PEMBENTUKAN KAPUAS RAYA MASUK AGENDA DPR RI

Sungai Raya, Kalbar, 24/6 - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Sukiman mengatakan proses Pembentukan Kapuas Raya saat ini sudah masuk dalam anggenda bahasan Komisi II DPR RI.
"Saat ini wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah masuk dalam Badan Legislasi DPR RI, tinggal menunggu pembahasannya saja," katanya di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah sangat layak. Karena luas wilayah Kalimantan Barat sudah sangat memadai untuk dimekarkan menjadi beberapa kabupaten.
"Seperti yang disampaikan Bapak Mendagri, luas wilayah Kalimantan Barat dua kali lipat dibanding pulau Jawa. Hal itu menjadikan provinsi ini sangat layak untuk dimekarkan, makanya bukan suatu hal yang mustahil untuk dibentuknya Provinsi Kapuas Raya," katanya.
Sukiman mengatakan, proses pemekaran wilayah diarahkan untuk mempercepat proses layanan pemerintahan kepada masyarakat. Terlebih lima kabupaten yang berada di calon Provinsi Kapuas Raya rentang pemerintahan provinsi sangat jauh dari sana.
Itu menyebabkan proses pembangunan di lima kabupaten itu bahkan kabupaten lainnya di Kalbar sampai saat ini tidak merata. "Wajar saja bila lima kabupaten yang berada di wilayah Timur Kalbar mewacanakan untuk memisahkan diri dari Kalbar dan membentuk provinsi baru," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam grend desain Indonesia di mungkinkan negara ini memiliki 54 provinsi. Sehingga proses pembentukan provinsi baru peluangnya terbuka lebar.
"Demikian halnya dengan pembentukan Kapuas Raya, saya berani memastikan hal itu bisa dilakukan. Tinggal menunggu waktu saja," kata Sukiman.
Anggota Komisi VI DPR RI itu sendiri mengaku akan terus menggiring terbentuknya Kapuas Raya dari Kalbar. Karena dia sendiri merasa bertanggung jawab akan hal tersebut.
"Saya sendiri akan terus menggiring terbentuknya Kapuas Raya, karena dari proses awal saya juga ikut terlibat," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Politik dan Pemerintahan Kalimantan Barat Drs Agus Eka mengatakan, terhambatnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat syarat dengan kepentingan politik.
"Inti dari pelayanan pemerintahan itu adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pembentukan Kapuas Raya dan pemekaran daerah lainnya tentu juga diarahkan untuk mencapai hal tersebut," kata Agus.
Dia mengatakan, munculnya wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memebrikan pelayanan pemerintahan yang lebih optimal sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di daerah yang akan di mekarkan.
Proses tersebut tentu telah melalui berbagai tahapan yang sangat panjang sehingga mengakibatkan masyarakat mengharapkan pelayanan pemerintahan yang lebih.
"Tidak bisa di pungkiri, jika dilihat dari kondisi nyata di lapangan saat ini proses pemerataan pembangunan di Kalbar memang masih belum bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi Kalbar," tuturnya.
Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Melawi, Sekadau dan daerah lainnya yang berada di wilayah timur Kalbar memang tertinggal dari sisi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan rentang pemerintahan provinsi kepada daerah tersebut yang berada di timur cukup jauh.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan Universitas Tanjungpura itu mengatakan proses pemekaran wilayah sangat ditentukan oleh faktor politik, wilayah, ekonomi dan sisi pemerintahan.
"Dari kriteria pemekaran tersebut tentu sudah dikaji oleh berbagai pihak, sehingga muncullah wacana pembentukan Kapuas Raya. Namun, setelah enam tahun berjalan hal tersebut masih belum bisa direalisasikan," ujarnya.
Dia merincikan, dari aspek pemerintahan, wilayah dan ekonomi serta berbagai persyaratan administrasi, Provinsi Kapuas Raya sudah layan untuk dibentuk. Namun, dari sisi politik, itu yang masih mengganjal.
"Makanya saya katakan bahwa terhambatnya pembentukan Kapuas Raya karena sarat dengan kepentingan politik. Terlebih menjelang Pemilihan Gubernur yang akan dilangsungkan pada tahun 2013 mendatang, hal itu sangat jelas terasa," kata Agus.(Rendra)