BKD KUBU RAYA PASTIKAN CPNS TIDAK ADA MASALAH

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Noh Syaiman berharap semua pihak tidak lagi mempermasalahkan polemik CPNS yang terjadi di Kubu Raya, karena menurutnya tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan mengingat hasil test dan SK CPNS yang lulus masih menunggu Kementrian Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional.
"Tidak usah lah lagi diributkan karena CPNS Kubu Raya masih dalam proses. Jika selama ini masyarakat meributkan SK CPNS yang belum keluar, itu hal yang wajar karena bukan hanya Kubu Raya sendiri yang belum menerima KSK CPNS tersebut," kata Noh di Sungai Raya, Kamis.
Dari informasi yang di dapatnya, saat ini Kbaupaten Melawi dan beberapa kabupaten lain di Kalbar juga belum menerima SK CPNS. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan CPNS Kubu Raya bermasalah.
"Dalam pelaksanaannya kita sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada hal yang kita langgar," ucapony
Dia menyatakan, terkait waktu penertiban SK CPNS, saat ini Kubu Raya hanya menunggu kebijakan dari pusat, karena memang sudah kewenangan pusat.
"Tugas kita menyampaikan berkas-berkas itu ke BKN, tugas daerah itu sudah final, kini tinggal kewenangan BKN," jelasnya.
Noh menjelaskan, Pemkab Kubu Raya sudah menyampaikan surat beberapa kali ke BKN, untuk mempercepat dikeluarkannya SK CPNS. Hal ini terkait sangat diperlukan tenaga pendidikan untuk menghadapi Unas dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit musim kemarau.
Upaya Pemkab Kubu Raya agar hasil dari cek ulang dapat diketahui tidak hanya sampai di situ, pada Rabu (30/3) sore lalu, Noh berangkat ke Jakarta untuk
mengetahui sampai di mana proses cek ulang yang dilakukan pusat tersebut.
"Bahkan dari BKN sampai saat ini belum menemukan adanya hal-hal yang dapat menyebabkan CPNS KKR batal. Untuk itu masyarakat jangan terlalu panik dan membesar-besarkan hal yang tidak pasti," katanya.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga mengatakan hal serupa.
"Saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat lebih tenang, jangan asal bicara yang justru memperkeruh suasana,” pinta Sujiwo.
Sujiwo menjelaskan, proses CPNS Kubu Raya saat ini di tangan pusat. Oleh karenanya semua pihak, baik itu calon abdi negara yang telah dinyatakan lulus, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kader partai maupun elemen masyarakat lainnya tetap tenang dan bersabar.
"Saya menghimbau seluruh masyarakat, baik itu para aktivis, anggota saya, masyarakat untuk sabar dan tenang, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuding," kata Sujiwo.
Dia meminta untuk menghentikan polemik tersebut, karena semua pihak belum mengetahui hasil dari proses CPNS Kubu Raya yang saat ini di tangani BKN. "Hasilnya kita belum tahu," ujar Sujiwo.
Untuk mengetahui hasil dari proses CPNS tersebut, Sujiwo mengajak semua pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dalam hal ini Bupati Kubu Raya untuk berkonsolidasi ke BKN. "Untuk mengurusnya, supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Semua pihak tentunya menginginkan agar permasalahan ini segera berakhir dan tidak memunculkan keresahan. "Saya selaku Ketua DPRD Kubu Raya dan Ketua DPC PDIP Kubu Raya mengharapkan NIP itu bisa keluar. Kalau sudah keluar artinya tidak ada masalah lagi, kalau pun terdapat titik kelemahan pada penerimaan CPNS kali ini, hendaknya kita jadikan pelajaran, ke depannya harus diperbaiki," papar Sujiwo.
Terkait tanggapan terhadap pernyataan Gubernur Kalbar yang berandai-andai, menurut Sujiwo sebenarnya tidak meresahkan. “Tolong dimaknai kalimat gubernur itu dengan benar. Sebenarnya kalimat itu tidak meresahkan,” tegas Sujiwo.
Kalimat yang dimaksudkan Sujiwo itu terkait pernyatan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, "Jika saya jadi Menpan atau Badan Kepegawaian Nasional, saya akan membatalkan tes CPNS Kubu Raya jika memang terbukti terjadi pelanggaran".
Menurut dia, sangat keliru bila menganggap kalimat yang dilontarkan Gubernur Kalbar itu sebagai sesuatu yang meresahkan. "Saya pikir wajarlah bahasa Gubernur seperti itu. Ini menunjukkan kalau Gubernur seorang pejabat yang taat aturan. bukan menginginkan adanya pembatalan," jelas Sujiwo.
Menurut Sujiwo siapa pun yang taat aturan tentunya akan berujar seperti itu bila terbukti ada pelanggaran. Misalnya dalam penerimaan CPNS terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan, tentulah akan dikenakan sanksi di antaranya berupa pembatalan.
"Tolong ini dipahami dengan benar, agar tidak memperkeruh suasan," harapnya.(Rendra)