaha," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien, usai kegiatan Diskusi Panel peningkatan Kerjasama Koperasi dan UMKM di Kecamatan Rasau Jaya, Rabu.
Andreas menyatakan, meski Kubu Raya masih tergolong Kabupaten baru, namun Pemda terus memberikan sejumlah program yang hasilnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakatnya salah satunya dengan wirausaha.
Dalam menumbuhkan wirausaha tersebut Pemkab Kubu Raya memberikan bantuan permodalan bagi Koprasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan usahanya dengan melakukan kerjasama dengan Bank BNI Cabang Pontianak.
Langkah itu di lakukan, agar masyarakat bisa menjadi wisausaha yang tangguh di dalam menjalankan usahanya.
"Dalam memberikan permodalan kepada Usaha Mikro, Pemkab Kubu Raya menggadeng salah satu perbankan terbesar di Indonesia yaitu Bank BNI Cabang Pontianak. Di mana dengan dilakukannya kerjasama ini, usaha mikro yang ada Kecamatan Rasau Jaya bisa lebih mengembangkan usahanya," katanya.
Andreas mengharapkan agar masyarakat tidak takut meminjamkan kriditnya untuk mengembangkan usahanya.
Dia menilai, saat ini kebanyakan masyarakat masih takut untuk melakukan pinjaman kridit permodalan, yang di karenakan takut kalau usahanya tidak berhasil.
Namun Andreas mencontohkan, kebanyakan orang Tiong Hua yang saat ini berhasil di dalam usahanya, awalnya mereka juga membangun usahanya dengan melakukan pinjaman kridit di Bank.
"Sehingga dengan digandengnya Bank BNI Cabang Pontianak, Usaha Mikro yang ada di Kubu Raya bisa melakukan pinjaman kridit," tuturnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi 11 DPR RI Kamarudin Syam yang juga ikut hadir dalam acara Dialog Panel tersebut mengatakan, di Komisi 11 sendiri yang membidangi masalah perbankan, bahwasanya perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah memang mempunyai program Kridit Usaha Rakyat – KUR dan UMKM.
Di mana perbankan tersebut harus memberikan pinjaman kridit kepada masyarakat yang ingin membuka usaha mikronya, dan tentunya dalam melakukan KUR dan UMKM tersebut harus ada timbal balik dari masyarakat itu sendiri yang mendapat dukungan penuh dari Pemeritah Daerah.
"Apabila pinjaman tersebut di lakukan perorangan tentunya sangat sulit untuk di lakukan, oleh karena itu, setiap usaha mikro yang ada harus terlebih dahulu mendaftar ke koprasi, dan koprasilah yang akan melakukan pinjaman kepada Bank-Bank yang sudah di tunjuk dalam hal ini, Bank BNI," ucapnya.
Kamarudin mengharapkan, dengan adanya jaringan kerjasama ini, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan permodalan di dalam mengembangan usaha mikronya.(Rendra)

AAP KALBAR PERIKSA AYAM ARAB ILEGAL

Sungai Raya - Asosiasi Agrobisnis Perunggasan Kalimantan Barat menerima laporan adanya dugaan ayam arab ilegal yang masuk ke Kalbar melalui pintu Bandara Supadio.
"Namun, setelah diteliti ayam-ayam arab yang berasal dari Kediri Jawa Timur itu memiliki kelengkapan dokumen yang sah," kata Ketua I AAP Kalbar, Suryaman di Sungai Raya, Rabu.
Dia menjelaskan, pihaknya menerima laporan adanya DOC (bibit) ayam-ayam arab yang diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen. Setelah menerima laporan itu dia langsung membentuk tim meluncur ke Bandara Supadio dan berkoordinasi dengan Karantina Hewan untuk memeriksa dan meneliti dokumennya.
"Syukur lah ternyata ayam-ayam itu lengkap dokumennya. Jadi layak masuk ke Kalbar," kata kepada wartawan disela pantauan di Bandara Supadio," ucapnya.
Bibit ayam arab yang berumur sekitar satu hari dengan berat 27 gram tersebut dikemas dalam box berjumlah 11 box yang masing-masingnya berisikan 102 ekor dengan total 1.122.
Di dalam faktur tercantum nama pengirim CV Kuda Hitam beralamatkan Jalan Ir. H. Soetami Kediri Jawa Timur. Ditujukan ke peternak ayam arab di Singkawang atas nama Tony, Jalan G.M Machmud. Namun, di Surat Muatan Udara (SMU) atas nama Ujang Kusno.
"Berdasarkan rapat, AAP tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Ujang Kusno untuk memasukan bibit ayam," ungkap Suryaman.
Menurut Suryaman, tidak dilarang siapapun yang akan memasukan bibit ayam ke Kalbar, akan tetapi harus lengkap dokumen dan tidak memiliki kandungan penyakit.
"Katena itu kami mengimbau kepada pelaku usaha ayam arab silahkan datang ke AAP untuk meminta rekomendasi agar ayam yang dibawanya tidak bermasalah dalam perjalanan," ucapnya.
Sementara itu, Medik Veteriner Madya Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian, Soleh Anwar, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir hewan maupun tanaman yang masuk ke Kalbar jika tanpa memiliki dokumen lengkap. "Seperti ayam-ayam arab ini setelah kita teliti dan cek memiliki dokumen lengkap," ujarnya.
Dokumen yang dimaksud dikatakan Soleh antara lain seperti faktur pengiriman, Sertifikat Kesehatan Hewan dari Badan Karantina Hewan Departemen Pertanian,atau surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Kehewanan Kalbar.
"Kalau pun ada surat-surat lain yang menjadi bahan rekomendasi akan lebih baik dilampirkan untuk memperkuat keabsahan hewan yang dibawa," jelasnya.
Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat hendaknya setiap membawa barang-barang baik berupa tanaman maupun hewan mesti dilengkapi surat-menyurat yang sah. "Kita tidak ingin barang yang dibawa itu mengandung penyakit atau bahan berbahaya lainnya," katanya.(Rendra)

ENAM CPNS KUBU RAYA DATANGI MENPAN

Sungai Raya - Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya yang lulus pada test tahun 2010 lalu mengutus enam orang wakil mereka ke Jakarta sore ini untuk menemui Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia guna menanyakan kejelasan nasib Surat Keputusan mereka yang hingga saat ini masih belum jelas.
"Dari 236 peserta CPNS Kabupaten Kubu Raya 2010 yang lolos dalam test beberapa waktu lalu mengutus saya dan lima rekan lainnya untuk mendatangi Menpan. Rencananya kita akan berangkat sore ini," kata perwakilan CPNS Kbu Raya 2010 Bontot Wawan Kurniawan di Sungai Raya, Rabu.
Mereka akan mendatangi kantor Kemenpan RI besok hari untuk bertemu langsung dengan Menpan atau yang mewakili dan mempertanyakan bagaimana mekanisme penerimaan CPNS Kubu Raya.
"Kita hanya ingin mengetahui sejauh mana proses penerbitan SK dan NIP CPNS Kubu Raya 2010," ucapnya.
Bontot menjelaskan, sebenarnya ada 15 orang CPNS Kubu Raya 2010 yang akan berangkat ke Jakrata. Namun di karenakan keterbatasan anggaran, akhirnya meraka sepakat untuk mengutus enam orang terlebih dahulu.
"Kami berangkat dengan dana yang berhasil dikumpulkan dari seluruh CPNS Kubu Raya yang menyumbangkan uangnya Rp100 ribu perorang. Jika dari hasil pertemuan nanti masih tidak ada kejelasan, maka kami akan mengirimkan lebih banyak lagi CPNS ke Menpan," katanya.
Sebelumnya, sekitar 170 peserta CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 yang dinyatakan lulus menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kubu Raya menyatakan sikap menolak rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional untuk pengulangan test CPNS pada hari Senin (18/4 ) lalu.
"Kami meminta Kementriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak menghiraukan surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN, terkait dua opsi meloloskan 24 CPNS atau melakukan test ulang secara keseluruhan," katanya.
Menurut mereka, Persoalan dan masalah sepele. Misalnya tidak melakukan koordinasi dengan Gubenur Kalbar, Cornelis, kemudian Lembar Jawaban Kerja (LJK) tidak ditandatangani juga termasuk tidak melibatkan pihak ketiga," katanya.
Mereka menilai permasalahan test CPNS Kubu Raya adalah hal sepele namun mereka yang menjadi korban. "Dan itu tidak mengugurkan status lolos CPNS tahun 2010 yang sudah kami sandang," tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, kawan-kawan CPNS lolos sebanyak 236 orang tidak akan tinggal diam. Mereka sudah siap mengirimkan perwakilannya ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan dialog.
"Kami menuntut dalam 2x24 jam, harus ada keputusan yang dikeluarkan. Kalau tidak kita akan adakan aksi serupa sampai SK dan NIP benar-benar dikeluarkan. Bahkan bila perlu kami akan membawah permasalah ini keranah hukum," ucapnya.(Rendra)

BANYAK PEMILIK USAHA LANGGAR PERIZINAN

Sungai Raya - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Andy Hasriadi mengatakan para pemilik usaha di Kabupaten Kubu Raya banyak melakukan pelanggaran bersifat administrasi perizinan.
"Itu setelah kita melakukan rajia terpadu di banyak tempat usaha. Terbukti dari undang-undang gangguan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Mendirikan Bangunan hanya sebagian melengkapi," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya rajia yang dilakukan Pol PP untuk menegakan perda yang sudah ada. Bahkan dirinci berdasarkan rajia, sebanyak 14 pemilik usaha hanya 10 tempat usaha memiliki UUG.
Kemudian dari 106 tempat usaha hanya 14 yang memiliki SIUP. "Begitu juga TDP, dari 106 pemilik usaha hanya 14 yang memilikinya. Sedangkan IMB lebih parah lagi dari 106 pemilik usaha hanya 16 berizin," kata dia.
Dari rajia tersebut Pol PP memberikan tindakan awal dengan peringatan kepada masyarakat pemilik usaha. Selanjutnya para pemilik usaha diarahkan melengkapi administrasi perizinan berusaha.
"Kita ada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT). Disana mengurusnya tidak sulit kok. Mudah dilakukan dan biayanya standar saja," ujarnya.
Andi menyarankan dalam mengurus kelengkapan administrasi perizinan usaha, hendaknya tidak memakai calo. Pasalnya standar biaya sudah tertera dalam aturan. "Jangan gunakan calo. Itu beresiko tinggi," kata dia.
Lebih lanjut Andy menerangkan tempat-tempat usaha yang dirajia kemarin adalah para pemilik usaha perdagangan, toko obat, rumah makan dan sembako. "Dan kita harapkan pemilik usaha yang belum terdata Pol PP untuk segera mengurus perizinannya," kata Andi.(Rendra)

SEWA GEDUNG DPRD KUBU RAYA TAK JELAS

Sungai Raya - Hingga kini sewa menyewa gedung DPRD Kubu Raya masih belum menemui titik terang. Sekretaris Daerah Husein Syawik yang dikonfirmasi mengelak memberikan penjelasan. Namun ia membantah kalau permasalahan keterlambatan pembayaran sewa gedung di dirinya. Menurut dia, semuanya di proses di Bagian Umum Setda Pemkab Kubu Raya.
"Tak ada masalah apa-apa. Coba tanyakan ke Kabag Umum. Semuanya di sana. Bukan ke saya," tegas Husein ditemui usai LKPj di Gedung DPRD, Senin.
Dikatakannya, semuanya harus melalui proses keuangan yang jelas alias tidak sembarangan karena untuk mengeluarkan satu sen uang negara harus dengan mekanisme dan prosedur yang benar.
Ditanya penyebab keterlambatan pembayaran sewa gedung tersebut, Husein lagi-lagi enggan memberikan penjelasan. "Langsung saja ke Kabag Umum," tegasnya lagi.
Hingga berita ini diturunkan Kabag Umum Setda Pemkab Kubu Raya, Moktar, saat akan ditemui sedang tidak berada di tempat. Nomor ponsel yang dihubungi berkali-kali tidak menjawab.
Penyelesaian sewa atau kontrak gedung DPRD Kubu Raya sebelumnya mengundang keprihatinan dan kekesalan dari kalangan DPRD sendiri yang merasa malu dengan permasalahan tersebut. Padahal DPRD sendiri telah menganggarkan bahkan diketok palu untuk kontrak gedung.
"Padahal sudah kita anggarkan. Kenapa belum lagi dibayar-bayar. Ada apa sebenarnya disana. Sementara pemiliknya sudah memberikan peringatan kalau tidak diperpanjang tidak lagi beraktivitas digedung ini," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, SE.
Sujiwo heran dan prihatin, mestinya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sebab menyangkut kredibilitas anggota dewan sebagai wakil rakyat yang setiap harinya menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya ini, kalau pos anggaran tersebut berada di Sekretariat Dewan mungkin tidak lah muncul masalah, akan tetapi posnya berada di Sekretariat Daerah Pemkab Kubu Raya yang domainnya di Sekretaris Daerah (Sekda).
"Sekda yang berwenang dan punya peran penting berkaitan dengan perpanjangan sewa ini, ya tolonglah melihatnya secara luas dan lebih mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Kalau pun ada masalah-masalah pribadi janganlah dimasukan. Kalau kita diusir, ini kan jadi berita nasional. Dewan ngantor di pelataran atau tepi jalan," tegas Sujiwo.
Sementara itu, pemilik gedung, Yohannes yang dihubungi via ponsel kemarin pagi mengaku belum mengecek rekeningnya apakah sudah ditransfer atau belum dari Pemkab.
"Saya belum cek rekening. Kami hanya menunggu saja. Katanya dari sana masih dalam proses," katanya.
Ia akui, pihak Pemkab sudah kooperatif untuk memperpanjang sewa gedung DPRD tersebut untuk tiga pintu selama tiga tahun kedepan. Nilainya naik dari tiga tahun sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp95 juta per pintu per tahun.
"Kita sudah buat kesepakatan minggu lalu. Kesepakatan itu untuk tiga tahun kedepan. Kalau kita tidak masalah. Seandainya mau dilanjutkan silahkan kita tetap menyewakan akan tetapi jika tidak pun juga tidak masalah," ujarnya.
Ditanya faktor kenaikan harga sewa. Menurut Yohannes karena melihat dari perkembangan lokasi tersbeut yang semakin hari memiliki nilai jual tinggi.
"Harga pasaran di lokasi itu sudah mahal. Apalagi fasilitas parkirnya bisa untuk sampai 20 mobil. Jadi lokasi di situ punya nilai lebih. Memang kalau dulu awal pemekaran masih belum terlalu ramai kita masih toleransi untuk membantu pembangunan Kubu Raya tapi sekarang kan sudah lain kondisinya semakin hari perkembangan semakin pesat," pungkasnya.(Rendra)

CPNS KUBU RAYA 2010 BUAT PERNYATAAN SIKAP

Sungai Raya - Sekitar 170 peserta CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 yang dinyatakan lulus menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kubu Raya menyatakan sikap menolak rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional untuk pengulangan test CPNS.
"Kami meminta Kementriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak menghiraukan surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN, terkait dua opsi meloloskan 24 CPNS atau melakukan test ulang secara keseluruhan," kata koordinator lapangan CPNS Kbu Raya 2010 Bontot Wawan Kurniawan saat menggelar aksi di Kantor Bupati, Senin.
Menurut mereka, Persoalan dan masalah sepele. Misalnya tidak melakukan koordinasi dengan Gubenur Kalbar, Cornelis, kemudian Lembar Jawaban Kerja (LJK) tidak ditandatangani juga termasuk tidak melibatkan pihak ketiga,” katanya. "Kami menilai permasalahan test CPNS Kubu Raya adalah hal sepele, kenapa kami harus dikorbankan. Dan itu tidak mengugurkan status lolos CPNS tahun 2010 yang sudah kami sandang," tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, kawan-kawan CPNS lolos sebanyak 236 orang tidak akan tinggal diam. Mereka sudah siap mengirimkan perwakilannya ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan dialog.
"Kami menuntut dalam 2x24 jam, harus ada keputusan yang dikeluarkan. Kalau tidak kita akan adakan aksi serupa sampai SK dan NIP benar-benar dikeluarkan. Bahkan bila perlu kami akan membawah permasalah ini keranah hukum," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kubu Raya Husein Syauwik mengatakan pemerintah pusat memikiki kewenangan dalam mengadakan evaluasi.
"Berdasarkan Kepmenpan 1 februari meminta kualifikasi daerah–daerah bermasalah dalam pengadaan CPNS 2010. Di Indonesia cukup banyak ada puluhan mungkin salah satunya di Kunu Raya," tuturnya.
Dia menyatakan, berdasarkan Rekomendasi BKN kepada Menpan tentang pengulangan test CPNS Kubu Raya, dilakukan karena Pemkab tidak berkoordinasi dengan Gubenur. Selain itu, dalam penyelenggaraan test, pihak ketiga yang ditunjuk bukan perghuruan tinggi negeri.
"Padahal kebijakan nasional Kemenpan dalam surat pedoman pengadaan CPNS harus berkoordinasi dengan Gubenur, PP 16 dalam penentuan jadwal, penyusunan soal-soal," tuturnya.
Sampai sejauh ini Husein menyatakan tidak tahu persis perkembangan CPNS Kubu Raya, karena kebijakan akhir di berada Menpan.
Husein menyatakan, Pemkab Kubu Raya melalui BKD harus cepat mengambil upaya agar pelaksanaan tes CPNS tidak diulang. "Saran saya dari pemkab harus melakukan komunikasi dengan BKN dan Kemenpan," sarannya.
Husein menambahkan, persoalan pengadaan CPNS setiap tahun aturannya selalu berubah.
"Pada tahun 2008 memang pemkab/pemkot tidak perlu berkoordinasi dengan Gubernur, namun pada tahun 2010, sesuai dengan PP Nomor 19 Tentang Pelaksanaan CPNS aturan tersebut berubah dan pemkab/pemkot wajib berkoordinasi dengan Gubernur dalam pelaksanaannya," ucap Husein.
Di tempat terpisah Kepala BKD Kubu Raya Muhammad Noh Syaiman dengan tegas menyatakan akan berusaha agar CPNS Kubu Raya tidak diulang. "Kami jelas menolak. Sebab, yang sudah kami lakukan sangat-sangat prosedural, transparan dan apa adanya," ujarnya.
Dia menyatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya membuat surat dan meminta Menpan tidak menerima rekomendasi dilakukannya test ulang akibat persoalan dan masalah administrasi semata.
Kemudian, lanjutnya keputusan pembatalan tidak boleh terjadi karena penilaian BKN tidak adil dan objektif mengenai CPNS Kubu Raya.
Padahal, sambung Noh, sebelumnya test ulang mengenai hasil scan di Pemkab dan Pusat tidak ada kekurangan atau masalah. Kemudian kembali dipersoalkan tidak subtansi.
"Maka dari itu, yang disampaikan dan dilakukan CPNS lolos ketika melakukan aksi adalah hak mereka untuk menuntut NIP dan SK. "Ïtu dulu langkah pertama kita dan kita langsung sampaikan ke Kemenpan sekaligus langkah kita menangkis surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN,” ujarnya.
BKD Kubu Raya mengku masih menyesalkan kenapa surat rekomendasi keluar keputusan kesalahannya berpindah-pindah. Misalnya mulai masalah koordinasi, kerjasama pihak ketiga (Universitas) dan terakhir tidak ditandatanganinya LJK.
"Kenapa hal ini baru dipermasalahkan sekarang, padahal saat pelaksanaan bahkan pada saat test berlangsung perwakilan dari Menpan dan BKN ikut mengawasinya. Kalau seperti ini terkesan ada unsur pembiaran," katanya.(Rendra)

DPRD : PANITIA UJIAN NASIONAL TIDAK SIAP

Sungai Raya - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya Mustafa menilai panitia Ujian Nasional Kabupaten Kubu Raya Rayon I kurang maksimal karena pada saat pelaksanaannya panitia harus mengcopy lembar soal yang kurang.
"Saat melakukan pemantaua pelaksanaan UN di SMA Negeri I Sungai Raya yang menjadi Rayon I UN, panitia mengcopy dua lembar kertas soal karena kekurangan," katanya di Sungai Raya, Senin.
Dia merasa heran dengan kejadian tersebut sehingga menimbulkan beribu pertanyaan di mana letak kesalahannya. Padahal, sebelum dilaksanakan ujian nasional tentunya jumlah murid sebagai peserta ujian pasti sudah didata.
"Dari jumlah peserta ujian itu lah dapat diketahui berapa banyak lembar soal yang harus didistribusikan. Tapi kenapa ini bisa kurang dan di foto copy. Kita sedang menelusuri mekanismenya apakah ini diperbolehkan atau tidak," ucapnya.
Angota legislator dari Partai Golkar itu mempertanyakan ke pihak pengawas. Mereka sulit untuk menjelaskan karena bukan kewenangannya akan tetapi dari pihak penyelenggara Ujian Nasional. Setelah dirembuk maka lembar soal tersebut di foto copi.
Meski demikian, legislator Partai Golkar ini menilai kejadian itu tidak ada unsur kesengajaan yang dapat menyebabkan kebocoran namun keteledoran dari penyelenggara di tingkat provinsi yakni Diknas Kalbar yang mendistribusikan lembar soal.
"Ini jelas tanggung jawabnya di Diknas Provinsi sebagai penyelenggara dan pendistribusian lembar soal bukan di Diknas Kubu Raya," ucapnya.
Ke depan ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang kembali untuk ujian nasional tingkat SMP dan SD.
Sementara itu Kepala SMAN 1 Sungai Raya, Basilius Oybur, membantah terjadinya kekurangan lembar soal ujian nasional. Menurut dia, itu dikarenakan pengawas terpaku pada denah tempat duduk peserta ujian antara satu paket dengan paket lainnya.
"Memang benar ada lembar soal yang di foto copi yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hanya bukan dikarenakan kekurangan lembar soal tapi pengawas terpaku dengan denah tempat duduk antara satu paket dengan paket lainnya. Sedangkan jumlah lembar soalnya sudah cukup," tegasnya.
Ia jelaskan ada sekitar 25 murid yang ikut UN dengan menggunakan dua ruangan yang masing-masingnya berjumlah 10 orang dan 15 orang satu lokal. Sedangkan lembar soal yang dibagikan ada dua sampul masing-masing berisikan 20 lembar soal dan 5 lembar soal.
"Setelah mengetahui itu cukup terpaksa dilanjutkan. Jadi dua murid menggunakan lembar soal foto copi," jelasnya.
Sementara dua lembar soal asli kemudian disimpan dan diserahkan ke Sub Rayon untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan. "Kita sudah laporkan ke Dinas Pendidikan. Dan mereka pun mengatakan yang sudah berjalan tidak apa," tuturnya.(Rendra)

OMBUDSMAN RI TERIMA PENGADUAN MASYARAKAT KALBAR

Sungai Raya - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk mengadukan keluhan atas pelayanan publik oleh penyelenggaran negara yang ada di setiap kabupaten/kota dan pemprov Kalbar.
"Pada dasarnya Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan layanan publik baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan dan BUMN/BUMD/BHMN, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," kata anggota ORI, Ibnu Dwi Cahyo di Sungai Raya, Senin.
Ombudsman merupkan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.
Ibnu mengungkapkan, dari berbagai kasus yang masuk ke pihaknya, kasus terbanyak adalah masalah penerbitan sertifikat lahan, pelayanan administrasi oleh lembaga pemeritahan, dan kinerja aparatur negara.
"Kasus-kasus tersebut yang dominan kita tangani," tuturnya.
Dosen Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya itu menambahkan, pada tahun 2010 lalu lebih dari 2000 kasus berhasil di tangani dengan baik oleh ORI. "95 persen kasus pengaduan yang masuk ke ORI kita tangani dengan baik," ucapnya.
Saat ini ORI baru membentuk perwakilan di 7 provisi. Targetnya pada tahun 2011 ini, ada 12 perwakilan yang dibentuk.
Sedangkan untuk Kalimantan Barat, perwakilan ORI baru akan dibuka pada tahun 2012 nanti.
"Sementara ini, jika ada masyarakat yang akan menyampaikan laporannya bisa melalui NGO atau lembaga kemasyarakat dan lembaga pesr yang ada di setiap daerah," tuturnya.
Jika masyarakat ingin menyampaikannya langsung kepada ORI di Jakarta juga akan dilayani. Namun bagi masyarakat yang akan menyampaikannya melalui email ombudsman@ombudsmad.go.id atau kontak person 021-3510071.
"Laporan masyarakat yang masuk akan kita tindak lanjuti, jika telah memenuhi laporan yang lengkap," jelasnya.
Untuk mekanisme laporan dengan masyarakat, masyarakat sebagai pelapor menyampaikan keluhannya kepada Ombudsman dengan memuat biodata lengkap, memuat uraian peristiwa, menyampaikan secara langsung.
Laporan yang disampaikan masyarakat itu akan diperiksa oleh Ombudsman RI kemudian di tindak lanjuti dengan tiga cara yaitu mediasi, investigasi dan rekomendasi.(Rendra)

PENGAMAT : PERKEMBANGAN BANDARA SUPADIO LAMBAN

Sungai Raya - Pengamat Transportasi Udara Kalimantan Barat Syarif Usmulyani ST menyatakan perkembangan bandara Supadio Pontianak sangat lamban dan kondisinya jauh dari kata layak sebagai bandara Internasional.
"Status Bandara Supadio Pontianak adalah bandara Internasional, karena sudah melayani rute penerbangan ke negara lain dan juga sebagai border airport. Namun, kondisinya saat ini jelas tidak sesuai dengan status yang disandangnya," kata Usmulyani di Sungai Raya, Minggu.
Dia mengatakan sebagai bandara Internasional haru memiliki beberapa kriteria, diantaranya,
Mengenai wacana pembenahan bandara Supadio yang sudah digaungkan sejak 2008 lalu hingga saat ini masih berjalan tersendat. Saat ini PT Angkasa Pura hanya mampu membangun terminal kedatangan. Sementara untuk terminal penumpang (keberangkatan), pelebaran landasan pacu dan pemenuhan sarana pendukung untuk taraf sebuah bandara Internasional tidak akan bisa dilakukan PT Angkasa Pura sendiri.
"Perlu kerja sama dari banyak pihak, terutama pemerintah pusat, daerah dan pihak ke tiga," ucap Usmulyani.
Mantan Ketua Indonesia Air Traffic Controllers Association bagian kalimantan Barat itu juga menyatakan Bandar Udara Internasional merupakan sebuah bandar udara yang tidak hanya melayani rute penerbangan domestik, akan tetapi juga melayani rute penerbangan antar negara ataupun antar benua.
Suatu bandar udara internasional harus memiliki fasilitas Bea dan Cukai serta Imigrasi untuk melayani penerbangan internasional.
Bandar udara internasional sangat luas dan besar, supaya dapat menampung banyak penumpang. Disamping itu fasilitas bandar udara itu sendiri haruslah dapat mendukung pendaratan dan take off pesawat-pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747-400 yang melayani penerbangan internasional antar benua.
"Ia harus memiliki panjang landasan pacu minimal 3.000 meter," jelasnya.
Usmulyani menyatakan, Bandara Supadio sangat potensial untuk dikembangkan menjadi Bandara Internasional, namun PT Angkasa Pura masih memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hal tersebut.
"Jika PT Angkasa Pura sendiri yang mewujudkan bandara Supadio menjadi bandara internasional jelas tidak akan mungkin. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara PT Angkasa Pura dengan pemerintah dan pihak ketiga," ucapnya.
Usmulyani menyayangkan sikap peemrintah daerah Kalbar yang terkesan lamban untuk mendukung pembangunan bandara Supadio Pontinak. "Rencana pengembangan landasan pacu sudah di mulai sejak 2002 lalu namun sampai sekarang hal tersebut belum terealisasi," tuturnya.
Dia juga mengungkapkan, pada tahun 2011 ini pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Udara menganggarkan Rp700 miliyar untuk pembangunan landasan pacu, namun karena kurangnya kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan dana tersebut, Bandara Supadio menjadi berada pada urutan terbawah.
"Itu menunjukkan ketidak seriusan pemerintah membenahi bandara kebanggan masyarakat Kalbar ini," ucapnya.
Usmulyani menyarankan pemerintah Kalbar dapat mencontoh pemerintah Provinsi Kepualauan Riau dan Kota Pangkal Pinang. Meski kota Pangkal Pinang masih seumur jagung, namun perkembangannya sangat pesat karena di dukung pengembangan bandara Depati Amir.
Pemerintah di sana tidak segan-segan mengalokasikan pembangunan landasan pacu dari APBDnya. Karena mereka menyadari betapa urgentnye keberadaan bandara dalam pengembangan sektor ekonomi daerah.
"Sangat berbeda dengan pemerintah Kalbar yang jangankan mengalokasikan dana pengembangan bandara pada APBD, mendapatkan dana dari peemrintah pusat saja susah," sindirnya.

PT ANGKASA PURA II BERUSAHA BENAHI BANDARA SUPADIO
Kepala Divisi Operasi PT Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio, Irmadani mengatakan sejak 2010 lalu pihaknya telah melakukan beberapa pembenahan pada bandara tersebut.
"Sedangkan untuk terminal Bandara Supadio pada bulan September nanti sudah dimulai. Pembangunan gedung baru dimulai dari Ruang VIP milik Pemprov Kalbar. Bangunan itu akan dirobah kemudian dibangun terminal baru," kata Irmadani.
Dia menjelaskan, wajah terminal baru nantinya akan dilengkapi fasilitas modern. Keamanan dan kenyamanan penumpang mendapat prioritas. Bangunan baru ini tidak kalah modern dengan bangunan bandara yang ada di daerah lain di Indonesia.
Untuk merealisasikan hal tersebut, PT Angkasa Pura II telah menyiapkan dana Rp77 miliar. Dana itu dicairkan secara bertahap.
PT Angkasa Pura II menyadari pembenahan bandara Supadio memang perlu segera dilakukan mengingat jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahunnya.
"Dinas Perhubungan Kalbar mencatat ada 1,8 juta penumpang pada tahun 2010 yang menggunakan jasa Bandara Supadio. Jumlah ini mengalami peningkatan 300 ribu penumpang dibanding tahun 2009, 1,5 juta penumpang," ucapnya.
Keterdesakan pembangunan bandara Supadio juga disebabkan oleh tuntutan maskapai penerbangan yang sebagian besar sudah siap untuk memasukkan pesawat berbadan lebar Boeing 737-900 ER dan Airbus 330.
Bahkan, sejak akhir 2010 lalu Garuda sempat mengancam akan cabut dari Bandara Supadio, karena hampir keseluruhan pesawt mereka sudah di ganti dengan tipe terbaru yang tentu tidak bisa didaratkan di bandara Supadio karena landasan pacunya tidak sesuai dengan standar pendaratan pesawat terbatu itu.
"Kita hanya berharap pemerintrah daerah bisa membantu perceptan proses pembangunan landasan pacu itu dan pembenahan bandara Supadio, apakah dengan melibatkan pihak ketiga, atau sebagainya, yang jelas pembangunan bandara Supadio harus dilakukan bersama, dan kita siap untuk itu," kata Irmadani.(Rendra)

CPNS KUBU RAYA LAKUKAN AKSI PROTES

Sungai Raya - Menanggapi pemberitaan tentang rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional untuk pengulangan CPNS Kabupaten Kubu Raya yang terbit pada harian lokal Kalbar membuat gejolak para CPNS yang lulus dengan menggelar aksi protes yang akan dilakukan besok.
"Pada intinya, kami ratusan CPNS Kabupaten Kubu Raya yang dinyatakan lolos seleksi dipastikan melakukan aksi, Senin (18/4) yang dimulai di Kantor Bupati Kubu Raya, kemdian dilanjutkan di Gedung DPRD Kubu Raya dan terakhir di Kantor Gubernur Kalbar," kata koordinator CPNS Kabupaten Kubu Raya 2010, Bontot Wawan Kusumanto di Sungai Raya, Minggu.
Dia menyatakan, sekitar 236 CPNS Kubu Raya yang lulus akan menuntut hak mereka, terkait belum dikeluarkannya Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kementrian Pemberdaya Gunaan dan Aparatur Negara.
"Sejak rekomendasi dari BKN dikeluarkan, para CPNS yang telah dinyatakan lulus melalui pengumuman di beberapa media cetak menjadi resah dan bergejolak. "Besok (hari ini, red) kami akan melakukan aksi damai untuk meminta penegasan dari BKD Kubu Raya, BKD Kalbar dan dukungan dari DPRD Kubu Raya," ujar Bontot.
Selain itu, CPNS yang tergabung secara spontanitas membuat pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
"Bila perlu, aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke Menpan agar didengar langsung. Sebab, menurut kami keputusan saat ini sudah berada di tangan Menpan," tambah Meilani, juru bicara CPNS Kabupaten Kubu Raya 2010.
Adapun isi dari aspirasi itu berbunyi, Kami CPNS 2010 Kabupaten Kubu Raya yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi maupun tes tertulis atau lulus menolak rekomendasi yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), point 3 (tiga) huruf a dan b, untuk melaksanakan tes ulang dalam bentuk apapun. Karena sepenuhnya kami berhak dinyatakan lulus.
Berdasarkan Pengumuman Bupati Kubu Raya, nomor ; 811/1321/BKD-C Tentang Penetapan Pelamar Yang Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, CPNS yang lulus berhak untuk diangkat sebagai CPNS Daerah, jika hak tersebut dilanggar, para CPNS yang lulus menyatakan siap menempuh jalur hukum.
"Kami menilai dasar-dasar yang dituangkan dalam rekomendasi tersebut sangat tidak substansial. Jangan korbankan kami peserta yang sudah dinyatakan lulus, hanya dikarenakan kurang sempurnanya administrasi dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara," kata Meilani.
Lanjutnya, kalaupun dianggap tidak memenuhi atau kekurangan administrasi, hal itu bukanlah kesalahan peserta atau CPNS dan ada prosedur.
"Tapi tidak substansial bagi kami dalam mengikuti seleksi. BKN jangan semena-mena terhadap hak CPNS Kubu Raya 2010 yang telah dinyatakan lulus," tuturnya.
Selain itu, mengenai kewajiban sebagai peserta sudah di penuhi, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman kelulusan. "Demikian dengan prosedur yang dilaksanakan oleh peserta telah sesuai dengan prosedur yang disampaikan penyelenggara dan apabila terdapat kesalahan prosedur maka kami merasa tidak bertanggungjawab sepenuhnya mengingat kami secara sah telah dinyatakan lulus melalui pengumuman yang telah diketahui oleh Bupati Kubu Raya," katanya.
Para CPNS yang lulu juga meminta Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tidak mengindahkan rekomendasi yang disampaikan BKN.
"Kami yakin Bapak Menteri lebih arif dan bijak menilai hal yang tidak substansial seperti yang disampaikan BKN," ucapnya.
Dia menggambarkan kondisi para CPNS yang telah dinyatakan lulus sebagian dari mereka merupakan pegawai swasta atau honorer. Karena dinyatakan lulus sebagai CPNS, sebagian telah berhenti dari tempat lama mereka bekerja.
"Belum lagi ada teman kami yang telah melakukan selamatan karena lulus, kalau sampai di ulang dan dinyatakan tidak lulus nantinya tentu banyak persoalan baru yang akan datang. Selain pengangguran bertambah, beban moral yang harus ditanggung juga akan besar," tuturnya.

CPNS KUBU RAYA TAK LULUS LEGOWO
Ditemui di tempat terpisah, peserta CPNS yang tak lulus, Fahrudin S.Psi, justru menyayangkan rekomendasi yang dikeluarkan BKN kepada Menpan untuk pengulangan CPNS Kubu Raya.
"Saat test kemarin saya mengambil formasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Namun saat pelaksanaannya say melihat sudah sesuai dengan prosedur," bebernya.
Dia mengikuti sendiri ketika mendaftar, mengajukan lamaran hingga penguguman sudah melalui mekanisme.
Bahkan waktu mengisi keabsahan berkas, saya juga sudah tanda tangan dan diminta pengawas. Demikian dengan soal yang dibagikan kepada peserta test CPNS juga resmi dan dalam keadaan tersegel.
"Dalam mengatakan ini tidak ada tedensi apapun dan dalam konteks apapun. Mungkin kami yang belum lulus masih belum diberikan kesempatan. Pastinya ada hikmah dapat diambil dalam penerimaan CPNS," tuturnya.
Peserta CPNS Kubu Raya lainnya yang juga tidak lulus, Musa juga justru ikut memberikan dukungan dan ucapan selamat dengan harapan sebagian beruntung untuk negara.
Musa yang mengambil formasi ekonomi managemen dalam test CPNS Kubu Raya itu menuturkan tidak ada hal yang substansi di langgar oleh Pemkab Kubu Raya dalam menggelar CPNS 2010.
"Kalaupun ada saya rasa tidak perlulah sampai melakukan pengulangan. Kasihan teman-teman yang sudah terlanjur senang mengetahui kalau mereka lulus, pastinya sudah banyak diantara mereka yang melakukan selamatan dan sebagainya," ucap Musa.(Rendra)

DPRD : TOILET BANDARA SUPADIO KUMUH

Sungai Raya - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya Suprapto mengharapkan PT Angkasa Pura II segera membenahi dan memperhatikan kebersihan Bandar Udara Supadio, terutama pada fasilitas toilet yang terkesan kumuh.
"Kondisi toilet Bandara Supadio sudah sejak lama seperti itu (kumuh), sayangnya pihak bandara masih belum bisa melakukan pembenahan," katanya di Sungai Raya, Minggu.
Dia menyatakan sebaiknya, sebagai pihak yang berwenang menangani Bandara Supadio, PT Angkasa Pura bisa memperhatikan hal kecil tersebut.
"Ketika kita mau buang air kecil, miris melihat kondisi toilet bandara ini," katanya.
Kondisi toilet di Bandara Supadio tersebut tentunya membuat semua warga Kubu Raya bahkan Kalbar merasa malu kepada para pendatang. "Toiletnya betul-betul jorok, padahal ini di Bandara yang merupakan mukanya Kalbar," ujar Suprapto.
Dia mengharapkan PT Angkasa Pura II memerhatikan kebersihan di Bandara Supadio itu, karena cukup banyak penumpang yang akan ke luar Pontianak atau datang ke Pontianak.
"Kalau kebersihannya terjaga, tentunya orang yang datang ke Kalbar akan senang. Apalagi kalau ad ataman yang bagus di sekitar Supadio, selama ini belum tertata dengan baik," katanya.
Legislator dari Partai Golkar itu mengharapkan PT Angkasa Pura II memerhatikan kebersihan dan hal-hal lainnya untuk memberikan kenyamanan dan membuat masyarakat Kubu Raya khususnya dan Kalbar umumnya merasa bangga.
Selain masalah kebersihan di Bandara Supadio, Suprapto juga menyarankan semua maskapai untuk beroperasi di Supadio menggunakan pesawat keluaran terbaru yang bisa landing atau take off di bandara kebanggaan masyarakat Kalbar tersebut.
"Selama ini kan kita belum pernah mendapat pesawat terbaru seperti di bandara-bandara lainnya. Hal semacam ini tentunya juga akan membuat bangga mayarakat di sini," ujarnya.(Rendra)

DINAS PENDIDIKAN PASTIKAN UN BEBAS KEBOCORAN SOAL

Sungai Raya - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus memastikan pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini di kabupaten tersebut akan berjalan lancar dan bebas dari kebocoran soal.
"Kita telah mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan UN tahun ini. Kita juga telah melakukan pengamanan soal sebaik mungkin agar tidak bocor," kata Frans di Sungai Raya, Minggu.
Dia menyatakan dalam pendistribusian soal di setiap kecamatan dilakukan melalui empat rayon (tiga rayon SMA dan satu rayon SMP).
Bahkan Dinas Pendidikan Kabuapten Kubu Raya melibatkan aparat kepolisian untuk pengamanan soal tersebut.
"Begitu sampai di setiap rayon, berkas soal langsung disimpan dalam brangkas yang ada di setiap rayon. Berkas soal juga disegel untuk menghindari adanya soal yang terbuka," tuturnya.
Frans juga mengatakan, sejak Sabtu kemarin semua soal sudah sampai di setiap sub rayon, sehingga pada pelaksanaannya besok, soal tersebut dipastikan sudah diterima oleh setiap sekolah.
"Untuk tahun ini, jumlah peserta UN SMA/MA ada 2.658 orang dan SMK ada 558 orang," katanya.
Jauh hari sebelum pelaksanaan UN Dinas Pendidikan Kubu Raya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah dengan mengumpulkan para kepala sekolah untuk mendapatkan muatan target yang harus dicapai dalam UN tahun ini.
Kita menargetkan tahun ini 100 persen siswa lulus, karena pada tahun sebelumnya 90 persen lebih siswa SMA/MA/SMK di Kubu Raya berhasil lulus dengan nilai memuaskan.
"Tahun ini tentu akan lebih baik lagi dan itu sudah kita tekankan kepada seluruh kepala sekolah," ucapnya.(Rendra)