DPRD : PEMERINTAH MESTI SERIUS MENERAPKAN PERDA

Tujuh Fraksi DPRD Kubu Raya mengharapkan agar raperda yang sudah disahkan mejadi perda tidak hanya dijadikan sebagai perda sementara tetapi benar-benar diterapkan oleh pemerintah setempat.
"Kita mengharapkan setelah disahkan menjadi Perda tidak hanya memenuhi kebutuhan temporer, tetapi harus menjadi pijakan dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” kata Ahmasuddin, Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kubu Raya dalam sidang Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya, Kamis.
Menurutnya, tiga Raperda yang dimaksud tersebut, terdiri atas Raperda tentang Administrasi Kependudukan, PDAM serta Pembentukan Pasar Parit Baru. Semua fraksi di DPRD Kubu Raya menilai ketiganya sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi produk hukum daerah atau Perda.
Terkait Administrasi Kependudukan, fraksi-fraksi di DPRD Kubu Raya mengharapkan dengan adanya Perda tersebut, pelayanan terkait data kependudukan seperti
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kalahiran dan lainnya dapat berjalan baik dan cepat.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kubu Raya, Umar H Abdul Manan mengharapkan, terkait pelayanan administrasi kependudukan ini, hendaknya jangan sampai terjadi tumpang tindih antarinstansi. "Hendaknya tidak mengedepankan ego sektoral dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan," katanya.
Sementara terkait PDAM, fraksi-fraksi di DPRD Kubu Raya lebih menekankan pada upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan memperbaiki
manajemen perusahaan dan peningkatan permodalan.
Menurut Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Raya, Eka Wanoto, PDAM ini harus memiliki manajemen yang prima, sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki
kecukupan modal. "Untuk permodalan itu minimal Rp 25 miliar, agar dapat memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik kepada masyarakat," jelasnya.
Fraksi Golkar juga menyinggung mengenai perangkat pengawas dan pemilihan pengurus PDAM. "Hendaknya dilakukan uji kelayakan terhadap perangkat pengawas dan untuk menentukan direkturnya, hendaknya dilakuakn fit and propertest," kata Eka.
Terkait pembentukan Desa Parit Baru, semua fraksi di DPRD Kubu Raya sangat menyetujui agar segera dibuatkan Perda-nya, karena sudah memenuhi persyaratan pemekaran desa.
Tetapi, Eka mengingatkan agar dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, karena hal Raperda tersebut sudah diajukan untuk kali kedua, setelah kali pertama terkendala pada permasalahan tapal batas antara desa yang akan dibentuk (Parit Baru) dengan desa induk.(Rendra)

PT ANGKASA PURA II PONTIANAK DI DEMO PETANI

Puluhan masyarakat petani Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya melakukan aksi memprotes tindakan PT Angkasa Pura II Pontianak yang memasang patok batas di atas tanah sengketa.
"Kami memasang baliho ini sebagai bentuk protes dan meminta pihak Angkasa Pura menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Paino, perwakilan petani di sela aksi unjuk rasa di dekat Bandara Supadio, Kamis.
Paino yang juga penerima kuasa dari petani menjelaskan, protes itu dilakukan karena pihak Angkasa Pura II memasang pagar dan patok di atas tanah yang disengketakan, padahal saat ini sedang proses Peninjauan Kembali (PK).
"Proses hukum sedang berjalan kenapa dipasang patok, tolong hormati proses hukumnya," paparnya.
Baliho yang dipasang petani di atas tanah sengketa itu berukuran sekitar 4 meter persegi, berisikan tujuh item protes, terkait penuntutan keadilan dan protes kepada PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandar Supadio Pontianak.
Pengumuman di baliho raksasa itu terdiri atas, Pertama, kami petani berakhlak, berakidah, cinta damai, menolak anarkis dan kezaliman. Kedua, tanah seluas
127,130 meter persegi dikuasai dan digarap petani sejak 1949, hingga sekarang aktif dikerjakan dan tidak pernah dipindahtangankan ke pihak manapun.
Ketiga, SKT No 1027/TN/1975 tanggal 25 Oktober 1975 milik Departeman Perhubungan tidak mempunyai bukti pembelian tanah dan merupakan hasil rekayasa.
Keempat, Sertifikat Hak Pakai No 677 milik Departemen Perhubungan tidak termasuk tanah yang dikuasai petani sesuai SK Gubernur No 448/P/1981 tanggal 20
Oktober 1981 dalam pertimbangannya.
Kelima, Departeman Perhubungan dan PT Angkasa Pura II Bandara Supadio atau pihak manapun dilarang membangun di atas tanah yang dikuasai dan digarap petani.
Keenam, PT Angkasa Pura II Bandara Supadio dan pihak terkait jangan bermain api, sebab Kalimantan Barat suhunya panas. Ketujuh, Pak Hakim: "Kami Petani yang tidak punya duit untuk menyuap, putuskanlah yang benar adalah benar yang salah adalah salah, Tuhan tahu apa yang kau sembunyikan".
Pengumuman yang ditulis di baliho raksasa itu dipasang puluhan petani sekitar pukul 08.00. Aksi protes tersebut dikawal ketat pihak keamanan dari Polri dan
TNI Angkatan Udara. Setelah selesai, para petani langsung membubarkan diri dengan tertib.
Tanah sengketa itu melibatkan 27 petani selaku penggugat, Departeman Perhubungan selaku tergugat I dan Anggasa Pura II selaku tergugat II. Tanah seluas 127,130 meter persegi itu terletak di Kampung Sungai Durian, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kalbar atau di Timur landasan pacu Bandara Supadio.
Terpisah, General Manager (GM) PT Angkasa Pura II, Normal Sinaga yang ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya patok yang dipasang itu bukan
patok baru.
"Patok yang lama sudah roboh, dan pagar yang lama sudah rusak, itu yang kita perbaiki. Jadi tidak ada kita memasang patu baru atau apa, itu bisa
kita buktikan di lapangan," katanya.
Terkait pemasangan baliho yang dilakukan para petani, Normal Sinaga menilai, semua mempunyai hak untuk mengutarakan pendapatnya. "Tadi malam kita sudah Berkoordinasi dengan Polri dan TNI AU, lalu kita mengizinkan Ppemasangan baliho itu, selama tidak menganggu Bandara, tidak melakukan anarkisme. Jadi sah-sah saja," jelasnya.
PT Angkasa Pura II juga mengabaikan batas waktu pemasangan baliho tersebut, karena menurut prediksi Normal Sinaga, dengan baliho yang dipasang para petani itu paling tidak dalam tiga hari sudah sobek, karena terpaan angin yang kencang di kawasan tersebut.
"Kita izinkan untuk memasang baliho itu, tidak ada persoalan," ujar Normal.(Rendra)

TUJUH FRAKSI SARANKAN ROMBAK MANAGEMENT PDAM

Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya menyarankan agar peemrintah Kubu Raya merombak kepengurusan PDAM dalam pandangan umum rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan PDAM yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"sejauh ini kita menilai managemen PDAM seperti tukang sate sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal, makanya perlu dilakukan perombakan," kata agus Sudarmansyah, Ketua Fraksi PDIP Kubu Raya, Kamis.
Menurut Agus, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berkomitmen akan meningkatkan pelayanan air bersih, dimulai dengan pembenahan atau perbaikan di manajemen PDAM yang dinilai belum maksimal mengakomodir air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo mengatakan pelayanan PDAM di Kubu Raya masih belum maksimal. Ini dikarenakan masih amburadul dan kronisnya masalah manajemen, personil serta kinerja PDAM.
"Karena itu dengan adanya Perda nanti untuk memperbaiki kekurangan itu dan acuan PDAM untuk meningkatkan pelayanan. Dan siapa pun yang jadi Dirut, Dirtek dan Dirum akan terikat dengan Perda yang disahkan," ucapnya.
Sujiwo menilai faktor dana menjadi masalah utama untuk peningkatan pelayanan. Apalagi dengan APBD Kubu Raya yang baru mencapai Rp700 miliar belum dapat mengakomodir kebutuhan air bersih di Kubu Raya.
Selama ini dana yang ada merupakan dari provinsi yang bantu senilai Rp7 miliar. Pemkab Kubu Raya belum dapat memfloting anggaran PDAM di Kubu Raya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten.
Sujiwo yakin jika nanti perangkat serta manajamen PDAM telah baik, maka DPRD tidak akan segan-segan memfloting anggaran. Untuk itu ia harapkan dengan disahkannya nanti Perda PDAM, pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi.
"Apalagi PDAM nantinya akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya akan ada cost yang dikeluarkan tapi ada juga masukan yang diterimanya asalkan dimanage dengan baik," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien menyatakan PDAM merupakan bagian terpending dalam pemerintahan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
"Juga dengan adanya Perda PDAM yang baru nanti mengatur dan memperbaiki manajemen dan kepegawaian PDAM yang tertata secara profesional untuk peningkatan pelayanan air bersih," kata Andreas.
Dia mengatakan, pihaknya terus berupaya memperbaiki kekurangan yang ada di Kubu Raya. Begitu pula terhadap PDAM. Dibutuhkan investasi besar untuk pelayanan air bersih di PDAM.
Pemerintah berupaya memperluas akses hingga ke beberapa kecamatan dengan sumber air baku Sungai Kapuas. Namun, semuanya membutuhkan proses untuk mencapai pelayanan yang maksimal, karena itu ia mengharapkan masyarakat dapat bersabar.
"Karena infrastuktur PDAM dalam proses perbaikan dan sedang kita tata upayakan aksesnya lebih luas dan dipercepat saya mohon maaf kepada masyarakat jika nantinya terganggu karena akan banyak yang diganti sana-sini mengingat umur pipa yang sudah tua," ujar Andreas.
Dikatakannya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan juga mengharapkan masyarakat dan pengusaha untuk mengikuti aturan dan prosedur dalam pemasangan air ledeng. Jangan minta pelayanan khusus yang justru menimbulkan kerugian bagi yang lain seperti adanya pipa-pipa liar.
"Pemutihan sudah kita lakukan dan keringanan terhadap masyarakat. Jadi, tolong kerja sama masyarakat dalam rangka pemerataan dan perluasan akses mendapatkan air bersih," harapnya.(Rendra)

DINAS : PENDERITA ISPA MENCAPAI 886 KASUS

Pelaksana Tugas Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Kubu Raya Titus Nursiwan mengungkapkan jumlah penderita ISPA di kabupaten tersebut hingga hari ini mencapai 886 orang.
"Penderita ISPA terbanyak berada di Kecamatan Sungai Raya dengan jumlah 613 kasus. Data itu kita peroleh berdasarkan laporan 17 puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kubu Raya. Sedangkan Pneumonianya hanya 7 kasus," kata Titus di Sungai Raya, Jumat.
Dia menyatakan, dari jumlah kasus penderita ISPA tersebut bukan semata-mata disebabkan karena asap, melainkan banyak faktor diantaranya asap kendaraan, debu jalanan, udara yang tidak sehat dan lain sebagainya.
"Jadi kita belum ada dapat laporan kalau penderita ISPA ini disebabkan karena kabut asap akibat pembakaran lahan," ujarnya.
Meski demikian, dia juga mengatakan, secara keseluruhan jumlah penderita ISPA di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 lalu pada periode yang sama yakni 1.874 kasus dan Pneumonia (saluran pernapasan) 4 kasus.
"Tapi kita sudah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 4 ribu masker gratis untuk dibagikan ke mayarakat," katanya.
Antisipasi masker ini jika kondisi cuaca dan ISPU tidak sehat sehingga menyebabkan masker terasa sesak napas. Selain masker, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan obat-obatan untuk pengobatan. Dan tenaga lapangan seperti Komite Kesehatan Desa tetap stand by dan siaga di masing-masing puskesmas.
"Jadi jika ada masyarakat yang menderita ISPA segera berobat. petugas kesehatan kita akan melayani pengobatan masyarakat dengan baik," ucapnya.
Titus mengimbau kagar masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak memiliki urusan penting. Agar terhindar menderita ISPA. Kemudian, jika nanti masker dibagikan Dia harapkan masyarakat untuk menggunakannya sewaktu berkendaraan keluar rumah.
"Untuk itu Gubernur jangan pilih kasih dalam memebrikan dana bantuan tersebut," katanya.(Rendra)