WARGA TUNTUT KEJELASAN HAK PLASMA PT. SINTANG RAYA

Sungai Raya - Ratusan warga dari Desa Olak-olak Kubu, Pelita dan Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kubu Raya untuk menyampaikan protes mereka terhadap PT. Sintang Raya yang hingga saat ini masih belum memberikan kejelasan mengenai hak plasma masyarakat pemilik lahan.
"Kami menunutut kejelasan plasma atas lahan kami yang dikelola PT. Sintang Raya yang bergerak di bidang perkebunan sawit, karena sampai sekarang perusahaan tersebut belum bisa memberikan keuntungan terhadap kami," kata Katnianto, Juri bicara masyarakat tiga desa tersebut.
Berdasarkan hal tersebut masyarakat di tiga desa itu sepakat untuk mengajukan kepada peemrintah Kubu Raya untuk mencabut ijin dan aktivitas PT. Sintang Raya.
"PT. Sintang Raya sudah melupakan kepentingan warga setempat. Didalamnya ternyata tidak ada plasma masyarakat," ucapnya.
Selama ini, sambung Katnianto, tidak ada kejelasaan dan keuntungan bagi masyarakat terkait keberadaan perusahaan itu. Sebab, lahan warga di beberapa desa, sama sekali tidak pernah diserahkan ke managemen perusahaan.
Namun sayangnya sudah dipatok mencapai 1.000 hektar. "Bahkan kami sudah pernah menghentikan pengerjaan pembukaan lahan mereka. Akan tetapi berakibat warga kami dilaporkan kepada polisi dan menjadi tahanan. Dan sampai sekarang warga kami masih di tahan di Mempawah," ujar dia.
Dalam orasinya, masyarakat tiga desa tersebut menyatakan, seandainya tuntutan mereka tidak dilaksanakan, mereka akan turun beramai-ramai dan mengusir secara paksa. "Dan kalau ada apa-apa terhadap masyarakat, kami minta pemerintah bertanggung jawab karena lamban mengambil tindakan," kata dia.
Sengketa lahan PT. Sintang Raya diduga meruncing lantaran Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memancing reaksi masyarakat. Warga beralasan lahan pertanian, lahan aliran air untuk pertanian, lahan sawah dan kebun rumah memasuki pemukiman warga.
Sebelumnya Bupati Kubu Raya pernah mengeluarkan status quo terhadap lahan bersengketa dan meminta PT. Sintang Raya tidak melakukan penggarapan. "Sayangnya sepertinya SK Bupati tidak dihiraukan managemen Sintang Raya. Mereka tetap menggarap lahan tersebut,” ujarnya.
Ditemyui terpisah, Asisten I Bagian Pemerintahan Setda Kubu Raya, Agus Supriadi, menyatakan permasalahan perusahaan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2008.
"Saat Kubu Raya baru dibentuk, kita sudah bebertapa kali berkonsultasi dan sudah menghubingi pemerintah Kabupaten Pontianak yang menerbitkan ijin perusahaan tersebut. Kita juga tidak tahu persis soal penerbitan ijin mereka, namun HGU perusahaan tersebut masih diterbitkan, padahal masyarakat dari awal sudah menolak keberadaan perusahaaan itu," kata Agus.
Agus menyatakan, pemkab Kubu Raya sebelumnya sudah mengakomodir keluhan masyarakat dan meminta PT. Sintang Raya untuk tidak melakukan land clearing di lahan yang disengketakan. Dan itu tetap dilanggar dan tidak diindahkan olej perusahaan itu.
"Yang jelas kami sudah berusaha dan konbsultasi baik ke BPN pusat dan provinsi. Ini kita minta uspaya HGU direvuisi dan dikeluarkan plasma mijnimal 20 persen untuk masyarakat di sana," ucap Agus.
Dia juga mengatakan, berdasarkan persyaratan penerbitan HGU, ada tiga persyaratan penerbitan dari konsultasi tanah bersifikat dan harus ada penyerahan akte jual beli, suarat masyarfakat dan pernyataan warga serta proses tanah negara harus ada pernyataan kades dan disaksiskan BPD.
"Namun, persyaratan tersebut belum lengkap namun sudah dikadastral. Untuk HGU menjadi kewenangan penuh BPN dan tidak bisa dicampuri pemkab dan sepertinya BPN terlalu mempermudah PT. Sintang Raya," ucapnya.
Untuk itu, dia menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan pihak peruhsaan terkait HGU dan plasma masyarakat tiga desa itu.
Sementara itu, Anggota DPRD Kubu Raya dari Daerah Pemilihan Kecamatan Kubu, Batu Ampar dan Terentang, Agus Sudarmansyah saat menerima laporan masyarakat akan mencoba mengusut terkait aksi warga ke kantor DPRD dan penyebab menegani ditahannya warga.
"Kita belum tahu apakah ada unsur rekayasa atau murni pidana, tidak menutup kemungkinan kita juga undang pihak kepolisian. Apalagi yang dikorbankan adalah masyarakat kecil," katanya.(Rendra)