Sungai Raya, Kalbar, 24/5 - Pemerintah Kubu Raya akan mempidanakan oknum masyarakat yang mengaku ahli waris tanah pasar Parit Baru setelah memenangkan tuntutan dari masyarakat atas lahan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah.
"Hari ini putusan pengadilan tinggi mempawah atas tuntutan oknum masyarakat yang menggugat kita atas lahan Pasar parit Baru telah dikeluarkan. Langkah selanjutnya, kita akan menuntut oknum masyarakat tersebut karena telah melakukan penyerobotan atas lahan milik pemkab," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kubu Raya, Mustafa di Sungai Raya, Selasa.
Dia mengatakan, tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan aset daerah sejak lama. Polemik tersebut terjadi sejak tahun 1999 saat Kubu Raya masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan aset peemrintah provinsi. Namun setelah otonomi daerah, aset tersebut diserahkan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Pontianak.
Seiring dengan pembentukan Kubu Raya, aset tersebut jadi milik pemerintah Kubu Raya. Namun dalam perjalanannya, oknum masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut menuntut pemkab Kubu Raya karena merasa tanah tersebut adalah miliknya.
"Jadi permasalahan itu sebenarnya merupakan peninggalan kabupaten induk. Awalnya oknum masyarakat itu memang sudah mempermasalahkan lahan tersebut, namun baru setelah Kubu Raya terbentuk, sengketa ini masuk dalam ranah hukum," kata Mustafa.
Namun, setelah satu tahun lebih proses hukum sengketa lahan tersebut, akhirnyapengadilan tinggi Mempawah menggugurkan semua gugatan oknum masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemkab Kubu Raya memiliki kekuatan hukum atas lahan tersebut.
"Saat ini oknum masyarakat tersebut mengajukan banding. Namun, karena kita sudah memiliki alas hukum yang kuat, maka kita akan segera melakukan penggusuran atas bangunan yang ada pada lahan tersebut," jelasnya.
Menurut Mustafa, lahan Pasar Parit Baru tersebut tahun 2009 lalu sudah dibangun untuk pasar dan akan ditempati 70 pedagang kaki lima yang sebelumnya di gusur dari pasar dadakan di samping Polda Kalbar.
Mustafa mengharapakan Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut agar tidak terjadi penyerobotan lahan atau pun pengakuan lahan tersebut dari orang lain lagi.
"Kami harapkan BPN Provinsi untuk segera mengeluarkan sertifikat agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Karena gugatan yang dilakukan penggugat kemarin, pekerjaan pembangunan pasar menjadi terhambat," kata Mustafa.(Rendra)
Sunday, June 12, 2011
OGAN HILIR BELAJAR PERDA DI KUBU RAYA
"Kami dari Komisi II DPRD Ogan Hilir berjumlah 11 orang sengaja berkunjung ke Kubu Raya untuk mempelajari sistem pembuatan perda di Kubu Raya. Karena kami menilai sebagai kabupaten baru, Kubu Raya cukup intens membuat perda," kata Ketua Komisi II DPRD Ogan Hilir, Pomi Wijaya di Sungai Raya, Selasa.
Dikatakannya, ada tiga Raperda yang akan dipelajari dari Kubu Raya yaitu retribusi perizinan retribusi badan usaha yang mengacu pada perubahan Undang-undang 28 tahun 2009.," ungkap Pomi di DPRD Kubu Raya.
"Kami memilih Kubu Raya untuk melakukan kunjungan kerja dan mempelajari Perda yang ada di kabupaten ini karena Ogan Hilir dan Kubu Raya sama-sama daerah pemekaran," ujarnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, Angggota DPRD Ogan Hilir merasa telah mendapatkan masukan berarti tentang pembuatan perda yang dijalankan pemerintah Kubu Raya khususnya mengenai retribusi dan perizinan.
"Kita menggali dan saling sharing masalah apa yang dapat dibawa dari kubu Raya yang saat ini hampir keselurhan di Kubu Raya sudah ada. Yang jelas dari kunjungan ini kita mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang dapat membantu tugas kita," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo mengatakan dari kunjungan anggota DPRD Ogan Hilir ke Kubu Raya adanya keinginan untuk mengadopsi mengenai kebijakan berkenaan dengan Perda.
Menurut Sujiwo kondisi Ogan Hilir yang hampir mirip dengan daerah Kubu Raya yaitu sama-sama daerah pemekaran sehingga melakukan pertukaran pemikiran.
"Daerah kita sama-sama pemekaran baru tapi sekilas pemeritah dan DPRD Kubu Raya patut berbangga Raperda yang kita sahkan jauh lebih baik dalam implemetasinya" kata Sujiwo.
Selain itu menurut Sujiwo, PAD dari Ogan Hilir selama enam tahun berjalan sebesar belasan milyar dan untuk Kubu Raya sudah dapat hampir 28 miliyar.
"Ini merupakan suatu prestasi yang dimiliki Kubu Raya, DPRD dan pemerintah Kabupaten tinggal meningkatkan prestasi ini," katanya.
Sujiwo menambahkan memang kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari Perda yang disahkan namun merupakan suatu pedukung. "Kita jauh didepanya dan kinerja patut dibanggakan. Kita dapat membandingkan lebih unggul. Kita terus berusaha menjalankan dengan solid untuk perkembangan kubu raya," ujar Sujiwo.(Rendra)
WARGA DESA PEMBUATAN PERDA PENYALURAN GAS ELPIGI
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Belasan perwakilan masyarakat tiga desa di Kecamatan Sungai Kakap mendesak DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk segera membuat perda tentang penyaluran gas elpigi di kabupaten tersebut.
"Selama ini, meski konversi gas ke minyak tanah sudah berlangsung selama dua tahun, namun kelangkaan elpigi di Desa Sungai Itik masih terjadi. Pasalnya penyaluran gas elpigi di desa kami dimonopoli oleh agen," kata Muhammad Adam, juru bicara perwakilan masyarakat Desa Jeruju Besar, Sungai Itik dan Sungai Kupah saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Kubu Raya perlu segera membuat perda yang mengatur peredaran elpigi tersebut.
"Kita minta dewan segera membuat Perda tentang mekanisme pendistribusian LPG di Kubu Raya. Supaya penyalurannya tertib dan tidak simpang siur," ujarnya.
Perda itu menurut dia sangat penting lantaran selama ini diduga kerap berbagai penyimpangan soal pendistribusian LPG di Kubu Raya.
Mulai dari mekanisme penyaluran, warga yang belum mendapatkan tabung gas, harga hingga soal peraturan yang dinilai cenderung merugikan pangkalan dan konsumen.
"Masa agen boleh beli ke pangkalan sementara pangkalan tidak boleh. Harganya pun juga sama yaitu Rp12.250 sementara waktu kita tanya ke Pertamina masih Rp11.000. Jadi saya hanya bisa jual Rp12.750. Ini belum bisa nutup modal. Baru bisa kembali modal lima tahun," jelasnya.
Ia tegaskan tidak memberi deadline atau batas waktu kepada dewan untuk pembuatan perda tersebut. "Hanya kalau tidak juga ditanggapi maka kami terpaksa akan kembali lagi ke sini (dewan,red)," ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, belum dapat memastikan kapan perda dibuat karena membutuhkan kajian dan dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang berkompeten.
"Kita akan koordinasi dengan pihak Pemkab dan lainnya seperti Pertamina, Dihutbuntam (Pertambangan, agen, pengecer atau pangkalan. Tapi kita akan usahakan secepatnya Perda itu dibuat," katanya.
Menurut dia pihaknya tetap menindak lanjuti aspirasi warga. Apalagi penyalurannya ada yang diduga langsung potong kompas yakni dari agen atau pengecer ke konsumen mestinya harus ke pangkalan lebih dulu.
Bahkan menurut mereka ada sekitar 400 warga yang belum mendapatkan tabung gas LPG sebagai bentuk dari program konversi minyak tanah.
"Ini sama saja membunuh hak dan ekonomi masyarakat. Jika ada unsur pidananya maka kami akan laporkan ke aparat kepolisian supaya ada pelajaran bagi oknum agen atau pengecer untuk tidak memainkan distribusi LPG ini," kata Agus.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya Bambang Sridadi menyayangkan banyaknya temuan permasalahan atas pendistribusian LPG di Kubu Raya.
"Kita akan koordinasikan lagi dengan Pemkab dan instansi terkait. Tapi secara pribadi saya setuju Perda itu dibuat. Mudah-mudahan bisa secepatnya, ya kalau bisa dalam satu bulan lebih bagus lagi," kata Bambang.(Rendra)
"Selama ini, meski konversi gas ke minyak tanah sudah berlangsung selama dua tahun, namun kelangkaan elpigi di Desa Sungai Itik masih terjadi. Pasalnya penyaluran gas elpigi di desa kami dimonopoli oleh agen," kata Muhammad Adam, juru bicara perwakilan masyarakat Desa Jeruju Besar, Sungai Itik dan Sungai Kupah saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kubu Raya, Senin.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Kubu Raya perlu segera membuat perda yang mengatur peredaran elpigi tersebut.
"Kita minta dewan segera membuat Perda tentang mekanisme pendistribusian LPG di Kubu Raya. Supaya penyalurannya tertib dan tidak simpang siur," ujarnya.
Perda itu menurut dia sangat penting lantaran selama ini diduga kerap berbagai penyimpangan soal pendistribusian LPG di Kubu Raya.
Mulai dari mekanisme penyaluran, warga yang belum mendapatkan tabung gas, harga hingga soal peraturan yang dinilai cenderung merugikan pangkalan dan konsumen.
"Masa agen boleh beli ke pangkalan sementara pangkalan tidak boleh. Harganya pun juga sama yaitu Rp12.250 sementara waktu kita tanya ke Pertamina masih Rp11.000. Jadi saya hanya bisa jual Rp12.750. Ini belum bisa nutup modal. Baru bisa kembali modal lima tahun," jelasnya.
Ia tegaskan tidak memberi deadline atau batas waktu kepada dewan untuk pembuatan perda tersebut. "Hanya kalau tidak juga ditanggapi maka kami terpaksa akan kembali lagi ke sini (dewan,red)," ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, belum dapat memastikan kapan perda dibuat karena membutuhkan kajian dan dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang berkompeten.
"Kita akan koordinasi dengan pihak Pemkab dan lainnya seperti Pertamina, Dihutbuntam (Pertambangan, agen, pengecer atau pangkalan. Tapi kita akan usahakan secepatnya Perda itu dibuat," katanya.
Menurut dia pihaknya tetap menindak lanjuti aspirasi warga. Apalagi penyalurannya ada yang diduga langsung potong kompas yakni dari agen atau pengecer ke konsumen mestinya harus ke pangkalan lebih dulu.
Bahkan menurut mereka ada sekitar 400 warga yang belum mendapatkan tabung gas LPG sebagai bentuk dari program konversi minyak tanah.
"Ini sama saja membunuh hak dan ekonomi masyarakat. Jika ada unsur pidananya maka kami akan laporkan ke aparat kepolisian supaya ada pelajaran bagi oknum agen atau pengecer untuk tidak memainkan distribusi LPG ini," kata Agus.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya Bambang Sridadi menyayangkan banyaknya temuan permasalahan atas pendistribusian LPG di Kubu Raya.
"Kita akan koordinasikan lagi dengan Pemkab dan instansi terkait. Tapi secara pribadi saya setuju Perda itu dibuat. Mudah-mudahan bisa secepatnya, ya kalau bisa dalam satu bulan lebih bagus lagi," kata Bambang.(Rendra)
DINAS CIPTA KARYA DAN BINA MARGA DI SEGEL
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya disegel beberapa oknum masyarakat yang merasa kesal karena dinas tersebut dinilai tidak bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
"Bayangkan saja, sudah jam sembilan lewat tapi tidak ada satu orang pun di kantor itu. Yang namanya jam dinas dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, ini bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik kalau kantor saja jam sembilan masih belum buka, makanya kami segel saja," kata Suharso, masyarakat Kubu Raya yang menyegel kantor tersebut.
Berdasarkan kejadian tersebut dia meminta inspektorat dan BKD Kubu Raya untuk menindak tegas pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diniali tidak disiplin dalam bekerja.
Menurutnya, berlakunya jam Dinas yang ada di Kabupaten Kubu Raya ternyata masih ada pegawai yang tidak masuk sesuai dengan jam kantor yang ada.
"Bagi anda yang merasa di gaji melalui APBD sekali lagi maaf, jangan jabatan mau, fasilitas mau, sopoy juga mau. Tetapi kerja ogah-ogahan, sebaiknya angkat kaki saja dari Kubu Raya," sindirnya.
Suharso menjelaskan kosongnya pegawai sudah terjadi beberapa kali, bahkan dari 42 orang yang ada di kantor tersebut hampir setengahnya tidak ada di kantor dengan alasan sedang kerja di lapangan.
"Hampir separoh tidak ada di kantor, mereka beralasan katanya sedang kelapangan dan semoga saja itu benar. Bupati saja sudah mengeluarkan aturan jam kerja tetapi sampai sekarang saja masih ada pegawai yang belum datang," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Bina Marga, Matsum mengatakan pegawai yang berjumlah 42 orang tersebut memang sedang sibuk melaksanakan tugas dan masih banyak yang sedang melaksanakan tugas dilapangan.
"Kita juga kan melayani tidak sesuai waktu, ada musimnya dan terkadang pembayaran hingga malam dan itu tidak dihitungkan oleh mereka.Tolong itu dipertimbangkan, PNS juga manusia, kami juga tidak ada, kantor juga ngontrak, mobil dinas juga belum ada," kata Maksum.(Rendra)
"Bayangkan saja, sudah jam sembilan lewat tapi tidak ada satu orang pun di kantor itu. Yang namanya jam dinas dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, ini bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik kalau kantor saja jam sembilan masih belum buka, makanya kami segel saja," kata Suharso, masyarakat Kubu Raya yang menyegel kantor tersebut.
Berdasarkan kejadian tersebut dia meminta inspektorat dan BKD Kubu Raya untuk menindak tegas pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diniali tidak disiplin dalam bekerja.
Menurutnya, berlakunya jam Dinas yang ada di Kabupaten Kubu Raya ternyata masih ada pegawai yang tidak masuk sesuai dengan jam kantor yang ada.
"Bagi anda yang merasa di gaji melalui APBD sekali lagi maaf, jangan jabatan mau, fasilitas mau, sopoy juga mau. Tetapi kerja ogah-ogahan, sebaiknya angkat kaki saja dari Kubu Raya," sindirnya.
Suharso menjelaskan kosongnya pegawai sudah terjadi beberapa kali, bahkan dari 42 orang yang ada di kantor tersebut hampir setengahnya tidak ada di kantor dengan alasan sedang kerja di lapangan.
"Hampir separoh tidak ada di kantor, mereka beralasan katanya sedang kelapangan dan semoga saja itu benar. Bupati saja sudah mengeluarkan aturan jam kerja tetapi sampai sekarang saja masih ada pegawai yang belum datang," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Bina Marga, Matsum mengatakan pegawai yang berjumlah 42 orang tersebut memang sedang sibuk melaksanakan tugas dan masih banyak yang sedang melaksanakan tugas dilapangan.
"Kita juga kan melayani tidak sesuai waktu, ada musimnya dan terkadang pembayaran hingga malam dan itu tidak dihitungkan oleh mereka.Tolong itu dipertimbangkan, PNS juga manusia, kami juga tidak ada, kantor juga ngontrak, mobil dinas juga belum ada," kata Maksum.(Rendra)
SATPOL PP BONGKAR BANGUNAN PASAR PARIT BARU
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Kepala Satuan Polisi Pamongpraja akan segera melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri masih berdiri di depan pasar tradisional Parit Baru yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya.
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
SATPOL PP BONGKAR BANGUNAN PASAR PARIT BARU
Sungai Raya, Kalbar, 23/5 - Kepala Satuan Polisi Pamongpraja akan segera melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri masih berdiri di depan pasar tradisional Parit Baru yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya.
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
"Bangunan di depan pasar parit baru itu akan segera kita bongkar. Tinggal menunggu turunnya surat keputusan pemenangan perkara sengketa lahan pasar tersebut dari Pengadilan Tinggi Mempawah," kata Kasatpol PP Kubu Raya, Andi Hasryadi di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, sebelumnya lahan Pasar Parit baru tersebut sempat disengketakan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.
Namun setelah permasalahan tersebut dibawa ke meja hijau sesuai dengan bukti dan kenyataan yang ada di lapangan, Pengadilan Tinggi Pontianak memenangkan Pemkab Kubu Raya atas lahan tersebut.
"Kemarin kasus ini sempat naik ke meja hijau dan sekarang prosesnya sudah ketuk palu dan pemkab memenangkan sengketa lahan tersebut. Kini kami menunggu surat keputusan tersebut keluar untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada di depan pasar yang di klaim beberapa orang warga," katanya.
Andi mengatakan persoalan sengketa lahan tersebut beberapa waktu lalu sempat terjadi petikaian hingga anggota Sat Pol PP yang hendak melakukan pembongkaran mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.
"Kami sedang menunggu surat keputusan tersebut keluar baru kita akan mengamankan aset Pemkab dan akan merobohkan bangunan yang berdiri didepan pasar tersebut. Karena secepatnya akan ditempati pedagang Pasar Parit Baru dan jika mereka mengajukan banding kami siap untuk menghadapinya," ujar Andi.(Rendra)
ANGGARAN PEMBEBASAN LAHAN KUBU RAYA RP10 MILIAR
"Kita menyadari sebagai kabupaten baru Kubu Raya perlu segera membangun perkantoran pemerintahan dan instansi vertikal sesegera mungkin untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Namun pada APBD 2011 ini kita baru mampu menganggarkan Rp10 Miliar untuk pembebasan lahan," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, untuk pembangunan perkantoran dari instansi vertikal anggarannya akan disediakan oleh masing-masing instansi tersebut. Sedangkan pemerintah Kubu Raya hanya membantu pembebasan lahan.
Dia mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan komitmen pemerintah daerah untuk dalam pembangunan sejumlah kantor instansi vertikal yang akan dibangun di Kubu Raya.
"Sehingga nantinya instansi vertikal ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah serta SKPD lainnya," ujarnya.
Muda menambahkan, keberadaan sejumlah instansi vertikal tersebut merupakan kebutuhan untuk pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kubu Raya, Kasten Situmorang mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kantor BPN di Kubu Raya.
"Sejak tiga tahun terbentuk Kubu Raya kita masih belum ada kantor tetap. Statusnya saat ini masih perwakilan. Tapi dengan adanya alokasi anggaran tersebut mudah-mudahan tahun depan sudah mulai dapat terbangun," ujarnya.
Disebutkannya, setelah tanah itu dihibahkan ke BPN, maka pihaknya akan mengusulkan anggaran ke pusat untuk pembangunan kantor BPN di Kubu Raya yang dananya bersumbernya dari APBN.
"Kita usahakan pembangunan kantornya bisa punya nilai tambah. Mudah-mudahan luasnya bisa sampai 5 ribu meter persegi karena bisa juga nantinya untuk latihan pengukuran dan penyimpanan arsip," pungkas Kasten yang dimutasikan menjadi Kepala BPN Pemalang Jateng ini.(Rendra)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Music is my life..
.JPG)
Singapure...Why Not...!!!
Banana Boad
Nyemplung di tengah laut
Pesawat Deteksi TNI AU
.JPG)
Foto diambil saat latihan bersama antara TNI AU Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, yang difokuskan di pangkalan udara TNI AU Pontianak
