SEWA GEDUNG DPRD KUBU RAYA TAK JELAS

Sungai Raya - Hingga kini sewa menyewa gedung DPRD Kubu Raya masih belum menemui titik terang. Sekretaris Daerah Husein Syawik yang dikonfirmasi mengelak memberikan penjelasan. Namun ia membantah kalau permasalahan keterlambatan pembayaran sewa gedung di dirinya. Menurut dia, semuanya di proses di Bagian Umum Setda Pemkab Kubu Raya.
"Tak ada masalah apa-apa. Coba tanyakan ke Kabag Umum. Semuanya di sana. Bukan ke saya," tegas Husein ditemui usai LKPj di Gedung DPRD, Senin.
Dikatakannya, semuanya harus melalui proses keuangan yang jelas alias tidak sembarangan karena untuk mengeluarkan satu sen uang negara harus dengan mekanisme dan prosedur yang benar.
Ditanya penyebab keterlambatan pembayaran sewa gedung tersebut, Husein lagi-lagi enggan memberikan penjelasan. "Langsung saja ke Kabag Umum," tegasnya lagi.
Hingga berita ini diturunkan Kabag Umum Setda Pemkab Kubu Raya, Moktar, saat akan ditemui sedang tidak berada di tempat. Nomor ponsel yang dihubungi berkali-kali tidak menjawab.
Penyelesaian sewa atau kontrak gedung DPRD Kubu Raya sebelumnya mengundang keprihatinan dan kekesalan dari kalangan DPRD sendiri yang merasa malu dengan permasalahan tersebut. Padahal DPRD sendiri telah menganggarkan bahkan diketok palu untuk kontrak gedung.
"Padahal sudah kita anggarkan. Kenapa belum lagi dibayar-bayar. Ada apa sebenarnya disana. Sementara pemiliknya sudah memberikan peringatan kalau tidak diperpanjang tidak lagi beraktivitas digedung ini," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, SE.
Sujiwo heran dan prihatin, mestinya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sebab menyangkut kredibilitas anggota dewan sebagai wakil rakyat yang setiap harinya menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya ini, kalau pos anggaran tersebut berada di Sekretariat Dewan mungkin tidak lah muncul masalah, akan tetapi posnya berada di Sekretariat Daerah Pemkab Kubu Raya yang domainnya di Sekretaris Daerah (Sekda).
"Sekda yang berwenang dan punya peran penting berkaitan dengan perpanjangan sewa ini, ya tolonglah melihatnya secara luas dan lebih mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Kalau pun ada masalah-masalah pribadi janganlah dimasukan. Kalau kita diusir, ini kan jadi berita nasional. Dewan ngantor di pelataran atau tepi jalan," tegas Sujiwo.
Sementara itu, pemilik gedung, Yohannes yang dihubungi via ponsel kemarin pagi mengaku belum mengecek rekeningnya apakah sudah ditransfer atau belum dari Pemkab.
"Saya belum cek rekening. Kami hanya menunggu saja. Katanya dari sana masih dalam proses," katanya.
Ia akui, pihak Pemkab sudah kooperatif untuk memperpanjang sewa gedung DPRD tersebut untuk tiga pintu selama tiga tahun kedepan. Nilainya naik dari tiga tahun sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp95 juta per pintu per tahun.
"Kita sudah buat kesepakatan minggu lalu. Kesepakatan itu untuk tiga tahun kedepan. Kalau kita tidak masalah. Seandainya mau dilanjutkan silahkan kita tetap menyewakan akan tetapi jika tidak pun juga tidak masalah," ujarnya.
Ditanya faktor kenaikan harga sewa. Menurut Yohannes karena melihat dari perkembangan lokasi tersbeut yang semakin hari memiliki nilai jual tinggi.
"Harga pasaran di lokasi itu sudah mahal. Apalagi fasilitas parkirnya bisa untuk sampai 20 mobil. Jadi lokasi di situ punya nilai lebih. Memang kalau dulu awal pemekaran masih belum terlalu ramai kita masih toleransi untuk membantu pembangunan Kubu Raya tapi sekarang kan sudah lain kondisinya semakin hari perkembangan semakin pesat," pungkasnya.(Rendra)