Pontianak, 9/4 (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD menyayangkan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani kasus korupsi, khususnya yang dilakoni para pejabat negara di Indonesia karena hingga saat ini ada 61 ijin pemeriksaan kasus hukum yang dilakukan kepala daerah masih ada di tangan presiden.
"Saat ini masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang belum di tangani dengan baik," kata Mahfud di Pontianak, Sabtu.
Salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan kurang tegasnya aparat hukum untuk menangani berbagai kasus korupsi tersebut. "Hingga saat ini masih banyak kasus
korupsi yang dilakoni oleh para pejabat tinggi negara yang diambangkan," tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut, mantan Menteri Kehakiman dan HAM RI itu mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini presiden dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang ada.
"Pada masa awal menjabat sebagai presiden tahun 2004 lulu, Presiden SBY sangat konsen menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Di mana untuk
mengeluarkan ijin pemeriksaan pejabat paling lama dua minggu ijin tersebut sudah bisa keluar," bebernya.
Dia menyatakan seharusnya ketika lembaga hukum menangai masalah hukum yang dilakoni pejabat negara, ijin dari presiden bisa segera dikeluarkan untuk memperlancar proses penanganannya.
"Hal itu jelas akan menjadi pertanyaan dari semua pihak, sampai-sampai timbul pernyataan Amien Rais yang mengusulkan tidak perlu ijin dari presiden untuk emmeriksa pejabat negara yang tersangkut masalah hukum," bebernya.
Mahfud menilai pernyataan tersebut adalah suatu hal yang wajar meski gagasan tersebut tidak benar. "Namun tidak bisa dipungkiri gagasan pak Amin Rais tersebut
adalah sebagai suatu reaksi dari lambannya ijin pemeriksaan yang dikeluarkan presiden," katanya.
Lanjutnya, seharusnya presiden bisa cepat mengeluarkan ijin pemeriksaan itu jika lembaga hukum seperti Kejaksaan, kepolisian dan KPK memintanya. Namun, jika
ditahan-tahan jelas akan banyak pihak yang meminta untuk tidak perlu adanya ijin dari Presiden untuk memeriksa pejabat.
Hakim Konstitusi Kejaksaan Agung itu membeberkan, pemeriksaan terhadap 61 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu sudah menumpuk di meja presiden sejak tahun 2005 dan hingga kini kepala daerah yang terkait kasus korupsi belum juga dapat diperiksa.
"Sekitar 61 kepala daerah selama 2005-2011, izin pemeriksaannya dari presiden belum turun," tuturnya.
"Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan jika izin pemeriksaan dari presiden belum turun selama 60 hari, maka bisa dilakukan pemeriksaan," kata Mahfud.(Rendra)
.JPG)
.JPG)
No comments:
Post a Comment