DPRD : BARU ENAM PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG BERAKTIVITAS

Sungai Raya, Kalbar, 5/7 - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di desak untuk segera menginventarisir perusahaan-perusahaan di Kubu Raya khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, mengingat dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit, hanya 6 saja yang beraktivitas.
"Sementara sisanya hanya melakukan pembibitan saja," kata Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Suprapto di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, Pemerintah Kubu Raya dalam hal ini dinas terkait diminta dengan segera melakukan inventarisir perusahaan-perusahaan yang diduga banyak yang jalan di tempat. Perusahaan perkebunan yang membandel dan tak melakukan aksi, harus diberikan teguran mengingat para investor tersebut sudah menggunakan areal lahan di Kubu Raya.
"Ini dimaksudkan supaya ke depannya tidak timbul efek negatif atas perkembangan sektor perkebunan di Kubu Raya," katanya sembari mengatakan agar jangan sampai kedepannya lahan di Kubu Raya memberi dampak negatif, terutama bagi masyarakat.
Terlebih lagi, banyak investor yang mengeluh terhadap areal lahan tersebut. Berbagai izin perusahaan yang sejauh ini sudah dikeluarkan namun belum ada operasional, mesti dilakukan cross check di lapangan.
"Cari sejauh mana proses perizinan sehingga belum ada tindakan real. Jika memang masih ada beberapa kekurangan, pemerintah mesti membantu perusahaan tersebut agar bisa dengan cepat beroperasi," tuturnya.
Ia menambahkan permasalahan lahan merupakan harga mati bagi masyarakat yang akan dipekerjakan. Dengan kata lain, masyarakat sendiri yang akan menjadi korban apabila semuanya dibiarkan berjalan sendiri.
Sebaliknya, jika ditemukan ada perusahaan yang sudah mendapatkan izin secara lengkap namun tetap tidak ada operasional, pemerintah Kubu Raya harus tegas mencabut izin tersebut.
"Cukup banyak dan tersedia perusahaan yang dikategorikan serius berinvestasi di Kubu Raya," tuturnya.
Suprapto juga menduga, beberapa perusahaan menggunakan berbagai modus sehingga kerap menjadi permasalahan di kemudian hari.
Di antaranya, mereka hanya mengurus perizinan. Setelah izin dikantonginya, ternyata tidak dilakukan penanaman, sehingga lahan tersebut menjadi terbengkalai dan lainnya.
"Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga perusahaan yang benar-benar mengerjakan perkebunan setelah mendapatkan izin perkebunan," katanya.
Selain tidak melakukan kegiatan perkebunan setelah memperoleh izin, lanjut Suprapto, terdapat juga permasalahan take over lahan terselubung dengan mengubah manajemen penanaman modal.
Anggota dewan dari Daerah pemilihan Kecamatan Rasau Jaya itu menambahkan, rata-rata perusahaan perkebunan di Kubu Raya sudah mengantongi perizinan hingga ke tingkat Izin Usaha Perkebunan (IUP).
"Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya tertib administrasi dari izin lokasi, pembebasan lahan, pengukuran lahan oleh BPN, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), IUP, dan lain-lain," katanya.
Tetapi, di antara beberapa perusahaan yang telah mengantongi izin itu seakan-akan sudah menguasai lahan sepenuhnya. Padahal, banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan penanaman.
Untuk itu, dirinya mengharapkan, permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Sehingga kepercayaan para investor menanamkan modalnya tetap terjaga.
"Kita harus segera mengambil tindakan tegas, agar jangan sampai timbul persoalan lain di kemudian hari, karena akan berdampak langsung kepada masyarakat," kata Suprapto.(Rendra)