KUBU RAYA DUKUNG PROGRAM WAJAR 12 TAHUN

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana Kementrian Pendidikan Nasional untuk memprogramkan Wajib Belajar 12 tahun yang direncanakan diterapkan tahun 2012 mendatang.
"Dalam visi dan misi Pemerintah Kubu Raya sendiri juga sudah diprogramkan untuk wajar 12 tahun. Karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendiknas berencana akan memprogramkan hal tersebut, jelas kita sangat mendukungnya, karena secara otomatis hal itu akan mempermudah visi dan misi Pemkab Kubu Raya," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, peningkatan program wajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun memang sudah selayaknya dilakukan pemerintah pusat karena itu memang mutlak dilakukan. Karena kondisi yang ada saat ini, lulusan SMP yang ada di Kubu Raya dan Indonesia pada umumnya tidak lagi bisa terserap dunia kerja.
"Lulusan SMA saja sulit terserap, apa lagi lulusan SMP, jadi sudah seharusnya jika program wajar 12 tahun itu di jalankan," tuturnya.
Muda mengatakan, sejak tahun 2009 lalu pihaknya juga sudah memulai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan menggunakan dana dari APBD Kubu Raya.
Bosda tersebut diarahkan bagi siswa yang kurang mampu, di mana pemeirntah Kubu Raya menganggarkannya dengan bantuan seragam gratis dan pembebasan biaya pendidikan di SMA.
"Jika pemerintah pusat menjalankan program wajar 12 tahun, berarti siswa SMA tidak perlu lagi membayar biaya sekolah. Dalam hal ini, Pemkab Kubu Raya tinggal memantapkan Bosda itu dengan penguatan bantuan seragam gratis bagi semua siswa dan bantuan lainnya, dan itu jelas sangat membantu pemerintah daerah," kata Muda.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat, DR Aswandi mengatakan rencana Kementerian Pendidikan Nasional untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun pada 2012 nanti harus dijalankan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
"Saya sangat menyambut baik rencana itu, namun bagaimanapun jika tidak di barengi dengan kualitas pendidikan. Karna jika tidak demikian, program itu akan berjalan timpang," kata Aswandi.
Menurutnya, Mendiknas perlu melakukam evaluasi terhadap proses program wajib belajar sembilan tahun yang selama ini dilaksanakan pemerintah.
"Harus ada indikator keberhasilan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan selama ini, dan bagaimana dengan menjalankan rencana wajar 12 tahun nantinya," kata Aswandi.
Karena, jika itu tidak dilakukan, maka tidak akan ada jaminan dari keberhasilan rencana program wajar 12 tahun tersebut.
Pasalnya, saat ini lulusan S1 saja masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih dengan siswa lulusan SMA. Itu menandakan harus ada suatu kerangka acuan untuk meningkatkan kompensitas lulusan dari suatu lembaga pendidikan.
"Jangan sampai, setelah program itu berjalan dan siswa yang lulus SMA tetap sulit mendapatkan pekerjaan. Setidaknya program wajar 12 tahun itu juga harus dilengkapi dengan pembekalan kemampuan siswa agar setelah lulus, jika dia tidak bisa melanjutkan kemPerguruan Tinggi, namun masih bisa bekerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri," katanya.(Rendra)

DINAS KOPERASI USULKAN KOPERASI DAPAT KUR

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya akan mengusulkan sejumlah koperasi yang ada di kabupaten itu agar mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat dari bank.
"Saat ini kita sedang melakukan pendataan dan inventarisir berapa koperasi yang layak untuk diusulkan mendapatkan KUR," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Sutoyo, di Sungai Raya, Minggu.
Pengusulan KUR itu menurut Sutoyo, dengan melihat kredibilitas dan eksistensi koperasi tersebut. Di mana koperasi itu tidak ada masalah dengan tunggakan.
"Kita akan minta juga data ke camat-camat dan desa. Sebab mereka lah yang mengetahui kondisi koperasi di wilayahnya. Jadi, nanti dari camat ini lah koperasi yang layak dapat KUR," tuturnya.
Sementara besaran KUR yang dapat diterima sebuah koperasi dijelaskan Sutoyo bervariasi.
Tergantung kebutuhan dan program usaha mikro yang akan dikucurkan untuk anggotanya. Apakah untuk bidang usaha dagang, perikanan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.
"Menurut plafon pemerintah bisa mencapai Rp20 juta tanpa agunan," kata Sutoyo.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pengurus koperasi memiliki jiwa berwirausaha agar modal yang didapatnya benar-benar dapat terealisasi.
"Kami pun tetap terus memantau pelaksanaan KUR dengan menggencarkan monev (monitoring dan evaluasi). Gerakan koperasi terus kami lakukan untuk membantu koperasi yang membutuhkan modal," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah mulai beberapa tahun lalu meluncurkan Program KUR sebagai salah satu program nasional agar UMKM yang selama ini terbentur permodalan diberi kelonggaran mengakses kredit bank. Sehingga pemerintah mengucurkan anggaran penjaminan sudah hampir Rp 1 triliun melalui APBN.
Sedangkan sampai akhir Desember 2010 lalu enam bank (BRI,BNI 46, Bank Mandiri, Syariah Mandiri, BTN dan Bukopin) dan semua BPD telah mengucurkan sekitar Rp 15,9 triliun KUR untuk 4-5 juta debitur.
Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat mencapai Rp17,23 triliun hingga Juli 2011 dari target Rp 20 triliun tahun ini.(Rendra)

DPRD : UBAH PARADIGMA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengharapkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dapat mengubah paradigma tentang hasil laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang kerap dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah.
"Sehingga kepala daerah atau bupati sering kewalahan menghadapinya, padahal sudah seharusnya model persaingan politik tidak sehat seperti itu dihindarkan," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, di Sungai Raya, Minggu.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya itu, yang paling krusial adalah ketika BPK RI menyatakan keuangan daerah disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) bahkan hingga kepada adverse opinion (tidak wajar), maka akan terbuka peluang untuk dimanfaatkan.
"Berbagai opini langsung terbentuk di mata masyarakat kalau kepala daerah tidak mampu mengelola keuangan daerah ketika menjalankan amanah masyarakat," tuturnya.
Kebalikannya adalah ketika opini yang diberikan BPK RI berupa unqualified opinion (wajar tanpa pengecualian ) dan wajar dengan pengecualian (qualified opinion), masyarakat menilai kepala daerah mampu mengelola keungan daerah.
Kondisi itu kalau terus disandarkan kepada kepentingan politik tertentu tentunya akan menjadi preseden buruk bagi proses pembangunan daerah.
"Perlu sikap arif dan bijak dalam menyikapi opini BPK RI, sehingga tidak menjadi polemik baik dari sisi politis ataupun pini masyarakat," ujarnya.
Sujiwo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kubu Raya yang mendapatkan penilaian opini tidak wajar. Ada tiga poin yang menyebabkan Kubu Raya mendapatkan penilaian tersebut, yang pertama permasalahan laporan pengelolaan aset daerah, kerja sama dengan Bank Kalbar untuk pembayaran gaji pegawai dan kerja sama dengan PLN.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Kubu Raya diwajibkan untuk memperbaiki laporan dan diberi jangka waktu selama tiga bulan.
"Untuk menghindari kembali terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan, Inspektorat dan jajaran SKPD Kubu Raya yang ada di kabupaten itu bekerja keras untuk memperbaikinya dengan mengacu pada eksesplan BPKP," tuturnya.
Menurutnya, yang menjadi penilaian BPK dalam menilai perbaikan laporan keuangan tiap daerah, adalah ketepatan tiap pemerintah daerah dalam menyikapi rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Karena, berdasarkan hasil pemeriksaan awal BPK, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan terkait berbagai temuan yang ada.
"Jika kita bisa mendefinisikan dengan baik rekomendasi itu dan menjalankannya, sesuai ketentuan yang berlaku, tentu tidak akan melakukan kesalahan lagi dalam membuat laporan keuangan," tuturnya.(Rendra)

BP4K KUBU RAYA SERTIFIKASI PENYULUH LAPANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya akan melakukan sertifikasi terhadap tenaga penyuluh yang ada di kabupaten tersebut untuk meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan yang ada.
"Untuk meningkatan hasil pertanian yang menjadi program program unggulan Kubu Raya, tentunya diperlukan penyuluh-penyuluh pertanian yang berkompeten. Berdasarkan hal tersebut, kita akan melakukan sertifikasi bagi para penyuluh pertanian yang tersebar diseluruh kecamatan," kata Kepala BP4K, Kubu Raya, Radjudin Samad, di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan sebagai bentuk dan upaya peningkatan kompetensi penyuluh, mengingat kompetensi penyuluh merupakan bagian bagian terpenting dalam revitalisasi penyuluhan pertanian.
Rajudin mengatakan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada para penyuluh di Kubu Raya untuk mengikuti sertifikasi tersebut yang akan diselenggarakan pada tahun ini juga.
"Kita telah melakukan sosialisasi kepada seluruh penyuluh, kita harapkan artisipasi aktif penyuluh-penyuluh di Kubu Raya, mengingat hal ini adalah bagian dari revitalisasi penyuluh, untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing," katanya.
Sertifikasi itu merupakan pencanangan program pemerintah pusat yang telah lebih dulu memulai sosialisasi dan sebagian telah mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu Pemerintah Kubu Raya telah menyiapkan diri untuk menyambut dan melaksanakan program tersebut melalui Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Peternakan dan Kelautan yang sudah mulai mendata dan mengidentifikasi penyuluh sebagai calon peserta sertifikasi dengan cara menurunkan tim kelapangan.
"Kita sudah mulai menurunkan team kita kelapangan untuk mensosialisasikan program ini dan sekaligus mendata para penyuluh, yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi tersebut. Dan kita telah mulai dari Kecamatan Sungai Kakap, Rasau Jaya dan natinya semua penyuluh di sembilan kecamatan di Kubu Raya akan kita identifikasi," kata Radjudin.
Program sertifikasi tersebut, menurut Radjudin nantiya kan menjadi tolak ukur dari pada kompetensi para penyuluh dalam melakukan tugas penyuluhan dilapangan. Dengan demikian peran penyuluh pertanian memberikan manfaat yang baik bagi masyrakat pertanian. Sebagaimana diamanatkan dalam uu. No. 16. thn 2006, tentang sistem penyuluhan pertanian, Peternakan dan Kelautan.
Radjudin berharap agar program sertifikasi itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh penyuluh untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, sehingga saat melakukan penyuluhan dilapangan benar-benar efektif dan bermanfaast dengan demikian akan bisa meningkatan usaha tani khususnya di Kubu Raya.
Sebab program tani di Kubu Raya merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang harus didukung oleh penyuluh-penyuluh profesiaonal. Mulai dari pengolahan pertanian, pengembangan usaha tani, pemanfaatan lahan hingga penggunaan tekhnologi yang tepat guna.(Rendra)

PDAM BUKA JARINGAN BARU DI SUNGAI RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Plt Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, Gandhi Setyagraha mengatakan pihaknya bersama PDAM Kalimantan Barat akan membuka jaringan baru pensuplaian air bersih di Kabupaten Kubu Raya.
"Luasan cakupan pensuplaian air bersih tersebut meliputi Jalan A Yani II atau Arteri Supadio. Dengan demikian, diharapkan pelayanan di Parit Bugis, Wonodadi dan sejumlah perkantoran dapat terlayani dengan baik, juga termasuk adanya sekolah keperawatan yang dapat distribusi air bersih," kata Gandhi di Sungai Raya, Minggu.
Pihaknya juga akan mengupayakan penyaluran air bersih kepada Fantasia Kalbar dan PT. Angkasa Pura II agar para pengunjung taman rekreasi dan bandara Supadio bisa mendapatkan suply air bersih.
Gandhi menuturkan untuk pendanaan pembangunan jaringan baru tersebut akan dibiayai oleh pemerintah provinsi dan diharapkan itu bisa dapat membantu jaringan yang ada sekarang ini.
Nantinya pembangunan penambahan jaringan baru tersebut dapat mensuplai air bersih sekitar 20 liter perdetik.
"Pendanaannya dari pemerintah provinsi untuk pembangunan jaringan baru. Debit air pada jaringan baru tersebut nantinya akan ada penambahan sekitar 20 liter perdetik, hal itu kita lakukan upaya untuk dapat mensuplai kekurangan distribusi kita," Gandhi.
Selain di wilayah Kecamatan Sungai Raya PDAM Kubu Raya akan mempersiapkan pensuplaian di Kuala Dua dan Kecamatan Sungai Kakap. Namun untuk debit airnya masih terbilang kecil sekitar 10 liter perdetik.
"Kuala Dua dan Sungai Kakap akan kita persiapkan untuk pelayanannya, namun debit airnya tidak terlalu besar hanya sekitar 10 liter perdetik. Dan jumlah tersebut hanya bisa melayani sekitar 1000 pelanggan untuk di sungai kakap dan kuala dua," tuturnya.
Tidak hanya itu, PDAM Kubu Raya juga akan membangun boster baru yang lokasinya akan diletakkan di arah Jalan Arteri Supadio.
Gandhi menjelaskan untuk pelaksanaannya sendiri akan diajukan dan kemungkinan pelaksanaannya pada tahun 2012 dan jika ada pergeseran paling lambat tahun 2013.
"Pembangunan boster akan ditempatkan di arah Jalan Arteri Supadio karena pertumbuhan perumahan dilokasi tersebut sangat besar sekitar 1000 perumahan yang akan dibangun, ditambah pensuplaian di sungai raya dalam. Sementara boster yang ada saat ini hanya satu yaitu di Pondok Indah Lestari dimana pembangunannya akan kita ajukan dan kemungkinan dilaksanakan pada tahun 2012, jika pun terjadi pergeseran paling lambat tahun 2013," katanya.(Rendra)

LSM : APRESIASI PROGRAM PRIORITAS PEMKAB KUBU RAYA

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Ketua LSM Lembaga Pendampingan dan Pengembangan Usaha Kecil (LP2UK) Kabupaten Kubu Raya, Musa menilai berbagai program prioritas yang dicanangkan Bupati Kubu Raya Muda Mahendarwan memberikan dampak menyeluruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Berbagai program prioritas yang dicanangakan Muda kita nilai sudah membuahkan hasil dan patut untuk diapresiasi," kata Musa, di Kecamatan Sungai Raya, Minggu.
Dia menilai Muda memiliki jiwa kepemimpinan Visioner dan Enterpreneurship dalam memimpin daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ini dapat dilihat dan buktikan dari berbagai inovasi dan terobosan-terobosan baru melalui beberapa program kerja pemkab Kubu Raya yang menjadikan kabupaten itu sebagai daerah pemekaran percontohan nasional.
Lanjutnya, diantara beberapa program kerja menarik yang telah direalisasikan dan menjadi percontohan saat ini adalah pengadaan beras lokal yang telah dikerjasamakan dengan Bulog.
"Meski Kubu Raya baru dibentuk, namun berani mengambil kebijakan menggunakan beras lokal, sebab dengan adanya beras lokal warga masyarakat Kubu Raya tidak lagi merasa ketergantungan dan mengimpor beras dari luar. Bahkan, beras lokal Kubu Raya sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Selain itu program Koperasi Gramen hingga tingkat kecamatan, pemberberdayaan perempuan yang sudah di arah kan kepada kegiatan yang lebih produktif, Penertiban Administrasi pemerintahan dan program penempatan bagi para Sarjana Pendamping Desa, juga telah dapat kita rasakan manfaatnya.
"Bahkan program-program tersebut sangat menyentuh sekali bagi warga masyarakat," ucapnya.
Ketua Koperasi Serba Usaha KSU Bina Raya Mandiri itu juga mengatakan, sosok Muda Mahendrawan juga dinilai mampu membangun Kubu Raya secara terarah, terukur, bahkan sudah teruji manfaatnya bagi warga masyarakat Kubu Raya.***4***


KONDISI PAUD KAWASAN TRANSMIGRASI MEMPRIHATINKAN

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 (ANTARA) - Kondisi bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Melati yang terdapat di kawasan transmigrasi Desa Radak II, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaikinya.
"Saat terkena angin puting beliung tahun 2009 lalu, atap bangunan PAUD Melati semuanya terbang dan hingga saat ini bangunan PAUD itu belum bisa dibenahi secara maksimal. Masyarakat di sini secara gotong royong hanya mampu untuk mengganti atap dengan atap daun," kata Rahadiati, Pengelola PAUD Melati, di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, keberadaan PAUD tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana yang didominasi oleh warga Transmigrasi, sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah yang dapat meningkatkan kecerdasan anak sejak usia dini.
Rahadiati mengatakan, saat ini kondisi PAUD tersebut baru memiliki dua lokal kelas dan sarana bermain anak seadanya. Padahal, jumlah siswa di PAUD Melati mencapai 80 anak yang di didik oleh enam orang tenaga pengajar.
Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, PAUD tersebut jelas membutuhkan ruang belajar lebih, agar proses belajar mengajar di sana bisa berjalan baik. Belum lagi kondisi atap yang sering bocor di saat musim hujan, mengakibatkan anak-anak jarang masuk jika hujan datang.
"Kita sudah mengajukan proposal pembenahan PAUD Melati ini kepada Pemerintah Kubu Raya, melalui Dinas Pendidikan. Namun, sampai saat ini sepertinya proposal kita masih belum direspon," tuturnya.
Dia menambahkan, Pendidikan Anak Usia Dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak.
Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan.
"Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini. Berdasarkan hal tersebut, dia berharap Pemerintah Kubu Raya bisa segera membantu peningkatan mutu fisik PAUD yang ada di Desa Radak II ini," kata Rahadiati.(Rendra)

DINAS : AJAK KELUARGA SEKALIGUS BUAT E-KTP

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya menyarankan masyarakat agar datang bersama keluarga untuk membuat Elektronik KTP di setiap kantor camat yang ada di kabupaten itu.
"Jika akan membuat E KTP, kami sarankan untuk datang bersama keluarga, karena prosesnya tentu akan lebih cepat, karena pengambilan data kependudukan bisa dilakukan sesuai urutan yang terdapat pada kartu keluarga," katanya.
Dia menjelaskan, jika masih ada warga yang belum mendapatkan undangan pembuatan E KTP dari pihak kecamatan, warga bisa langsung mendatangi kantor camat dengan menunjukkan KTP lama. "Itu bisa kita layani, yang terpenting dalam hal ini adalah kemauan warga untuk membuat E KTP itu," tuturnya.
Lilik mengatakan, dalam proses pengambilan data identitas kependudukan, disarankan masyarakat yang akan membuat E KTP itu bisa membersihkan terlebih dahulu tangannya, agar ketika proses pengambilan sidik jari, tidak mengalami kendala.
Selain itu, bagi masyarakat yang menggunakan kacamatan atau soft lens, diharapkan untuk membukanya pada saat proses scan iris mata agar proses pengambilan iris mata itu bisa berjalan lancar.
"Kalau semuanya lancar, paling lama waktu yang dibutuhkan warga untuk proses pembuatan E KTP itu hanya lima menit. Namun, kalau proses pengambilan sidik jari dan scan iris mata terhambat, tentu akan membutuhkan waktu lebih dari itu," katanya.
Lilik juga menjelaskan, karena pembuatan E KTP dilakukan oleh pemerintah pusat, masyarakat tidak bisa langsung mengambil E KTP nya.
"Setelah data probadi masyarakat kita ambil, data tersebut kita kirim ke data base pemerintah pusat. Selanjutnya, masyarakat akan kita panggil kembali untuk kedua kalinya, untuk melakukan pengambilan sidik jari dan scan iris mata sekali lagi, dengan tujuan mencocokan data pertama yang sudah diambil," tuturnya.
Kemudian, lanjut Lilik, jika data pertama dan kedua sudah cocok, barulah dilakukan proses pencetakan E KTP yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga, dia memperkirakan, waktu yang diperlukan untuk pembuatan E KTP itu paling tidak selama satu bulan.
"Jika E KTP nya sudah jadi, baru lah masyarakat bisa mengambilnya. Namun, sambil menunggu E KTP tersebut dicetak, masyarakat masih tetap bisa menggunakan KTP lama," kata Lilik.(Rendra)

DUKCAPIL KUBU RAYA SIAPKAN GENSET GUNA MEMPERLANCAR PEMBUATAN E-KTP

Sungai Raya, Kalbar, 2/10 - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Lilik Kurniasih pihaknya telah menyedikan genset berdaya 5000 watt yang ditempatkan di kantornya dan setiap kantor camat yang ada di kabupaten tersebut guna mendukung kelancaran pembuatan Elektronik KTP.
"Kita sudah menyediakan genset di setiap kecamatan termasuk di kantor kita, untuk menghindari terputusnya aliran listrik. Maklum saja, listrik di Kalimantan Barat masih sering byarpet, makanya kita mengantisipasinya dengan genset, agar proses pembuatan E KTP tidak terhambat," kata Lilik di Sungai Raya, Minggu.
Dia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan PLN, untuk menjaga pasokan listrik hingga akhir Desember mendatang, sesuai dengan target penyelesaian program E KTP dari Kemendagri.
Menurutnya, karena terjadi keterlambatan dari pengiriman dan pemasangan perangkat E KTP dari pemerintah pusat, mengharuskan pihaknya bekerja keras, untuk mengejar target waktu yang ditentukan hingga akhir Desember nanti.
Meski demikian, Lilik optimis, pihaknya dapat menyelesaikan program pembuatan E KTP itu tepat pada waktunya. "Biar bagaimanapun kita harus optimis, karena kita akan berusaha semaksimal mungkin," katanya.
Lilik mengatakan, pembuatan E KTP di Kubu Raya baru di mulai Sabtu kemarin setelah dilaunching langsung oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Kantor Camat Sungai Raya.
Dalam proses pembuatannya, saat ini setiap kantor camat yang ada di Kubu Raya baru bisa menggunakan satu perangkat alat. Hal tersebut dikarenakan, masih ada peralatan yang belum bisa di koneksikan dengan data base pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu kedatangan perangkat pembuatan E KTP yang bisa di bawa ke daerah terpencil.
"Seperti yang kita ketahui, di Kubu Raya, selain jumlah masyarakatnya yang cukup banyak, yakni lebih dari 500 ribu jiwa, kondisi geografisnya juga cukup sulit. Hal tersebut jelas menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk menyukseskan program E KTP ini," tuturnya.
Dia mengatakan, jika peralatan tersebut sudah datang, maka pihaknya bersama petugas yang berada di setiap kecamatan akan melakukan pembuatan E KTP dengan sistem jemput bola.
Lilik menjelaskan, pihaknya akan mendatangi rumah penduduk yang jauh dari ibu kota kecamatan dan mengambil identitas baru dari masyarakat, termasuk proses pengambilan sidik jari, scan iris mata dan foto diri masyarakat.
"Jika data masyarakat sudah diambil, langkah berikutnya, data-data tersebut akan dimasukkan ke data base yang ada di setiap kecamatan dan langsung di kirimkan kepada data base peemrintah pusat," katanya.(Rendra)