MORATORIUM TIDAK PENGARUHI KETAHANAN PANGAN

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Dirjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Bambang Soepijanto menegaskan perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah tidak mengubah status hukum tata ruang sehingga moratorium hutan tidak berbenturan dengan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
"Untuk sektor pertanian di Indonesia masih ada peluang besar karena antara moratorium dan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak akan berbenturan," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, Depertemen Kehutanan telah berupaya mengubah status hutan lindung dalam kategoi tertentu untuk bisa di gunakan sebagai lahan pertanian setelah melalui berbagai kajian.
"Misalnya, ada suatu hutan lindung gambut yang bisa diubah statusnya kita manfaatkan untuk ketenaga listrikan dan jenis tanaman lainnya seperti tebu, nanas atau padi. Sementara kalau sawit asalkan tidak di hutan gambut dan primer, itu juga bisa dilakukan" katanya.
Bambang menjelaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada seluruh daerah di Indonesia, hutan lindung yang paling banyak terdapat di Papua, Sulawesi dan Sumatera.
Sedangkan untuk wilayah Kalimantan masih dalam tahap proses pengkajian dari tim terpadu. Kalaupun ada hutan lindungm berdasarkan kajian terbaru, paling hanya berada di daerah pinggiran.
Berdasarkan hal tersebut, jika suatu daerah akan memanfaatkan hutan lindung untuk meningkatkan produksi pangan maka daerah tersbeut bisa mengajukannya kepada Departemen Kehutanan. Selanjutnya, akan dilakukan kajian dengan menurunkan tim untuk menindak lanjuti permohonan tersebut.
"Jika daerah hutan gambut itu masih bisa dimanfaatkan untuk areal pertanian, maka bisa saja lahan tersebut digunakan. Namun, jika sebaliknya, maka kita akan tetap menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan demi menjaga ekosistem dan ekologi yang telah ditetapkan perundang-undangan," katanya.
Ditempat yang sama, Dirjen Pangan Kementerian Pertanian Udoro Kasih Anggoro mengakui perlunya peningkatan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan nasional.
Dia memaparkan bahwa konsumsi beras rata-rata 2,7 ton per bulan, sifatnya dalam setahun enam bulan surplus dan enam bulan defisit. Satu tahun surplus 4 -5 juta ton.
"Artinya ini tidak cukup akan tetapi kita harus perlu ada peningkatan," katanya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu tahun saat ini masih lamban, yakni hanya 1 persen sementara jumlah penduduk bertambah 1,49 persen per tahun.
"Karena itu harus waspada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Harus ada kebijakan nasional yang memayungi agar para bupati meningkatkan produksi pertanian. Selain itu mesti ada inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan," ujarnya.
Ia juga meminta para bupati mengantisipasi dari sekarang jika terjadi krisis atau rawan pangan. "Mudah-mudahan yang diprediksikan pada tahun 2012 terjadinya musim kemarau panjang itu salah, sehingga produksi pertanian tidak terhambat," katanya.(Rendra)