CPNS KUBU RAYA 2010 BUAT PERNYATAAN SIKAP

Sungai Raya - Sekitar 170 peserta CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 yang dinyatakan lulus menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kubu Raya menyatakan sikap menolak rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional untuk pengulangan test CPNS.
"Kami meminta Kementriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak menghiraukan surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN, terkait dua opsi meloloskan 24 CPNS atau melakukan test ulang secara keseluruhan," kata koordinator lapangan CPNS Kbu Raya 2010 Bontot Wawan Kurniawan saat menggelar aksi di Kantor Bupati, Senin.
Menurut mereka, Persoalan dan masalah sepele. Misalnya tidak melakukan koordinasi dengan Gubenur Kalbar, Cornelis, kemudian Lembar Jawaban Kerja (LJK) tidak ditandatangani juga termasuk tidak melibatkan pihak ketiga,” katanya. "Kami menilai permasalahan test CPNS Kubu Raya adalah hal sepele, kenapa kami harus dikorbankan. Dan itu tidak mengugurkan status lolos CPNS tahun 2010 yang sudah kami sandang," tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, kawan-kawan CPNS lolos sebanyak 236 orang tidak akan tinggal diam. Mereka sudah siap mengirimkan perwakilannya ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan dialog.
"Kami menuntut dalam 2x24 jam, harus ada keputusan yang dikeluarkan. Kalau tidak kita akan adakan aksi serupa sampai SK dan NIP benar-benar dikeluarkan. Bahkan bila perlu kami akan membawah permasalah ini keranah hukum," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kubu Raya Husein Syauwik mengatakan pemerintah pusat memikiki kewenangan dalam mengadakan evaluasi.
"Berdasarkan Kepmenpan 1 februari meminta kualifikasi daerah–daerah bermasalah dalam pengadaan CPNS 2010. Di Indonesia cukup banyak ada puluhan mungkin salah satunya di Kunu Raya," tuturnya.
Dia menyatakan, berdasarkan Rekomendasi BKN kepada Menpan tentang pengulangan test CPNS Kubu Raya, dilakukan karena Pemkab tidak berkoordinasi dengan Gubenur. Selain itu, dalam penyelenggaraan test, pihak ketiga yang ditunjuk bukan perghuruan tinggi negeri.
"Padahal kebijakan nasional Kemenpan dalam surat pedoman pengadaan CPNS harus berkoordinasi dengan Gubenur, PP 16 dalam penentuan jadwal, penyusunan soal-soal," tuturnya.
Sampai sejauh ini Husein menyatakan tidak tahu persis perkembangan CPNS Kubu Raya, karena kebijakan akhir di berada Menpan.
Husein menyatakan, Pemkab Kubu Raya melalui BKD harus cepat mengambil upaya agar pelaksanaan tes CPNS tidak diulang. "Saran saya dari pemkab harus melakukan komunikasi dengan BKN dan Kemenpan," sarannya.
Husein menambahkan, persoalan pengadaan CPNS setiap tahun aturannya selalu berubah.
"Pada tahun 2008 memang pemkab/pemkot tidak perlu berkoordinasi dengan Gubernur, namun pada tahun 2010, sesuai dengan PP Nomor 19 Tentang Pelaksanaan CPNS aturan tersebut berubah dan pemkab/pemkot wajib berkoordinasi dengan Gubernur dalam pelaksanaannya," ucap Husein.
Di tempat terpisah Kepala BKD Kubu Raya Muhammad Noh Syaiman dengan tegas menyatakan akan berusaha agar CPNS Kubu Raya tidak diulang. "Kami jelas menolak. Sebab, yang sudah kami lakukan sangat-sangat prosedural, transparan dan apa adanya," ujarnya.
Dia menyatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya membuat surat dan meminta Menpan tidak menerima rekomendasi dilakukannya test ulang akibat persoalan dan masalah administrasi semata.
Kemudian, lanjutnya keputusan pembatalan tidak boleh terjadi karena penilaian BKN tidak adil dan objektif mengenai CPNS Kubu Raya.
Padahal, sambung Noh, sebelumnya test ulang mengenai hasil scan di Pemkab dan Pusat tidak ada kekurangan atau masalah. Kemudian kembali dipersoalkan tidak subtansi.
"Maka dari itu, yang disampaikan dan dilakukan CPNS lolos ketika melakukan aksi adalah hak mereka untuk menuntut NIP dan SK. "Ïtu dulu langkah pertama kita dan kita langsung sampaikan ke Kemenpan sekaligus langkah kita menangkis surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN,” ujarnya.
BKD Kubu Raya mengku masih menyesalkan kenapa surat rekomendasi keluar keputusan kesalahannya berpindah-pindah. Misalnya mulai masalah koordinasi, kerjasama pihak ketiga (Universitas) dan terakhir tidak ditandatanganinya LJK.
"Kenapa hal ini baru dipermasalahkan sekarang, padahal saat pelaksanaan bahkan pada saat test berlangsung perwakilan dari Menpan dan BKN ikut mengawasinya. Kalau seperti ini terkesan ada unsur pembiaran," katanya.(Rendra)