DPRD : PERUSAHAAN SAWIT WAJIB BUAT LAHAN PLASMA

Sungai Raya, Kalbar, 10/7 - Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Suprapto mengatakan setiap perusahaan sawit yang berinvestasi di suatu daerah wajib untuk membuat plasma.
"Hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007,”" katanya di sungai Raya, Minggu.
Menurut dia dalam Permentan memang dijelaskan dalam pasal 11 ayat satu yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar.
Kisarannya paling rendah mencapai seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.
Kemudian, sambungnya, pada ayat dua dirincikan kalau pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan antara lain dengan pola kredit, hibau atau bagi hasil.
"Departemen Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan bahkan memberikan penjelasan terperinci dalam suratnya nomor 396/OT.140/E1.1/07/2007," tuturnya.
Pada pasal 11 ayat satu Permentan tahun 2007 menyatakan perusahaan memiliki IUP dan IUP-B wajib membangun kebun untuk warga sekitar paling rendah 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan perusahaan.
Sementara, okasi areal kebun wajib dibangun bagi masyarakat sekitar dan berada diluar areal Hak Guna Usaha yang dimiliki perusahaan.
"Jelas sekali keterangan Dirjen Perkebunan mengenai makna plasma untuk masyarakat justru berada diluar HGU perusahaan," katanya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan Rasau Jaya itu menambahkan, terkait berbagai polemik pada perkebunan sawit yang ada di Kubu Raya, di mana masih ada perusahaan yang belum membuat plasma, diharapkan perusahaan tersebut bisa segera membuatnya.
"Salah satu contoh perusahaan perkebunan yang ada di Kubu Raya yang membuat lahan plasma adalah PT Sintang Raya, di mana perusahaan tersebut saat ini mendapat tuntutan dari masyarakat untuk merealisasikannya. Sebenarnya masih ada perusahaan lain juga, untuk itu kita harapkan agar perusahaan-perusahaan itu bisa cepat merealisasikannya," kata suprapto.
Politikus Golkar itu juga mengatakan, lahan untuk pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, lahan dibebaskan perusahaan, lahan dibebaskan bersama masyarakat atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya.
Dengan surat tersebut, sambungnya, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perkebunan juga sudah menegaskan pembangunan kebun seperti dalam Surat Dirjen Perkebunan, Kementrian Pertanian untuk masyarakat sekitar paling rendah sekitar 20 persen. Kemudian lokasi kebun yang wajib dibangun untuk masyarakat sekitar yaitu berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan.
Masih dalam surat Dinas Perkebunan, lanjutnya, pada bulan Desember tahun 2009 menyatakan kerjasama kemitraan program PT Sintang Raya dan masyarakat sekitar melalui program revitalisasi perkebunan sudah sejalan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mentri Pertanian Nomo 26 tahun 2007.(Rendra)