PENGAMAT : 20 PERSEN DANA PENDIDIKAN DARI APBN MESTI DI KAWAL

Pontianak, 21/11 - Pengamat Ekonomi Kalimantan Barat, Yarlina Yacoub menilai, penambahan anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya untuk mengejar 20 persen dana Pendidikan tersebut. "Dalam peningkatan kualitas pendidikan, suatu daerah tidak hanya cukup mengejar target 20 persen anggran dalam suatu APBN maupun APBD. Namun yang lebih penting adalah proses pengawalan penggunaan anggaran tersebut, artinya proses perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap daerah," katanya di Pontianak, Senin. Menurutnya, dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, tentu tidak bisa langsung jadi, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peemrintah pusat maupun daerah. Yarlina menuturkan, pemenuhan dana pendidikan 20 persen dari APBN maupun APBD memang wajib dilakukan, sesuai dengan amanah UU Sisdiknas. Namun, pemenuhan anggaran tersebut, tentu perlu di kawal agar alokasinya tepat dengan sasaran yang akan dicapai. "Yang perlu dikawal adalah ketepatan program dan pelaksanaan, bahwa pelaksanaan harus mengacu kepada pendidikan di Kalbar. Tidak hanya mencapai angka besaran tersebut," tuturnya. Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura itu menambahkan, saat ini, masih banyak anak usia SMA yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku SMA maupun sederajat. "Artinya, angka anak putus sekolah masih sangat besar. Kelulusan kita juga terbilang rendah, makanya jika bersaing dengan daerah lain, prestasi pendidikan Kalbar jelas jauh karena saat ini saja pendidikan Kalbar masih berada di posisi tiga terbawah," kata Yarlina. Dia juga menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatakn kualitas pendidikan, memang dengan ketersediaan anggaran. "Namun apakah penambahan anggaran tersebut menjamin, jika tidak dikawal dengan baik. Artinya kita harus mempersiapkan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan," tuturnya menjelaskan. Yarlina menambahkan, meningkatkan jumlah anak kembali sekolah itu sangat penting, karena di daerah pedalaman masih banyak anak yang putus sekolah. "Target pemerintah tidak hanya pemberantasan buta huruf, karena itu tinggal beberapa persen lagi. Yang terpenting bagaimana angka partisipasi sekolah, untuk bagaimana anak usia sekolah masuk sekolah," kata Yarlina. Sementara itu,Pengamat Pendidikan Kalbar, DR Aswandi mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat peta alokasi dana pendidikan dalam menganggarkan dana pendidikan. "Selama ini dana yang dianggarkan untuk pendidikan tidak dialokasikan sesuai dengan tataran dan keperluan dari pendidikan yang ada di setiap daerah. Di mana dalam pengalokasiannya baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidak dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, karna memang sampai saat ini belum pernah dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan pendidikan disetiap daerah," kata Aswandi. Menurutnya, akibat tidak adanya peta alokasi dana pendidikan di Kalbar mengakibatkan besarnya kucuran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat menjadi terkesan mubazir. Bahkan yang lebih parah, anggaran yang ada justru banyak mengalami kebocoran dan masuk ke kantong oknum-oknum tertentu(Rendra)